<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/Kapolri-Mehub-Pantau-Arus-Balik-2964861501.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan patroli udara" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan patroli udara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan patroli udara menggunakan helikopter, di jalur tol. Hal ini dilakukan untuk mengecek kondisi terkini arus balik Hari Raya Idul Fitri 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tinjauan secara langsung itu dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat dalam momen arus balik Lebaran, khususnya via jalan tol, pada Senin (15/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan via udara, situasi lalu lintas di jalan layang MBZ terlihat lancar. Tidak terlihat adanya kemacetan arah Cikampek maupun arah Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, berdasarkan catatan PT Jasa Marga sebanyak 961.852 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada H1 sampai dengan H+3 Hari Raya Idul Fitri 1445 H/ Lebaran 2024 yang jatuh pada Rabu-Minggu (10-14 April 2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 41,03 persen jika dibandingkan lalin normal dengan total 681.996 kendaraan. Jika dibandingkan dengan periode Lebaran 2023, total volume lalin ini lebih rendah 3,1 persen dengan total 992.223 kendaraan," ucap Corporate Communication &amp; Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Faiza Riani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 520.043 kendaraan (54,1 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 239.316 kendaraan (24,9 persen) dari arah Barat (Merak), dan 202.493 kendaraan (21,1 persen) dari arah Selatan (Puncak).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faiza mengimbau, masyarakat yang saat ini masih berada di kampung halaman untuk mengatur waktu perjalanan kembali ke Jabotabek karena diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini, Senin, 15 April 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014542031/mk-akan-gelar-pembacaan-putusan-sengketa-hasil-pilpres-pada-22-april-2024">MK Akan Gelar Pembacaan Putusan Sengketa Hasil Pilpres pada 22 April 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami imbau masyarakat yang memiliki kelonggaran waktu agar dapat menggeser perjalanan sekaligus memanfaatkan potongan tarif tol 20 persen yang akan diberlakukan mulai Rabu 17 April 2024 pukul 05.00 WIB s.d Jumat, 19 April 2024 pukul 05.00 WIB untuk perjalanan menerus Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang menuju Jakarta, hanya untuk asal GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Tinjauan secara langsung itu dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat dalam momen arus balik Lebaran, khususnya via jalan tol

Kapolri-Panglima TNI, Menhub, Hingga Menko PMK Satu Helikopter Patroli Udara Cek Arus Balik

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1786409486969200615" data-legacy-message-id="18ca99f6ae2fdfe7"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":yt" class="ii gt"> <div id=":yu" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/Rapat-Kordinasi-Pengamanan-Libur-Nataru-2024-Dery-Ridwansah-3-2460538668.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan kegiatan mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) berjalan aman dan terkendali. Dia bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah melakukan peninjauan langsung di Pelabuhan Merak, Banten dan Tol Jakarta-Cikampek KM 57, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir menyebut, saat ini arus mudik di Pelabuhan Merak menuju Bakauheni masih aman terkendali. Ia meminta semua pihak mewaspadai cuaca buruk dan aktivitas Gunung Anak Krakatau selama libur nataru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasang surut ombak di perairan Selat Sunda, perlu menjadi perhatian khusus. Pemantauan tinggi gelombang bisa dilakukan secara real time agar nantinya bisa diantisipasi jika terjadi cuaca buruk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian yang perlu mendapat perhatian tentu saja adalah perubahan-perubahan cuaca yang itu berakibat pada kemungkinan-kemungkinan naik pasang surutnya ombak yang itu akan mengganggu penyeberangan," kata Muhadjir, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, arus lalu lintas mudik Nataru di Tol Jakarta-Cikampek terpantau padat, terjadi penumpukan kendaraan yang ingin memasuki Rest Area KM 57 Cikampek, Jawa Barat. Kepolisian dan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) telah melakukan rekayasa lalu lintas lajur lawan arah (contraflow) di ruas tol Jakarta-Cikampek (Japek) sejak pagi hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013660238/firli-bahuri-tak-hadiri-pembacaan-putusan-sidang-dugaan-pelanggaran-etik-di-dewas-kpk">Firli Bahuri Tak Hadiri Pembacaan Putusan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik di Dewas KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ruas tol yang diberlakukan contraflow mulai dari KM 47 hingga KM 65 arah Cikampek. Pemerintah telah memprediksi puncak arus mudik gelombang pertama sudah terlewati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu penyebabnya adalah masih beroperasinya kendaraan truk tiga sumbu di ruas jalan tol tersebut. Menhub Budi meminta penghentian sementara kendaraan barang tersebut guna mengantisipasi kemacetan yang terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga minta tolong juga ke Kapolda, truk 3 sumbu itu tidak boleh melakukan perjalanan dua hari sebelum tanggal 25 dan dua hari setelah. Tanggal 30-31, tanggal 1 dan 2," ucapnya.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Muhadjir menyebut, saat ini arus mudik di Pelabuhan Merak menuju Bakauheni masih aman terkendali. Ia meminta semua pihak mewaspadai cuaca

Menko PMK Sebut Arus Mudik Nataru Masih Aman Terkendali

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/haji-mekah-2878845483.png" alt="Ilustrasi: Seorang perempuan sedang berdoa di Arafah pada musim haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Seorang perempuan sedang berdoa di Arafah pada musim haji.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, Indonesia perlu mentransformasikan penyelenggaraan haji agar dapat menjaga kesehatan jemaah hingga kembali pulang ke tanah air. Apalagi penyelenggaraan ibadah haji memang memiliki tantangan tersendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir mengatakan, melalui berbagai forum, harus didapatkan kesimpulan yang dapat direkomendasikan dan diimplementasikan untuk memperbaiki pelayanan haji, khususnya di sektor kesehatan. Mengingat ke depan persoalan kesehatan akan semakin kompleks karena semakin banyak usia lansia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semakin banyak yang lansia karena antrean yang panjang. Itu masalah serius yang harus dipersiapkan,&rdquo; ujar Muhadjir, Rabu (30/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir juga membuka wacana untuk melarang masyarakat pergi haji lebih dari satu kali. Hal itu dirasa memungkinkan untuk memotong lamanya antrean keberangkatan. Ia menilai bahwa kewajiban haji bagi yang mampu hanya satu kali, sementara kesempatan selanjutnya harus diberikan kepada masyarakat yang belum menunaikan ibadah haji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Wacana ini perlu dibahas karena jemaah haji yang semakin menua berimplikasi terhadap kesehatan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012895481/kasus-imam-masykur-tni-periksa-8-saksi-termasuk-korban-penculikan-yang-selamat">Kasus Imam Masykur, TNI Periksa 8 Saksi Termasuk Korban Penculikan yang Selamat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data, penyelenggaraan haji pada tahun 2023 menunjukan bahwa sebanyak 43,78 persen jemaah berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan, jemaah haji Indonesia yang meninggal pada tahun ini mencapai 774 orang dengan mayoritas berumur lansia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari data tersebut, secara epidemiologi, jemaah haji lansia mempunyai risiko untuk meninggal 7,1 kali dibandingkan jamaah haji bukan lansia, dengan penyakit terbanyak penyebab kematiannya adalah sepsis (infeksi yang menimbulkan kegagalan organ), syok kardiogenik (ketidakmampuan jantung memompa darah), serta penyakit jantung koroner.</div>

“Semakin banyak yang lansia karena antrean yang panjang. Itu masalah serius yang harus dipersiapkan,” ujar Muhadjir, Rabu (30/8).

Wacanakan Berhaji Hanya Boleh Sekali, Menko PMK Nilai Risiko Kematian Lansia Masalah Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam momentum tahun baru 2022, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, penggunaan masker adalah salah satu protokol kesehatan (prokes) paling penting.<br /> <br /> Kata dia, masker dapat memberikan setengah jaminan perlindungan meskipun tidak 100 persen menjamin seseorang terhindar dari Covid-19. Setidaknya hal tersebut bisa menurunkan potensi penularan.<br /> <br /> "Apabila semua orang sudah memiliki kesadaran untuk disiplin menerapkan prokes terutama memakai masker apalagi di pusat-pusat kunjungan yang berisiko pada kerumunan massa, maka potensi penularan Covid-19 akan dapat dikendalikan," ungka dia dikutip, Minggu (2/1).<br /> <br /> Selain disiplin menerapkan prokes, upaya vaksinasi juga harus terus digenjot untuk mengatasi Covid-19. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, saat antisipasi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), TNI/Polri, Pemda, dan pihak-pihak terkait harus menyiapkan gerai-gerai vaksinasi termasuk di pusat kunjungan masyarakat seperti mal.<br /> <br /> “Sesuai arahan Bapak Presiden diupayakan di pusat-pusat kunjungan orang disediakan vaksinasi, kemudian disiapkan segala macam fasilitas yang memungkinkan mereka bisa menikmati libur tahun baru ini dengan sebaik-baiknya, dengan bergembira,” cetus Muhadjir.<br /> <br /> Adapun, untuk vaksinasi anak 6-11 tahun, dirinya meyakini bahwa dengan vaksinasi anak, bukan hanya mereka yang terlindungi dari Covid-19 tetapi juga bisa menjadi penyekat agar Covid-19 tidak menularkan kepada orang tua terutama lanjut usia.<br /> <br /> “Bagaimanapun anak-anak ini kan dekat dengan kakek neneknya yang usia lanjut yang rentan dengan Covid-19. Walaupun mungkin anak ini tingkat keparahannya rendah kalaupun terkena Covid-19, tapi dia bisa menyelamatkan kakek neneknya dan anak-anak kalau sudah divaksin, orang tuanya juga confident kalau nanti anaknya masuk sekolah tatap muka,” pungkas Muhadjir.

Menko Muhadjir Minta Prokes Dipeketat dan Vaksinasi Dipercepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 di Tanah Air mulai terkendali dengan baik. Hal ini pun disinyalir dapat memberikan optimisme terhadap keberlangsungan kegiatan masyarakat kembali normal.<br /> <br /> Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun membeberkan perbandingan kasus Covid-19 pada April 2021 dengan November 2021. Kata dia, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya.<br /> <br /> Pada April 2021, jumlah kasus di Indonesia berjumlah 156.656, sementara pada November mencapai 12.051. Lalu, jumlah kasus yang meninggal menjelang lebaran itu berjumlah 4.663, sementara November 2021 jumlahnya 425 orang.<br /> <br /> "Jumlah kasus sembuh 174 ribu, sekarang 16 ribu karena yang sakit tidak banyak," terang dia dalam melalui webinar Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dalam webinar Penanganan Pandemi Covid-19, Selasa (28/12).<br /> <br /> Kemudian, untuk cakupan vaksinasi pada April 2021 mencapai 12.621.597 untuk dosis pertama dan 7.849.749 dosis kedua. Adapun, jumlah vaksinasi dosis pertama pada November 2021 sebesar 139.974.788 dan dosis kedua 96.387.446.<br /> <br /> "Ini yang membuat kita percaya diri untuk membuka pergerakan orang lebih leluasa pada Nataru," ucapnya.<br /> <br /> Dirinya meyakini, apabila capaian baik ini dapat berlangsung sesuai rencana, maka pada 2022 mendatang masyarakat Indonesia dapat melaksanakan kegiatan tanpa pembatasan yang ketat. Salah satunya dalam kegiatan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2022.<br /> <br /> "Kalau kondisi ini kita pertahankan dengan baik dan capaian vaksinasi maksimal dan kasus rendah, mudah-mudahan setelah Nataru tidak terjadi lonjakan kasus yang terlalu ekstrim. Tahun depan Insya Allah lebaran bisa dilakukan normal, kurang lebih seperti masa nataru ini. Jadi kita melakukan penyesuaian karena kita melihat kondisi yang ada," pungkas Muhadjir.

Menko Muhadjir Yakini Tahun Depan Lebaran Dilaksanakan Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa seks bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak patut untuk dilakukan.<br /> <br /> "Khususnya di kalangan generasi milenial yakni para remaja dan pemuda. Remaja Indonesia harus terselamatkan dari dampak buruk globalisasi tersebut," terang dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11).<br /> <br /> Pasalnya, ramai diperbincangkan pernyataan dari Anggota DPD asal Bali bernama I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang menyatakan, perilaku seks bebas diperbolehkan asalkan menggunakan alat kontrasepsi (kondom).<br /> <br /> Menurut Muhadjir, perilaku seks bebas bukan budaya Indonesia dan sangat bertentangan dengan nilai dan norma susila bangsa Indonesia. "Perilaku tersebut merupakan merupakan budaya barat yang bertentangan dengan nilai dan norma ketimuran yang dianut bangsa Indonesia," jelasnya.<br /> <br /> Memang seks bebas bertentangan dengan budaya bangsa. Namun faktanya, berdasarkan beberapa data penelitian menunjukkan bahwa perilaku seks bebas remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan.<br /> <br /> Survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes pada Oktober 2013, menemukan sebanyak 63 persen remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah.<br /> <br /> Sementara, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan per 5 tahun) mengungkapkan, sekitar 2 persen remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8 persen remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11 persen diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/08/2020/muhadjir-sebut-tingkat-kemiskinan-tinggi-karena-pernikahan/">Muhadjir Sebut Tingkat Kemiskinan Tinggi Karena Pernikahan</a><br /> <br /> Adapun, perilaku seks yang tidak lazim itu akan menimbulkan dampak mental, psikis, dan kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut, menurut dia, harus ditangani secara menyeluruh.<br /> <br /> "Persoalan seks bebas harus ditangani secara menyeluruh mulai dari orang tua dan keluarga, sekolah, pemerintah, serta oleh remaja itu sendiri. Ini merupakan tugas kita bersama," tambahnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan, diperlukan refleksi moral dari ajaran agama dan penanaman nilai dan norma susila untuk menangkal perilaku menyimpang tersebut. Orang tua, lingkungan terdekat anak, hingga sekolah sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian dan kehidupan remaja yang bermoral.<br /> <br /> "Generasi muda sejak dini harus ditopang oleh prinsip-prinsip keimanan dan ajaran agama, dan ajaran nilai dan norma susila yang kuat. Dengan begitu, niscaya generasi muda kita akan menjauhi perilaku seks bebas dan memahami bahwa perilaku itu adalah hal yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang kita anut," pungkasnya.<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=WUlQMJwW8wo

Pernyataan Anggota DPD Bali Boleh Seks Bebas Disangkal Menko PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas soal revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pariw" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy saat menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas soal revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2020 di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020). Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pariw</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memaparkan beberapa hal terkait program hingga tantangan dalam membangun SDM di Indonesia. Salah satunya keuntungan bonus demografi yang mana usia produktif di Tanah Air sangat berlimpah.<br /> <br /> Hal ini dimulai dengan mendorong penuh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah. Tak hanya itu, SMK saat ini tengah disesuaikan dengan kebutuhan industri di daerah masing-masing.<br /> <br /> "Itu sebabnya pemerintah bergerak cepat dengan melahirkan Dirjen Vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9).<br /> <br /> Tak haya itu, lanjut Muhadjir, pihaknya juga mengaku melakukan perombakan kurikulum saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada tubuh SMK dengan melibatkan pelaku industri di dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan saat siswa lulus sekolah.<br /> <br /> “Jadi nanti yang menentukan kurikulum SMK bukan hanya pemerintah melainkan juga pelaku industri atau pemberi kerja. Bahkan kapasitasnya (intervensi kurikulum dari dunia industri) hingga 70 persen,” bebernya.<br /> <br /> Bahkan, tambah dia, peranan SMK dan pelaku industri ini harus berjalan beriringan. “Peranan pemerintah daerah juga sangat penting. Artinya, jangan sampai ada sekolah SMK yang baru berdiri tapi belum memiliki koneksi dengan pelaku industri,” imbuhnya.<br /> <br /> Dalam kesempatan tersebut Muhadjir juga menyinggung terkait tantangan dalam membangunan SDM yang unggul menuju Indonesia Maju. Salah satunya adalah stunting, itu sebabnya dirinya sangat perhatian dengan generasi Indonesia bahkan sejak dalam kandungan.<br /> <br /> Itu sebabnya, Kemenko PMK memiliki program untuk memperhatikan anak yang masih dalam kandungan agar tercukupi gizi dan kebutuhannya agar kelak menjadi generasi yang unggul.<br /> <br /> “Tantangannya adalah, jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi. Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian, artinya ‘terlalu banyak tangan’ pada akhirnya kurang keurus. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Presiden Jokowi agar dilakukan perombakkan birokrasi, sehingga jelas kementerian manakah yang paling bertanggung jawab dalam menangani hal ini,” pungkasnya.

Menko PMK Sebut Tangani Stunting Tidak Perlu Diurus Banyak Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana menerapkan program bimbingan pranikah terus dimatangkan. Kemarin (19/11) Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melakukan audiensi dengan tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama. Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa salah satu pokok modul bimbingan tersebut adalah tidak menempatkan perempuan pada hal sekunder dalam berumah tangga.<br /> <br /> Alissa Wahid sebagai ketua tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama menyatakan, sejak 2016 Kemenag ingin merevitalisasi kursus catin (calon pengantin). Kursus tersebut bukan hal yang baru. ”Sudah dilakukan, tapi belum di seluruh Indonesia,” tuturnya ditemui setelah audiensi di kantor Kemenko PMK kemarin (19/11).<br /> <br /> Dengan kursus catin, kata dia, angka perceraian diharapkan berkurang. ”Setiap hari terjadi 1.100 perceraian dari dua juta perkawinan per tahun,” ungkapnya.<br /> <br /> Selama ini pembekalan catin dilakukan secara mandiri oleh kelompok agama. Contohnya gereja. Namun, belum ada penyelarasan sesuai dengan tujuan negara.<br /> <br /> Di sisi lain, tantangan keluarga cukup tinggi. Maka, diperlukan pembekalan. ”Yang dilihat, ini wajib atau tidak. Namun, pembekalan ini penting. Ini yang harus dipikirkan,” kata Alissa.<br /> <br /> Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menyebutkan, akan banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembekalan bagi calon pengantin.

Bimbingan Pranikah Tekan Angka Perceraian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/r10_2x_hero-image-minimalist-cred-marisa.jpg" alt="Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasangan pengantin merayakan pesta pernikahan (Wedding Wire)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Pembicaraan pembinaan pranikah dan sertifikasi masih bergulir. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa bimbingan pranikah adalah tanggung jawab lintas sektor. Menurut dia, pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan, melainkan juga multiaspek.<br /> <br /> Dalam membangun rumah tangga, setidaknya dibutuhkan pemahaman mengenai perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah reproduksi.<br /> <br /> Untuk itu, Muhadjir menekankan tanggung jawab bimbingan pranikah tersebut dilakukan beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, Kemenkop UKM, dan BKKBN. ”Pembekalan pranikah tersebut mestinya diberikan kepada setiap calon pengantin baru. Bahan materi pembekalan pun juga harus diperkaya,” ucapnya.<br /> <br /> Selain itu, pola dan waktu penyelenggaraannya harus fleksibel. Tidak memberatkan calon pengantin, tetapi efektif. Bahan atau materinya bisa berupa modul secara daring maupun luring. ”Calon pengantin yang telah mengikuti pembekalan dengan baik memperoleh surat keterangan atau sertifikat,” tuturnya.<br /> <br /> Muhadjir menjelaskan, bimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan. Harus ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah. Misalnya, kalau diketahui bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin buka usaha, yang bersangkutan harus dibukakan akses pendanaannya melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Kebijakan tersebut harus diambil untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.<br /> <br /> Menurut dia, keluarga adalah bagian dari hulu pembangunan manusia Indonesia. Sementara itu, masih banyak kasus yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya, masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. ”Apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, hal tersebut bisa menggagalkan upaya membangun generasi masa depan Indonesia,” kata Muhadjir.<br /> <br /> Sementara itu, Deputi VI Bidang Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra menuturkan, detail program bimbingan pranikah masih digodok pemerintah. Termasuk soal waktu bimbingan. Saat ditanya, apakah waktunya akan lebih panjang daripada yang berlaku saat ini, Ghafur tidak menjawab pasti. Sebagai informasi, bimbingan untuk yang beragama Islam saat ini dilakukan selama dua hari (16 jam). Itu pun tidak diwajibkan oleh beberapa KUA. Hanya disarankan. Biasa dikenal dengan nama rapak. Sementara itu, di Katolik ada kursus perkawinan.<br /> <br /> Yang jelas, kata dia, bimbingan nanti berlaku untuk semua yang akan menikah. Tidak melihat agamanya. ”Tapi, akan ada target pesertanya,” katanya.

Bimbingan Pranikah Libatkan Sejumlah Kementerian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wakil-Presiden-Maruf-Amin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Rencana sertifikasi pranikah yang digagas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dievaluasi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Dia menyatakan, program itu sebaiknya menekankan pada substansinya. Tidak lantas kemudian orang yang tidak punya sertifikat dilarang menikah.<br /> <br /> Ma’ruf menjelaskan, pada prinsipnya, penting untuk memberikan pelatihan pranikah kepada calon pengantin.<br /> <br /> Dengan demikian, ketika menikah, mereka sudah siap mental dan fisiknya. Namun, dia menjelaskan, yang ditekankan dalam program ini harus substansinya, bukan proses sertifikasinya.<br /> <br /> ”Bukan berarti yang gak punya sertifikat gak boleh nikah. Ini menakutkan,” tegasnya. Dia meminta masyarakat tidak takut atau khawatir akan program itu.<br /> <br /> Ma’ruf menyatakan, pemerintah akan membicarakan lagi program itu. Dia menyampaikan, banyak muatan yang bisa dibawakan dalam bimbingan pranikah tersebut. Misalnya, urusan kesehatan yang bertujuan menghindarkan anak dari potensi stunting. Kemudian, pembekalan tentang cara menjalani kehidupan berkeluarga yang sejahtera. ”Bahasa agamanya itu sakinah. Rumah tangga yang sakinah,” ungkapnya.<br /> <br /> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag) Mohsen menuturkan, di Kemenag selama ini ada program <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2019/pengin-nikah-calon-pasutri-wajib-ikut-dulu-bimbingan-3-bulan/">Bimbingan Perkawinan</a> (Bimwin). ”Selama ini program Bimwin belum menjadi wajib nasional,” katanya. Selain itu, dengan dana terbatas, program Bimwin Kemenag hanya menyasar 60 ribu pasangan setiap tahun.<br /> <br /> Dia mengungkapkan, sasaran program Bimwin tersebut cukup rendah. Hanya setara dengan 17 persen jika dibandingkan dengan angka pencatatan nikah setiap tahun yang mencapai 2 juta. Anggaran program Bimwin di Kemenag setiap tahun berkisar Rp 70,4 miliar.<br /> <br /> Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana Pritasari menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Agama sudah menyiapkan hal apa saja yang harus masuk dalam pedoman pranikah. Untuk Kemenkes, pihaknya akan berfokus pada aspek kesehatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi.<br /> <br /> ”Calon pengantin suami istri mendapat informasi kesehatan reproduksi, tentang gizi anak, pokoknya seputar tugas orang tua kalau nanti mereka telah menikah,” ujarnya di kantor kepala staf kepresidenan, Jakarta, kemarin (15/11).<br /> <br /> Selain itu, lanjut dia, pihaknya mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam pranikah. Hal itu dibutuhkan untuk mendeteksi kesehatan calon ibu dan ayah. Jika ada penyakit, diharapkan bisa diketahui sejak awal. Terlebih yang terkait dengan reproduksi. ”Misalnya, hipertensi. Itu kan kurang baik bagi kehamilan,” imbuhnya.

Wapres Tekankan Substansi Pelatihan Pranikah, Bukan Sertifikat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menko PMK Muhadjir

Berita Terkini