<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-2-1.jpeg" alt="Jika Kemiskinan turun tentu terjadi penurunan gap antara yang kaya dan miskin (Radar Bali)" width="100%">
<figcaption>Jika Kemiskinan turun tentu terjadi penurunan gap antara yang kaya dan miskin (Radar Bali)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini rasio sebesar 0,382 pada Maret 2019. Angka tersebut hanya menurun tipis sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini rasio pada September 2018 lalu yang sebesar 0,384. Secara Year on Year (yoy), gini rasio juga menurun tipis sebesar 0,007 poin dari 0,389.  Dikonfirmasi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan belum mengetahui secara pasti angka penurunan gini rasio yang dirilis BPS. Kendati demikian, menurut dia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk dinilai sangat sulit untuk diturunkan dibandingkan indeks makro ekonomi lainnya.  "Tingkat kemiskinan atau pengangguran turun gak susah,tapi kalau gini rasio turun itu susah," kata Darmin di Kantor Kemenko Pereknomian, Jakarta, Senin (15/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/DARMIN-NASUTION-JAWA-POS2-1-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menko Perekonomian Darmin Nasution (Dok.JawaPos.com)  Darmin menyebut penurunan gini rasio sebesar 0,002 poin pada Maret 2019 sudah merupakan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Apalagi, kata dia, penurunan tersebut diiringi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang berlangsung positif.  "Pertumbuhan diiringi dengan penurunan gini rasio itu suatu prestasi yang tidak semua negara bisa melakukannya," tukasnya.  Dihubungi terpisah, Ekonom Institute For Development Of Economics And Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyatakan memiliki perspektif lain mengenai penurunan gini rasio yang berjalan lambat. Ia menilai, kebijakan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan di pedesaan tidak berjalan efektif.  "Dana desa dirasa belum efektif karena dana desa masih dikuasai oleh elite-elite yang ada di desa. Kemudian belum inklusif menjangkau orang-orang miskin di pedesaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di desa," kata Bhima kepada JawaPos.com, Senin (15/7).  Selain dana desa, melambatnya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur pada gini rasio menunjukan bahwa kebijakan bansos yang digalakan pemerintah beberapa bulan terakhir tidak berjalan efektif. Terutama, demi menstimulus peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat miskin.  "Selain itu, yang lebih penting, pembukaan lapangan kerja masih terbatas dan masih melambat. Sehingga penyerapan tenaga kerja yang terbatas ini ujungnya adalah pendapatan masyarakat miskin tidak meningkat signifikan," jelasnya.  Terakhir, lanjut Bhima, pembangunan infrastruktur juga belum mampu mendorong kemakmuran masyarakat di daerah, khususnya di Indonesia bagian timur. Sebab, pembangunan infrastruktur tersebut belum berkorelasi dengan industri manufaktur dan produksi rakyat.  "Efek yang didapat dari infrastruktur musti di evaluasi dan koreksi. Kenapa infrastruktur dengan anggaran yang besar tapi dampak ekonomi dan pemerataannya belum signifikan," tukasnya.

Sebut Gini Rasio Sulit Diturunkan, Ekonom Sarankan Ini ke Darmin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/MASKAPAI-PENERBANGAN-JAWAPOSCOM.jpg" alt="ILUSTRASI: Pesawat sipil saat lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pesawat sipil saat lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan calon penumpang pesawat berbiaya murah (low cost carrier) mendapatkan tiket lebih murah harus ditahan dulu. Pasalnya, keputusan rapat koordinasi (Rakor) pada Senin (1/7) lalu tampaknya belum keputusan final. Pemerintah masih melakukan finalisasi teknis untuk penurunan tiket pesawat tersebut.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perokonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah bersama seluruh stakeholder masih akan melakukan beberapa agenda pembahasan kebijakan penurunan tarif tiket pesawat LCC domestik. Salah satunya mengenai penghitungan semua kompenen biaya penerbangan sampai dengan rincian jadwal penerbangan yang akan diturunkan tarifnya.  "Pembahasan ditargetkan selesai dalam 2 sampai 3 hari, sehingga diharapkan hari ini tinggal dibahas pada rakor lanjutan ke-2 dan disampaikan ke masyarakat," kata Susiwijono kepada wartawan, Kamis (4/7).  Adapun pembahasan berbagai soal teknis antara pemerintah dan stake holder telah dilakukan sejak Selasa (2/7) lalu. Katanya, acara tersebut dihadiri oleh semua pihak terkait Garuda, Lion, Airasia, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Pertamina dan Airnav. "Namun masih ada beberapa hitungan teknis yang perlu dibahas lagi," katanya.  Rencananya, rapat koordinasi lanjutan ke-2 akan dilakukan pada Senin (8/7). Saat itu, pemerintah akan mengumumkan lebih detil ihwal penurunan tarif tiket pesawat LCC domestik. Termasuk rute-rute mana saja yang akan diturunkan oleh pihak maskapai.  "Karena hari ini sampai dengan besok Pak Menko dan Pak Menhub sedang ada acara mendampingi Bapak Presiden menghadiri beberapa acara di daerah," tukasnya.  Sebelumnya, kesepakatan pemerintah dan pihak maskapai penerbangan terkait penurunan harga tiket pesawat sebelumnya direncanakan sudah mulai berlaku Senin (1/7). Kantor Menko Perekonomian bersama pihak maskapai kembali bertemu terkait implementasi kesepakatan yang telah dicapai. Hasil pertemuan terbaru menyepakati mengenai ketentuan rute atau penerbangan apa saja yang akan diturunkan tarif oleh operator.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyampaikan, ketentuan pertama adalah penerbangan berbiaya murah atau low cost carrier (LCC) domestik yang bakal diturunkan tarif oleh pihak maskapai hanya pada waktu yang jarang ditumpangi oleh penumpang (low hour). Waktunya terdapat setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada pukul 10.00 sampai dengan 14.00 berdasarkan waktu lokal masing-masing bandara.  “Jadi waktunya sesuai di masing-masing bandara udara yang ada di sana. Misalnya Indonesia bagian tengah dan timur ya sesuai dengan waktu di sana,” kata Susiwijono saat jumpa pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (1/7).  Susiwijono menuturkan, kuota kursi yang disediakan oleh maskapai penerbangan juga terbatas. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut berapa persen dari total jumlah kursi pesawat yang disediakan khusus untuk penurunan tarif tiket pesawat LCC domestik ini.  “Karena itu ada perhitungan teknis. Yang penting, kita komitmen sekian persen dari total kapasitas dari penumpang pesawat itu akan kita alokasikan seatnya untuk penerbangan murah tadi,” tuturnya.  Adapun pemerintah juga telah menetapkan besaran penurunan tarif tiket pesawat LCC domestik sebesar 50 persen dari TBA. Dia menyatakan, nominal diskon tiket pesawat tersebut telah disepakati oleh maskapai penerbangan.  Sebaliknya, biaya penerbangan murah ini akan ditanggung bersama oleh maskapai, pengelola bandara, penyedia bahan bakar, dan airnav.

Penurunan Tiket Pesawat LCC Ternyata Masih Menunggu Rakor Lanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PANDAAN-MALANG-GALIH-COKRO-JAWAPOS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - International Institute For Management Development (IMD) World Competitiveness mencatatkan Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Peringkat Indonesia naik 11 poin menjadi posisi 32 dibandingkan tahun sebelumnya berada di posisi 43.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution semringah dengan hasil yang ditunjukan oleh IMD untuk Indonesia pada tahun ini. Menurutnya, kenaikan peringkat Indonesia tidak terlepas dari perbaikan efisiensi pemerintah dan bisnis serta pembangunan infrastruktur yang menjadi daya gedor kemajuan daya saing bangsa.  "Ini adalah pencapaian yang baik. Sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terutama dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi. Kita harus tetap semangat di tengah dinamika ekonomi global saat ini," kata Darmin di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/5).  IMD merupakan sekolah bisnis independen yang berpusat di Swiss yang telah menerbitkan laporan ranking tahunan sejak 1989. IMD menilai 63 negara dengan lebih dari 230 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar.  Yang paling pertama menjadi penilaian IMD adalah kinerja ekonomi yaitu perdagangan dan investasi internasional. Selanjutnya, efisiensi pemerintah termasuk kedisiplinan pemerintah dalam anggaran, kepatuhan hukum dan peningkatan inklusivitas institusi.  Ketiga, efisiensi bisnis yang meliputi dari produktivitas dan efisiensi sektor swasta dan kemudahan akses finansial. Terakhir adalah infrastruktur yaitu infrastruktur sains, kesehatan dan lingkungan serta pendidikan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/DARMIN-NASUTION-JAWA-POS2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi: Masifnya pembangunan infrastruktur memberi nilai tambah bagi peningkatan daya saing Indonesia (Galih Cokro/Jawa Pos)  "Perbaikan daya saing Indonesia didukung oleh kenaikan peringkat yang terjadi pada keempat faktor tersebut" tuturnya.  Di sisi lain, Darmin juga menyambut baik lembaga pemeringkat standard and poor's (S&amp;P) yang juga menaikkan rating Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan berlandaskan pada propek pertumbuhan yang kuat dan kebijakan fiskal yang pruden. Saat ini, S&amp;P juga meningkatkan short-term sovereign credit rating Indonesia dari A-3 menjadi A-2.  "Peningkatan rating ini terus didukung oleh utang pemerintah yang relatif lebih rendah dan kinerja fiskal yang moderat. Ekonomi Indonesia bertumbuh relatif lebih cepat dibandingkan negara lainnya yang memiliki tingkat pendapatan serupa," katanya.  Darmin juga mengatakan, outlook yang stabil tersebut mencerminkan kondisi kebijakan Indonesia yang konstruktif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ke depannya. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia juga diprediksi akan mengalami perbaikan sejalan dengan stabilnya permintaan global dan pemulihan daya saing.

Semringah Menko Darmin Saat Peringkat Indonesia Lompat ke Posisi 32

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras1-Fredik-Tarigan.jpg" alt="Stok beras. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Stok beras. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya mencari cara agar Perum Bulog dapat lebih mudah menyalurkan stok beras. Saat ini Bulog menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP) 2.050.000 ton. Beras yang tersalurkan sampai April 2019 lalu sebanyak 400 ribu ton. Target serapan beras Bulog tahun ini 1.800.000 ton.  Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai alternatif agar serapan Bulog bisa lebih baik. ”Kalau diteruskan (penyimpanannya, Red), dua tahun atau lebih itu bisa turun kualitasnya,” ujar Darmin Nasution seperti dikutip JawaPos.  Dulu PNS, TNI, dan Polri menerima tunjangan beras yang diberikan secara langsung (natura). Setiap aparatur sipil negara (ASN) mendapat jatah beras dari Bulog 18 kilogram (kg) per bulan.  Namun, sejak 2001, tunjangan itu tak lagi diberikan dan diganti dengan pemberian uang. Bantuan sosial (bansos) juga telah diganti dengan bantuan pangan nontunai (BPNT). ”Dulu itu kan rastra (beras sejahtera) itu sebulan (penyalurannya) 230.000 ton 13 kali setahun,” ujar Darmin. Total penyaluran rastra sekitar 2.990.000 ton per tahun.  Sementara itu, Bulog tidak boleh menjadi penyuplai tunggal BPNT. Dengan demikian, beras yang dibeli penerima bansos dari e-warung merupakan beras dari Bulog dan supplier lainnya. Artinya, Bulog mengalami pengurangan jatah penyaluran beras dengan adanya BPNT dan tunjangan yang disalurkan secara nontunai untuk ASN. ”Lagi dicari jalannya, belum dibilang persisnya (solusinya) bagaimana,” lanjut Darmin.  Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, masalah serupa dialami Bulog bertahun-tahun yang lalu. Menurut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat mengeluhkan bahwa Bulog dulu juga mengalami kesulitan penyerapan beras karena skema bantuan dan tunjangan yang berubah.  Sebelumnya, Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar Utomo mengatakan, tunjangan pangan untuk ASN akan kembali disalurkan dalam bentuk pemberian beras. Hal itu dapat meningkatkan serapan stok beras yang ada di Bulog. Namun, pihaknya masih masuk tahap menghitung berapa kebutuhan beras yang diperlukan untuk ASN tersebut. Jika sudah diputuskan, Kementerian Keuangan akan membuat sistem penganggarannya.  Selain itu, Bulog berupaya mengekspor beras ke Malaysia. ”Ekspornya itu masih dalam tahap penjajakan. Nanti ekspornya beras dari dalam negeri. Jadi, kami tidak re-ekspor dari beras yang sudah diimpor,” tutur Bachtiar.

Pemerintah Siapkan Skema Baru Penyaluran Cadangan Beras Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rampung-9419-persen-menko-darmin-kunjungi-proyek-mrt_m_219632.jpeg" alt="Saat ini proyek MRT Jakarta hampir rampung dengan proses pengerjaan mencapai 94,19 persen." width="100%">
<figcaption>Saat ini proyek MRT Jakarta hampir rampung dengan proses pengerjaan mencapai 94,19 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sore ini meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang sebentar lagi akan rampung. Kedatangannya langsung disambut oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar. William mengatakan, saat ini proyek MRT Jakarta hampir rampung dengan proses pengerjaan mencapai 94,19 persen. Progres pembangunannya terdiri atas pengerjaan jalur bawah tanah (underground) 96,59 persen dan pengerjaan jalur layang (elevated) 91,82 persem. "Rencananya, kami akan melaksanakan uji coba MRT pada Agustus 2018. Seluruh proses pekerjaan masih terus berjalan, dan kami awasi terus," ujarnya di Jakarta, Senin (11/6). William menyampaikan, pelaksanaan uji coba persinyalan dengan rolling stock dan penyaluran daya listrik jalur utama pada Juni 2018. "Konstruksi listrik aliran atas MRT sudah selesai pengerjaannya. Bulan ini, kami akan lakukan uji coba persinyalan," imbuhnya. Sementara itu, lanjutnya, pihaknya akan melakukan uji coba terhadap dua rangkaian rolling stock. Rangkaian pertama akan diuji coba pada Agustus 2018, sedangkan rangkaian kedua pada November 2018. "Setelah selesai tahapan uji coba, selanjutnya adalah tahap sertifikasi oleh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang rencananya akan dilakukan pada Desember 2018 dan diharapkan selesai secepatnya," tandasnya.

Rampung 94,19 Persen, Menko Darmin Kunjungi Proyek MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/darmin-butuh-anggaran-rp-48268-miliar-tangun-depan-untuk-apa_m_218598.jpeg" alt="Menko Perekonomian Darmin Nasution ajukan anggaran Rp 482 miliar tahun depan." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Darmin Nasution ajukan anggaran Rp 482 miliar tahun depan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2019 mendatang. Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengajukan anggaran sebesar Rp 482,68 miliar di 2019. Jumlah tersebut akan digunakan untuk program koordinasi kebijakan bidang perekonomian sebesar Rp 265,39 miliar dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 148,77 miliar "Pagu anggaran kantor perekonomian adalah Rp 414,16 miliar," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/6). Pengajuan anggaran tersebut lebih tinggi dari tahun ini lantaran kebutuhan anggaran Kemenko Perekonomian meningkat. Hal tersebut, kata Darmin, untuk program online single submission (OSS) atau sistem perizinan online terpadu sejumlah Rp 68,5 miliar yang akan dioperasikan sementara selama enam bulan tahun depan. Menurut Darmin, kegiatan operasional OSS berjalan sementara karena Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum mengubah struktur organisasi dan SDM. Sebagai informasi, program-program 2019 mendatang diantaranya untuk mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), strategi keuangan inklusif dan KUR, menjalankan roadmap e-commerce Indonesia, paket kebijakan termasuk kemudahan berusaha atau EoDB, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Darmin Butuh Anggaran Rp 482,68 Miliar Tangun Depan, Untuk Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rupiah-babak-belur-menko-darmin-sebut-bi-cuma-punya-dua-pilihan_m_211242.jpeg" alt="Menko Perekonomian Darmin Nasution" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Darmin Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, Rupiah pada perdagangan hari ini berada di kurs tengah Rp 14.074 atau terdepresiasi 38 poin dari perdagangan sebelumnya Rp 14.036. Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp 14.144 (kurs jual) dan Rp 14.004 (kurs beli). Kondisi ini terus terjadi awal Maret 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sebetulnya kondisi melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat normal saja. Sebab, seluruh transaksi valas di negara lain juga mengalami hal yang sama. Apabila kondisi ini terus terjadi berlarut-larut, kata Darmin, Bank Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan kurs terus melemah atau menaikkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate. "Tekanan itu membuat kita sebenarnya tinggal memilih biarkan kursnya melmah atau suku bunganya dinaikkan," ujar Menko Darmin ditemui di Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5). Dia melanjutkan Bank Indonesia juga sudah mengantisipasi mengenai rencana kenaikan suku bunga. Namun, hal itu baru akan diputuskan saat Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan setiap tanggal 16 atau 17. Sehingga, Bank Indonesia belum dapat menaikkan suku bunganya. Kendati begitu, Darmin menekankan meski BI belum menaikkan suku bunga acuannya dan nilai rupiah telah menembus batas psikologis pasar yang sudah mencapai Rp 14.000 per USD, kondisi ekonomi dalam negeri tidak masalah. "Walaupun begitu jangan kemudian dibawa-bawa kalau Rupiah Rp 14.000 masalah. Enggak masalah," tuturnya.

Rupiah Babak Belur, Menko Darmin Sebut BI Cuma Punya Dua Pilihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/jawaban-menko-darmin-saat-pencapaian-ekonomi-ri-dikritik_m_173976.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kerap dikritik para ekonom perihal pencapaian pertumbuhan ekonomi dianggap terlalu percaya diri. Sebab, pemerintah dianggap kurang konsisten dalam menjalankan target ekonomi tersebut. Sebut saja indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, gini rasio dan jumlah pengangguran sering menjadi sasaran kritik. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dalam Seminar Nasional Outlook Industri 2018 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/12). Meski demikian, dirinya tidak terlalu setuju dengan pandangan para ekonom yang menilai perekonomian Indonesia kurang baik. Sebagai contoh, <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/11/173956/darmin-tekankan-pentingnya-kecermatan-dalam-bisnis-digital" target="_blank">Darmin</a> menyebut angka kemiskinan di Indonesia dalam tiga tahun terus mengalami penurunan. Pada September 2013, angka kemiskinan tercatat sebanyak 28,6 juta jiwa atau 11,466 persen dari total penduduk. Kemudian, September 2014 turun menjadi 27,73 juta jiwa atau 10,96 persen, lalu Maret 2015 naik menjadi 28,59 juta atau 11,22 persen, September 2015 turun lagi ke 11,13 persen atau 28,51 juta orang kemudian turun lagi 10,86 persen atau 28,01 juta pada Maret 2016, turun lagi di September 2016 sebesar 10,70 persen menjadi 27,76 juta orang dan turun lagi pada Maret 2017 sebesar 10,664 persen menjadi 27,77 juta orang. "Biasanya para ekonom mengatakan pertumbuhan berkualitas, apabila pertumbuhan ekonomi dibarengi atau diiringi dengan beberapa indikator yang seringkali dimasukkan dalam indikator sosial. Paling tidak tingkat kemiskinan turun, tingkat pengangguran turun, gini rasio turun, dan seterusnya. Tapi terutama adalah hal itu tadi," kata Darmin. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir yang cenderung stabil dibanding negara maju lainnya dan tetap mampu mengurangi tingkat pengangguran dan aspek lainnya secara perlahan. Atas dasar itu, Darmin menyebut jika kondisi <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/05/172616/apindo-prediksi-ekonomi-indonesia-tumbuh-52-persen-di-2018" target="_blank">ekonomi Indonesia</a> berkualitas baik. "Kalau kita lihat indikator ekonomi kita dua tiga tahun terakhir, terutama dua tahun terakhir, sebetulnya walaupun pertumbuhannya tidask tinggi sekali, ya sekarang ini ada pada angka 5-5,1 persen, tapi dia diiringi perbaikan dari indikator lain yang menunjuk pada kualitas pertumbuhan. Jadi bisa dikatakan, pertumbuhan ekonomi kita kualitasnya baik," pungkasnya.

Jawaban Menko Darmin Saat Pencapaian Ekonomi RI Dikritik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menko darmin nasution

Berita Terkini