<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/JKT_APBN-MARET-2025-DEFISIT_SALMAN-TOYIBI-4JPG-2417284236.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akhirnya mencatatkan surplus pada April 2025, setelah mengalami defisit dalam tiga bulan berturut-turut sejak Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga April 2025, APBN tercatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun dengan keseimbangan primer positif sebesar Rp 173,9 triliun dan posisi kas negara surplus Rp283,6 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).&nbsp; "Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit 3 bulan Januari hingga Maret, berturut-turut hingga Maret, pada bulan April mengalami turnaround atau perubahan," kata Sri Mulyani dalam dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/5). Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa surplus APBN April 2025 tersebut didorong oleh pendapatan negara yang telah mencapai Rp 27 persen dari target senilai Rp 810,5 triliun. Meski tak merinci secara detail pendapatan negara yang diperoleh, Menkeu yang akrab disapa Ani mengatakan bahwa penerimaan negara terus menunjukkan penguatan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi terus menunjukkan adanya tren penguatan, meskipun dihadapkan pada berbagai gunjangan. Sementara itu, sampai April 2025, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target APBN. &ldquo;Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal di dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat,&rdquo; jelas Ani. Meski APBN sudah tercatat surplus, Menkeu memastikan bahwa APBN tetap akan dijaga sebagai instrumen peredam guncangan (shock absorber), menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan menopang daya beli masyarakat serta mendorong dunia usaha.&nbsp; Dengan gejolak yang sangat tinggi dan dinamis serta tantangan struktural yang masih dihadapi di dalam negeri, Menkeu menyebut kebijakan fiskal untuk tahun 2026 akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.&nbsp; &ldquo;Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif, meredam berbagai gejolak dan guncangan, namun terus dapat mendukung dan responsif terhadap prioritas agenda pembangunan jangka menengah panjang,&rdquo; pungkas Ani.&nbsp;  &nbsp;

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hingga April 2025, APBN tercatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun.

Sri Mulyani Ungkap Surplus APBN, Optimisme Ekonomi Menguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji PNS 2024 naik sebesar 8 persen. Kenaikan tersebut berlaku untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk TNI dan Polri. Selain itu, kenaikan gaji pada tahun 2024 juga akan diberlakukan pada pensiunan PNS sebesar 12 persen. Adapun kini, prosesnya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. &ldquo;Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sebesar yang disampaikan Bapak Presiden sebesar 8 persen untuk ASN, TNI - Polri dan untuk pensiunan 12 persen,&rdquo; jelas Menkeu dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (2/1). &ldquo;Ini PP-nya sedang diselesaikan, sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar, tapi jangan khawatir akan tetap kita bayarkan Januari ini. Komplit untuk 12 bulan,&rdquo; imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan gaji PNS tahun 2024 naik sebesar 8 persen. Angka tersebut berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/SRI-MULYANI-30-4269188407.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> Selain itu, kenaikan gaji juga berlaku untuk pensiunan sebesar 12 persen. Jokowi berharap kenaikan gaji bisa meningkatkan kinerja, ekonomi, dan pembangunan nasional. Presiden juga mengatakan, kenaikan gaji PNS ini diberikan sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN yang dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. &ldquo;RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen,&rdquo; kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/8). Sekadar informasi, kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019, yang artinya terhitung dalam lima tahun terakhir belum ada kenaikan gaji yang dilakukan. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji rata-rata ASN sekitar 5 persen, termasuk untuk personel TNI dan Polri.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji PNS 2024 naik sebesar 8 persen. Kenaikan tersebut berlaku untuk seluruh ASN.

Gaji PNS Naik 8 Persen Tahun 2024, Sri Mulyani: Cair Mulai Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Dirjen-anggaran-kemenkeu-3384632830.jpeg" alt="Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memastikan Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan dan TNI/Polri mulai cair hari ini, Senin (5/6). Adapun komponen dan besarannya sama dengan Tunjangan Hari Raya (THR). "Kelihatannya iya mulai minggu-minggu ini kayanya. Ini tanggal 5 kan? Tanya ke perbendaharaan, kan udah pelaksanaan," kata Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (5/6). Saat ditanya terkait dana yang disiapkan bendahara negara dalam pencairan gaji ke-13, Isa mengungkapkan bahwa total dana yang disiapkan sama dengan pencairan THR pada saat Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Meski tidak menyebut detail angkanya, Isa memastikan bahwa komponen dan besaran Gaji ke-13 masih sama dengan THR. "Dananya samalah dengan THR. Kan sama komponen dan besarannya, jadi kira-kira sekitar segitu," tandasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa komponen yang akan diberikan kepasa PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat berupa tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan makan, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum, serta 50 persen tunjangan kinerja. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, besaran tunjangan yang didapat terdiri dari tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok, tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok, tunjangan makan disesuaikan berdasarkan golongan paling rendah sebesar Rp 35.000 per bulan. Lalu, tunjangan jabatan struktural tertinggi sebesar Rp 5.500.000 per bulan bagi Eselon 1. Sedangkan tunjangan kinerja diberikan sebesar 50 persen dengan besaran berbeda sesuai penilaian dan juga aturan di instansinya. Kemudian, tunjangan umum diberikan kepada PNS yang tidak mendapat tunjangan jabatan/struktural dengan nominal disesuaikan golongan. Paling rendah untuk PNS Golongan 1 sebesar Rp 175.000 per bulan. Tak hanya bagi PNS dan pensiunan, gaji ke-13 juga akan diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. &rdquo;Diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen," imbuhnya. (*) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 146px; top: 1057.78px;">&nbsp;</div>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI memastikan Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan dan TNI/Polri mulai cair hari ini

Kemenkeu Pastikan Gaji ke-13 Cair Mulai Hari Ini, Komponen dan Besarannya Sama Dengan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/Menkeu-Sri-Mulyani-2831742043.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyiapkan dana bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga yang meraih medali di SEA Games.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April 2023 dalam kondisi surplus sebesar Rp 234,7 triliun. Angka tersebut tercatat setara 1,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Posisi APBN hingga April mengalami surplus sebesar Rp234,7 triliun atau 1,12 persen dari PDB (produk domestik bruto)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/5). Ia menjelaskan bahwa surplus terjadi lantaran keseimbangan primer yang tercatat sebesar Rp 374,3 triliun. Bahkan, surplus tersebut diperoleh dalam empat bulan pertama. Tak hanya itu, Menkeu juga mengatakan bahwa surplus juga berasal dari pendapatan negara sebesar Rp 1.000,5 triliun atau 40,6 persen dari APBN. Bahkan, angka tersebut tercatat tumbuh 17,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Jadi dalam 4 bulan pertama dari APBN, kita mengalami surplus baik di keseimbangan primer maupun total overall balance,&rdquo; jelas Sri Mulyani. Sementara belanja negara hingga April 2023 telah mencapai Rp 765,8 triliun atau 25 persen dari target belanja dalam APBN Tahun Anggaran 2023. "Untuk belanja negara telah dibelanjakan Rp765,8 triliun. Ini artinya 25 persen dari total belanja tahun ini sudah direalisir, ini naik 2 persen dibandingkan tahun lalu," imbuhnya. (*)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada April 2023 dalam kondisi surplus

Sri Mulyani Umumkan APBN pada April 2023 Surplus Rp 234,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220309-WA0000.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap mampu mengelola pandemi Covid-19. Ini ditunjukkan dengan penurunan kasus di dalam negeri, baik dari sisi kasus harian maupun kasus kematian. Hal ini juga didukung dengan vaksinasi yang terus meningkat.  Untuk vaksin dosis pertama berjumlah 195 juta jiwa atau 72,5 persen dan vaksin dosis kedua 157,8 juta atau 58,4 persen. Pemeritnah juga sudah mulai memberikan vaksin booster sebanyak 19,96 juta.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dengan kasus Covid-19 varian Omicron yang semakin terkendali, tren mobilitas masyarakat pun meningkat. Google Mobility Index menunjukkan adanya kenaikan aktivitas masyarakat.  Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga meningkat dengan indeks keyakinan yang berada pada level optimistis sebesar 113,1.  “Karena memang ini selalu memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu pandemi terhadap kebijakan pemerintah untuk bisa menjaga agar keselamatan masyarakat tetap terjaga,” jelas dia secara daring, Selasa (29/3).  Kenaikan juga ditunjukkan dari pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis yang menunjukkan kuatnya aktivitas dunia usaha, masing-masing mencapai 14,1 dan 9,3. Sementara itu, konsumsi semen, penjualan mobil niaga, dan penjualan alat berat tumbuh positif masing-masing 2,7 persen, 31,5 persen, dan 146,5 persen.  Sisi neraca perdagangan juga menunjukkan suatu kenaikan yang meningkat cukup signifikan. Neraca perdagangan konsisten mencatatkan surplus mencapai USD 3,83 miliar pada Februari 2022 didukung peningkatan ekspor.  "Realisasi tersebut ditopang ekspor yang tumbuh 34,14 persen, didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas unggulan serta sektor manufaktur yang masih kuat," pungkas Menkeu. Selanjutnya impor di bulan Februari 2022 tumbuh 25,43 persen didominasi oleh jenis barang input yang mencerminkan berlanjutnya penguatan aktivitas produksi.

Pandemi Terkendali, Indonesia Surplus USD 3,83 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PAMERAN-WAYANG-RUPA-KITA_MIFTAHULHAYAT-12-5.jpg" alt="Pengunjung menyaksikan pameran wayang yang bertajuk" width="100%">
<figcaption>Pengunjung menyaksikan pameran wayang yang bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan Dana Abadi Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar Episode Kedelapan Belas. Program kali ini mengangkat tema Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana.  “Dengan Dana Indonesiana, pemerintah berupaya untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk memulihkan kebudayaan dari situasi pandemi dan mendorong pemajuan kebudayaan dengan dukungan dana abadi yang sifatnya lebih stabil dan berkelanjutan,” ujar Nadiem melalui siaran virtual, Kamis (24/3).  "Melalui Dana Indonesiana kita menghadirkan sistem pemanfaatan anggaran negara yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekspresi budaya yang sejatinya bersifat eksperimentatif, spontan, dan berjalan lintas tahun,” imbuhnya.  Nadiem menuturkan, ada dua poin kunci yang memungkinkan pemajuan kebudayaaan dapat berlangsung secara stabil dan berkelanjutan melalui Dana Indonesiana. Pertama, Dana Indonesiana tidak akan pernah digunakan untuk kebutuhan lain di samping bidang kebudayaan dan akan diinvestasikan selamanya.  "Dengan skema dana abadi, Dana Indonesiana hanya dapat meningkat, tidak akan pernah berkurang, dan mengurangi dampak fluktuatif dari anggaran negara untuk sektor kebudayaan,” imbuhnya.  Kedua, Dana Indonesiana dirancang khusus untuk sektor kebudayaan. Sehingga hasil pengembangan Dana Indonesia bisa digunakan oleh para pelaku budaya dengan lebih fleksibel dan lintas tahun.  "Standar biayanya pun akan lebih sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan pelaku budaya,” lanjutnya.  Ada empat spektrum dukungan yang terwadahi oleh Dana Indonesiana. Pertama, dukungan pada organisasi, lembaga, dan ruang budaya secara berkelanjutan. Kedua, dukungan pada produksi dan distribusi karya seni, yang dampaknya akan meningkatkan keragaman ekspresi budaya oleh para pelaku budaya.  Ketiga, dukungan terhadap karya-karya terbaik Indonesia untuk berkiprah di panggung internasional. Keempat, dukungan untuk kerja-kerja riset dan kajian yang bermanfaat untuk pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.  “Jika seluruh aspek budaya ini membaik secara signifikan, maka identitas budaya dan ketahanan budaya kita akan semakin kuat. Nilai-nilai kebudayaan pun kemudian akan berdampak besar pada kohesi sosial masyarakat Indonesia,” jelas Nadiem.

Merdeka Belajar Episode 18, Hadirkan Dana Indonesiana Untuk Kebudayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/menkeu-sri-mulyani-jawa-pos.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa suatu negara dapat tumbuh dengan mengedepankan pendidikan. Artinya, sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas bangsa.  ”Pendidikan adalah kunci utama bagi suatu negara untuk bisa maju, karena pendidikan merupakan inti dan suatu pokok program yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia,” terang Sri Mulyani secara daring dikutip, Rabu (16/2).  Apabila Indonesia berhasil meningkatkan kualitas generasi muda, menurut dia, perlahan-lahan akan menjadi negara maju. Salah satunya terlihat dari penghasilan yang meningkat.  ”Indonesia memiliki aspirasi untuk menjadi negara yang makin meningkat tingkat penghasilannya, memiliki produktivitas yang tinggi, dan juga akan menjadi sebuah negara dan ekonomi yang berbasis knowledge,” jelas Sri Mulyani.  Namun, hal itu hanya akan mungkin terjadi ketika dunia pendidikan di Tanah Air mampu mentransformasi sumber daya manusia untuk menjadi produktif, kreatif, inovatif, dan memiliki karakter yang kuat, mencintai Indonesia, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa.  ”Itu adalah tujuan kita untuk membangun SDM kita, sesuai dengan semangat UUD 1945, di mana tujuan kita untuk membentuk negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Sri Mulyani.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan tantangan zaman. ”Perbaikan kurikulum menjadi sangat penting, kurikulum harus merupakan sebuah konten yang responsif dan adaptif serta relevan dalam melihat tantangan hari ini dan juga tren ke depan,” jelas Sri Mulyani.  Dengan begitu, lanjut dia, Indonesia akan siap menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Sebab, sumber daya manusianya juga telah dilengkapi dengan kemampuan dan keterampilan sedemikian rupa.  ”Sehingga Indonesia akan terus menjadi negara yang bisa responsif, adaptif dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu sangat kompleks dan cepat,” tutur Sri Mulayani.  ”Peningkatan mutu pendidikan dan sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting, pemerataan kesempatan pendidikan juga sangat penting karena daerah-daerah di Indonesia masih banyak yang belum memiliki kemajuan yang sama,” ucap Sri Mulayani.

Menkeu Sebut Pendidikan Jadi Kunci Utama Negara Bisa Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menginisiasi perubahan kurikulum dengan meluncurkan Kurikulum Merdeka yang berpedoman pada Kurikulum Prototipe. Kurikulum itu hadir untuk mengejar ketertinggalan akibat pandemi Covid-19.  Mengenai hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungannya. Menurut dia, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan tantangan zaman.  ”Perbaikan kurikulum menjadi sangat penting, kurikulum harus merupakan sebuah konten yang responsif dan adaptif serta relevan dalam melihat tantangan hari ini dan juga tren ke depan,” jelas Sri Mulyani secara daring dikutip, Rabu (16/2).  Dengan begitu, lanjut dia, Indonesia akan siap menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Sebab, sumber daya manusianya juga telah dilengkapi dengan amunisi sedemikian rupa.  ”Sehingga Indonesia akan terus menjadi negara yang bisa responsif, adaptif dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu sangat kompleks dan cepat,” tutur Sri Mulayani.  Selain itu, Menkeu mengungkapkan, efisiensi pendidikan menjadi suatu hal yang penting. Dahulu sistem pendidikan lebih condong pada administrasi, bukan murid.  Oleh karena itu, dia mengapresiasi langkah Kemendikbudristek yang membuat sistem administrasi tidak berbelit, seperti memakai Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas) untuk melaporkan penggunaan Dana BOS secara langsung.  ”Peningkatan mutu pendidikan dan sistem pendidikan nasional menjadi sangat penting, pemerataan kesempatan pendidikan juga sangat penting karena daerah-daerah di Indonesia masih banyak yang belum memiliki kemajuan yang sama,” ucap Sri Mulayani.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ini, anggaran yang disediakan Rp 54,1 triliun. ”Tahun ini, dana BOS mencapai Rp 54,1 triliun ditujukan kepada 45 juta peserta didik,” jelas Sri Mulyani.  Kemudian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD pada tahun ini alokasinya mencapai Rp 4,25 triliun untuk 6,9 juta anak. Sedangkan BOP Pendidikan Kesetaraan Rp 1 triliun untuk 587 ribu peserta didik.  ”BOP kesetaraan pada 2019 mulai dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pelajar yang tidak dapat dijangkau atau dipenuhi jalur pendidikan formal,” tutur Sri Mulyani.  Terkait dengan dana pendidikan tahun ini, dia menyampaikan, anggaran yang dialokasikan cukup besar mencapai Rp 294,6 triliun melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).  ”Ini adalah angka yang sangat besar dari total Rp 500 triliun anggaran (pendidikan),” papar Sri Mulyani.  Sri Mulyani mengharapkan penggunaan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan bijak sesuai kebutuhan sekolah.  ”Artinya ini sangat penting menjadi andalan bagi berjalannya sekolah-sekolah dalam melaksanakan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan juga dana BOS untuk mendanai kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sri Mulayani.

Menkeu Dukung Kurikulum Responsif Hadapi Tantangan Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/dies-natalis-UNS-1.jpg" alt="Rektor UNS Jamal Wiwoho (tengah). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor UNS Jamal Wiwoho (tengah). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menganugerahkan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat puncak Dies Natalis ke-46 yang dilaksanakan 11 Maret.  Rektor UNS Jamal Wiwoho mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada Sri Mulyani tidak lain karena berbagai kebijakannya yang bermanfaat bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). ”Sejak munculnya Covid-19, banyak kebijakan Bu Sri Mulyani agar eksistensi dan keberadaan UMKM makin kuat di tengah pandemi Covid-19,” kata Jamal Wiwoho seperti dilansir dari Antara di Solo, Rabu (2/2).  Menurut dia, beberapa kebijakan tersebut di antaranya menunda pembayaran angsuran kredit oleh pelaku UMKM dan penyaluran bantuan sosial. ”Ini diberikan ke UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Eksistensi UMKM bisa terus berlanjut,” ujar Jamal Wiwoho.  Pada Dies Natalis yang mengangkat tema Internasionalisasi dan Pengembangan Inovasi UNS Berbasis Teknologi Digital Menuju Kebangkitan Ekonomi Kreatif, tersebut juga akan dilakukan pemberian penghargaan kepada alumni UNS berprestasi.  Ketua Dies Natalis ke-46 UNS Reviono menambahkan, nama penghargaan yang diberikan masih dalam tahap pembahasan. ”Ada banyak usul yang masuk, nanti kami rapatkan dulu,” terang Reviono.  Mengenai tema yang diusung, dia menjelaskan, berkaitan dengan indikator kinerja utama oleh UNS, yakni paling tidak 80 persen lulusan tidak boleh menganggur. ”Upaya kami agar tercapai target ini adalah memberikan pembekalan agar bisa berkarya di ekonomi kreatif,” papar Reviono.  Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS Kuncoro Diharjo mengatakan, pada masa pandemi, salah satu sektor ekonomi yang paling terpukul adalah sektor pariwisata. ”Sektor ini memiliki market terbesar dalam industri kreatif sehingga sangat layak dikatakan bangkit,” tutur Kuncoro Diharjo.  Bahkan, menurut dia, sejak beberapa tahun lalu UNS sudah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersinergi bersama membangun industri kreatif. ”UNS sebagai pelopor atau pemerhati UMKM, bahkan setiap tahun kami memberikan penghargaan terkait UMKM juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dari berbagai lini, salah satunya startup,” ujar Kuncoro Diharjo.  Sementara itu, sebagai rangkaian acara Dies Natalis ke-46 UNS juga diselenggarakan pameran tentang kegiatan UNS meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan di Solo Technopark (STP) juga akan diselenggarakan pameran UMKM yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi baik sektor riil maupun konsep digital.

UNS Beri Penghargaan Menkeu Sri Mulyani pada Dies Natalis Ke-46

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menkue-Sri-Mulyani-Indrawati-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperkirakan, perekonomian dunia akan mulai bangkit kembali pada 2022. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi secara serentak antar negara.  "Masuk perekonomian meskipun 2021 diproyeksi akan mengalami pemulihan yang cukup kuat dan akan terus di 2022 namun pemulihan ini tidak berjalan secara seragam," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (16/8).  Menurutnya, vaksinasi merupakan kunci dan percepatan vaksinasi menjadi penentu yang sangat mendasar terhadap perubahan yanh signifikan dalam proses pemulihan ekonomi antar satu negara dengan negara lainnya. "Negara-negara yang memilih akses vaksin akan jauh lebih cepat pemulihannya," ucapnya.  Sebaliknya, lanjutnya, akes vaksinasi yang lambat dan banyak kendala akan membuat berakhirnya pandemi semakin lama. Hal tersebut juga akan berdampak pada anggaran belanja negara yang terus menerus untuk menopang kebutuhan penanggulangan dampak Covid-19.  "Negara yang kurang mendapatkan akses vaksin akan menghadapi tantangan yaitu munculnya pandemi ini akan terus mempengaruhi kondisi pemburukan ekonominya," pungkasnya.

Fase Pemulihan Ekonomi Dunia Makin Kuat, Akses Vaksin Jadi Penentu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkeu sri mulyani indrawati

Berita Terkini