<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/JATU-TABEL-609401863.jpg" alt="Ilustrasi Capaian Ekonomi Nasional Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Capaian Ekonomi Nasional Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan capaian kinerja satu tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu capaiannya, yakni ekonomi Indonesia yang tumbuh stabil di atas 5 persen dan tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di negara-negara G20. "Capaian satu tahun pemerintahan, di mana dalam satu tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap tumbuh solid dan pertumbuhannya di atas 5 persen, kuartal II-2025 di 5,12 persen, dan ini salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20," kata dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Rabu (8/10). Tak hanya itu, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa inflasi selama satu tahun pemerintahan Prabowo terkendali dengan sangat baik. Hal itu bisa dicapai dengan adanya kerja sama pemerintah dan gubernur Bank Indonesia dimana inflasi September 2025 (year on year) tercatat 2,65 persen. Capaian itu, tambah Airlangga ditopang oleh terjaganya harga-harga yang relatif stabil dengan daya beli yang tetap terjaga sepanjang setahun terakhir di bawah pemerintahan pemerintahan Presiden Prabowo. Yang membanggakan, neraca perdagangan ekspor Indonesia selama 64 bulan berturut-turut positif. "Cadangan devisa, terima kasih Pak Gubernur (BI), tercatat di USD 150 miliar pada Agustus 2025. Di sektor perbankan berjalan fungsi intermediasi berjalan dengan baik, pertumbuhan kredit 10-11 persen, 3,46 juta pengusaha UMKM, petani dan nelayan telah diberikan akses permodalan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dan likuiditas perbankan berjalan dengan baik," ungkapnya. Adapun dalam jangka pendek, Airlangga memastikan bahwa pemerintah terus mendorong paket ekonomi dan stimulus keuangan. Mulai dari bantuan pangan, dukungan pekerja di sektor pariwisata, sektor padat karya, revitalisasi tambak, modernisasi kapal nelayan. Sehingga, tujuannya hanya untuk meningkatkan daya tahan masyarakat dan memperkuat basis ekonomi rakyat. Terlebih, kata Airlangga, Pemerintah terus mempunyai target pertumbuhan yang tinggi. "Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan 8 persen. Dan untuk itu seluruh potensi ekonomi perlu dioptimalkan dan tentunya syariah ekonomi tentunya bisa menjadi salah satu engine daripada pertumbuhan tersebut," tukasnya. Dari pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang biasa digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian sebuah negara mencatat posisi All Time High atau tertinggi sepanjang sejarah dengan menyentuh level di atas 8.000, tepatnya di level 8.205,59 pada perdagangan Selasa (7/10/2025). Di sektor riil, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,76 persen pada Februari 2025 dan menjadi yang terendah sejak krisis 1998. Selanjutnya, pemerintah juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan &amp; kemiskinan ekstrem turun 8,47 persen per Maret 2025. Angka tersebut tercatat terendah sepanjang sejarah dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen menjadi 0,85 persen. Tak hanya itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat berada pada level aman dengan tren penurunan jauh di bawah batas maksimal rasio utang 60 persen PDB. Adapun realisasi investasi tercatat mencapai Rp 942,9 triliun atau tumbuh 13,6 persen secara tahunan pada Semester I-2025.

Satu tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap tumbuh solid dan pertumbuhannya di atas 5 persen.

Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Menko Airlangga: Ekonomi Indonesia Tumbuh Stabil di Atas 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/airlangga-di-brussels-1269616934.jpg" alt="Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat berbicara di markas EU di Brussels" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat berbicara di markas EU di Brussels</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko)&nbsp; Perekonomian Airlangga Hartarto kebijakan European Union (EU) terkait Aturan Deforestasi yang dinilai merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil. Hal itu langsung disuarakan Airlangga saat datang ke markas EU di Brussels bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof. Airlangga menyampaikan penolakannya terhadap peraturan baru EU atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global. Kebijakan ini rencananya mulai berjalan tahun depan. Airlangga secara keras merespon aturan EU ini yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trade, keadilan serta merugikan para petani kecil jika diterapkan. "Undang-undang ini pro bisnis, pro korporasi multinasional, pro konglomerat, tapi tidak pro-rakyat, Ini bukan untuk petani kecil," tegasnya, Kamis (1/6). &nbsp; Airlangga mengatakan, Indonesia sebagai negara pemasok industri minyak sawit terbesar dengan nilai miliaran euro merasa akan sangat dirugikan dengan hadirnya aturan baru deforestasi EU tersebut. Dimana Uni Eropa telah menetapkan aturan baru yang melarang impor komoditas, seperti kedelai, kopi, dan kelapa sawit minyak, jika bersumber dari area yang digunduli. "Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang sekitar 80 persen dari produksi minyak sawit dunia, menilai ini tidak adil dan menghukum petani kecil. Problem deforestasi seringkali pelakunya adalah korporasi besar, yang jika terjadi kesalahan maka yang akan langsung terdampak mendapatkan rating dan imej negatif adalah negaranya secara keseluruhan, dan itu merugikan," ucapnya. "Sementara kebijakan geolokasi selain merugikan para petani kecil, tidak relevan dalam sejumlah komoditas, juga problematik dari segi keamanan data," tambah Airlangga. Dalam kesempatan itu, Airlangga dan Wakil PM Malaysia Fadillah Yusof mengingkan agar penerapan aturan tersebut dapat dinegosiasikan lagi, mengingat tidak adanya partisipasi dari negara-negara mitra atau negara produsen berbagai komoditas impor. Airlangga mengusulkan dibentuknya semacam taskforce atau consultative group untuk mencari solusi dari problem ini. Airlangga menambahkan akan menjadi sangat naif apabila wilayah-wilayah pemasok minyak sawit diklasifikasikan pada risiko deforestasi tinggi, rendah atau standar. Karena baginya tidak ada yang berhak menjadi lembaga pemeringkat antar mitra pemasok minyak sawit. "Pengawasan itu menimbulkan risiko reputasi bagi negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. UE bukanlah lembaga pemeringkat, Indonesia adalah negara yang berdaulat. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengklasifikasikan negara lain sebagai high risk, low risk atau small risk. Sebaiknya dibangun sebuah mekanisme koordinasi semacam taskforce atau consultative group antar berbagai pihak, sehingga ada keterlibatan inklusif," jelas Airlangga. Dirinya juga mengingatkan, apabila aturan tersebut dipaksa untuk diterapkan maka EU berisiko kehilangan mitra. &nbsp;&ldquo;Jangan terlalu banyak hambatan dalam perdagangan. Indonesia sendiri sudah menerbitkan bahkan telah membuat banyak aturan secara domestik, serta menjalankan secara konsisten kebijakan pembangunan berkelanjutan sesuai SDGs, perlindungan lingkungan hidup dan tenaga kerja,&rdquo; tuturnya. (*)

Menteri Koordinator (Menko)  Perekonomian Airlangga Hartarto kebijakan European Union (EU) terkait Aturan Deforestasi yang dinilai merugikan

Airlangga Tolak Keras Kebijakan Deforestasi Uni Eropa karena Merugikan Petani Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Pembukaan-GIIAS-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 secara resmi digelar. Pembukaan ini dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 secara resmi digelar. Pembukaan ini dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2021 menjadi titik balik dari Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Kebijakan gas dan rem yang diterapkan mendapatkan dampak positif dalam pengendalian kasus dan peningkatan ekonomi.  Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut diambil dari prinsip berkendara. Ia pun menyatakan bahwa hasilnya cukup memuaskan.  Kasus aktif harian kita dibawah 500 di mana negara-negara lain, termasuk di ASEAN itu masih ribuan. Kita ingat di Juli lalu kasus kita sampai 57 ribu, ini adalah ilmu yang diambil dari teknik otomotif yakni gas dan rem dengan persenelingnya otomatis," ungkap dia dalam Opening Ceremoy GIIAS 2021 di lokasi, Kamis (11/11).  "Dengan ilmu gas dan rem, maka bapak Presiden (Jokowi) menangani perekonomian dan penanganan Covid-19 secara berimbang," sambungnya.  Bukti dari berhasilnya kebijakan gas dan rem adalah meningkatnya perekonomian Indonesia pada kuartal kedua, yakni 7,07 persen. Pada saat itu, pemerintah menginjakkan gas, namun pada kuartal selanjutnya ekonomi Indonesia turun menjadi 3,5 persen.  "Memang yang membuat ekonomi maju dan mundur, itu the wheel on the move (mobilitas masyarakat). Jadi pada saat mobilitas di rem, maka perekonomian akan melambat, tapi ini demi kesehatan," ujarnya.  Adapun saat ini pemerintah masih menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar Covid-19 dapat tetap terkendali. Dengan itu diharapkan kasus aktif dapat menurun secara signifikan.  "Ini memang perlu dan wajib dilakukan dan hasilnya yang kita alami di kuartal 4. InshaAllah Covid melandai," terangnya.  Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini penerapan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) sudah meningkat, yakni 57,2 persen. Dengan itu, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi pada 2021 mencapai angka 4 persen.  "Sehingga tentu dengan angka ini kita optimis bahwa di kuartal keempat kita bisa pertumbuhn diatas 5. Sehingga year on year pertumbuhan kita adalah 4 persen," pungkas dia.

Optimisme Pemerintah Indonesia Perekonomian 2021 Tumbuh 4 Persen