<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/Paus-Fransiskus-bertemu-Para-pemuda-Scholas-Occurrentes-Indonesia-Dery-Ridwansah-6JPG-3356660714.jpg" alt="Pemimpin Takhta Suci Vatikan Paus Fransiskus menyapa para pemuda dari Scholas Occurrentes Indonesia di Graha Pemuda Komplek Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Scholas Occurrentes adalah Gerakan Pendidikan Global yang diinisiasi oleh Paus Fransisk" width="100%">
<figcaption>Pemimpin Takhta Suci Vatikan Paus Fransiskus menyapa para pemuda dari Scholas Occurrentes Indonesia di Graha Pemuda Komplek Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Scholas Occurrentes adalah Gerakan Pendidikan Global yang diinisiasi oleh Paus Fransisk</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemimpin Umat Katolik Dunia yang juga Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus menerima bibit pohon bakau dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, sebagai simbol penghormatan terhadap perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015055113/tan-paulin-sempat-diperiksa-kpk-atas-kasus-pencucian-uang-rita-widyasari-asosiasi-pengusaha-tambang-beri-penjelasan">Tan Paulin Sempat Diperiksa KPK Atas Kasus Pencucian Uang Rita Widyasari, Asosiasi Pengusaha Tambang Beri Penjelasan</a> "Kami sangat berterima kasih kepada Paus Fransiskus atas komitmennya dalam mengadvokasi aksi iklim dan keberlanjutan. Pesan harapan dan persatuan yang dibawa Paus Fransiskus sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendorong agenda keberlanjutan. Saya percaya kunjungannya ke Indonesia menjadi pengingat kuat akan tanggung jawab bersama kita untuk melindungi planet ini bagi generasi mendatang," ujar Luhut Pandjaitan dalam keterangan, di Jakarta, Rabu. Paus Fransiskus berencana memberikan berkatnya pada bibit pohon bakau sebelum didistribusikan ke lima lokasi di seluruh Indonesia, yakni Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Dalam penyerahan bibit pohon bakau kepada Paus Fransiskus, turut dihadiri oleh Ketua Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. "Krisis iklim tidak mengenal batas dan agama. Oleh karena itu, semua pihak perlu bergabung dalam kampanye global untuk menghadapi salah satu krisis terbesar umat manusia. Dalam konteks ini, komunitas agama, termasuk Pemimpin Gereja Katolik memegang peran penting dalam menggalang dukungan publik bagi pemerintah di seluruh dunia untuk memenuhi komitmen mereka," ujar Arsjad. Paus Fransiskus dikenal sebagai pendukung setia aksi iklim dan telah mendesak para pemimpin dunia untuk mematuhi Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim, yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5&deg;C. Selama kunjungan dua hari di Indonesia, Paus akan memimpin misa besar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta di hadapan lebih dari 80 ribu umat. Kunjungan ini menandai lawatan pertama pemimpin Vatikan ke Indonesia dalam 35 tahun terakhir, setelah Paus Yohanes Paulus II. (*)

Paus Fransiskus menerima bibit pohon bakau dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, sebagai simbol

Lindungi Keanekaragaman Hayati, Paus Fransiskus Terima Bibit Bakau dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/luhut-doorstop-perdana-3884900504.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)/, Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO). &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 152px; top: 1839.25px;">&nbsp;</div>

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Luhut Mengaku Mengkhawatirkan Hal Ini saat Ditunjuk Jokowi Pimpin Percepatan Pembangunan PLTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/Screenshot_20231129_150101_YouTube-2307841938.jpg" alt="Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memeluk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memeluk Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita kepada dirinya bakal memperkenalkan presiden terpilih hasil Pemilu 2024 kepada sejumlah pemimpin dunia. &ldquo;Saya selama di Bali tiga hari ini terus terang diwarnai oleh arahan Bapak Presiden, mengatakan Pak Luhut nanti kalau ada presiden terpilih saya akan mengenalkan presiden terpilih itu ke teman-teman saya, kepala-kepala negara, MBS,&nbsp;MBZ dan beliau menyebutkan begitu,&rdquo; kata Luhut dalam Program Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas dilansir secara virtual di Jakarta, Jumat. Luhut menyebut bahwa Jokowi bakal memperkenalkan Presiden RI hasil Pemilu 2024&nbsp;kepada beberapa kepala negara di antaranya Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) dan Presiden Uni Emirat Arab (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Menurutnya, transisi pemimpin lama dan yang baru dalam sebuah pemerintahan perlu berjalan dengan baik. Transisi yang lancar mampu meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. &ldquo;Dan itu tujuan saya adalah supaya proses transisi itu atau serah terima itu bisa berjalan&nbsp;smooth&nbsp;(lancar) dan tidak menunggu lama waktu untuk bisa langsung bekerja, karena kita berpacu dengan waktu dalam konteks membawa Indonesia 2045, siapapun nanti presiden yang akan datang,&rdquo; ucap Luhut. Luhut juga mengaku merasa beruntung memiliki pemimpin seperti Jokowi karena tidak hanya berani dalam membuat keputusan cepat, tetapi juga terukur. Keputusan-keputusan ini memungkinkan ide-ide yang diusulkan langsung dieksekusi. Sebab, kata&nbsp;Luhut, meskipun konsep-konsep yang dirancang sangat indah, namun pada akhirnya, keberhasilan terletak pada kecepatan dan keterampilan pemimpin dalam mengeksekusinya. Dia juga menuturkan bahwa&nbsp;kesuksesan eksekusi menjadi penentu realisasi ide dan rencana program pemerintah.&nbsp; &ldquo;Itu jadi kunci, karena kalau tidak berhasil itu akan tidak baik kelihatannya,&rdquo; jelas Luhut. Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengaku bahwa pihaknya akan terus berupaya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 6 persen dari 5 persen saat ini&nbsp;demi mencapai bonus demografi di 2045. (*)

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita kepada dirinya bakal memperkenalkan presiden terpilih hasil

Jokowi akan Kenalkan Presiden RI Terpilih kepada Peminpin-Pemimpin Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/GWM-H6-HEV-3655744515.jpg" alt="Salah satu model mobil listrik Great Wall Motor (GWM), perusahaan otomotif asal Tiongkok. (Dony)" width="100%">
<figcaption>Salah satu model mobil listrik Great Wall Motor (GWM), perusahaan otomotif asal Tiongkok. (Dony)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Duncan Tait, Group Chief Executive Inchcape Plc, melakukan pertemuan di Kantor Kemenko Marves. Dalam rapat itu, mereka mendiskusikan komitmen Inchcape untuk mendukung akselerasi adopsi solusi energi baru di Indonesia. GWM sendiri merupakan merek mobil listrik asal Tiongkok yang baru saja hadir di Indonesia. GWM memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 beberapa waktu lalu di BSD, Tangerang untuk memperkenalkan diri kepada pasar Indonesia. (*)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Duncan Tait, Group Chief Executive, Inchcape Plc,

Temui Luhut, GWM Mau Bikin Pusat Perakitan Mobil Listrik di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/HILIRISASI-3833029674.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan warga negara asing (WNA) yang memiliki intelektual tinggi, seperti peneliti hingga orang yang berpengaruh masuk dalam kriteria pemegang golden visa. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011818408/pemilu-di-depan-mata-politisi-pdip-minta-kpk-kian-mewaspadai-korupsi">Pemilu di Depan Mata, Politisi PDIP Minta KPK kian Mewaspadai Korupsi</a> "Ada kriterianya orang-orang yang punya kapasitas intelektual yang tinggi, punya 'researchers', yang dari 'top university', orang-orang yang berpengaruh seperti (CEO) ChatGPT, Sam Altman," kata Luhut saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Luhut menjelaskan orang-orang yang berpengaruh, seperti CEO OpenAI yang populer dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ChatGPT, Sam Altman, masuk dalam kategori pemegang golden visa yang sebentar lagi akan diberlakukan. Menurut Luhut, Presiden RI Joko Widodo akan memberikan golden visa kepada Sam Altman karena sering berkunjung ke Indonesia. "Presiden tadi juga, karena dia mau dan sering ke Indonesia, ya kita kasih," kata Luhut. Adapun penerbitan golden visa atau visa khusus untuk investor yang mau berinvestasi ke Indonesia ini diharmonisasikan lintas kementerian dan lembaga oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Revisi peraturan pemerintah (PP) untuk kebijakan golden visa ditargetkan selesai pada satu pekan ke depan. "Sekarang harmonisasi jadi lagi kita susun mengenai golden visa, saya kira mungkin dalam satu atau dua minggu ini selesai. Satu minggu lah," kata Luhut. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan PP kebijakan golden visa dalam tahap finalisasi dan akan terbit usai ditandatangani Presiden Joko Widodo. Golden visa merupakan strategi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menggaet para investor asing ke Indonesia. Para pemegang golden visa nantinya mendapatkan izin tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun. Layanan golden visa itu dinilai menguntungkan Indonesia karena pemegang visa tersebut merupakan para investor yang menanamkan modalnya secara riil di Indonesia. (*)

Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan warga negara asing (WNA) yang memiliki intelektual tinggi, seperti peneliti berhak dapat golden visa

Luhut Jelaskan Kriteria WNA yang Berhak Mendapatkan Golden Visa, Siapa Saja?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/IMG-20230519-WA0019-1560784755.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu (17/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu (17/5).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menolak impor KRL bekas dari Jepang. Namun, Pemerintah hanya mengizinkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan impor tiga trainset KRL baru dari Jepang. Menurut Luhut, impor KRL baru dari Jepang perlu dilakukan agar penumpang bisa tetap terlayani meski ada beberapa rangkaian KRL yanga akan dipensiunkan. "Kita akan mengimpor tiga (trainset) saja yang baru untuk menutupi (kebutuhan penumpang saat KRL dipensiunkan). Tapi itu butuh waktu sekitar 1-2 tahun jadi kritisnya itu hanya tahun depan sampai tahun 2025," kata Luhut saat ditemui di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6). Luhut menyampaikan, keputusan tersebut sesuai dengan rapat yang telah digelar sekitar 4 hari lalu bersama pemangku kepentingan lain. Meski impor KRL baru dari Jepang diizinkan, Luhut memastikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2025. Pemerintah akan memenuhi rangkaian KRL yang dibutuhkan di dalam negeri. "Nanti akan dikerjakan PT INKA. Baik di INKA Banyuwangi dan INKA di Madiun," tandasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01440012/sinyal-kuat-impor-krl-bekas-luhut-syaratkan-harus-lolos-audit-bpkp">Sinyal Kuat Impor KRL Bekas, Luhut Syaratkan Harus Lolos Audit BPKP</a> Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengajukan izin untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Alasannya, ada 29 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024. Rinciannya, sebanyak 10 trainset akan dipensiunkan pada 2023 dan 19 lainnya menyusul pada 2024. Namun, pengajuan impor KRL bekas tersebut sempat berpolemik lantaran dua kementerian yang berbeda pendapat. Di satu sisi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak, sementara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung rencana impor KRL bekas. Atas hal itu, kemudian Luhut meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan review terhadap rencana KCI. Adapun hasilnya, BPKP mengungkapkan jumlah armada yang dimiliki PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter/KCI) masih memadai untuk menampung penumpang KRL.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas menolak impor KRL bekas dari Jepang. keputusan tersebut sesuai dengan rapat sebelumnya.

Tolak Impor KRL Bekas, Luhut Izinkan KCI Impor 3 KRL Baru   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/22/KERETA-CEPAT-208369461.jpg" alt="Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Stasiun Halim usai uji coba KCJB, Kamis (22/6). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di Stasiun Halim usai uji coba KCJB, Kamis (22/6). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kereta cepat bisa menjadi proyek berkelanjutan. Dia menuturkan, pemerintah membuka peluang proyek kereta cepat tidak hanya berhenti setelah Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) beroperasi, melainkan bisa diperpanjang sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Hal ini disampaikan Luhut usai menjajal uji coba operasional KCJB dengan kecepatan mencapai 350 km/jam di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6). Terkait wacana itu, Luhut memastikan akan melaporkan kesiapan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk melakukan studi pendahuluan atau preliminary study kepada Presiden Joko Widodo. "Kami akan laporkan ke Pak Presiden Jokowi mengenai Preliminary Study untuk (kereta cepat) Bandung untuk sampai ke Surabaya," ujar Luhut. Luhut mengakui, jika kereta cepat ini diperpanjang hingga Surabaya maka akan ada banyak penghematan yang dilakukan. Terlebih ada banyak pengalaman yang didapatkan Indonesia selama pengerjaan proyek KCJB ini. "Dengan pengalaman kita sekarang pasti akan ada banyak penghematan yang kita lakukan," imbuhnya. Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa penghematan yang dimaksud salah satunya karena didukung oleh hilirisasi. Sehingga ke depan, ada banyak material yang tidak perlu diimpor untuk digunakan. Dalam hal ini, Luhut berharap bahwa Indonesia ke depan akan terus melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa menyusul Tiongkok menjadi negara maju. Terlebih, kereta cepat ini hanya ada di Tiongkok dan Indonesia. "Ini saya kira akan membuat terobosan-terobosan yang baru di Republik ini sehingga membuat kita bisa mengikuti Tiongkok karena mereka sudah jauh lebih maju dari kita. Tapi mereka ingin juga share teknologinya kepada kita," tandasnya. (*)

Menteri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kereta cepat akan menjadi proyek berkelanjutan

Pemerintah Buka Peluang Proyek Kereta Cepat Diperpanjang sampai Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/luhut-1-1920337604.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin tim satuan tugas (task force) khusus untuk mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, task force tersebut dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait percepatan investasi di IKN Nusantara. &rdquo;Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas,&rdquo; kata Jodi Mahardi seperti dilansir dari Antara, Senin (15/5). Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan, pemerintah membentuk task force khusus untuk mengkoordinir antar kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat investasi di IKN. &rdquo;Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi,&rdquo; kata Bambang, Senin (15/5). Pemerintah, lanjut Bambang, juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal itu dilakukan agar lahan yang ditawarkan kepada investor sudah clean and clear. &rdquo;Jadi yang akan ditawarkan kepada investor adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasar kondisi topografi, geologi, akses, dan sebagainya,&rdquo; jelas Bambang. Bambang berharap kejelasan tentang tanah itu akan membuat investor IKN bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Di samping itu, investor juga bisa mendapatkan harga paling baik dilandasi data dan informasi terkini. Badan Otorita juga diminta untuk membuat satu one stop shop yang terdiri atas kementerian dan lembaga terkait untuk memudahkan investor mendapatkan informasi. &rdquo;Jadi satu pintu saja investor ke kami (Badan Otorita) atau ke BKPM, sama saja. Karena kita merupakan bagian dari satu online sistem yang dimiliki BKPM,&rdquo; ungkap Bambang.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan memimpin tim satuan tugas (task force) khusus untuk mempercepat realisasi investasi IKN Nusantara

Luhut Pimpin Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ceri-dukung-sikap-luhut-desak-pertamina-lakukan-audit-internal_m_167116.jpeg" alt="Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsa Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsa Panjaitan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan bercerita soal perjuangannya untuk mewujudkan subsidi kendaraan listrik di tanah air. Menurutnya, karena mendorong terealisasinya kebijakan itu, tak jarang dirinya harus berkelahi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam hal ini, Luhut mempertahankan kebijakan tersebut demi menekan emisi karbon. "Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," kata Luhut saat ditemui di The Westin Jakarta, Selasa (9/5). Luhut juga menjelaskan bahwa sebenarnya mudah bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Pasalnya, Indonesia tinggal mengikuti benchmark, yakni Vietnam dan Thailand. "Gampang kok, benchmark saja dengan Thailand atau Vietnam. Kalau Vietnam Thailand bisa kasih, masa kita gak bisa?," tandasnya. Diberitakan sebelumnya, bakal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan melemparkan kritik kepada pemerintah soal kebijakan subsidi kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan solusi untuk menghadapi tantangan masalah lingkungan hidup. Pernyataan itu disampaikan Anies kepada ribun pendukungnya melalui pidato politik dalam deklarasi dukungan dari Relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). "Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik mobil-mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies Baswedan. Anies juga menilai, bahwa kebijakan subsidi mobil listrik justru tidak menjadi solusi atas permasalahan lingkungan. Sebab menurutnya, emisi karbon yang dikeluarkan mobil listrik justru lebih tinggi daripada emisi karbon dari bus dengan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, kata Anies, mobil listrik justru akan menambah kemacetan di jalan. Terlebih jika yang diperbanyak adalah mobil listrik pribadi, bukan kendaraan listrik untuk transportasi umum dan kendaraan logistik. "Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa memuat orang banyak sementara mobil memuat mobil sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta bahwa kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan mengganti mobil di garasinya, tetapi menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalan," imbuh Anies. (*) &nbsp; &nbsp;

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bercerita soal perjuangannya untuk mewujudkan subsidi kendaraan listrik di tanah air.

Subsidi Mobil Listrik Dikritik, Luhut: Itu Saya Dorong Habis-habisan hingga Berkelahi dengan Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/MENKO-LUHUT-10.jpg" alt="Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan IG Luhut Binsar Pandjaitan" width="100%">
<figcaption>Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan IG Luhut Binsar Pandjaitan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polemik soal impor KRL bekas dari Jepang terus bergulir. Adapun nasibnya saat ini masih belum jelas karena masih dalam pembahasan, salah satunya menanti hasil audit terbaru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal impor KRL. Meski begitu, saat ditanya oleh awak media, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya lebih setuju dibuat di dalam negeri alias tidak impor. "Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," kata Luhut Binsar Pandjaitan kepada awak media di The Westin Jakarta, Selasa (9/5). Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tidak merekomendasikan opsi impor kereta rel listrik (KRL) bukan baru atau bekas sebagaimana permintaan PT KCI. Secara umum dijelaskan ada empat hal yang menjadi pertimbangan utama dalam review tersebut. Pertama, rencana impor KRL bukan baru itu dinilai tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa persyaratan umum pengadaan sarana kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri termasuk KRL ini harus memenuhi spesifikasi teknis yang salah satunya adalah mengutamakan produk dalam negeri. Kedua, Kementerian Perdagangan juga sudah memberikan tanggapan terkait dengan permohonan dispensasi impor KRL dalam keadaan tidak baru yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi ini tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Ketiga, alasan impor KRL bukan baru yang diajukan PT KCI kurang tepat karena ada beberapa unit sarana yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan penggunaannya. Keempat, bahwa jumlah KRL yang beroperasi saat ini 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonversi sementara. &rsquo;&rsquo;Overload (kelebihan kapasitas) ini memang terjadi pada jam-jam peak hour (puncak). Namun secara keseluruhan untuk okupansi tahun 2023 adalah 62,75 persen. Pada 2024 diperkirakan masih 79 persen dan 2025 sebanyak 83 persen. Ini data dari BPKP,&rdquo; kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4). (*) &nbsp;

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa dirinya lebih setuju dibuat di dalam negeri alias tidak impor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Berita Terkini