<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210916-WA0026_1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mendampingi Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau pembangunan tanggul laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (16/9). Kominfotik Jakarta Utara/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mendampingi Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau pembangunan tanggul laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (16/9). Kominfotik Jakarta Utara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau kondisi terkini pembangunan tanggul laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (16/9). Anies menggunakan rompi proyek warna hijau bertulis Jaklingko di bahu kanan dan logo plus Jakarta di bahu kiri.  Kegiatan itu selain bertujuan untuk melihat kondisi pembangunan tanggul laut juga merupakan rangkaian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta.  Tampak dalam rombongan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, dan Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim.  Usai melihat tanggul laut Muara Baru, rombongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bergerak menuju Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Di sana rombongan menggunakan kapal dan kembali melakukan pengecekan tanggul pengaman Pantai Kali Adem.  Basuki Hadimuljono mengatakan, program pembangunan tanggul di pantai adalah agenda perbaikan lingkungan (environmental remediation) bagi Kota Jakarta yang mengalami penurunan tanah 5–10 sentimeter per tahun.  ’’Tantangan yang dihadapi Jakarta perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat, dalam menghemat penggunaan air tanah,’’ ujar Basuki seperti dilansir dari Antara pada Kamis (16/9).  Menurut dia, pembangunan tanggul laut ditujukan untuk mengantisipasi banjir pasang (rob) serta meningkatkan kualitas pelayanan serta perekonomian di pelabuhan tersebut. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus mengantisipasi penurunan permukaan tanah dengan berbagai cara.  ’’Salah satunya pembangunan tanggul di kawasan Pesisir Jakarta yang menjadi area kritis menjadi prioritas,’’ terang Basuki.  Dari hasil perjanjian kerja sama, pengerjaan tanggul dibagi tiga penanggung jawab. Yakni Kementerian PUPR sepanjang 15,66 kilometer, Pemerintah DKI Jakarta 28,53 kilometer, dan swasta 2,1 kilometer. Keterlibatan swasta ini merupakan bagian dari kompensasi pembangunan kawasan reklamasi di Teluk Jakarta.  Selain tanggul dari beton, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta juga mengupayakan penahan alami hempasan gelombang atau ombak ke daratan dengan restorasi tanaman bakau (mangrove).

Anies dan Luhut Tinjau Pembangunan Tanggul Laut di Muara Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201218-WA0160_copy_800x533-1.jpg" alt="Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) dan Dubes RRT untuk Indonesia Xiao Qian (kanan) berbincang- bincang usai acara Indonesia-China Tourism and Investment Forum for 5 Key Super Priority Tourism Destination di Kaldera Toba, Jumat (18/1" width="100%">
<figcaption>Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) dan Dubes RRT untuk Indonesia Xiao Qian (kanan) berbincang- bincang usai acara Indonesia-China Tourism and Investment Forum for 5 Key Super Priority Tourism Destination di Kaldera Toba, Jumat (18/1</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan investor khususnya dari Tiongkok dan sejumlah negara asing lain masih akan berinvestasi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.  ”Investor Tiongkok misalnya sudah berinvestasi di beberapa proyek dan masih akan menanamkan modalnya di kawasan Danau Toba,” kata Luhut Pandjaitan seperti dilansir dari Antara di Kaldera Toba, Kabupaten Toba, Sumut, Jumat (18/12).  Luhut mengatakan itu usai acara Indonesia-China Tourism and Investment Forum for 5 Key Super Priority Tourism Destination. Hadir dalam kunjungan itu Dubes Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian. Acara itu juga sekaligus dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok serta menggalakkan perekonomian pariwisata Indonesia.  Luhut tidak merinci besaran investasi yang sudah ditanam dan akan ditambah pengusaha Tiongkok. Namun, menurut dia, nilainya akan cukup besar karena selain di infrastruktur juga akan ada investasi hotel di kawasan Danau Toba.  Sebelumnya, Luhut pernah mengungkapkan bahwa Tiongkok berencana investasi di Danau Toba hingga 10 miliar dolar AS. Investasi RRT dan negara lainnya itu merupakan kerja keras pemerintah yang terus berupaya menggerakkan perekonomian termasuk di tengah pandemi Covid-19.  ”Di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19, lanjut Luhut, pemerintah juga fokus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satu sektor program PEN adalah di sektor andalan Indonesia yakni pariwisata,” ujar Luhut.  Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menurut Luhut, mengembangkan destinasi wisata yang memprioritaskan ke lima daerah utama yakni Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Likupang.  ”Harapannya selain investasi terus bertambah, wisman (wisatawan mancanegara) dari Tiongkok juga meningkat khususnya usai pandemi Covid-19,” kata Luhut.  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi yang sistemik, masif, dan terstruktur di seluruh dunia. Perubahan gaya hidup, mendorong pemerintah serta dunia usaha untuk melakukan evaluasi serta penyesuaian kebijakan-kebijakan baru, yang harus dilakukan secara cepat.  ”BKPM melakukan pendekatan-pendekatan di luar kebiasaan. Tidak hanya untuk menangkap peluang investasi baru dari relokasi usaha, namun juga dalam penyelesaian persoalan investasi yang mangkrak,” terang Bahlil.  Data menunjukkan, sudah 74,8 persen dari target investasi 2020 yang sebesar Rp 817,2 triliun terpenuhi dan sisanya optimistis terealisasi hingga akhir tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LR4EbAcNMO4

Luhut Sebut Tiongkok Terus Berinvestasi di Kawasan Danau Toba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/indonesia-stop-impor-boeing-737-max-8-luhut-apapun-bisa-terjadi_m_.jpg" alt="iIlustrasi pesawat Boeing 737 MAX 8" width="100%">
<figcaption>iIlustrasi pesawat Boeing 737 MAX 8</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines usai take off dari Addis Ababa membuat Boeing 737 Max 8 menjadi sorotan dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, maskapai asal benua hitam ini menggunakan pesawat tipe yang sama dengan pesawat Lion Air yang jatuh di Teluk Tanjung Karawang. Usai insiden tragis itu, beberapa negara langsung melakukan grounded atau pelarangan terhadap penggunaan pesawat Boeing 737 Max 8. Sebut saja Tiongkok, Singapura hingga Indonesia juga ikut melarangnya. Untuk dalam negeri, pelarangan terbang masih bersifat sementara. Indonesia sejatinya masih punya peluang untuk benar-benar 'mengharamkan' pesawat tipe tersebut beroperasi di langit Indonesia. Hanya saja, semua perlu pertimbangan matang agar tidak merugikan banyak pihak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia bisa saja benar-benar melarang sekaligus menghentikan impor pesawat asal Amerika Serikat itu. Dia menegaskan, hal itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan yang merupakan prioritas bagi seluruh layanan penerbangan di dalam negeri maupun dunia. "Ya anything could happen (apapun bisa terjadi). Macam apa saja. Kita kan harus lihat safety-nya nomor 1. Jadi safety menjadi prioritas kita," ujarnya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (12/3). Masalahnya, beberapa maskapai telah melakukan kesepakatan terkait pembelian pesawat anyar kebanggaan Boeing itu. Sebut saja Lion Air, Garuda Indonesia, hingga Sriwijaya Air. Khusus Sriwijaya, maskapai tersebut belum mendatangkannya, hanya masih bersifat kesepakatan. Meski begitu, Luhut menegaskan tidak ingin mengambil risiko lebih jika pesawat tersebut sudah terbukti banyak bermasalah kondisinya. "Ya kita lihat dong. Kalau pesawatnya memang cacat ya masa misalnya saya tetap beli dari kamu tapi nanti barang jatuh pas bawa rakyat saya," tegasnya. Kendati demikian, Luhut menegaskan jika pemerintah tidak akan gegabah. Berbagai upaya komunikasi bakal terus dilakukan demi meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/03/2019/boeing-737-max-8-hanya-dilarang-terbang-seminggu-ini-kata-menko-luhut" target="_blank">industri penerbangan</a> Tanah Air. "Saya pikir nggak akan dilakukan dalam waktu dekat. Evaluasi yang cermat lah, nggak boleh buru-buru lah. Karena ini menyangkut banyak pihak," pungkasnya.

Indonesia Stop Impor Boeing 737 MAX-8, Luhut: Apapun Bisa Terjadi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-pamerkan-investasi-baterai-litium-di-world-economic-forum-2019_m_.jpg" alt="Menko Luhut Binsar Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Luhut Binsar Panjaitan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menunjukkan potensi industri lithium yang dimiliki Indonesia kepada para calon investor di World Economic Forum 2019 yang digelar di Davos, Swiss hingga 25 Januari mendatang.&nbsp; Menurutnya, Indonesia negara yang pertumbuhan ekonominya digerakkan oleh peningkatan angka saham, tenaga kerja, dan inovasi, akan mendapatkan puncak bonus demografi pada tahun 2030.&nbsp; &ldquo;Hal ini juga akan memicu investasi yang lebih besar baik dari domestik maupun asing,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (23/1). Diperkirakan pertumbuhan terjadi sekitar 1 hingga 2 persen per tahun untuk tahun 2018 hingga 2030. Pertumbuhan ini akan didorong oleh kegiatan ekspor dan investasi.&nbsp; &ldquo;Pertumbuhan 30 juta orang tenaga kerja pada tahun 2030, dan 50 persen dari angka tersebut akan diserap oleh industri manufaktur. Industri manufaktur akan berkontribusi &nbsp;lebih dari 25 persen dari angka GDP pada tahun 2030,&rdquo; jelasnya. Dalam masa dinamis industri manufaktur, Luhut menambahkan, Indonesia memutuskan memajukan industri baterai lithium. Lithium, memiliki kepadatan energi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenis baterai lain. Contohnya, NiCd, NiMH. Hampir 60 hingga 80 persen bahan baterai Lihtium terdiri dari Nikel. Teknologi Nikel adalah pengganti dari penggunaan teknologi komposisi Nikel, Kobalt, dan Mangan. Ini terjadi karena terbatasnya suplai Kobalt, sementara harga Kobalt semakin hari semakin tinggi.&nbsp; &ldquo;Belum banyak terpublikasikan bahwa Indonesia memiliki 16 persen dari sumber daya alam nikel laterit global. Nikel Laterit adalah unsur yang membentuk 73 persen sumber nikel murni, yang akan menjadi sumber utama pertambangan nikel,&rdquo; imbuhnya. Luhut menyebut, Investasi Baterai Litium telah dilakukan di Morowali, Indonesia. Investasi tersebut meliputi pengembangan Nikel Smelting, dengan kapasitas produksi yang mencapai 50000 ton/ per tahun, termasuk kapasitas produksi Nikel Hidroksida dan Kobalt Smelting dengan kapasitas yang mencapai 4000 per tahun.&nbsp; &ldquo;Morowali Industrial Park adalah satu contoh yang baik untuk kawasan industri di Indonesia yang komprehensif, kawasan yang perlu diantisipasi sebagai penantang utama di sektor industri Indonesia dalam waktu dekat,&rdquo; tandasnya.

Luhut Pamerkan Investasi Baterai Litium Di World Economic Forum 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-siapkan-regulasi-pencegahan-dan-penanganan-bencana-terpadu_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memproses aturan untuk pencegahan dan penanganan bencana antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas) serta institusi terkait lainnya lebih terpadu.&nbsp; &ldquo;Berkaca dari pengalaman peristiwa sebelumnya, kita sekarang sedang proses aturan tersebut. Diakui memang ada kekosongan, dan masih ada masalah yang sudah bertahun-tahun. Nah sekarang saatnya kita ubah, pada bulan Januari nanti rencananya akan kita keluarkan setelah Rapat Terbatas dengan Presiden,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (28/12). Luhut menjelaskan, nantinya dalam regulasi tersebut diantaranya akan ada skema early warning system (sistem peringatan dini) yang akan dibuat lebih terpadu. Sehingga dengan demikian antisipasi awal akan lebih baik dari saat ini.&nbsp; &ldquo;Misalnya dari BMKG yang bekerjasama dengan Kementerian ESDM telah membuat data digital dari awalnya yang analog. Artinya apa? Data itu sudah mulai terintegrasi. Kita targetkan setelah regulasi ini keluar, keterpaduan akan lebih baik lagi,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; Sejauh ini pemerintah berencana segera memasang piranti early warning system di 3 pulau yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau yaitu, pulau Krakatau, pulau Sertung dan pulau Panjang. Selain itu juga akan dipasang di wilayah Pulau Semeleu, Mentawai, lepas pantai Padang, Bengkulu dan daerah lain yang dipandang rawan. Disamping itu, Luhut pun menegaskan, bahwa jangan ada lagi kabar bohong (hoax) di tengah bencana, karena seperti diketahui, masyarakat yang ditimpa bencana tsunami di wilayah Banten sangat rentan termakan isu hoax.&nbsp; &ldquo;Jangan lagi ada kabar hoax, sebab ini menyangkut nyawa manusia! Saya juga apresiasi pihak TNI dan Pemda yang pasang badan langsung untuk menenangkan masyarakat,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menko Luhut juga menilai, penanganan pasca bencana ini dinilainya sudah sangat baik. Adakalanya disana-sini masih ada kekurangan, namun lanjut Menko Luhut segala hal itu akan terus diperbaiki.&nbsp; &ldquo;Jadi jangan dibilang ini terlambat, saya telepon langsung Ibu Bupati beberapa jam setelah kejadian, unsur-unsur di daerah langsung bergerak cepat dengan membangun posko terpadu. Saya menjamin negara akan selalu hadir, walaupun bencana ini masalah daerah, namun pusat akan terus membantu dan mendukung sepenuhnya,&rdquo; tutup Luhut.

Pemerintah Siapkan Regulasi Pencegahan dan Penanganan Bencana Terpadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-menteri-jokowi-tak-terbukti-kampanye-ini-reaksi-kubu-prabowo_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Bawaslu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bawaslu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terbukti tidak melakukan pelanggaran kam&lrm;panye. Hal itu diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Badan Pemanangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean mengaku tidak kaget dengan keputusan Bawaslu tersebut. Karena dia yakin betul sejak awal, Bawaslu tak akan berani masuk ke pidana pemilu yang ancamannya kurungan 3 tahun. "Bawaslu tidak akan berani memutus kasus laporan yang tidak terkait pidana pemilu. Jadi atas keputusan ini saya sejak awal sudah menduga bahwa Bawaslu tak punya nyali untuk mempidanakan pemilu para terlapor," ujar Ferdinand saat dihubungi, Rabu (7/11). Oleh sebab itu, Ferdinad mengaku inilah wujud asli demokrasi Indonesia saat ini berjalan seenaknya meski ada aturan. Indonesia surplus aturan tapi defisit penegakan aturan. Kualitas demokrasi menurun. "Kita tonton saja perjalanan republik ini. Bahwa sejarah akan mencatat bahwa di era demokrasi terbuka, ternyata kekuasaan masih bisa mendikte demokrasi," katanya. Sebelumnya, Bawaslu memutuskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulyani tidak terbukti melakukan melanggar kampanye. Komisoner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo &lrm;mengatakan laporan yang ditujukan kepada Luhut dan Sri Mulyani tidak memen&lrm;uhi unsur ketentunan pidana sebagaimana Pasal 547 UU Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum. "Status laporannya tidak terbukti ada pelanggaran karena tidak terpenuhu unsur-unsur pidana seperti dalam UU Pemilu," ujar Ratna di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11). &lrm;Menurut, Ratna keputusan tersebut diambil setelah dirinya dengan para komisioner Bawaslu lainnya menyelenggarakan rapat pleno, pada Senin (5/11) kemarin. Sehingga memutuskan &lrm;laporan itu tidak bisa dilanjutkan kembali. "Tidak terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon," katanya. Ratna melanjutkan dari keterangan Sri Mulyani menjelaskan tidak ada maksud untuk melakukan kampanye &lrm;terhadap salah satu pasangan calon. Karena saat itu Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde bertanya kepada dirinya kenapa tidak boleh memberikan simbol dua jari yang diketahui maknanya adalah victory alias kemenangan. &lrm;"Karena Presiden IMF bertanya kepada saya tidak bisa memakai simbol jari victory, itulah kemudian Sri Mulyani menjelaskan untuk mencegah jangan sampai kegiatan itu dimanfaatkan oleh kepentingan kepentinga politik. Makanya saya katakan jangan pakai dua. Karena saat ini simbol ada maknanya, satu simbol untuk Jokowi, dua Prabowo. Itulah yang beliau jelaskan. Jadi tidak bermaksud melakukan kampanye untuk siapa saja," ungap Dewi seperti menirukan perkataan Sri Mulyani. Adapun pose satu jari saat penutupan International Monetary Fund (IMF)-World Bank pada Minggu (14/10). &lrm; Pose satu jari tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Saat di atas panggung, Christine Lagarde dan Jim Yong Kim berpose dua jari. Sementara Luhut Binsar Pandjaitan mengangkat sepuluh jari, begitu juga dengan Sri Mulyani. Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan merubah pose dengan mengangkat satu jari, kemudian berubah lagi dengan mengangkat jempol. Lantas orang-orang pun riuh melihat mereka berpose mengangkat jari, terutama melihat Chrstine Lagarde mengangkat dua jari.

Dua Menteri Jokowi Tak Terbukti Kampanye, Ini Reaksi Kubu Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menko-luhut-jangan-bohong-nanti-kena-operasi-lagi_m_1539002275_249200.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan (kedua dari kiri)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan (kedua dari kiri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertemuan Tahunan Internasional Monetary Fund (IMF)- World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali, dihujani banyak kritikan dari sejumlah politikus. Mereka menilai pertemuan tersebut hanya buang-buang uang tanpa menerima manfaat. Sebut saja, Politisi Gerindra Fadli Zon, Politisi PKS Fahri Hamzah dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief. Ketiga nama tersebut menjadi yang paling vokal mengkritik pertemuan tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan buka suara. Dia menegaskan jika pertemuan tersebut memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia maupun masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, Luhut meminta mereka yang mengkritik tidak berbicara tanpa data yang kuat. Bahkan dirinya melempar sindiran candaan kepada para pengkritiknya. "Saya titip, jangan bohong. Nanti bohong kamu kena operasi lagi," kata Luhut di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10). "Saya penanggung jawab. Kalau dia anu datang ke saya. Sudah saya telpon juga sih. Saya bilang anda datang ke saya, saya kasih datanya," tambahnya. Mantan Menko Polhukam ini juga memastikan bahwa pihaknya mempersiapkan pertemuan tahunan ini dengan sungguh-sungguh. Dia meminta kepada para pengkritik agar tidak menyebarkan kebohongan tanpa data yang kuat. "Jadi saya mohon, kita jangan memberikan berita kalau nggak tahu. Terutama tokoh-tokoh itu, yang merasa dirinya jadi tokoh. Tak akan lah saya mencuri. Ada Gubernur BI yang hebat, ibu Ani (Sri Mulyani) dengan reputasinya, ada pak Rudi (Rudiantara). Kita masih waras kok, orang yang ngomong nggak waras," tandasnya.

Menko Luhut: Jangan Bohong, Nanti Kena Operasi Lagi!