<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/02/menteri-koordinator-pemberdayaan-masyarakat-abdul-muhaimin-iskandar-istimewa-wn6ZS.webp" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum akan dilakukan pada tahun ini.
"Belum-belum (tahun ini). (Wacana kenaikan iuran) baru kalkulasi Menteri Kesehatan. Karena kondisi dan keadaan, kita putuskan untuk tidak dinaikkan dulu," kata Menko Muhaimin Iskandar di sela-sela acara bertajuk "Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat", di Jakarta, Jumat (27/2).
Menurut dia, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah bergulir sejak tahun lalu.
Pasalnya dibutuhkan penyesuaian iuran agar BPJS Kesehatan tidak merugi terus menerus sehingga pelayanannya pun bisa semakin baik.
"Kalkulasinya memang agar pelayanannya menjadi baik, dibutuhkan kenaikan. Itu sejak tahun lalu. Analisis kebutuhan naik itu sejak tahun lalu," kata Muhaimin Iskandar.
Dikatakannya, saat ini pemerintah menanggung lebih dari 60 persen pembiayaan BPJS Kesehatan.
Ada mekanisme subsidi silang di dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, yakni masyarakat yang mampu membantu pembiayaan masyarakat yang kurang mampu.
"Pemerintah sudah menanggung lebih dari 60 persen tanggungan. Terus, yang mampu mestinya harus membantu yang lemah," kata Muhaimin Iskandar.
&nbsp;
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kalau tarif dinaikkan, tidak akan berpengaruh bagi masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) karena mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Kenaikan iuran hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas.
"Bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin. (*)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum akan dilakukan pada tahun ini.

Cak Imin Sebut Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/MENKO-PM-12-A-3479067561.jpg" alt="Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memulai langkah besar untuk mengurai salah satu persoalan paling krusial di kalangan pekerja Indonesia: tingginya biaya hidup, terutama akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program Griya Pekerja, dengan target 10 ribu hunian hingga 2029. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai upaya bersama untuk mewujudkan tempat tinggal yang nyaman, sehat bagi para pekerja Indonesia. Ia menekankan bahwa persoalan hunian telah lama menjadi beban utama pekerja. &ldquo;Para pekerja setiap hari tentu menghadapi berbagai problematika di antara yang paling pokok adalah lokasi tempat tinggal sekaligus hunian yang nyaman dan membuat situasi lebih produktif,&rdquo; ujarnya saat Groundbreaking Griya Pekerja di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, pekerja kerap kehilangan produktivitas akibat jarak tempat tinggal yang jauh, transportasi yang mahal, dan struktur biaya hidup yang terus meningkat. Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendukung meningkatkan produktivitas itu. &ldquo;Suasana yang kondusif untuk menghasilkan produktivitas pekerja ini penting, agar para pekerja kita tidak terus mengalami penggerusan produktivitas akibat biaya hidup yang tinggi,&rdquo; katanya. Griya Pekerja menjadi salah satu strategi yang dipadukan dengan percepatan penyediaan transportasi publik yang terjangkau serta upaya negara menekan pengeluaran hidup pekerja. Cak Imin menyebut, langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. &ldquo;Paling tidak: mengurangi jumlah pengeluaran, meningkatkan jumlah pendapatan, meningkatkan akses ketersediaan bagi sarana dan prasarana menuju sehat dan produktif,&rdquo; jelasnya. 10.000 Hunian Pekerja Dalam kesempatan itu, Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap percepatan program Griya Pekerja. Bahkan Presiden mempertanyakan mengapa target awal hanya 10.000 unit. &ldquo;Beliau bahkan dengan penuh semangat merestui, mendukung, dan mempertanyakan: &lsquo;Kenapa baru 10.000? Kenapa enggak lebih banyak lagi?&rsquo;&rdquo; kata Muhaimin. Ia pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas inovasi melalui program Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) agar memberikan nilai tambah nyata bagi pekerja, termasuk pekerja informal yang selama ini sulit menjangkau program-program perlindungan sosial. Hunian Sementara, Wajib Siap Mandiri dalam 3 Tahun Salah satu konsep kunci Griya Pekerja adalah menjadikannya terminal menuju kepemilikan rumah permanen. Hunian ini bersifat sementara, dengan batas sewa maksimal tiga tahun. &ldquo;Artinya, para pekerja yang tinggal di rumah susun ini, di Griya Pekerja ini, sudah harus siap-siap: 3 tahun tinggal di sini, 3 tahun ke depannya harus punya rumah sendiri,&rdquo; ujar dia. Ia menegaskan bahwa transformasi jaminan sosial ketenagakerjaan harus menyasar kebutuhan jangka pendek pekerja, termasuk akses terhadap hunian, bukan hanya perlindungan dari risiko kecelakaan atau jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaan: Misi Sosial, Bukan Proyek Komersial Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menekankan bahwa, Griya Pekerja berlandaskan amanat PP Nomor 55 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan pengelolaan dana SKP untuk pembangunan rumah susun sewa. &ldquo;Sarana Kesejahteraan Peserta ini juga bukan proyek komersial, tapi insyaallah ini menjadi misi sosial untuk bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh peserta,&rdquo; ujarnya. Ia menjelaskan bahwa hunian layak dan terjangkau ini dirancang untuk membantu pekerja mengatur biaya hidup, memberikan ruang menabung, dan mempersiapkan kepemilikan rumah melalui program manfaat layanan tambahan dan pemanfaatan saldo Jaminan Hari Tua. Pembangunan infrastruktur untuk pekerja ini telah disusun dalam master plan Pengembangan Griya Pekerja tahun 2025 sampai tahun 2029. Saat ini, sebanyak 1.642 kamar telah dihuni oleh 6.568 pekerja di Pulau Batam di antaranya Bumi Lancang Kuning, Muka Kuning, dan Kabil Batam, dengan okupansi mencapai 95 persen. &ldquo;Alhamdulillah bisa menampung kurang lebih 6.500,m-an pekerja,&rdquo; ujar Pramudya. Sebagai optimalisasi dalam pengembangannya, BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan pembangunan secara bertahap di Jakarta dan Jawa Barat pada tahun 2026, Jawa Timur pada tahun 2027, Jawa Tengah pada tahun 2028, dan Banten pada tahun 2029. Titik yang dimaksud adalah Pasar Minggu, Jakarta. (1 Twin Block, 64 Kamar); Gresik, Jawa Timur (6 Twin Block, 750 Kamar); Banten (6 Twin Block, 750 Kamar); Jawa Tengah ((6 Twin Block, 750 Kamar) serta; Cikarang, Jawa Barat (Blok, 245 Kamar). Total kapasitas hunian ditargetkan minimal melayani 10.000 pekerja pada 2029.

Para pekerja setiap hari menghadapi berbagai problematika di antara yang paling pokok adalah lokasi tempat tinggal agar lebih produktif.

10 Ribu Hunian Pekerja: Babak Baru Upaya Negara Kurangi Beban Hidup Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/rNu1lJfQdk5kBCv7nfiJ5bDaXmr3qNQbogpLCNQ1-1-1621664731.jpg" alt="Menko PM Muhaimin Iskandar Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan: Integratif dan Kolaboratif di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (17/9/2025), lalu buru-buru pulang ke Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko PM Muhaimin Iskandar Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan: Integratif dan Kolaboratif di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (17/9/2025), lalu buru-buru pulang ke Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tampak buru-buru kembali ke Jakarta saat menghadiri Peresmian Pilot Project Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan: Integratif dan Kolaboratif di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (17/9).&nbsp; Mulanya, Cak Imin dijadwalkan akan menghadiri agenda tersebut hingga siang hari sekitar pukul 11.20 WIB. Ia seharusnya mengunjungi berbagai lokasi di kawasan pemberdayaan di kawasan tersebut.&nbsp;Namun, ia akhirnya hanya memberi sambutan dan meresmikan pilot project itu. Tercatat, Cak Imin sudah menyelesaikan peresmian sekitar pukul 09.55 WIB. Dan setelah melakukan sesi doorstop, tak berapa lama ia langsung angkat kaki.&nbsp; Saat ditanya wartawan, Ketua Umum PKB itu membenarkan bahwa dirinya akan kembali berangkat ke Istana Negara. "Iya (ke Istana Negara)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/9). disinggung apakah kepentingannya segera kembali ke Jakarta untuk agenda isu resshufle kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto, ia tak menjawab terang.&nbsp;"Saya nggak tau, nunggu kabar ini. Belum ada tau," tandasnya sambil berlalu. Untuk diketahui, saat ini ada dua jabatan menteri di Kabinet Merah Putih yang masih kosong. Yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya dijabat oleh Dito Ariotedjo. Kemudian kursi Menko Polkam yang sebelumnya diisi Budi Gunawan juga kosong. &nbsp;

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meresmikan pilot project di Kendal dan segera kembali ke Jakarta.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin Buru-Buru Berangkat ke Istana Negara dari Kendal Jawa Tengah, Ikut Agenda Reshuffle Kabinet?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/11lcoFzS5jWi6n76mRoXWS4t5tjdR8bCPzYMrEw8-1312052885.jpg" alt="Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan jumlah peserta aktif secara signifikan. Hal ini disampaikan saat menyerahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2025 tentang pergantian antar waktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pramudya Iriawan Buntoro dan Eko Nugriyanto, pada Rabu (23/7). Muhaimin menegaskan pentingnya strategi inovatif dan kolaboratif agar target 57,5 juta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025 bisa tercapai.&nbsp; &ldquo;Peningkatan kepesertaan memerlukan strategi yang inovatif, agresif, kolaboratif, dan kreatif sehingga kita bisa mencapai target kepesertaan dengan optimal,&rdquo; kata Cak Imin. Menurutnya, perluasan kepesertaan seharusnya menyasar kelompok pekerja rentan, migran, dan informal, yang jumlahnya sangat besar namun belum terjangkau secara maksimal oleh program jaminan sosial. Cak Imin juga menekankan pentingnya menyasar generasi muda, khususnya Gen Z, yang dianggap sudah memiliki kesadaran literasi keuangan. Ia menginginkan, BPJS dapat menyasar pekerja rentan, pekerja migran, dan sektor informal. &ldquo;Terutama pekerja di pedesaan dan Gen Z, yang melek dengan berbagai literasi keuangan,&rdquo; ucapnya. Cak Imin juga meminta BPJS Ketenagakerjaan bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan ketenagakerjaan.&nbsp; &ldquo;Kita pastikan seluruh perusahaan, baik besar maupun kecil, termasuk agensi pekerja migran agar mematuhi kewajibannya mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial,&rdquo; tegasnya. Tak hanya menyangkut perlindungan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga diimbau dapat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. &ldquo;Kita berharap BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki posisi strategis menjadi bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat,&rdquo; pungkasnya.

Menko PM Muhaimin Iskandar meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan peserta aktif, fokus pada Gen Z dan pekerja informal.

Menko PM Cak Imin Minta Peningkatan Peserta Aktif BPJS, Sasar Gen Z hingga Pekerja Informal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/WhatsApp-Image-2025-06-19-at-11523-PM-1624337246.jpeg" alt="Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengaku terkejut saat mendengar kabar mengenai maraknya praktik pekerja seks komersial (PSK) di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). &ldquo;Waduh ini gawat, gawat, gawat,&rdquo; kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7). Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat, sepanjang tahun 2025 sudah ada 64 perempuan yang terjaring dalam operasi penertiban, karena diduga bekerja sebagai PSK di kawasan Kecamatan Sepaku, wilayah yang menjadi pusat pembangunan IKN. Cak Imin merasa prihatinan atas temuan tersebut. Ia menekankan pentingnya verifikasi langsung di lapangan.&nbsp; &ldquo;Kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek, ini harus dicek,&rdquo; tegasnya.&nbsp;Berdasarkan temuan Satpol PP, para PSK menyewa kamar dengan tarif sekitar Rp 300 ribu per malam untuk melayani pelanggan. Mereka diduga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Jogjakarta.&nbsp; Temuan ini memunculkan kekhawatiran terkait dampak sosial dari pembangunan IKN. Mengingat, IKN digadang-gadang sebagai kota masa depan Indonesia. (*)

Muhaimin Iskandar mengaku kaget dengan maraknya praktik PSK di IKN, mendesak verifikasi dan solusi untuk dampak sosial.

Marak Praktik PSK di IKN, Cak Imin: Waduh Ini Gawat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/IMG-20250227-WA0025-3628840918.jpg" alt="Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat konferensi pers, Kamis (27/2). (ZALZILATUL HIKMIA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat konferensi pers, Kamis (27/2). (ZALZILATUL HIKMIA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada momen menggelitik saat momen konferensi pers soal implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis (27/2). Mic yang digunakan sempat mati dua kali. Momen pertama, saat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan hasil rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri soal implementasi DTSEN ini. Di pertengahan penjelasannya, mic yang digunakan mati. Sontak, ia pun langsung menggunakan mic yang ada di sebelahnya. Tak selang beberapa lama, mic-nya kembali mati. Sehingga, harus kembali ganti dengan mic lain. "Tes-tes, ini baterainya pada habis ini. Jangan pakai alasan efisiensi ya. Puasa," celetuknya disambut gelak tawa. Setelahnya, dia kembali menjelaskan soal rencana implementasi DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial di semua kementerian dan lembaga. Termasuk, untuk para lembaga filantropi dan lembaga sosial lain dalam menyalurkan bantuannya, baik itu zakat, infaq, sedekah, dan lainnya. Dia mengatakan, DTSEN ini menjadi kunci untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Ini sejalan dengan target pemerintah untuk menghaspuskan kemiskinan ekstrem sepenuhnya pada tahun 2026. "Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi masyarakat yang dalam posisi miskin ekstrem itu betul-betul bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target," paparnya. Nantinya, DTSEN ini akan terus diupdate mengingat data masyarakat cukup dinamis. Baik itu yang pindah alamat, meninggal, lahir, hingga naik/turun kelas. Updating ini bakal dilakukan tiga bulan sekali melalui dua cara. Yakni, formal dari pemerintah daerah dan dari laporan masyarakat melalui aplikasi cek bansos. Saat ini sendiri, tengah dilakukan ground checking melalui penyaluran bansos Kementerian Sosial (Kemensos). "Keterlibatan kepala daerah untuk memeriksa data masyarakatnya aktif dan valid adalah wujud konkret memastikan DTSEN akurat," katanya. Selain itu, dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, seluruh kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat nantinya seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform. Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data tersebut yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN). "Soal keamanan dan kerahasiaan data, Pak Kepala BSSN telah memberikan rekomendasi penting. Penggunaan datanya betul-betul berkoordinasi dengan BSSN sehingga Pusat Data Nasional akan menjadi rumah kita yang aman dan terjaga serta terjamin," paparnya. (mia)

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memaparkan hasil rakor tingkat menteri soal implementasi DTSEN. Lalu mic-nya mati.

Celetukan Cak Imin saat Mic Mati: Jangan Pakai Alasan Efisiensi, Puasa!

<div id="m#msg-f:1819148014693743705" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/22/Screenshot_2024-12-22-21-06-14-981_comgoogleandroidgm-edit-3895272417.jpg" alt="Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819148014693743705-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah sedang bersiap untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk atasi gizi buruk pada anak atau stunting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015449675/jangan-sedih-simak-5-cara-bertahan-dan-menghadapi-liburan-akhir-tahun-sendirian">Jangan Sedih, Simak 5 Cara Bertahan dan Menghadapi Liburan Akhir Tahun Sendirian!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, akrab disapa Cak Imin, menyebut selain mengatasi stunting, program Makan Bergizi Gratis memiliki manfaat ganda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya percaya program ini akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga menumbuhkan pelaku-pelaku ekonomi baru, baik produksi pertanian maupun distribusi makannya," ujarnya di Surabaya, Minggu (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Cak Imin, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak positif pada aspek pendidikan, tetapi juga aspek ekonomi. Yakni adanya potensi pengusaha-pengusaha baru di bidang makanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali dayung dua pulau terlampaui. Memberi makanan bergizi sekaligus melahirkan pengusaha baru. Mari sukseskan program ini menjadi batu lonjakan bagi kemajuan Indonesia," imbuh Cak Imin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis untuk mengentaskan gizi buruk, akan diterapkan pada Januari 2025 mendatang. Namun, belum juga dimulai, kebijakan ini terus mengalami perombakan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teranyar, anggaran satu porsi kotak makan yang semula Rp 15 Ribu, resmi dipangkas menjadi Rp 10 Ribu. Kabar pemangkasan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada akhir November lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.&nbsp;(*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah sedang bersiap untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto

Bukan Cuma Atasi Stunting, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Klaim Program Makan Bergizi Punya Manfaat Ganda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-2JPG-1560017823.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga ne" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang diyakini bakal menjadi calon menteri/kepala lembaga ne</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didapuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dia adalah satu-satunya Menko Kabinet Merah Putih yang berasal dari partai politik non koalisi Prabowo-Gibran. Di kancah perpolitikan Tanah Air, Cak Imin sudah memiliki pengalaman panjang. Cak Imin lahir pada 24 September 1966 di Jombang, Jawa Timur. Ayahnya Muhammad Iskandar adalah seorang guru di Pesantren Mamba'ul Ma'arif. Ibunya Muhasonah Iskandar kemudian menjadi pemimpin pesantren tersebut. Muhaimin merupakan cicit dari Bisri Syamsuri, seorang ulama yang dikenal sebagai ayah dari Muhammad Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Cak Imin menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI). Ia memasuki dunia politik pada masa kejatuhan presiden Soeharto pada akhir 1990-an. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1999, sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beberapa minggu setelah terpilih menjadi anggota DPR, ia menjadi wakil ketua DPR pada usia 33 tahun, salah satu yang termuda dalam sejarahnya. Jabatannya meliputi sektor industri, perdagangan, dan pembangunan. Pada masa jabatan pertamanya, ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB.&nbsp; Koalisi PKB di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi Presiden keempat Indonesia dalam pemungutan suara. Gus Dur mengalahkan Megawati Soekarnoputri 373 berbanding 313. Nama Cak Imin semakin tersorot setelah menjadi Ketua Umum PKB hasil kongres partai yang diadakan antara 16-18 April 2005 di Semarang, Jawa Tengah. Dengan situasi penuh kontroversi, Muhaimin terpilih menggantikan Alwi Shihab. Ia meraih 304 dari 382 suara secara aklamasi, bersama pesaingnya seperti Ali Masykur Musa, Saifullah Yusuf, dan Mohammad Mahfud MD. Pemilihan ketua umum PKB ini menjadi kontroversi karena dianggap melanggar konstitusi. Kasus ini akhirnya dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada akhirnya hakim menetapkan Cak Imin adalah Ketua Umum PKB yang sah. Terlepas dari itu, faksi ulama lawan mengadakan kongres terpisah di Surabaya pada awal Oktober tahun itu. Kongres ini memilih Choirul Anam sebagai ketuanya. Meski demikian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui faksi Muhaimin sebagai kepengurusan sah pada Maret 2006. Pada 2007, muncul rumor bahwa Muhaimin berusaha mengambil alih posisi Gus Dur di partai tersebut dengan mengadakan kongres luar biasa. Ia membantah keras hal tersebut. Namun, konflik dengan keluarga Gus Dur tetap tak terhindarkan. Cak Imin bahkan memecat putri Gus Dur, Yenny Wahid, dari jabatan sekretaris jenderal pada bulan April. Setelah periode konflik tersebut, Cak Imin membawa PKB mendukung terpilihnya kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2009. Pada tahun yang sama, ia terpilih untuk masa jabatan ketiga di DPR. Ia kemudian diangkat menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Muhaimin juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Sejak 2019, Cak Imin lebih banyak duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hingga pada 1 September 2023, Calon Presiden Anies Baswedan mendeklarasikan Muhaimin sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sebelum pengumuman tersebut, PKB sudah setuju untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. PKB yang berpaling memberikan beberapa dampak besar. Selain keluar dari koalisi Prabowo, Anies juga kehilangan dukungan dari Partai Demokrat. Pasalnya, Demokrat memilih beralih dukungan kepada Prabowo. Gagal di Pilpres 2024, Cak Imin kini ditarik kembali oleh Prabowo yang pernah ditinggalkannya. Cak Imin kini mendapat jatah kursi Menko Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya, Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan jajaran menteri yang akan membantu masa pemerintahannya, pada 5 tahun mendatang. Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu bernama, Kabinet Merah Putih. Pengumuman kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10) malam. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. "Setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029," kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet. Total ada 48 menteri dalam kabinet ini. Selain itu, terdapat 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didapuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Jadi Lawan saat Kontestasi Pilpres, Kini Cak Imin Gabung Pemerintahan Prabowo, Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat

Menko Pemberdayaan Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menko Pemberdayaan Masyarakat

Berita Terkini