<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-04-at-3.05.17-PM.jpg" alt="Tiket Wiswan 100 Dolar, Domestik Rp 750 Ribu" width="100%">
<figcaption>Tiket Wiswan 100 Dolar, Domestik Rp 750 Ribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan membatasi jumlah pengunjung di kawasan wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah. Renacanya jumlah pengunjung sebanyak 1.200 orang per hari.  Pembatasan itu juga diiringi kebijakan tarif baru tiket masuk. Yakni 100 dolar AS untuk wisatawan mancanegara dan Rp 750 ribu untuk wisatawan domestik.  ”Kami juga sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik Rp 750 ribu. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000,” kata Luhut sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (4/6).  Luhut menuturkan, langkah tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara. Semua turis, nanti harus menggunakan pemandu wisata (tour guide) dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.  ”Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini. Sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda pada masa mendatang,” papar Luhut.  Luhut menerangkan, pemerintah saat ini sedang bergotong royong mengembangkan konsep Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional. Dia pun menekankan kembali sinergi antara konservasi dan pariwisata melalui mekanisme single authority agency (badan otoritas tunggal).  ”Borobudur bukan hanya menjadi salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas, tetapi juga destinasi wisata berkualitas,” tutur Luhut.  Luhut juga memastikan penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular sudah mulai diterapkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Mulai Sabtu (4/6), dilaksanakan uji coba penggunaan bus listrik sebagai shuttle bus kendaraan pariwisata. Rute perjalanan shuttle bus meliputi Borobudur–Malioboro–Prambanan.  ”Dengan menggunakan kendaraan listrik dan EBT, saya rasa akan semakin mempertegas komitmen Indonesia dalam penggunaan energi ramah lingkungan,” ucap Luhut.

Luhut Batasi Pengunjung Borobudur Sebanyak 1.200 Orang Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/luhut.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajak Singapura ikut serta dalam pengembangan food estate dan pembangunan ibu kota negara baru. Sehingga, memberi manfaat dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki kedua negara.  Ajakan tersebut disampaikan Luhut pada Senin (21/3) saat bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Singapura maupun saat memimpin pertemuan resmi dengan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean, demikian keterangan dari Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo seperti dilansir dari Antara.  Luhut berada di Singapura pada 20 hingga 22 Maret untuk membahas kelanjutan kerja sama dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim. Indonesia dan Singapura sepakat melakukan riset mengenai teknologi bersih yang ramah lingkungan serta menjalankan beberapa proyek percontohan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem baik di darat maupun laut.  Terdapat empat bidang yang disepakati untuk dikembangkan yakni penetapan harga dan pasar untuk karbon, solusi berbasis alam dan pendekatan berbasis ekosistem, teknologi bersih dan solusinya, serta green and blended finance.  ”Di samping keempat bidang ini, saya mengusulkan untuk dibentuk gugus tugas yang akan mendalami pengembangan baterai lithium untuk mobil listrik dan riset untuk pengembangan food estate. Indonesia memiliki banyak sumber daya untuk kedua hal itu, sementara Singapura memiliki litbang R&amp;D dan juga kekuatan finansial,” kata Luhut.  Dia menambahkan, kebutuhan baterai lithium ke depan akan semakin meningkat ketika semua negara berupaya untuk mengurangi emisi gas buang. Sedangkan untuk menjaga keamanan pangan dibutuhkan pembangunan pertanian yang berbasis riset dan teknologi agar bisa meningkatkan produktivitas.  ”Indonesia bukan baru berencana tetapi sudah memulainya. Kami memiliki ribuan hektare lahan di Sumatera Selatan dan juga Sulawesi Tengah untuk dijadikan food estate. Kalau Singapura mau ikut terlibat, mari kita kembangkan sama-sama,” papar Luhut.  Dia mengajak Menteri Teo untuk datang melihat lahan yang sudah dipersiapkan di Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan ibu kota negara baru, Luhut membenarkan pertanyaan PM Lee bahwa Presiden Joko Widodo sudah menginap di tempat yang akan menjadi ibu kota kelak.  Pembangunan ibu kota negara baru bukan program jangka pendek hingga 2024, tetapi akan dilakukan secara bertahap hingga perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045. Menurut dia, pada tahap pertama hingga 2024, Indonesia akan membangun sendiri kebutuhan infrastrukturnya. Tetapi kemudian untuk membangun kota secara keseluruhan dimungkinkan adanya investasi yang luar negeri.  ’Kami tentunya berharap Singapura akan ikut ambil bagian seperti halnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok yang akan melakukan investasi di ibu kota negara yang baru,” ujar Luhut.  Sementara itu, dalam keterangan tersebut, PM Lee menyampaikan pihaknya menghargai langkah besar yang sedang dilakukan Indonesia. Termasuk dengan pembangunan ibu kota negara yang baru.

Indonesia Ajak Singapura Garap Food Estate dan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/luhut.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12). (Saifan Zaking/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah berkomitmen akan segera menangani masalah sampah di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), Bali sebelum penyelenggaraan acara puncak G20 Indonesia pada November 2022 yang akan digelar di daerah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan agar penanganan sampah dilakukan secara bersama mengingat acara puncak G20 itu hanya sembilan bulan lagi. ”Jadi ini betul-betul kita harus keroyokan, waktunya ini tidak lama lagi. Ini juga menjadi kesempatan untuk Bali agar Bali menjadi bersih,” ujar Luhut seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (15/2). Luhut menyampaikan isu yang perlu menjadi perhatian serius terkait penanganan sampah Sarbagita itu berupa timbunan sampah yang belum tertangani secara tuntas. Selain itu, sekitar 900 ton per hari sampah Kota Denpasar masih bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang menyebabkan sampah semakin penuh di TPA tersebut. Dia memerintahkan agar TPA Suwung segera ditutup karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerima masukan sampah baru. ”Untuk itu pembangunan infrastruktur prioritas berupa 3 TPST dan 9 TPS3R di Denpasar akan didukung, tapi perlu dicarikan alternatif lokasi TPA sementara untuk Kota Denpasar sebagai pengganti TPA Suwung sampai sarana pengolahan sampah beroperasi secara penuh,” ujar Luhut. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan ketiga tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) itu akan dilakukan setelah adanya lelang dan ditargetkan selesai pada September. Pembangunan itu memerlukan anggaran sebanyak Rp 105 miliar yang akan dibiayai melalui uang pinjaman Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities (ISWMP). Kementerian PUPR telah menyurati Bank Dunia agar mendapatkan persetujuan untuk mendanai ketiga proyek itu yang diproyeksikan mampu menampung 1.024 ton sampah per hari, sehingga bisa menangani masalah sampah di Kota Denpasar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong penuh pengolahan sampah Sarbagita agar selesai sebelum acara puncak G20. Masalah yang sampai sekarang masih ada berasal dari sisi hulu, yaitu pengelolaan sampah pada tahap pengurangan sampah untuk sampai ke TPA. Beberapa daerah di Bali dengan kategori kapasitas fiskal daerah (KFD) sangat tinggi masih menganggarkan pagu persampahan di bawah 1,0 persen dari total pagu belanja daerah. ”Kami perkuat di bagian hulu kemudian anggarannya pun perlu ditambah di bagian hulu ini, karena partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah tersebut masih sangat rendah. Padahal ini sangat penting untuk mengurangi sampah menuju TPA,” terang Tito.

Sebelum Puncak G20, Pemerintah Pastikan Sampah di Bali Tertangani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-10-at-18.47.54.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. maritim.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. maritim.go.id/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah memperpanjang penerapan PPKM di Jawa dan Bali hingga 31 Januari. Pemerintah menilai peningkatan kasus yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir masih terkendali.  ”Meski kasus meningkat, pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron ini. Peningkatan kasus relatif terkendali,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan seperti dilansir dari Antara usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Jakarta, Senin (24/1).  Menurut dia, jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah lebih dari 90 persen jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta.  ”Namun sekali lagi, kita tidak perlu jumawa terhadap ini tetapi kita tetap harus disiplin. Kata kunci kita adalah disiplin,” tegas Luhut.  Luhut menjelaskan, kasus harian dalam seminggu terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasar data yang pemerintah himpun, kasus di Jawa-Bali mendominasi kasus harian yang naik.  Kenaikan di Jawa Bali teridentifikasi masih bersumber dari peningkatan di wilayah aglomerasi Jabodetabek. Sementara itu, dari sisi level PPKM, terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang masuk ke level 1.  ”Teater perang pandemi yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi tersebut masuk ke dalam level 3. Namun dalam melakukan asesmen level PPKM, pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai satu kesatuan wilayah aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi, Jabodetabek saat ini masih pada level 2,” papar Luhut.  Selain itu, kasus yang disebabkan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) sudah berada di bawah 10 persen dari total kasus nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya.  Pemerintah juga terus mewaspadai tren positivity rate. Meski secara keseluruhan, PCR dan antigen, positivity rate masih di bawah standar WHO yaitu 5 persen, tetapi positivity rate PCR sudah meningkat menjadi 9 persen.  ”Dengan berbagai perkembangan tersebut, kami mengimbau masyarakat juga untuk lebih waspada. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas keluar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan PeduliLindungi ketika beraktivitas di tempat umum,” tutur Luhut.  Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan, sejak Omicron ditemukan sebulan lalu di Indonesia, hingga saat ini, belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti yang terjadi di belahan negara yang lain.  Posisi Bed Occupanty Ratio/BOR di Jawa-Bali, lanjut Luhut, juga jauh lebih baik dibandingkan dengan awal kenaikan varian Delta. Sehingga, memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan 60 persen.  Demikian pula kasus kematian harian di seluruh wilayah Jawa-Bali selama 14 hari terakhir juga masih pada tingkat yang cukup rendah.  ”Namun sekali lagi Pemerintah tetap waspada terutama melihat angka reproduksi efektif mulai mengalami peningkatan. Saat ini angka RT di Jawa sudah mencapai 1 dan Bali sudah lebih dari 1,” ucap Luhut.

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 31 Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-12-at-12.04.52.jpg" alt="Menko Marves Luhut tinjau pengerjaan proyek kereta cepat di Purwakarta. Pemkab Purwakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Marves Luhut tinjau pengerjaan proyek kereta cepat di Purwakarta. Pemkab Purwakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meninjau pengerjaan terowongan (Tunnel 2) Kereta Api Cepat Jakarta–Bandung di Desa Bunder, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (12/1).  ”Lokasi tanah di sekitar Tunnel 2 sedikit lempung, tapi itu dapat diatasi dengan baik,” kata Menko Luhut Pandjaitan seperti dilansir dari Antara di Purwakarta, Rabu (12/1).  Sebelum meninjau terowongan, Menko Luhut terlebih dahulu mendengarkan paparan dari pihak pengembang proyek strategis nasional tersebut. Luhut mengatakan, sesuai dengan penjelasan ahli, masalah kondisi tanah yang lempung itu bisa teratasi.  ”Bahkan penyelesaian terowongan itu ditargetkan selesai pada April,” terang Luhut.  Sebelumnya Menko Luhut menduga kalau struktur tanah di lokasi proyek banyak tanah lempung yang dapat mengganggu proyek. Namun ternyata kondisi saat ini semakin baik dan terus dikerjakan ke dalam. Sebab, di atas sudah dibor juga dicor bahan beton.  ”Menurut ahli-ahli, ini bisa menahan goyangan,” papar Menko Luhut Pandjaitan.  Dalam kunjungan itu, Menko Luhut menggunakan kereta api dan transit di Stasiun Ciganea, Purwakarta. Hadir pada peninjauan tersebut Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan jajaran Forkopimda Purwakarta.

Menko Luhut Tinjau Pengerjaan Proyek Kereta Cepat di Purwakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/luhut1-1.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah berencana melarang perayaan tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan besar. Hal tersebut sebagai upaya antisipasi kenaikan kasus saat momentum Natal dan tahun baru.  ”Di tengah angka peningkatan kasus di Eropa dan beberapa negara lain yang terus tinggi, saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan yang terus diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita,” kata Menko Luhut Pandjaitan seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Pemerintah juga mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus akibat Natal dan tahun baru. Kesiapan itu mencakup aspek baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.  Menurut Koordinator PPKM Jawa-Bali itu, kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid-19 pada periode Natal dan tahun baru akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi ke depan. Hingga saat ini pemerintah terus menemukan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan semakin berkurang dari hari ke hari.  Menurut Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) hal itu sangat mengkhawatirkan dalam menghadapi potensi kenaikan mobilitas dan kasus konfirmasi Covid-19 pada masa Natal dan tahun baru.  ”Oleh sebab itu, dalam menyambut Natal dan tahun baru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan utamanya di tempat kerumunan. Selain itu pemerintah akan terus menggenjot percepatan vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah yang tingkat vaksinasi umum dan lansianya masih di bawah 50 persen,” kata Menko Luhut.  Tak hanya itu, pemerintah juga akan terus memperkuat aktivitas testing dan tracing oleh TNI/Polri dan penemuan kasus aktif, serta memasukkan pasien yang positif ke karantina terpusat untuk mencegah penyebaran di level keluarga.  ”Apa yang telah kita perjuangkan bersama selama ini layak untuk terus dijaga dan tidak dilupakan hanya karena kejenuhan dan keegoisan kita semua,” ujar Menko Luhut Pandjaitan.

Luhut Berencana Larang Perayaan Tahun Baru Antisipasi Kenaikan Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-05-at-18.42.56_1.jpeg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi dan juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali Luhut Binsar Pandjaitan. (Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sekaligus menjabat sebagai Koordinator PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait penanganan PPKM darurat.  ”Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal,” ujar Luhut secara virtual, Sabtu (17/7).  Luhut mengungkapkan, dalam menghadapi Covid-19 varian delta tidak mudah. Pihaknya terus berupaya bersinergi dengan kementerian terkait dan lembaga untuk menurunkan penularan kasus Covid-19.  ”Saya bersama jajaran dan menteri serta kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan,” tutur Luhut.  Luhut juga menyampaikan, terkait pengumuman diperpanjang atau tidaknya PPKM darurat akan disampaikan ke Presiden Jokowi lebih dulu dan diumumkan 2 atau 3 hari mendatang.  Saat ini, pihaknya sedang melakukan evaluasi terkait efektivitas penerapan PPKM darurat yang saat ini masih berlangsung sejak 3 Juli. ”Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Saya kira dalam 2–3 hari ke depan kita akan umumkan secara resmi,” ucap Luhut.

PPKM Darurat Belum Optimal, Luhut Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210226-WA0000.jpg" alt="Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemenko Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana untuk membuka kembali pariwisata Bali. Hal itu menyusul turunnya jumlah kasus Covid-19 di Pulau Dewata.  Dalam rapat koordinasi pemulihan pariwisata Bali, Kamis (25/2), Luhut menilai kemungkinan pembukaan kegiatan ekonomi, termasuk pariwisata juga akan dilakukan seiring dengan implementasi protokol kesehatan secara ketat.  ”Jumlah kasus Covid-19 di Bali dalam beberapa minggu terakhir ini telah menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena diberlakukan kebijakan pendekatan terukur dengan memperhitungkan dua faktor krusial, yaitu memungkinkan kegiatan ekonomi untuk dilanjutkan dan menegakkan implementasi protokol kesehatan di seluruh Bali, termasuk di tingkat desa,” kata Luhut dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/2).  Luhut mengungkapkan pemerintah akan melakukan sosialisasi seperti mengenai peraturan/regulasi tata cara pariwisata di Bali, terutama untuk wisatawan asing.  ”Regulasi baru yang diterapkan di Bali yakni diberlakukannya Penalty for Health Protocol. Aturan tersebut dengan tahap awal sosialisasi dan publikasi mengenai praktik protokol kesehatan, pemantauan praktik protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan, peringatan pertama dengan diberlakukan Penalti Administratif hingga terakhir deportasi,” jelas Luhut.  Di sisi lain, untuk mendukung pemulihan ekonomi di Bali, pemerintah sudah memulai program nasional vaksinasi untuk 13.000 pekerja rumah sakit di provinsi itu. Program tersebut diharapkan akan memberi kepercayaan lebih kepada para wisatawan.  Luhut mengatakan, pemerintah terus meningkatkan fasilitas terkait Covid-19 di seluruh Bali. Termasuk  dalam persiapan untuk KTT G-20 mendatang di Bali.  Pemerintah Indonesia juga mengundang kedutaan besar asing untuk melakukan kunjungan lapangan ke Bali untuk menyaksikan secara langsung langkah-langkah pengendalian Covid-19 yang diterapkan untuk menyaring dan melindungi wisatawan asing.  ”Pemerintah Indonesia meminta kedutaan besar di Jakarta dan konsultan mereka di Bali/Surabaya untuk menginformasikan warga negara mereka yang tinggal di Bali untuk menghormati hukum setempat dan peraturan. Seperti di negara lain yang bertujuan memberantas Covid-19. Semua pelanggaran dilakukan oleh apapun kewarganegaraan akan dituntut secara ketat oleh hukum yang berlaku,” ucap Luhut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/qleoYs7y6Fo

Luhut Ungkap Kemungkinan Buka Kembali Pariwisata Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pegadaian-virdita.jpg" alt="The Gade Village di Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. (Virdita/JP)." width="100%">
<figcaption>The Gade Village di Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. (Virdita/JP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Candi Borobudur memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebab, kawasan di sekitar peninggalan sejarah tersebut memiliki pemandangan yang bagus.  Menurut dia, banyak tempat bersejarah di sekitar Candi Borobudur yang dapat dijadikan objek wisata. Hal itu dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung di kawasan tersebut.  ”Di belakang itu ada Gunung Menoreh. Dulu tempat kami latihan waktu taruna. Saran saya, itu kan punya histori. Ceritanya itu kalau boleh dipelihara, jadi orang hiking dari Hotel Amanjiwo ya. Saya pernah nginep di situ bisa naik, bisa breakfast di atas. Seperti-seperti itu saran saya perlu lihat sehingga orang datang tidak sekali,” ujarnya dalam acara diskusi virtual, Jumat (27/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/27/11/2020/menpar-sebut-pariwisata-bali-sudah-mulai-bangkit/">Menpar Sebut Pariwisata Bali Sudah Mulai Bangkit</a></li> </ul> Luhut mengaku, beberapa kali menginap di hotel tersebut. Di sekitar situ, bisa melihat pemandangan Borobudur dan matahari terbit. ”Menurut saya bagus melihat Borobudur langsung melihat sunrise dan seterusnya,” ungkap Luhut.  Terkait infrastruktur, dia meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebesar Rp 21 triliun agar tidak dikurangi.  ”Itu kan Rp 21 triliun untuk masuk 2021 ini. Saya mohon nanti kan Pak Erick yang punya duit kita ancam Pak Erick supaya jangan kurang-kurangi itu uang. Kalau nggak nanti kita santet itu,” ucap Luhut.  Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio sebelumnya mengatakan, kondisi pariwisata khususnya di Bali sudah mulai menggeliat. Kondisi itu juga menunjukkan sektor pariwisata Indonesia sudah mulai kembali dilirik wisatawan. Meski demikian, pelaku industri ini berharap pada liburan akhir tahun.  Wishnu pun meminta agar Luhut memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk bisa bangkit. ”Mereka berharap betul pariwisata bisa kebantu akhir tahun karena bookingannya sangat banyak. Ini butuh bantuan Pak Luhut agar ada kesempatan pelaku usaha pelaku pariwisata ini untuk bangkit,” kata Wishnu.

Luhut Minta Pengembangan Wisata Lirik Tempat Menarik di Sekitarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/whatsapp-image-2020-09-15-at-15.16.33-1.jpg" alt="Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta pemerintah daerah (pemda) menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina. Tempat tersebut akan digunakan untuk isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala (orang tanpa gejala/OTG) dan gejala ringan.  ”Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain,” kata Luhut Pandjaitan seperti dilansir dari Antara.  Sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengendalikan penularan Covid-19 di sembilan provinsi, Luhut Pandjaitan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, memimpin rapat koordinasi dengan empat kepala daerah yakni Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara, serta jajaran aparat di Kapolda dan Pangdam terkait.  Dalam rapat koordinasi itu, Luhut Pandjaitan memantau upaya-upaya pencapaian target dan rencana operasi untuk menangani Covid-19 di empat provinsi yang termasuk penyumbang terbanyak kasus positif virus korona di Indonesia.  ”Saya ingin penerapan disiplin protokol kesehatan untuk perubahan perilaku dipertegas pelaksanaannya. Harus ada penurunan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematian, dan penurunan angka kematian per total populasi,” kata Luhut Pandjaitan.  Dia meminta masing-masing kabupaten dan kota memberikan data-data yang menunjukkan variable jumlah kasus, kesembuhan, dan tingkat kematian. ”Saya minta detail mengenai masing-masing klaster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub klaster besar yaitu perkantoran, keluarga, pasar, maupun titik-titik keramaian yang lain,” ucap Luhut Pandjaitan.  Selain itu, Luhut juga meminta rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian.  Sebelumnya, pada Senin (14/9), Presiden Joko Widodo memerintahkan Luhut untuk mengawal ketat penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif di Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lE4szea3aPk

Menteri Luhut Minta Daerah Siapkan Rencana Bangun Pusat Karantina OTG

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Berita Terkini