<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Luhut-F1Poweboat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa event F1PowerBoat merupakan kesempatan bagi Danau Toba untuk tampil ke depan di dunia internasional. Sebab menurutnya, event tersebut akan disaksikan lebih dari 180 juta orang di Eropa.  “Karena ini 180 juta orang yang menyaksikan live di Eropa. Sekarang tinggal ngatur waktu pertandingan di sini sama orang nonton di Eropa,” kata Luhut Binsar saat menyaksikan F1PowerBoat, Minggu (26/2).  Lebih lanjut, Luhut mengusulkan agar event tahunan tersebut dapat kembali dilaksanakan di Indonesia selama lima tahun ke depan. Bahkan direncanakan lomba Jetski akan digelar pada Oktober mendatang  “Setelah melihat infrastruktur di Danau Toba, mereka bilang malah bisa dilakukan lagi sampai 10 tahun ke depan. Mereka juga mau menyelenggarakan Jetski Oktober nanti di sini, pesertanya 25 negara, nanti mengelilingi Pulau Samosir,” lanjutnya.  Tak hanya mendorong event internasional kembali digelar di Danau Toba, Luhut juga mengatakan keinginannya untuk membentuk tim nasional untuk olahraga air tersebut.  “Tadi saya tanya berapa (biaya) kalo kita mau bikin satu tim di Indonesia, ternyata cukup mahal juga. Sekitar USD 3 juta sampai USD 5 juta. Tapi mungkin nanti suatu ketika Indonesia bisa buat jugalah,” ujar Luhut.  Menurutnya, melalui perhelatan tersebut Indonesia dapat kesempatan melihat tim profesional F1PowerBoat berjalan dengan profesional dan memanfaatkan teknologi dan terkomputerisasi. Mengenai pengembangan pariwisata, Menko Luhut menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan koordinasi.  “Minggu depan kita akan dengan Kapolda dan Bupati rapat untuk ngatur ke depan, kita cari desainnya. Kita list down event, venuenya dimana, kapan saja, penanggung jawabnya apakah pemerintah pusat, pemda, atau private sektor. Jadi kombinasi dari itu semua saya kira akan membuat posisi Indonesia baik,” terangnya.  Ia pun mengungkapkan, bahwa antusiasme masyarakat dalam menonton event tersebut sangatlah tinggi. Menurutnya, masyarakat yang memadati sepanjang pantai Danau Toba juga memberikan dampak besar bagi UMKM.  “Jadi yang dilakukan sekarang ini penting melibatkan rakyat banyak. Jadi tidak hanya punya elit. Di sana saya lihat banyak sekali, puluhan ribu juga yang nonton dan bayarnya ke UMKM,” tandas Luhut.

Luhut Sebut F1Powerboat Kesempatan Danau Toba Tampil Mendunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/luhut-jawab-tudingan-sudirman-said-soal-pertemuan-freeport-dan-jokowi_m_.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia saat ini serius mengembangkan mobil listrik. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan membangun pabrik baterai listrik.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pembangunan pabrik dengan tekhnologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) bisa segera  direalisasikan.  Beberapa tahapan diharapkan segera diselesaikan seperti  perizinan AMDAL (anilisis mengenai dampak lingkungan) dapat  tahun ini.  "Saya berharap AMDAL  pabrik  HPAL dari KLHK bisa tahun ini, kelar dia langsung construction, pembangunan itu kan 18 bulan sampai 2 tahun.  Pihak perusahaan meminta waktu pembangunan pabrik diberikan hingga 2025. Akan tetapi, hal itu tidak diterima oleh Luhut. "Saya minta pararel. Saya mau full baterai 2023 tapi dia minta 2025, saya bilang kalau perizinan urusan saya, kita bagi-bagi lah pekerjaan itu," tambahnya.  Pasalnya, apabila hal tersebut diterima, dikhawatirkan pihak pemerintah yang baru tidak menjalankan proyek tersebut. "Kalau kita terima (jadi 2025), nanti 2025 bubar lagi, pejabat baru nggak ingat, nanti nggak jadi dah itu barang," kata dia.  Pihaknya juga saat ini tengah menimbang, wilayah mana yang akan dibangun pabrik baterai lithium untuk mobil listrik tersebut. Ada dua daerah yang sedang ditimbang, yakni Morowali, Sulawesi Tengah dan Patimban, Jawa Barat.  "Kita lagi timbang apakah kita mau taruh di Patimban, pertimbangan teknis dari mereka tapi katodanya (sumber elektron) pasti di Morowali. Kita musti mikir membuat itu di Morowali atau di Patimban area, tapi 2023 itu harus jadi semua. Jadi jangan ada yang kritik terus, ini sudah jalan ya," tegas dia.

Perizinan Dibantu, Luhut Minta Pabrik Baterai Lithium Kelar 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bantah-punya-lahan-hgu-luhut-saya-punyanya-tambang-6000-hektare_m_.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah jika lahan miliknya berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini menyusul dengan adanya tantangan dari kubu Capres 02 Prabowo Subianto soal pengembalian lahan. &ldquo;Saya nggak punya (lahan) HGU. Saya punya ya tambang batu bara, berjalan, berproduksi. (Luasnya) 6.000 hektare,&rdquo; kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2). Dikatakan Luhut lahan tambangnya itu adalah milik pemerintah. Dia menilai sepanjang lahan itu produktif dan menjalankan kewajiban dengan benar tidak ada masalah. Sebelumnya, ia juga buka-bukaan soal kepemilikan lahan tambang. Dia mengakui kalau lahan itu ia dapatkan sebelum menjadi menteri. Sebelumnya, Luhut menggeluti usaha bidang pertambangan dan perkebunan melalui grup usaha PT Toba Sejahtera. Korporasi tersebut menaungi sejumlah anak usaha yang bergerak di bidang energi, kelistrikan pertambangan, properti, industri, minyak dan gas, serta perkebunan dan hutan tanaman industri. Luhut memiliki kepemilikan saham mencapai 99,9 persen di perusahaan yang terbentuk pada 2004. Namun, Luhut melepas 90 persen kepemilikan sahamnya pada Oktober 2017, hingga akhirnya hanya tersisa 9,9 persen.

Bantah Punya Lahan HGU, Luhut: Saya Punyanya Tambang 6.000 Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perwira-aktif-tni-masuk-lembaga-sipil-luhut-ada-yang-keberatan_m_.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengkaji penempatan perwira tinggi dan perwira menengah TNI di lembaga-lembaga sipil. Langkah tersebut diperlukan karena beberapa badan itu membutuhkan keahlian khusus. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, rencana perwira tinggi dan perwira menengah TNI aktif menempati jabatan sipil tetap bergulir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengisi beberapa posisi di beberapa sektor. Salah satunya Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman yang dipimpin Luhut saat ini. "Saya ambil dari pengalaman saya menjadi Menko Polhukam saja. Ketika ada orang baru masuk, ternyata mereka tidak memiliki pengalaman apa pun di bidang yang ditugaskan," ucapnya. Karena itulah, menurut Luhut, dibutuhkan orang yang sudah memahami medan agar bisa langsung melakukan tugas kendati baru sehari menjabat. Di bidang kemaritiman, misalnya. Dalam pandangannya, tidak ada orang dengan pengalaman sebaik perwira aktif TNI di Angkatan Laut (AL). "Ada pejabat masuk, ternyata belum pernah ke laut sama sekali. Ya, kenapa tidak perwira aktif saja. Apalagi, tugas maritim ini kan juga ada hubungannya dengan keamanan," paparnya. Bukan hanya di bidang kemaritiman, Luhut juga mengusulkan para perwira aktif untuk mengisi di beberapa bidang lainnya. Di antaranya, SAR serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jabatan lain yang bisa diemban adalah lembaga yang bertugas menjaga area perbatasan antarnegara. "Seperti untuk di kawasan yang dekat dengan Malaysia atau Papua Nugini. Kita butuh perwira yang cepat untuk menangani masalah-masalah yang ada di sana," tambah Luhut. Dia menjelaskan, pihaknya sudah berdiskusi dengan menteri dalam negeri (Mendagri) terkait hal itu. Tujuannya, bisa mempertimbangkan untuk memasukkan perwira aktif di beberapa bidang. Satu-satunya alasan yang mendasari idenya itu adalah kebutuhan negara untuk merespons masalah. Dengan masuknya perwira aktif TNI itu, negara akan lebih cepat menangani segala masalah yang datang. "Kalau ada yang keberatan, coba dijelaskan keberatannya di mana?" ucap Luhut. Langkah pemerintah juga menuai sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik itu menilai, penempatan TNI di lembaga sipil bisa memicu maladministrasi. Dalam jumpa pers di kantor ORI kemarin, ORI menyatakan secara jelas bahwa penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil sudah diatur. "Perlu pembuatan keputusan dan kebijakan politik terlebih dahulu (sebelum menempatkan TNI di jabatan sipil, Red)," ujar anggota ORI Ninik Rahayu. Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyatakan, rencana mengembalikan semangat dwifungsi ABRI itu bisa saja terealisasi bila tidak ada penolakan yang masif dari masyarakat sipil. "Pemerintah harus diingatkan, jangan diteruskan lah (wacana menempatkan perwira aktif TNI di jabatan sipil)," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (21/2). Tentu saja, kata Khairul, kebijakan itu mengingkari semangat reformasi yang diperjuangkan rakyat pada 1998. Kala itu salah satu prioritas reformasi adalah menghilangkan dwifungsi ABRI. "Kalau itu (kebijakan TNI) direalisasikan, bukan lagi sekadar kemunduran, tapi mengkhianati (reformasi, Red)," imbuh dia.&nbsp;

Perwira Aktif TNI Masuk Lembaga Sipil, Luhut: Ada yang Keberatan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/beda-nasib-dengan-mrt-kelanjutan-lrt-terganjal-pembebasan-lahan_m_.jpg" alt="LRT Jabodetabek: moda transportasi terganjal kelanjutan pembangunannya karena terkendala pembebasan lahan." width="100%">
<figcaption>LRT Jabodetabek: moda transportasi terganjal kelanjutan pembangunannya karena terkendala pembebasan lahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbeda dengan MRT yang segera beroperasi, kelanjutan proyek light rail transit (LRT) di Jakarta belum jelas. Karena itu, kemarin diadakan rapat koordinasi untuk membahas percepatan proyek LRT. Rapat di kantor Kemenko Kemaritiman itu mempelajari penyebab lambatnya penyelesaian LRT. "Sebenarnya proyek LRT itu terhambat hanya karena masalah tanah, ada beberapa sertifikat tanah yang belum beres. Padahal, kawasan tersebut akan dibangun konstruksi LRT," ucap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan, beberapa bidang lahan yang akan dilewati LRT harus dibebaskan. Sebab, kawasan tersebut ternyata masih ditempati masyarakat. Padahal, lahan itu sejatinya milik negara. "Terutama di lahan yang akan dibangun Adhi Karya ini, ya," tambah Luhut. Dia juga menyesalkan karena sertifikat lahan tersebut tidak diurus pemerintah sejak lama. Akibatnya, ketika saat ini hendak memakai lahan, pemerintah kewalahan melakukan pembebasan. "Konyol juga, kenapa tidak disertifikasi selama ini. Tapi, karena ini menyangkut kebutuhan publik, tentu saja kami akan selesaikan," katanya. Setelah pembebasan lahan beres, pembangunan LRT akan diteruskan. LRT merupakan salah satu megaproyek yang dibangun pemerintah. Ada dua jalur yang dibangun. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/21/02/2019/waktu-tempuh-mrt-dari-stasiun-hi-lebak-bulus-17-menit" target="_blank">LRT Jakarta</a> akan menghubungkan beberapa wilayah di Jakarta. Ada juga LRT Jabodetabek yang menyambungkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Proyek itu diinisiasi Pemprov DKI Jakarta. Pelaksananya adalah PT Adhi Karya. Ada enam rute yang dibangun PT Adhi Karya. Yakni, Cawang-Harjamukti, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, Cawang-Jati Mulya, Cawang-Palmerah-Senayan, Harjamukti-Bogor, Palmerah-Grogol/Bogor. Proyek itu awalnya direncanakan rampung pada akhir 2018. Namun, sampai saat ini pengerjaannya molor. Semula disebutkan bakal tuntas Januari tahun ini, lalu molor jadi Februari. Beberapa kritik pedas pun datang silih berganti. Termasuk dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rute dengan pengerjaan paling cepat adalah Boulevard Kelapa Gading-Velodrome. Ada enam stasiun yang dilewati rute tersebut. Yakni, Pegasangan Dua, Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, dan Velodrom. Rute itu memiliki panjang sekitar 5,8 kilometer dengan jarak tempuh 13 menit. Jika ditotal, waktu tempuh antarstasiun adalah 1-2,5 menit. Rute tersebut sengaja dikebut karena mengejar target pengoperasian yang direncanakan bulan ini.&nbsp;

Beda Nasib dengan MRT, Kelanjutan LRT Terganjal Pembebasan Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-jepang-korsel-dan-tiongkok-bangun-pabrik-baterai-di-morowali_m_-1.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada groundbreaking pabrik baterai lithium di Morowali Sulawesi Tengah pada Januari 2019 mendatang. Investasi tersebut akan melibatkan Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan dalam negeri. &ldquo;Sekarang kita mau bangun (Pabrik) Lithium Baterai USD 4,3 miliar di Morowali,&rdquo; kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Dikatakan Luhut, baterai pabrikan Morowali tersebut akan digunakan sebagai baterai motor listrik. Dalam sambutannya ia mengatakan negara maju sudah berkomitmen untuk menurunkan 30 persen emisi di 2025. Di Amerika, kata dia, penggunaan energi fosil sudah mulai dikurangi begitu juga dengan Eropa. Untuk penggunaan teknologi lithium baterai sendiri sudah banyak digunakan. &ldquo;Ini makanya kita harus hati-hati lihat China sebagai pemain utama. Dulu dia nomer 4. Sekarang 2017 sudah nomer 1. Baterai paling canggih itu Korsel dan China. Ini kita harus lihat,&rdquo; ungkapnya. Luhut mengatakan kerja sama ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung pada satu negara saja. Yang penting ada empat kriteria jika asing ingin membuat pabrik atau investasi di dalam negeri, pertama ramah lingkungan, kedua teknologi, ketiga nilai tambah, keempat harus menggunakan tenaga kerja Indonesia &ldquo;Kita enggak bisa bergantung satu negara. Mana saja buat kita. Sepanjang empat kriteria. Satu, ramah lingkungan. First, class technology. Kedua, added value. Ketiga, harus menggunakan labor Indonesia. Tapi memang kita harus akui, gak ada politeknik yang bagus di luar jawa gak ada. Nah, ini mereka boleh bawa selama empat tahun. Tapi mereka buka vokasional buat kita. Jadi tahun ke lima dan keenam itu bisa berkurang. Decline terus karena di replace pegawai lokal. Pola ini kita kejar. Lalu ada teknologi transfer,&rdquo; tuturnya.

Luhut: Jepang, Korsel dan Tiongkok Bangun Pabrik Baterai di Morowali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-jepang-korsel-dan-tiongkok-bangun-pabrik-baterai-di-morowali_m_.jpg" alt="Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan ada groundbreaking pabrik baterai lithium di Morowali Sulawesi Tengah pada Januari 2019 mendatang. Investasi tersebut akan melibatkan Jepang, Tiongkok, Korea Selatan dan dalam negeri. &ldquo;Sekarang kita mau bangun (Pabrik) Lithium Baterai USD 4,3 miliar di Morowali,&rdquo; kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Dikatakan Luhut, baterai pabrikan Morowali tersebut akan digunakan sebagai baterai motor listrik. Dalam sambutannya ia mengatakan negara maju sudah berkomitmen untuk menurunkan 30 persen emisi di 2025. Di Amerika, kata dia, penggunaan energi fosil sudah mulai dikurangi begitu juga dengan Eropa. Untuk penggunaan teknologi lithium baterai sendiri sudah banyak digunakan. &ldquo;Ini makanya kita harus hati-hati lihat China sebagai pemain utama. Dulu dia nomer 4. Sekarang 2017 sudah nomer 1. Baterai paling canggih itu Korsel dan China. Ini kita harus lihat,&rdquo; ungkapnya. Luhut mengatakan kerja sama ini menandakan bahwa pemerintah tidak hanya bergantung pada satu negara saja. Yang penting ada empat kriteria jika asing ingin membuat pabrik atau investasi di dalam negeri, pertama ramah lingkungan, kedua teknologi, ketiga nilai tambah, keempat harus menggunakan tenaga kerja Indonesia &ldquo;Kita enggak bisa bergantung satu negara. Mana saja buat kita. Sepanjang empat kriteria. Satu, ramah lingkungan. First, class technology. Kedua, added value. Ketiga, harus menggunakan labor Indonesia. Tapi memang kita harus akui, gak ada politeknik yang bagus di luar jawa gak ada. Nah, ini mereka boleh bawa selama empat tahun. Tapi mereka buka vokasional buat kita. Jadi tahun ke lima dan keenam itu bisa berkurang. Decline terus karena di replace pegawai lokal. Pola ini kita kejar. Lalu ada teknologi transfer,&rdquo; tuturnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-ingin-danau-toba-berbenah_m_227689.jpg" alt="Luhut saat melakukan peninjauan pembangunan Kapal Roro di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Toba Samosir, Jumat (13/7)." width="100%">
<figcaption>Luhut saat melakukan peninjauan pembangunan Kapal Roro di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Toba Samosir, Jumat (13/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali mengunjungi kawasan Danau Toba. Serangkaian peninjauan dilakukannya untuk melihat bagaimana progres pengembangan pariwisata Geopark Kaldera Toba. Luhut mendarat di Bandara Silangit, Jumat (13/7). Dia sempat melakukan peninjauan infrastruktur Silangit. Setelahnya, Luhut melakukan Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Destinasi Danau Toba. Dalam rapat itu, beberapa infrastruktur jadi sorotan. Soal Bandara silangit, Luhut ingin runway (landasan) bandara ditambah jaraknya. Termasuk di Bandara Sibisa yang sekarang masih dalam tahap pembangunan. Selain Bandara, Luhut menyoroti pembangunan pelabuhan di Danau Toba. setidaknya ada 41 pelabuhan yang ada di Danau Toba. Termasuk pelabuhan yang dikelola swadaya masyarakat. Kementerian Perhubungan sedang merencanakan mmbenahi lima pelabuhan. Mulai dari pelabuhan Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras dan Muara. Luhut sempat meninjau pembangunan kapal feri di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Toba Samosir. Di sana, Luhut melihat proyek pembuatan kapal Roro yang dikerjakan PT Dok Bahari Nusantara. Nantinya, kapal itu berkapasitas 280 penumpang. Termasuk memuat kendaraan. "Ini pasti lebih bagus karena tidak kapal kayu. Bawahnya juga lebih lebar. Sehingga stabilitas kapalnya bagus. Ini upaya pemerintah serius dalam menangani. Jadi kami nggak ribut soal kecelakaan. Keluarganya sudah kami urus. Sekarang kami perbaiki supaya tidak terjadi lagi seperti itu," kata Luhut. Ada tujuh kapal yang rencananya dibangun di Dok. Untuk yang pertama akan mulai beroperasi pada oktober. Karena sudah masuk dalam tahap penyelesaian. Agustus mendatang, kapal baru mulai dikerjakan. Seluruhnya dilakukan karena melihat peningkatan geliat pariwisata di Danau Toba. "Nah, ini kami ada galangan kapal di Danau Toba. Sekarang kami coba membuat di sini. Nanti kami rapikan lagi.Supaya nanti bisa diaudit kapal kapal yang ada. Supaya tidak terjadi lagi seperti kemarin, karena tidak audit," terangnya. Di Bandara Silangit, ada sekitar 1.300 penumpang yang turun di sana. Sehingga butuh banyak kapal untuk mengangkut mereka. Terpisah, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan, pihaknya segera melakukan rapat dengan para bupati di kawasan Danau Toba untuk menentukan pelabuhan mana yang resmi atau tidak. "Yang akan kami resmikan harus memenuhi standar semuanya. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas keselamatan. Karena memang keselamatan itu tidak bisa tidak," paparnya. Kemenhub juga sudah melakukan ramcheck kepada 170 kapal pascatragedi KM Sinar Bangun. Total seluruh kapal di danau Toba sebanyak 215 unit. "Ramcheck itu sambil juga mengedukasi masyarakat. Di kapal itu, di tempat duduknya sudah ada Life jacket. Penerimaan masyarakat cukup bagus," tukasnya. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Arie Prasetyo mengapresiasi kehadiran Luhut. BPODT juga berkomitmen terus berinovasi demi kemajuan pariwisata di Danau Toba. Bahkan, Luhut meminta BPODT menyegerakan beberapa rancangan even yang sudah diusulkan. "Tadi Pak Luhut sudah menyampaikan agar disegerakan saja bikin semacam free master plan. Tanpa harus menunggu lama, kami harus mulai identifikasi itu ada direktif dari pusat," bebernya. Arie tidak menampik bahwa selama ini integrasi antara kabupaten yang berbatasan dengan Danau Toba sangat kurang. Sebagai leading sector pariwisata Danau Toba, itu menjadi tantangannya. BPODT akan melibatkan konsultan baik dari lokal ataupun luar negeri untuk memberikan masukan apa yang harus dilakukan di anau Toba. "Kami juga selalu melibatkan partisipasi publik. Jadi masyarakat tokoh agama dan pemerintah, kami mintakan dari mereka," tandasnya. Dengan begitu, Arie semakin meyakini Geopark Kaldera Toba akan masuk dalam UNESCO Geopark Group (UGG). penilaian soal GKT akan dilakukan pada Agustus mendatang. "Kalau nanti penilaiannya bagus, bisa masuk UNESCO Global Geopark. Dengan itu, kami bisa sharing knowledge. Setiap 5 tahun akan di review kembali bagaimana peningkatan setelah mendapat status UNESCO tadi, apakah berkembang atau tidak," tandasnya.

Luhut Ingin Danau Toba Berbenah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menko-luhut-bilang-begini-saat-tahu-prabowo-resmi-maju-di-pilpres-2019_m_203547.jpeg" alt="Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya resmi mendeklarasikan diri untuk maju dalam ajang pemilihan presiden (pilpres) periode 2019-2024 mendatang. Hal ini ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. &ldquo;Ya nggak apa-apa, tadi katanya Pak Prabowo sudah deklarasi, bagus-bagus saja. Itu namanya demokrasi,&rdquo; kata Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (11/4). Sebelumnya, Luhut diketahui bertemu Prabowo di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta. Diakui Luhut dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Prabowo Subianto justru sedang mempersiapkan diri untuk ikut kembali dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang. &ldquo;Dia (Prabowo) lagi mempersiapkan &lrm;dirinya untuk maju," kata Luhut. Dalam pertemuan itu, Luhut juga membantah Prabowo Subianto meminta restu kepadanya untuk bisa maju di Pilpres 2019 mendatang agar bisa kembali bersaing dengan Jokowi. &ldquo;Saya tidak pernah bilang support dia. Kalau dia mau maju (pilpres) ya silakan, masa dilarang?&rdquo; pungkasnya.

Menko Luhut Bilang Begini saat Tahu Prabowo Resmi Maju di Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilih-bangun-di-lepas-pantai-ini-alasan-calon-investor-bandara-bali_m_202769.jpeg" alt="Ilustrasi Bandara Ngurah Rai Bali" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bandara Ngurah Rai Bali</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Calon investor Bandara Bali Utara, PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Saki mengaku tetap akan mempertahankan design pembangunan bandara di lepas pantai. Ini menyusul keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bahwa bandara Bali Utara akan dibangun di darat. Direktur Operasi BIBU Panji Saki, Tulus menjelaskan berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh timnya, pembangunan bandara di lepas pantai lebih aman dari halangan/obstacle dan lebih cepat pengerjaannya. Tulus beralasan masalah pembebasan lahan memakan waktu yang paling lama dalam pembangunan infrastruktur di darat. Jika bandara dibangun di lepas pantai, maka investor tak perlu berlama-lama untuk membebaskan lahan untuk sarana dan pra sarana. &ldquo;Menurut kajian kami, di lepas pantai lebih aman dari obstacle, dan lebih cepat diwujudkan, karena hanya perlu ijin pemerintah,&rdquo; kata Tulus kepada Jawapos.com di Jakarta, Senin (9/4). Dalam kajian BIBU Panji Saki, kata Tulus, diberikan tujuh lokasi alternatif. Namun score yang tertinggi adalah di lepas pantai. Dia mengatakan apabila diperlukan maka pihaknya dapat memberi penjelasan mengapa pembangunan bandara di lepas pantai adalah pilihan terbaik. Tulus mengaku tak bisa membayangkan bila bandara dibangun di darat. Pembebasan tanahnya mungkin bisa memakan waktu hingga 10 tahun lebih. Hal ini bisa menyebabkan investor menjadi tidak tertarik. &ldquo;Kalau BIBU yaa lepas pantai, nggak kebayang kalau di darat proses pembebasan tanahnya bisa 10 tahun lebih. Investornya sudah lari deh,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Presiden Direktur PT BIBU, I Made Mangku menerangkan pihaknya sudah melakukan perhitungan untung rugi jika bandara Bali Utara akan dibangun di lepas pantai. "Perbandingan keuntungan dan kerugian murni darat dengan off shore sudah kita kaji," kata Mangku di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/2). Apabila bandara dibangun di darat maka kendala yang paling rumit yang harus dilakukan pihaknya adalah proses pembebasan tanah. Selain itu, dalam radius 600 hektar dari lokasi yang sudah ditetapkan di Buleleng itu terdapat 33 pura dan 21 situs kepercayaan masyarakat Bali. "Didekat lokasi juga terdapat persawahan yang tumbuh subur, pemukiman serta jalan raya.Sehingga kecil kemungkinan untuk membangun di darat," jelasnya. Mangku menuturkan memang biaya yang dikeluarkan untuk bangun bandara di darat lebih murah ketimbang di lepas pantai. Namun pihak BIBU memiliki perhitungan sendiri dari sisi efektivitas dan efisiensi. "Perhitungan nilainya memang lebih murah jika dibangun di darat tetapi kalau dilihat prosesnya di atas laut lebih cepat mungkin bs tiga tahun saja, kalau bangun di darat proses pembebasan lahannya belum tentu bisa selesai sepuluh tahun sedangkan harga tanah terus naik tiap tahunnya," ujarnya. Sekedar informasi, saat ini ada dua perusahaan yang bersaing untuk menggarap proyek bandara Bali Utara. Yakni PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Saki dan PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari). Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengundang calon investor Bandara Bali Utara untuk melaporkan rencana proyek tersebut di kantornya. Namun, saat dikonfirmasi ke BIBU Panji Saki ternyata bukan pihaknya yang diundang melainkan Pembari yang memang mengajukan model bandara di darat. &ldquo;Bukan kami. Iyaa Pembari karena mereka yang usulkan di darat,&rdquo; kata Tulus. Luhut beberapa waktu lalu juga mengatakan untuk pembangunan bandara di darat, Pembari membutuhkan investasi senilai Rp 6,3 triliun. Dimana keseluruhan dana akan dibiayai oleh swasta seperti pembangunan Bandara Kediri.

Pilih Bangun di Lepas Pantai, Ini Alasan Calon Investor Bandara Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menko kemaritiman

Berita Terkini

Luhut Sebut F1Powerboat Kesempatan Danau Toba Tampil Mendunia

Perizinan Dibantu, Luhut Minta Pabrik Baterai Lithium Kelar 2023

Bantah Punya Lahan HGU, Luhut: Saya Punyanya Tambang 6.000 Hektare

Perwira Aktif TNI Masuk Lembaga Sipil, Luhut: Ada yang Keberatan?

Beda Nasib dengan MRT, Kelanjutan LRT Terganjal Pembebasan Lahan

Luhut: Jepang, Korsel dan Tiongkok Bangun Pabrik Baterai di Morowali

Luhut: Jepang, Korsel dan Tiongkok Bangun Pabrik Baterai di Morowali

Luhut Ingin Danau Toba Berbenah

Menko Luhut Bilang Begini saat Tahu Prabowo Resmi Maju di Pilpres 2019

Pilih Bangun di Lepas Pantai, Ini Alasan Calon Investor Bandara Bali

Download Aplikasi JawaPos.com