<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/06/AHY-06-1763202724.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa Indonesia bebas dari truk Over Dimension Over Loading (ODOL) berlaku mulai 1 Januari 2027.&nbsp; "Kebijakan zero odol ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif," kata Menko AHY dalam Rapat Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan di Jakarta, Senin (6/10).&nbsp; Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas menjadi urgensi terkait dengan penanganan truk ODOL di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemerintah, tercatat sebanyak 150.906 kasus kecelakaan di tahun 2024.&nbsp; Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.839 korban meninggal dunia. Angka tersebut, kata Menko AHY, sebesar 10,5 persen melibatkan angkutan barang.&nbsp; "Sampai kemudian ada pemutar balikan narasi bahwa seolah-olah kita tidak berpihak pada pengemudi, tidak berpihak kepada uang cilik. Sebaliknya, kita ingin menghadirkan solusi agar kita bisa menekan betul angka kecelakaan lalu lintas," bebernya.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat menjadi pilot project atau proyek percontohan dalam menangani truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan pihaknya telah bertemu dengan dua kepala daerah tersebut guna memastikan kelangsungan rencana ini.&nbsp; "Ada dua tempat yang akan kita jadikan semacam pilot project mengenai penanganan ODOL. Kemarin saya sudah bicara dengan Gubernur Jabar dan kami juga sudah bertemu dengan kepala daerah Riau," kata Dudy Purwagandhi dalam acara Media Gathering di Jakarta, dikutip Jumat (9/5).&nbsp; Adapun salah satu keluhan dari dua daerah tersebut adalah perihal infrastruktur. Keluhannya karena beberapa jalan provinsi yang selalu rusak, meskipun sudah diperbaiki. Menhub juga mengatakan, persoalan truk ODOL itu akan bisa dibatasi jika memang dari pemerintah daerah punya keinginan besar untuk mengaturnya.&nbsp; "Ketika Pemda punya keinginan besar untuk membatasi atau mengatur ODOL ini, ya saya bilang ayo. Karena memang kan ada kewenangan yang juga melibatkan kepala darah. Seperti KIR," jelas Menhub.&nbsp; "Penanganan ODOL tidak mungkin hanya satu pihak saja, dan apa yang terjadi sekarang ini kita tidak ingin salin menyalahkan satu sama lain, yang penting bagaimana komitmen kita bersama untuk mengatur ODOL," tambahnya. &nbsp;

Menekan jumlah angka kecelakaan lalu lintas menjadi urgensi terkait dengan penanganan truk ODOL di Indonesia.

Menko AHY Pastikan Zero ODOL di Indonesia Berlaku Mulai 1 Januari 2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/AHY-25-4055151976.jpg" alt="Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara BRICS Urbanization Forum yang digelar di Istana Itamaraty, Brasilia, Selasa (23/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara BRICS Urbanization Forum yang digelar di Istana Itamaraty, Brasilia, Selasa (23/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong pembentukan mekanisme pendanaan khusus dan penguatan kolaborasi antarnegara sebagai bagian dari strategi membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim. AHY menyoroti ketimpangan dalam akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap risiko iklim. Pernyataan itu disampaikan AHY dalam sesi tematik 'Housing and Urban Agenda: Strategic Priorities' pada BRICS Urbanization Forum yang digelar di Istana Itamaraty, Brasilia, Selasa (23/6) "Kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Mereka yang paling rentan terhadap risiko iklim sering kali adalah mereka yang paling tidak mampu mengakses pembiayaan perumahan formal. Tanpa dukungan yang ditargetkan, mereka akan terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko," kata AHY. Ia menyebut, Indonesia bersama sejumlah mitra tengah mengembangkan sebuah platform yang dirancang untuk menghimpun sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Skema pembiayaan ini akan mendukung berbagai inisiatif perumahan adaptif berbasis iklim, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah. "Platform ini akan menggabungkan sumber daya nasional, provinsi, dan swasta. Pembiayaannya akan digunakan untuk mendukung renovasi hijau, pinjaman mikro, insentif zonasi inklusif, dan penggunaan bahan bangunan lokal yang tangguh terhadap iklim," jelas AHY. Ia menegaskan, prioritas dari skema pembiayaan ini adalah menjangkau rumah tangga paling rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi menuju pembangunan hijau. Tak hanya pada level domestik, AHY juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global. Menurutnya, skala tantangan perubahan iklim tidak bisa hanya dihadapi oleh pendanaan publik semata. Ia mencontohkan, berbagai inisiatif kolaboratif yang telah berjalan bersama Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung berbagai inisiatif perumahan di Indonesia. Dalam kesempatan itu, AHY juga mengundang New Development Bank (NDB) untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan, pertukaran pengalaman, dan pembentukan standar pembangunan perkotaan yang tangguh di negara-negara BRICS dan mitranya. "Kita memiliki peluang untuk menyelaraskan kerangka subsidi, berbagi perangkat teknologi, dan menetapkan standar bersama yang mencerminkan komitmen kita terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda)" ujar AHY. Lebih lanjut, AHY menyampaikan perumahan harus diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan ketahanan kota di masa depan. "Indonesia siap bekerja bersama mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, bertukar alat kebijakan yang praktis, dan memberikan teladan dalam membangun kota-kota yang tidak meninggalkan siapa pun," pungkasnya.

Indonesia siap bekerja bersama mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, bertukar alat kebijakan yang praktis.

Hadiri Forum BRICS di Brasil, AHY Dorong Kolaborasi Antar Negara untuk Bangun Kota yang Tangguh Terhadap Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/9AnqyBP2NwFdeUa7V63CNheAn6aH8PZiklzHnD8T-4014491088.jpg" alt="Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Benowo, Surabaya, Rabu (16/4). (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Benowo, Surabaya, Rabu (16/4). (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, kembali menuai apresiasi dari pejabat nasional. Pujian kali ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungan kerjanya, Rabu (16/4). "Jadi kunjungan kami ke sini untuk melihat secara langsung, operasi dari PSEL yang ada di Benowo, yang kita tahu sudah berjalan efektif selama kurang lebih empat tahun terakhir,&rdquo; ujar Menko AHY. Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan bahwa masalah sampah tak bisa dipandang sepele. Ini adalah tantangan bersama yang perlu diselesaikan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Indonesia. &ldquo;Oleh karena itu, kita harus selalu menghadirkan pusat-pusat pengelolaan sampah yang benar-benar terpadu, semakin modern dengan teknologi yang juga baik, sehingga semakin efektif dan efisien,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa setiap harinya, Kota Surabaya menghasilkan sekitar 1.600 ton. Ribuan sampah tersebut kemudian dikelola dengan dua teknologi di PSEL TPA Benowo. &ldquo;Yang pertama adalah menggunakan (Landfill) Gas Power Plant bisa menghasilkan 1,65 hingga 2 megawatt. Sedangkan yang 1.000 ton (sampah) itu menggunakan metodologi gasifikasi,&rdquo; jelasnya. &nbsp; AHY menyampaikan bahwa sampah yang dikelola menjadi energi listrik dialirkan melalui Gardu Induk Altaprima, meskipun dari proses tersebut, masih menyisakan elemen seperti fly ash dan bottom ash. "Elemen sisa bottom ash kurang lebih 15 persen, sedangkan fly ash sekitar 2 persen. Ini juga masih bisa digunakan, termasuk bisa untuk menimbun, pengurukan dan sebagainya,&rdquo; terang AHY. &nbsp; Menko AHY menilai PSEL Benowo Surabaya layak dijadikan model nasional pengelolaan sampah berkelanjutan, namun tiap daerah perlu menyesuaikan teknologi berdasarkan kapasitas dan volume sampahnya. &ldquo;Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan semangat beliau agar kita harus menangani sampah. Bisa dikatakan kita menghadapi darurat sampah,&rdquo; tukas putra dari Presiden RI ke-6 tersebut.&nbsp;(*)

Menko AHY mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Surabaya, menyoroti pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan

AHY Puji Pengelolaan Sampah Jadi Listrik di TPA Benowo Surabaya, Sebut Layak Ditiru Nasional