<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/7lAcfsqNR2hCDsqBljN0i5ReIqnvQr64FBPonk4z-1202418529.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kesepakatan bersama dengan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Keamanan Ekonomi, Maro&scaron; &Scaron;efčovič, Selasa (23/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kesepakatan bersama dengan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Keamanan Ekonomi, Maro&scaron; &Scaron;efčovič, Selasa (23/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Asian Development Bank (ADB) dengan nada optimistis. Menurut dia, proyeksi lembaga internasional seperti ADB dan OECD justru mengalami peningkatan. "Itu mereka juga lebih tinggi dari yang lalu, jadi upgrade sebetulnya dari di bawah 4,9 (persen), sekarang memasukkan 4,9 (persen)," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (30/9). Mengingat, pemerintah telah menjalankan berbagai program stimulus untuk mendorong pertumbuhan. Termasuk menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun ke bank Himbara. Langkah ini diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Keran belanja kementerian dan lembaga juga telah dibuka untuk optimalisasi penggunaan anggaran. "Menteri Keuangan sudah akan melakukan evaluasi, Bapak Presiden telah menyetujui. Nanti menjelang Oktober kita lihat, tentu (anggaran) yang belum terpakai itu bisa dialihkan untuk program lain," beber politisi Golongan Karya (Golkar) itu. Airlangga menjelaskan, pemerintah juga sudah menyiapkan paket stimulus untuk perayaan Natal dan tahun baru (Nataru). Termasuk diskon tiket pesawat, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), diskon jalan tol, diskon kapal, diskon kereta api, dan hari belanja online nasional (Harbolnas). "Itu kita dorong juga konsumsi masyarakat," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menanggapi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh ADB dengan optimisme tinggi.

Respons Proyeksi ADB, Airlangga: Pemerintah Terus Dorong Pertumbuhan Lewat Stimulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/airlangga-dan-wamendag-3142032847.jpg" alt="Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kanan) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (kanan) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menekankan pentingnya integrasi dan digitalisasi sebagai kunci ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini sebagaimana disampaikannya dalam pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community Council. Menurutnya, integrasi ASEAN yang dirancang melalui roadmap Masyarakat Ekonomi ASEAN dan kemudian terimplementasi dalam berbagai perjanjian ekonomi dan perdagangan harus terus dilanjutkan dengan menyelesaikan berbagai isu-isu bersama. "Integrasi yang akan diwujudkan harus mampu mengoptimalkan potensi ASEAN di satu sisi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta mampu mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat ASEAN di sisi lain," kata Jerry dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/5). Oleh karena itu, Jerry meminta kepada seluruh negara ASEAN untuk makin aktif mengambil langkah konkret dalam penyelesaian isu-isu integrasi tersebut. Secara khusus Wamendag juga berbicara mengenai isu digitalisasi yang dalam konteks ASEAN akan mulai dilembagakan dalam Studi Pembentukan Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau Digital Economic Framework Agreement/DEPA akhir tahun nanti. Di depan para menteri perdagangan dan ekonomi ASEAN, Jerry mengajak seluruh delegasi agar bisa membawa ASEAN sebagai yang terdepan dalam ekonomi digital. "Ekonomi digital adalak keniscayaan di masa kini dan masa depan. Karena itu ASEAN perlu bergegas dan responsif terhadap sektor ini sehingga seluruh potensi ekonomi digital ASEAN bisa terkelola dengan baik," jelas Wamendag. Di lain pihak, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi Chairman dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa seluruh negara ASEAN telah mendukung dokumen inisiarif berupa ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Local Currency Transaction Mechanism'. Dengan deklarasi itu, Menurut Airlangga, diharapkan sistem pembayaran dan transaksi di antara negara-negara ASEAN bisa makin terkoneksi. Selain itu penggunaan mata uang lokal diharapkan bisa mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi yang lebih berkelanjutan di kawasan ASEAN. "Konektifitas, peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi menjadi tujuan deklarasi tersebut. Itu juga dimaksudkan untuk mengakselerasi transformasi menuju ekonomi digital di kawasan ASEAN,&rsquo;&rsquo; kata Airlangga. Untuk diketahui AEC adalah salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang saat ini berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kepemimpinan Indonesia diharapkan bisa membawa masa depan ASEAN ke arah yang lebih baik. (*) &nbsp;

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menekankan pentingnya integrasi dan digitalisasi sebagai kunci ASEAN

Wamendag Jerry Ungkap Pentingnya Integrasi dan Digitalisasi Ekonomi di Forum ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/JKT_ANTREAN-MINYAK-GORENG-MURAH_MIFTAHULHAYAT-15.jpg" alt="Sejumlah warga dan pedagang mengantre membeli minyak goreng murah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Berdasarkan kebijakan pemerintah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga dan pedagang mengantre membeli minyak goreng murah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis (3/2/2022). Berdasarkan kebijakan pemerintah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan harga minyak goreng kemasan maupun curah yang tak terkendali mendapat respon keras dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).  Pasalnya kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang turun. Hal tersebut dianggap oleh Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI, Akmal Fahmi, sebagai bentuk kegagalan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.  "Minyak goreng itu kebutuhan mendasar masyarakat, mestinya harga dapat dikendalikan agar tidak mencekik rakyat yang sedang susah ekonomi di era pandemi ini. Jika harga naik dan tak terkendali, maka ini jelas kegagalan Menko Ekonomi dan Mendag," ungkap Akmal dalam keterangannya, Senin (21/2).  Ia pun mempertanyakan sikap diam dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah beberapa waktu lalu mengklaim secara berlebihan, turunnya harga minyak goreng merupakan keberhasilannya.  "Kemarin waktu pernah turun harganya, heboh sekali, sekarang naik, suaranya dimana? Apa yang yang kemarin itu hoax?," tanyanya.  Menurutnya Menteri Airlangga dan Menteri Muhammad Lutfi harus bertanggungjawab atas kenaikan harga minyak goreng, sebab kenaikan harga minyak merupakan persoalan yang sangat fundamental bagi kebutuhan masyarakat.  "Presiden harus mengevaluasi Pak Airlangga dan Pak Lutfi, sebab atas ketidakmampuan mereka lah ini terjadi, ini langsung dampaknya ke masyarakat, harus evaluasi," tegasnya.  Seperti diketahui sebelumnya, harga minyak goreng mahal terjadi karena tingginya harga CPO. Kenaikan CPO di pasar dunia terutama disebabkan oleh menipisnya pasokan.  Dua negara penghasil CPO terbesar dunia, Indonesia dan Malaysia, disebut mengalami penurunan produksi. Potensi kenaikan harga minyak goreng dalam negeri itu juga disebabkan karena sebagian besar industri hilir CPO masih belum terintegrasi dengan kebun sawit.  Hal itu mengakibatkan produsen minyak goreng membeli CPO yang sudah mengalami kenaikan harga di pasar dunia.

Minyak Goreng Langka, Dua Menteri Ini Diminta Bertanggung Jawab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tingginya permintaan buah-buahan pada masa pandemi COVID-19 menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meraih pasar ekspor.  “Permintaan buah-buahan dari dalam negeri maupun luar negeri meningkat cukup besar. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi pelaku usaha dan petani buah-buahan untuk dapat memenuhi permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (30/8).  Menurut Airlangga, pertanian merupakn sektor terbesar kedua setelah industri pengolahan, resilien dan tetap konsisten tumbuh selama masa pandemi COVID-19. Karena faktanya, pada triwulan II-2021 sektor pertanian mencatat pertumbuhan sebesar 0,38 persen sehingga mampu memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam perekonomian.  Karena itu, hortikultura menjadi salah satu subsektor pertanian yang dapat berpotensi didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah, ekonomi nasional dan bahkan mampu meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Pada 2020, ekspor hortikultura meningkat 37,75 persen (yoy) atau senilai 645,48 juta dolar AS.  “Peningkatan ekspor ini didominasi komoditas buah-buahan di mana selama masa pandemi COVID-19 nilai realisasi ekspor buah-buahan tercatat sebesar 389,9 juta dolar AS atau meningkat 30,31 persen dibanding tahun 2019 dengan lima negara tujuan utama ekspor yaitu China, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan,” katanya.  Pada 29 Agustus 2021 ekspor perdana dengan feeder khusus dilakukan di Pelabuhan Panjang, Provinsi Lampung. PT Great Giant Pinnaple yang mendorong korporasi petani melalui kemitraan dengan pola Creating Shared Value, secara rutin akan melakukan ekspor canned pineapple dengan sejumlah 350 TEUs atau setara dengan 6.300 ton per minggu melalui rute Panjang-Singapura dengan tujuan akhir ke Amerika dan Eropa.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dengan mulai menggeliatnya aktivitas ekonomi di beberapa negara mengakibatkan tingginya biaya freight, terbatasnya jumlah kontainer kosong, hingga kelangkaan equipment dan space di kapal. Hal ini terjadi akibat infrastruktur pelabuhan masih berupaya mengantisipasi kenaikan mendadak permintaan angkutan laut.  Menurut dia, kolaborasi bisnis yang dapat memperluas jaringan usaha juga dapat memberikan perubahan positif karena secara tidak langsung akan memaksa pelaku bisnis untuk keluar dari zona nyaman bisnis ke arah perubahan yang lebih baik.  Kolaborasi antara PT Great Giant Pinnaple dengan Meratus Line merupakan salah satu solusi yang baik untuk mengatasi kendala logistik.

Permintaan Buah Selama Pandemi Naik, Airlangga Dukung Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Airlangga-Hartanto-Raka-2.jpg" alt="Airlangga Hartarto di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Airlangga Hartarto di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengendalian pandemi secara disiplin. Tentunya dengan dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan.  "Selain itu, respons kebijakan ekonomi yang tepat juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan proses pemulihan," kata Airlangga dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah dalam Negeri bagi Bupati dan Wali kota beserta Wakil, secara virtual pada Selasa (24/8).  Airlangga juga menjelaskan, guna mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengendalian pandemi Covid-19 melalui berbagai kebijakan. Karena, pemerintah akan terus melakuan pengendalian pandemi lewat respon berbagai kebijakan.  "Sebab, dengan diberlakukannya PPKM Level 3 di wilayah aglomerasi, diharapkan bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi sehingga di akhir tahun ini secara year on year kita bisa mencapai sebesar 3,7 – 4,5 persen,” kata Airlangga.  Selain itu, melalui refocusing APBN, pemerintah berkomitmen untuk mendorong kenaikan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, sehingga saat ini telah mencapai sebesar Rp 744,77 triliun.  "Refocusing ini diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial. Seperti percepatan pencairan Bansos Tunai, peningkatan jumlah penerima dan manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, penambahan anggaran Kartu Pra Kerja dan Bantuan Subsidi Upah," ujar Airlangga.  Perekonomian Indonesia pada kuartal II tahun 2021 mengalami pertumbuhan mencapai 7,07 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung oleh faktor Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah sepanjang tahun. Airlangga mengatakan, dua faktor pendukung tersebut merupakan andalan bagi engine perekonomian Indonesia.  Selama semester I tahun 2021, realisasi belanja negara tumbuh sebesar 9,5 persen (yoy), yang ditopang dari tingginya realisasi belanja Pemerintah Pusat; terutama belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.  “Kita lihat engine perekonomian dari APBN untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tumbuh 8,06 persen yoy. Dan ini penting karena APBN merupakan agregat dari APBD. Untuk itu, di Bulan Agustus ini Bupati dan Walikota harus mengakselerasi belanja daerah. Karena ini adalah engine yang bisa mempertahankan pertumbuhan baik di pusat maupun di daerah,” ujar Airlangga

Airlangga Ingatkan Kepala Daerah Pentingnya Akselerasi Belanja Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tetap mengalokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah mengalokasikan Rp148,1 triliun untuk anggaran kesehatan dan Rp 153,7 triliun untuk perlindungan masyarakat.  “Tentunya nanti kita berharap bahwa dengan anggaran APBN 2022 kita tetap menjaga kesehatan masyarakat dan tetap ada buffer perlindungan masyarakat agar selain daya beli bisa tertahan, juga bisa memberikan multiplier effect pertumbuhan di sektor konsumsi,” kata Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, (16/8).  Airlangga juga menjelaskan, langkah ini diambil pemerintah karena pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat bergantung pada efektivitas penanganan Covid-19. Pemerintah kini mewaspadai angka pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga, ketika angka kasus Covid-19 pernah mencapai puncak tertinggi di kisaran 573 ribu kasus.  Karenanya, lanjut Ketua Umum Golkar itu, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang berada pada kisaran 3 - 4 persen maka Pemerintah menargetkan penurunan kasus aktif paling lama pada akhir September.  “Pemerintah masih optimistis kinerja ekonomi di tahun 2021 dan tahun 2022 masih akan positif, sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan bauran strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia,” jelas Airlangga.  Menko Airlangga mengatakan RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional.  “Dalam RAPBN 2022, Pemerintah menetapkan target Pendapatan Negara sebesar Rp 1.840,7 Triliun dan Belanja Negara sebesar Rp 2.708,7 Triliun. Nominal defisit turun 9,7 persen dibandingkan APBN 2021, atau Defisit APBN sebesar 4,85 persen dari PDB,” ujarnya.

Airlangga Optimistis APBN 2022 Tetap Jaga Kesehatan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan di tengah pandemi virus korona, saat ini negara-negara lain bersaing untuk memproduksi vaksin Covid-19.  Menurut Airlangga, saat ini ada persaingan dagang baru berupa politik vaksin Covid-19 oleh negara barat dan timur. Sehingga hal ini perlu dicermati oleh pemerintah.  "Dunia saat ini dihadapkan pada persaingan barat dan timur yang baru sesudah perang dagang, kini berlanjut kepada geo vaksin politik," ujar Airlangga dalam pidato kebangsaan yang digelar CSIS Indonesia secara daring, Selasa (10/8).  Airlangga menuturkan, untuk wilayah barat dikomandoi oleh Amerika Serikat yang membuat kebijakan di luar aturan main organisasi. Kemudian timur diukuasai Tiongkok yang dipolitikan dengan menetapkan persyaratan mobilitas dengan menggunakan vaksin tertentu.  "Terutama untuk persyaratan mobilitas atau perjalanan. Amerika dan sekutunya mengenyampingkan apa yang diatur WHO ataupun WTO dengan sekutunya, demikian pula untuk timur itu Tiongkok melakukan persyaratan menggunakan vaksin dari Tiongkok," tambahnya.  Oleh sebab itu, Menteri Koordintor Bidang Perekonomian ini mendorong agar Indonesia bisa memproduksi vaksin Covid-19 mandiri di tengah persaingan dagang antara barat dan timur tersebut.  "Maka Indonesia perlu merespons dengan cepat, dengan mendorong pembuatan vaksin mandiri," katanya.  Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia dengan target 2-2.5 juta per hari. Diharapkan bulan Agutus 2021 ini ini target 2 juta vaksin disuntikan bisa terlaksana.  "Tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam pengendalian Covid-19 ini apalagi saat ini muncul berbagai varian Delta yang penularannya sangat cepat. Bapak presiden mengamanatkan untuk respons cepat," ungkapnya.  Diketahui Indonesia telah mengembangkan sejumlah vaksin Covid-19 lokal. Salah satunya adalah Vaksin Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

Ada Perang Dagang, Airlangga Dorong Indonesia Produksi Vaksin Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menko-Airlangga-Kanisius.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), (07/08), melakukan kunjungan ke sentra Vaksinasi Kanisius yang berlokasi di Jakarta Convention Center (JCC). Hal ini untuk meninjau perkembangan pelaksanaan vaksinasi.  Menurutnya, vaksinasi bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit. Seseorang yang sudah divaksinasi akan memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik, karena vaksin menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat secara aktif melawan penyakit tertentu, sehingga kemungkinan terjadinya gejala berat pada orang yang sudah divaksinasi akan lebih kecil.  "Pemerintah terus berkolaborasi dan melakukan kerja ekstra dengan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk dengan seluruh elemen masyarakat," ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.cm, Minggu, (8/8).  Diketahui, data sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 pukul 18.00 menunjukkan dari total sasaran vaksinasi sebesar 208.265.720, status vaksinasi di Indonesia telah mencapai 23,99 persen untuk vaksinasi dosis pertama, dan 11,30 persen untuk vaksinasi dosis kedua. Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat  Airlangga juga mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Kanisius dan antusiasme masyarakat yang datang untuk divaksinasi. Terbukti banyak masyarakat yang hadir dari berbagai lapisan usia.  "Kami lihat lansia juga hadir, juga beberapa penyandang disabilitas bahkan ada ibu-ibu berusia 92 tahun. Terimakasih karena ini adalah bentuk dari social responsibility yang dilakukan oleh alumni Kanisius dan juga mitra-mitra Kanisius,” ujar Menko Airlangga.  Selain itu, Airlangga meyakini, bahwa kegiatan vaksinasi ini dapat menginspirasi kemunculan sentra vaksin lainnya. “Kami mengapresiasi civil society untuk ikut serta membuat sentra-sentra vaksin. Sentra Kanisius adalah yang pertama dan ini menginspirasi para alumni tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain,” katanya.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan hal terkait kedatangan vaksin yang harus diimbangi dengan laju tenaga kesehatan sebagai vaksinator.  “Bulan ini akan datang lebih dari 70 juta. Untuk perbandingan, Januari-Juli kita dapat vaksin 90 juta, sekarang sebulan 70 juta. Jadi bisa dibayangkan nanti kecepatan penyuntikannya harus banyak,” tutur Menkes Budi.  Sentra Vaksinasi Kanisius berkordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan Tim Medis dari Pro Sehat. Melibatkan 400 orang tenaga kesehatan yang terbagi ke dalam dua regu dan dibantu oleh 150 orang tenaga non kesehatan.  Sentra Vaksinasi Kanisius didasari oleh tujuan untuk mewujudkan peran Yayasan Alumni Kanisius Menteng Enam Empat (AM64) dalam membantu Pemerintah Indonesia untuk mencapai target vaksinasi.  Sentra Vaksinasi Kanisius buka setiap hari (Senin-Minggu) antara pukul 08.00 sampai dengan 18.00. Mengusung tema “Aman-Halal-Gratis”, vaksinasi terbuka untuk masyarakat umum. Melalui sentra Vaksinasi Kanisius, diharapkan dapat didistribusikan sebanyak 140.000 dosis vaksin kepada 70.000 akseptor.

Menko Airlangga Apresiasi Sentra Vaksinasi Kanisius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT_MIKRO-LOCKDOWN-DI-GANDARIA-SELATAN_MIFTAHULHAYAT-03-1455.jpg" alt="Suasana penerapan mikro lockdown di perkampungan Jalan Madrasah RT 006 RW 001 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan mikro lockdown di kampung tersebut lantaran adanya 17 warga yang posi" width="100%">
<figcaption>Suasana penerapan mikro lockdown di perkampungan Jalan Madrasah RT 006 RW 001 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan mikro lockdown di kampung tersebut lantaran adanya 17 warga yang posi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Nasional Sahabat Airlangga, Deden Nasihin, mengimbau masyarakat untuk kembali mengetatkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Karena apa apun solusi untuk mengatasi pandemi di Indonesia itu akan sulit terwujud jika masyarakat tetap abai.  “Kembali meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah menjadi pengingat jika kita harus terus mengetatkan prokes, (termasuk) mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat pemerintah,” kata Deden saat dihubungi, Kamis (24/6).  Di sisi lain, Deden memastikan jika Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto terus berkomitmen dan berusaha membuat Indonesia pulih dari pandemi.  Sementara terkait pola penanganan yang dianggap lebih mementingkan sektor ekonomi, Deden mengajak masyarakat tidak menilai secara parsial.  “Fokus pemerintah tak hanya di sektor ekonomi. Sektor kesehatan juga menjadi bagian penting dalam setiap pembuatan kebijakan,” ungkap Deden.  Beberapa hari lalu, Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Ketua Umum Partai Golkar memutuskan untuk mengetatkan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis demi menekan penyebaran virus yang mulai meningkat di beberapa wilayah, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.  Menurut Deden, keputusan pemerintah pusat kembali memegang kendali penuh terkait penerapan PPKM mikro merupakan langkah strategis dan juga taktis demi mempercepat pemulihan.  “Selama ini, kebijakan PPKM mikro itu menjadi otoritas penuh kepala daerah. Karenanya, langkah cepat yang dilakukan pemerintah menjadi bukti komitmen dan keseriusan Menko mempercepat pemulihan dan penanganan pandemi,” kata Deden.  Karena itu, Deden kembali mengingatkan agar masyarakat kembali mengetatkan penerapan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjauhi krumunan, mencuci tangan, dan lain sebagainya

Penanganan Covid-19 Diperketat, Penerapan PPKM Mikro Harus Konsisten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, perbaikan program Kartu Prakerja atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Airlangga Hartarto. KPK menyambut baik untuk memberikan rekomendasi perbaikan, agar program Kartu Prakerja bisa berjalan dengan baik di masa depan.  "Pada 6 Mei 2020 Menko Perekonomian bersama PMO dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang Program Kartu Prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (24/6).  Ipi menyampaikan, KPK berkomitmen untuk mengawal realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baik di pusat maupun daerah, mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah signifikan. Di antaranya anggaran untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya bantuan sosial (bansos).  Ipi menyebut, program Kartu Prakerja pada awalnya di desain dalam kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Namun di masa pandemi ini kemudian diubah menjadi semi bansos dengan anggaran Rp20 triliun untuk 5,6 juta target peserta.   "KPK tidak terlibat sejak awal program ini disusun hingga kemudian bergulir. Kami juga tidak terlibat dalam pembuatan aturan, desain dan mekanismenya. Namun, kami mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat, maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program kartu prakerja," beber Ipi.  Ipi menuturkan, KPK dalam pertemuan dengan Menko Prekonomian Airlangga memaparkan rekomendasi atas kajian Program Kartu Prakerja dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian dan sejumlah pemangku-kepentingan terkait lainnya pada 28 Mei 2020. Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah hal sebagai langkah untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK.   "Saat ini Menko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana program Kartu Prakerja," tukas Ipi.

KPK Akui Rekomendasi Perbaikan Kartu Prakerja Permintaan Airlangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menko Perekonomian Airlangga

Berita Terkini