<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/217de39a-74c0-439b-b5b9-fa1739ef1038-725511740.jpg" alt="Menko PMK Pratikno di jumpa pers Hari Keamanan Berinternet 2026 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/2). (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Pratikno di jumpa pers Hari Keamanan Berinternet 2026 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/2). (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan pentingnya peran aktif perusahaan teknologi global seperti Google dan YouTube, dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Pratikno saat meminta Google, sebagai salah satu raksasa penyedia layanan internet, untuk ikut bertanggung jawab atas dampak penggunaan platform digital di Tanah Air. Dalam peringatan Hari Keamanan Berinternet 2026 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/2), Pratikno menekankan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital tidak bisa dihindari. Namun, ketergantungan itu harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. "Kita ini kan enggak ada pilihan. Kalau kita pergi haji, pilihannya naik pesawat. Walaupun kita tahu ada risiko pesawat jatuh, tapi kan tidak berarti kemudian solusinya jalan kaki. Cuma tolong industri pesawat, rawat pesawat Anda dengan baik, mikirin nasib kita para penumpang. Ya kira-kira begitu juga yang ingin saya katakan kepada Youtube, kepada Google," kata Pratikno. Ia menilai, upaya perusahaan digital yang hanya sebatas menyediakan panduan penggunaan belum cukup menjawab tantangan keamanan internet. Menurut dia, yang jauh lebih penting adalah memastikan panduan tersebut benar-benar digunakan dan berdampak nyata di tengah masyarakat. "Anda (harusnya) bukan sudah membuat guidance, tapi sejauh mana orang Indonesia, guru Indonesia, anak Indonesia, orang tua anak-anak Indonesia menggunakan (panduan). Kalau sudah membuat nggak ada yang digunakan, nggak berguna," ujarnya. Pratikno juga menyinggung besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital dari pengguna di Indonesia. Kondisi ini, kata dia, seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih besar. "Kita-kita ini sudah tergantung, banyak tergantung kepada Anda. Anda making big money from us. Please, responsible," ucapnya menegaskan. Lebih lanjut, Menko PMK mengajak seluruh penyelenggara sistem dan produk digital untuk berinovasi menghadirkan mekanisme perlindungan yang lebih otomatis dan sistematis. Ia menilai pendekatan edukasi semata tidak lagi memadai di tengah kompleksitas ekosistem digital saat ini. Ia mengingatkan, dampak negatif internet yang berujung pada kerusakan fisik maupun mental anak bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan etika dan tanggung jawab bersama. "Mestinya ada mekanisme otomasi untuk menjamin bahwa edukasi itu delivered gitu. Kalau urusan digital itu sampai merusak fisik, mental anak, kita ini dosa. Dosanya bukan dosa biasa, ini dosa jariah," katanya. Meski demikian, Pratikno tetap mengapresiasi kontribusi Google selama ini dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital di Indonesia. Ia berharap ke depan akan ada penguatan sistem keamanan dan kenyamanan berinternet yang lebih konkret dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Google dan YouTube bekerja sama dengan Kemenko PMK menggelar program 'Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI'. Inisiatif ini difokuskan pada penguatan literasi keamanan digital, digital wellness, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) secara etis dan bertanggung jawab. Program tersebut juga mencakup dukungan pendanaan bagi organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia yang bergerak di bidang edukasi dan perlindungan digital. &nbsp;

Menko PMK Pratikno dorong Google dan YouTube bertanggung jawab jamin keamanan internet, khususnya bagi anak dan pengguna rentan di Indonesia

Menko PMK Pratikno Minta Google Lebih Aktif Ikut Jamin Keamanan Internet di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/JinLF6PolFjD6Qw5wAKwyYPqM9GJjWR8wj9ixms9-3238303748.jpg" alt="Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno (dua dari kanan) membuka STQH Nasional 2025 di Kota Kendari. (Humas Kemenko PMK)" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno (dua dari kanan) membuka STQH Nasional 2025 di Kota Kendari. (Humas Kemenko PMK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) membuka secara resmi Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Nasional XXVIII di Kota Kendar malam. Dia mengatakan kader-kader Islam sudah waktunya kembali ikut membangun peradaban dengan memadukan iman dan akal. Mantan Rektor UGM itu mengatakan, Islam bukan sebuah agama yang anti kemajuan ilmu pengetahuan. Justru Islam mendorong umatnya jadi pelopor inovasi yang berakhlak mulia. Dia menceritakan Islam pernah jadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Mantan Mensesneg itu mengingatkan bahwa para ilmuwan Muslim masa lalu bukan hanya ahli di bidang sains dan teknologi. Tetapi juga penghafal Alquran dan mampu memadukan iman dan akal dalam membangun peradaban besar. &ldquo;Ini bukti bahwa iman dan akal dapat bersinergi membangun peradaban,&rdquo; ujar Pratikno. Pada kesempatan itu Pratikno mengajak generasi muda Islam untuk terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritualitas. Menurut dia, kemajuan harus dijadikan sarana memperkuat syiar Islam di tingkat global. &ldquo;Kemajuan tanpa akhlak ibarat pedang tajam di tangan orang yang matanya tertutup," kata Pratikno. Untuk itu menurut dia, Alquran dan Hadis berperan sebagai kompas moral abadi dalam mengarungi kehidupan umat manusia. Dia menegaskan Islam tidak pernah anti terhadap kemajuan. Tetapi mendorong umatnya menjadi pelopor inovasi yang berpijak pada nilai-nilai akhlakul karimah. Dalam kesempatan yang sama Menag Nasaruddin Umar menilai STQH Nasional bukan sekadar ajang kompetisi keagamaan. Tetapi menjadi wasilah spiritual untuk menyemai generasi Qurani yang unggul, tangguh, dan cinta lingkungan. Menurut dia tema besar STQH yakni Syiar Al-Qur'an dan Hadis: Merawat Kerukunan, Melestarikan Lingkungan, hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan zaman. Termasuk meningkatnya ketegangan sosial dan krisis ekologis. &ldquo;Al-Qur'an dan Hadis hadir sebagai suara kenabian yang menyeru pada kasih sayang dan harmoni,&rdquo; ujar Nasaruddin Umar.

Menko PMK Pratikno membuka STQH Nasional 2025 di Kendari, mengajak generasi muda untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

STQH Nasional 2025: Membangun Generasi Qurani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/BAZNAS-27-E-3904552690.jpg" alt="Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI di Jakarta, Selasa (26/8/2025)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI di Jakarta, Selasa (26/8/2025)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menetapkan 17 hari libur nasional tahun 2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Ketenagakerjaan.&nbsp; Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)&nbsp;Pratikno, mengemukakan keputusan libur 17 hari tersebut telah dibahas dan dibicarakan melalui Rapat Tingkat Menteri. "Jadi, ini proses sudah dibicarakan di level eselon 2 dan eselon 1, baru saja kita putuskan yang pertama kaitannya dengan libur nasional, itu kita merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu untuk tahun 2026, total hari libur adalah 17 hari," katanya, Jumat (19/9). Menanggapi hari libur nasional tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menuturkan akan diikuti dengan cuti bersama yang juga berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) khusus ASN, sesuai perintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 atau yang telah diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur berbagai jenis cuti yang berhak diperoleh ASN. "Nanti akan dikeluarkan Keputusan Presiden untuk cuti bersama ASN," kata Rini. Sedangkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan keputusan libur nasional tersebut sudah sangat adil bagi seluruh penganut umat beragama. "Sangat adil, Islam lima kali hari liburnya, Kristen Katolik-Protestan empat kali, Hindu satu kali, Buddha satu kali, Konghucu satu kali, jadi itu penyebarannya, mudah-mudahan semua pihak bisa lebih menikmati, seperti inilah yang terbaik," ucap Menag. Berikut rincian libur nasional 17 hari tersebut, 1. Kamis, 1 Januari 2026 bertepatan dengan Tahun Baru 2026 Masehi; 2. Jumat, 16 Januari 2026 bertepatan dengan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW; 3. Selasa, 17 Februari 2026 bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili; 4. Kamis, 19 Maret 2026 bertepatan dengan Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948); 5. Sabtu, 21 Maret 2026 bertepatan dengan Idul Fitri 1477 Hijriah; 6. Minggu, 22 Maret 2026 bertepatan dengan Idul Fitri 1477 Hijriah; 7. Jumat, 3 April 2026 bertepatan dengan Wafat Yesus Kristus; 8. Minggu, 5 April 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah); 9. Jumat, 1 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Buruh Internasional; 10. Kamis, 14 Mei 2026 bertepatan dengan Kenaikan Yesus Kristus; 11. Rabu, 27 Mei 2026 bertepatan dengan Idul Adha 1447 Hijriah; 12. Minggu, 31 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE); 13. Senin, 1 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila; 14. Selasa, 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah; 15. Senin, 17 Agustus 2026 bertepatan dengan Proklamasi Kemerdekaan; 16. Selasa, 25 Agustus 2026 bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW; 17. Jumat, 25 Desember 2026 bertepatan dengan Kelahiran Yesus Kristus (Natal).

"kita merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu untuk tahun 2026, total hari libur adalah 17 hari," kata Pratikno.

Pemerintah Tetapkan 17 Hari Libur Nasional Tahun 2026, Berikut Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/cak-imin6-2227282907.jpg" alt="Menko PMK Muhaimin Iskandar. (Humas KemenkoPM)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhaimin Iskandar. (Humas KemenkoPM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menjanjikan implementasi stimulus ekonomi 8+4+5 berjalan sesuai target. Menurutnya, semua pihak akan konsisten memastikan stimulus ekonomi ini berjalan efektif. Adapun stimulus ekonomi 8+4+5 ini mencakup 8 program akselerasi pada 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.&nbsp;"Insya Allah paket-paket yang kita jalankan dari negara, pemerintah, ditambah dengan partisipasi, kolaborasi dan kebersamaan seperti ini akan mengatasi dengan cepat keadaan nasional kita," ujarnya dalam acara Aktivasi 1001 Titik Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Se-Nusantara di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (17/9). Ia pun optimistis, bahwa program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tersebut mampu menjawab sejumlah tantangan perekonomian nasional. Sehingga, dapat mensejahterakan masyarakat.&nbsp;Menurutnya, hal ini juga didorong dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif untuk mengentaskan kemiskinan. "Kita ingin Rp 3.000 triliun (APBN, red) tidak ada satu rupiah pun yang tidak berbasis pada pemberdayaan masyarakat," papar menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut. Di sisi lain, ia turut menyinggung soal perekonomian desa yang dinilai memiliki peran penting dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan menjawab permasalahan ekonomi. Yang mana, salah satu penggeraknya adalah UMKM. Cak Imin mengatakan, relaksasi bagi wajib pajak UMKM yang diperpanjang saat ini merupakan bentuk perlindungan kepada para pelaku usaha kecil. Harapannya, kebijakan PPh Final 0,5 persen ini dapat mendorong UMKM terus bertumbuh dan naik kelas secara konsisten. "Pajak sekecil-kecilnya untuk UMKM selamanya harus diterapkan untuk UMKM kita," ungkapnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa selain upaya tersebut, pemerintah juga mendorong seluruh bank mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan diberikan kepada 2,3 juta UMKM pada 2025. Percepatan penyaluran KUR kepada UMKM ini penting agar penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM semakin besar dan mengurangi angka pengangguran. "Kalau 2 juta UMKM yang mendapatkan KUR percepatan ini, berarti minimal 2 juta kali 2 ya, 2 juta kali 2 tenaga kerja. Berarti 4 juta tenaga kerja lebih yang akan terserap apabila KUR segera diluncurkan dan diturunkan," pungkasnya. Oleh karena itu, seluruh perbankan dan pihak terkait didorong mempercepat penyaluran KUR ini. Ia pun memastikan jajarannya di Kemenko PM akan konsisten mengkoordinasikan stimulus ekonomi ini berjalan efektif untuk membantu masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja.

Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar optimistis program stimulus ekonomi 8+4+5 akan efektif dalam menjawab tantangan ekonomi.

Cak Imin Optimistis Stimulus Ekonomi 8+4+5 Mampu Jawab Tantangan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/ibu-bundir-96938185.jpg" alt="Kemenko PMK memberikan pendampingan bagi keluarga korban tragedi gantung diri seorang ibu di Bandung. (Kemenko PMK)" width="100%">
<figcaption>Kemenko PMK memberikan pendampingan bagi keluarga korban tragedi gantung diri seorang ibu di Bandung. (Kemenko PMK)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan pendampingan bagi keluarga korban tragedi gantung diri seorang ibu, usai meracuni kedua anaknya di sebuah rumah kontrakan di Banjaran, Kabupaten Bandung. Layanan psikososial diberikan untuk memulihkan kondisi mereka pasca tragedi yang terjadi.&nbsp; Mewakili Menko PMK, Staf Khusus Menteri Bidang Mobilisasi Sumber Daya Bencana, Kemenko PMK, Mochammad Luthfie Beta mendatangi kediaman keluarga pada Minggu (7/9). &nbsp;Dalam kunjungan tersebut, dia menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan empati dan pendampingan kepada keluarga. Ia memastikan, keluarga akan mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik melalui layanan psikososial maupun dukungan perlindungan yang berkelanjutan. "Mewakili Bapak Menko PMK, kami menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini. Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya memperkuat akses layanan konseling, kesehatan mental, dan perlindungan keluarga," tuturnya.&nbsp; Kunjungan ini sekaligus menjadi sarana koordinasi antara pemangku kepentingan. Mulai dari Kemenko PMK, aparat desa, tim UPTD PPA Kabupaten Bandung, serta kepolisian. Luthfie pun menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor agar keluarga yang terdampak krisis serupa dapat segera memperoleh bantuan. Karenanya, pihaknya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah tengah memperkuat kolaborasi dalam penyediaan layanan perlindungan. &nbsp;&ldquo;Fokusnya tidak hanya pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui konseling keluarga, pendampingan psikososial, serta intervensi dini terhadap tekanan hidup yang dihadapi masyarakat,&rdquo; paparnya.&nbsp; Melalui penguatan ini, ia ingin memastikan tidak ada keluarga yang terabaikan. Terutama dalam situasi tekanan hidup yang berat.&nbsp; Dalam peninjauan tersebut, Luthfie juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tim pendamping perlindungan anak yang telah bergerak cepat sejak kasus ini terjadi. Ia berharap perhatian bersama ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan keluarga di Indonesia. Seperti diketahui, seorang ibu dengan inisial EN, 34, ditemukan tewas gantung diri. EN ditemukan oleh sang suami di dalam rumahnya. Nahasnya, dua anaknya usia 9 tahun dan 11 bulan juga ditemukan meninggal dunia tak jauh dari lokasi EN tewas. Kedua bocah tersebut diduga diracun sebelum sang ibu memutuskan mengakhiri nyawanya. Dari olah TKP, ditemukan catatan pribadi yang ditinggalkan oleh korban. Kasus ini terus didalami oleh Unit Reskrim Polresta Bandung dengan indikasi terjadi akibat faktor tekanan hidup.

Pemerintah memberikan layanan psikososial kepada keluarga korban bunuh diri di Bandung untuk memulihkan kondisi mereka.

Kasus Ibu Bunuh Diri dan Racuni Anak di Bandung, Kemenko PMK Beri Pendampingan Keluarga Almarhum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/0D9vAHcGD0a3mQaWNrGiSeYutlp6qKs845py6Dpb-856815666.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan seiring peringatan cuaca ekstrem dari BMKG." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan seiring peringatan cuaca ekstrem dari BMKG.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan seiring peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Masyarakat diminta waspada atas potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Imbauan ini disampaikan Pratikno menyoroti banjir di Kecamatan Bojongsari, Depok, yang terjadi pada 10 Agustus 2025. Hujan deras yang melanda Jabodetabek membuat wilayah tersebut dilanda banjir dan berdampak pada 1.580 jiwa dan 480 rumah. Saat ini, meski air telah surut, namun upaya penanganan darurat masih terus dilakukan. Seperti, rencana pembuatan tanggul sementara, pembenahan sistem drainase, hingga pengecekan kondisi tanggul Kali Angke. &ldquo;Kami mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (12/8). Pratik juga mendorong pemerintah daerah dan kementerian/lembagamengambil untuk langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk memastikan kesiapan daerah rawan banjir dan fasilitas evakuasi. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditugaskan menjaga kelancaran saluran air serta kekuatan tanggul. Kemudian, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengoordinasikan kesiapan anggaran penanggulangan bencana dengan pemda. Sementara, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial, serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengantisipasi potensi wabah penyakit pasca-banjir. &ldquo;Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK tengah menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjut, red),&rdquo; jelasnya. Inpres ini akan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan hulu, tengah, dan hilir. Selain itu, lanjut dia, Kemenko PMK juga menyiapkan peta jalan dan pembentukan kelembagaan aksi merespons peringatan dini. Hal ini sebagai upaya mengurangi kerugian ekonomi akibat bendana dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana secara berkelanjutan.

Menko PMK Pratikno ingatkan masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir.

Peringatkan Cuaca Ekstrem, Menko PMK: Masyarakat Harus Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/zBQFlwpkDR1pKVKSZibDlXUaUK8pDa29AZn23Rad-533887097.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai tancap gas dalam membangun ekosistem pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait tengah menyiapkan grand design untuk masing-masing sektor untuk dimasukkan dalam rencana strategi nasional (stranas).&nbsp; Dalam rapat tingkat menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, sejumlah langkah strategis siap digodok guna menciptakan ekosistem pengembangan AI yang mumpuni. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya jadi pengguna dan penonton dalam revolusi AI global.&nbsp; &ldquo;AI berkembang sangat-sangat pesat. Tapi jangan sampai kita hanya jadi smart AI user. Kita harus mampu jadi smart AI developer, bahkan AI-preneur,&rdquo; ujarnya ditemui usai rapat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (29/4). Di sisi lain, Pratikno menegaskan, bahwa ada pula hal-hal yang harus disikapi secara bijak terkait AI ini. Sebab, AI tidak sepenuhnya menjadi instrumen yang netral. Sehingga, perlu juga disikapi secara kritis.&nbsp; Karenanya, menjadi penting untuk menanamkan fondasi, critical thinking yang kuat, numerasi, logika, dan lain-lain sejak dini. Karenanya, Kemendikdasmen sudah menyiapkan kurikulum untuk membangun kemampuan logika dan numerasi yang kuat, sehingga bisa menjadi basis dalam memanfaatkan dan mengembangkan AI secara bijak.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti menyebut, telah menyelesaikan naskah akademik dan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial guna mendukung pengembangan ekosistem AI di Indonesia. Direncanakan, payung hukumnya berupa peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan keluar dalam waktu dekat.&nbsp; &ldquo;Yang insyaallah pembelajaran coding dan kecerdasan artificial ini akan kami jadikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA,&rdquo; ujarnya. Rencananya, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan mulai dari kelas 5 SD pada tahun ajaran baru 2025-2026 nanti.&nbsp; Guna mendukung hal tersebut, pihaknya juga sudah menyiapkan perangkat pembelajaran digital. Termasuk, pendanaan untuk pelatihan guru coding dan kecerdasan artificial.&nbsp; Nantinya, isi dari materi coding dan kecerdasan artificial ini tidak hanya berisi kemampuan-kemampuan digital tapi juga kesalehan digital. Sehingga mereka tidak hanya mampu menggunakan teknologi tapi juga menggunakannya dengan cara yang baik dan bijak untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu.&nbsp; Sementara itu Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan assessment terkait regulasi-regulasi yang tepat di tengah perkembangan AI yang begitu pesat. Diakuinya, hal ini tak akan dimulai dari nol karena Indonesia sejatinya sudah memiliki perangkat regulasi yang beririsan untuk mengatur AI.&nbsp; &ldquo;Misalnya kita punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang PDP (perlindungan data pribadi, red) dan ada juga sejumlah peraturan pemerintah yang terkait dengan chat online protection dan yang berhubungan dengan data,&rdquo; paparnya.&nbsp; Namun ke depan, akan dibuat satu peraturan setingkat peraturan presiden untuk bisa mengatur pengembangan AI di lintas sektor. Aturan akan dibuat lebih mengikat mengingat dampak dari penggunaan AI ini cukup luas dan ada risiko-risiko yang harus dimitigasi. &ldquo;Intinya kita tidak ingin juga menciptakan satu regulasi yang sangat ketat sehingga membatasi inovasi, namun demikian kita coba melihat risiko-risiko yang mungkin muncul dalam pengembangan-pengembangan ataupun penerapan AI ini,&rdquo; pungkasnya. (mia)

emerintah mulai tancap gas dalam membangun ekosistem pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia.

Pemerintah Siapkan Ekosistem Pengembangan AI, Menko PMK: Jangan Hanya Jadi Pengguna Pintar!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/Menteri-Koordinator-Bidang-Pembangunan-Manusia-dan-Kebudayaan-Pratikno-Dery-RidwansahJPG-3384496868.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan kondisi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan sudah terkendali. Layanan pendidikan dan kesehatan pun berangsur pulih pasca penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap guru dan tenaga kesehatan. Kabar tersebut diperolehnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Tindak Lanjut Jaminan Keamanan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di Wilayah Konflik, di Jakarta, Selasa (25/3). Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Wamenhan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq; Sesmenko Polhukam Letjen TNI Mochammad Hasan; Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema; serta Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol. Endi Sutendi. &ldquo;Korban meninggal dunia dalam konflik ini sebanyak 1 orang, jadi bukan 6 orang seperti yang sempat beredar di beberapa media,&rdquo; ujarnya. Selain korban tewas, ada 6 orang yang mengalami luka-luka dalam serangan KKB tersebut. Saat ini, kondisi pun sudah terkendali. Ia menyebut, masyarakat juga telah mulai kembali ke distrik masing-masing dan beraktivitas seperti sedia kala. &ldquo;Kondisi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan saat ini telah terkendali. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kementerian dan lembaga terkait telah memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan santunan,&rdquo; paparnya. Selain itu, kata dia, untuk pemulihan layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah dan pihak terkait telah menyiapkan langkah-langkah khusus. Sehingga, kegiatan belajar mengajar segera berjalan kembali. &ldquo;Setelah libur nanti, layanan pendidikan akan disiapkan meskipun masih dalam penanganan tanggap darurat, untuk memastikan anak-anak bisa kembali bersekolah secepatnya,&rdquo; sambungnya. Sementara untuk pemulihan layanan kesehatan juga disebutnya telah kembali berjalan dengan dukungan TNI, Polri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan pemerintah daerah. Upaya percepatan normalisasi terus dilakukan agar masyarakat kembali mendapatkan akses layanan yang memadai. Dia pun menjanjikan ada solusi permanen bagi layanan pendidikan dan kesehatan di daerah rawan konflik. &ldquo;Nanti dalam waktu secepatnya kita akan memberi solusi permanen bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat harus dijamin betul, harus terjamin, dan juga rasa aman, benar-benar aman kepada tenaga nakes dan tenaga guru juga harus dilakukan,&rdquo; jelasnya. Tak lupa, ia turut berterima kasih pada seluruh pihak yang telah melakukan respons cepat, sehingga kondisi keamanan sudah terkendali. Dia menekankan, pentingnya kerja sama semua pihak untuk menjaga kondusifitas dan memiliki langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. &ldquo;Terima kasih pada TNI-Polri yang bergerak cepat, juga pada Pemda dan K/L lain. Kita harus bekerja sama antara pemerintah dan seluruh jajaran, termasuk pihak pemda, gereja, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum harus mampu untuk menjaga bersama-sama layanan pendidikan dan kesehatan dan rasa aman ini sebaik-baiknya. Semua demi masa depan anak cucu kita,&rdquo; paparnya.

Menko PMK Pratikno menyatakan kondisi keamanan di Yahukimo sudah terkendali dan layanan pendidikan serta kesehatan pulih.

Menko PMK Pastikan Keamanan di Yahukimo Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/IMG_5990-1-3780622540.jpeg" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. (Z Hikmia/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar. (Z Hikmia/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan stimulus ramadhan. Salah satunya, percepat penyaluran bantuan sosial (bansos) jelang bulan puasa. Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengungkapkan bahwa stimulus terkait bansos ini sedang dikoordinasikan oleh Kemensos. Pihaknya pun akan melakukan pengecekan soal percepatan penyalurannya pada triwulan pertama. &ldquo;Ini (percepatan penyaluran bansos, red) akan dicek dulu, akan dicek oleh Kemensos. Lihat dari Kemensos-nya,&rdquo; ujarnya ditemui usai rapat koordinasi dengan BPS soal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (18/2). Untuk diketahui, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah bakal mengeluarkan sejumlah stimulus di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025. Adapun stimulus yang dimaksud antara lain sejumlah potongan harga terkait tiket pesawat, program pariwisata dan lainnya. Stimulus ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;Stimulus pada bulan Ramadhan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, serta stabilitas harga pangan,&rdquo; ujar Prabowo. Stimulus ini kemudian didukung dengan tujuh kebijakan lain yang diambil pemerintah untuk mendorong ekonomi. Yakni, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bansos bulan Februari dan Maret 2025, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Kemudian, paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik; subsidi pajak DTP motor listrik, kendaraan listrik dan hibrida; PPN-DTP pembelian properti dan otomotif; PPN-BM DTP otomotif; serta PPN-DTP sektor padat karya. Ada pula optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pelaksanaan panen padi yang terealisasi secara optimal, dan kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi. &nbsp;

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengungkapkan bahwa stimulus terkait bansos ini sedang dikoordinasikan oleh Kemensos.

Soal Stimulus Ramadhan, Begini Kata Cak Imin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/OK-sosok-1888336122.jpg" alt="Menko PMK Pratikno mengikuti rangkaian cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Pratikno mengikuti rangkaian cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Momen perayaan ulang tahun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang ke-63 pada Kamis (13/2), agak sedikit berbeda. Bukan dirayakan di resto mewah, tapi di Puskesmas Gambir, Jakarta. Ya, Pratik, sapaan akrabnya, turut memanfaatkan program cek kesehatan gratis (CKG) yang dapat digunakan ketika berulang tahun. Pratik tampak antusias. Dia datang pagi-pagi, sekitar pukul 8.30 WIB. Kebetulan puskesmas ini berada di belakang kantor Kemenko PMK. Sehingga, dia bisa sekalian berangkat ngantor. &ldquo;Ini adalah hadiah ulang tahun dari negara, dari pemerintah, dari Pak Presiden dan Wapres untuk warga negara Indonesia termasuk saya,&rdquo; ujarnya seraya masuk ke puskesmas. Di dalam, dia langsung dilayani di loket pendaftaran. Kemudian diarahkan ke lantai tiga untuk menjalani pemeriksaan secara menyeluruh. Mantan Mensesneg itu mengaku mendapat pemeriksaan lengkap. Mulai dari periksa tensi, mata, gigi, cek gula, cek darah (kolesterol dan asam urat), EKG, hingga cek memori. Menurut dia, cek memori ini ditujukan untuk mereka yang sudah berusia lanjut. Pada saat cek memori, ia mengaku disuruh menggambar angka jarum jam yang menunjukkan pukul 08.45. tes ini untuk memastikan yang bersangkutan tidak mengalami demensia. &ldquo;Alhamdulillah hasilnya semuanya aman. Tidak ada bintangnya ini. Aman,&rdquo; katanya. Dia mengimbau agar seluruh warga masyarakat bisa memanfaatkan program ini. Sehingga, upaya penanganan secara dini penyakit-penyakit di Indonesia bisa berjalan. Selain mengantisipasi risiko keparahan, CKG juga menjadi salah satu jalan untuk mengurai antrian di rumah sakit dan mengurangi beban pembiayaan BPJS Kesehatan. &ldquo;Makanya cepat ulang tahun ya. Diajukan aja ulang tahunnya. Ini nanti dapat kalung siapkan diri dapat kado cek kesehatan di hari ulang tahunmu, gratis,&rdquo; paparnya. (mia/ali)

Pratikno memanfaatkan program cek kesehatan gratis (CKG) karena dia merayakan ulang tahun ke-63. Dia memanfaatkan hadiah dari negara itu.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menko pmk

Berita Terkini