<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/menkeu-3267745987.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap realisasi perolehan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) eks Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa mencapai 50 persen dari target, sebelum masa tugas Satuan Tugas BLBI berakhir pada Desember 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01705291/lima-alasan-masyarakat-indonesia-memilih-beli-ponsel-baru">Lima Alasan Masyarakat Indonesia Memilih Beli Ponsel Baru</a> "Saya harap nanti bisa 50 persen dari target Rp110 triliun atau di atas 50 persen sebelum penutupan BLBI ini. Biasanya menjelang akhir lebih digencarkan," ucap Sri Mulyani dalam acara Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Selasa. Hingga saat ini, Satgas BLBI telah mencatatkan perolehan aset dan PNBP dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektare dan estimasi nilai Rp30,66 triliun. Menkeu menuturkan sebanyak 42 bidang aset tanah seluas 226,8 hektare (Ha) dan bangunan seluas 1,51 Ha diserahterimakan pada hari ini kepada kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) senilai Rp1,85 triliun. Saat ini, kinerja Satgas BLBI sedang meningkat dalam hal pemulihan aset eks BLBI, sehingga dirinya pun meminta agar tim pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bisa memperpanjang masa tugas Satgas BLBI. Satgas BLBI dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tanggal 6 April 2021. Masa tugas Satgas tersebut akan berakhir pada Desember 2023. Menurut Sri Mulyani, salah satu pendorong keberhasilan Satgas BLBI yakni kerja sama yang sangat baik dengan seluruh pihak dalam memperoleh kembali hak negara. "Ini merupakan salah satu bentuk hal bagaimana negara melindungi haknya di dalam rangka untuk mengembalikan hak tagih, serta salah satu bentuk untuk menjaga kepentingan negara Republik Indonesia," tuturnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh k/l dan pemda yang menerima berbagai aset eks BLBI tersebut bisa membangun dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01705290/naga-api-akui-permainan-fajri-tidak-normal">Naga Api Akui Permainan FajRi Tidak Normal</a> Dengan demikian, berbagai aset tersebut tidak terlantar dan tidak memiliki nilai, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, justru bisa bermanfaat bagi k/l dan pemda, serta masyarakat dan perekonomian di sekitar aset tersebut. (*)

realisasi perolehan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) eks Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa mencapai 50 persen

Sri Mulyani Targetkan Perolehan Aset dari BLBI Mencapai 50 Persen dari Target 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-sri-mulyani-ngomel-ke-stafnya-akibat-cad-bisa-turun_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap marahi stafnya agar CAD bisa turun." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap marahi stafnya agar CAD bisa turun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi current account deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan Indonesia saat ini semakin melebar. Tahun ini, diperkirakan defisit mencapai USD 25 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah preventif agar CAD tidak melebar. Bahkan, Sri Mulyani tak sungkan mengingatkan stafnya untuk terus bekerja lebih baik lagi. "Saya berharap dengan sinergi terus menerus dan saya tidak akan lelah mengingatkan semuanya, saya tahu semuanya (berfikir) 'bu.. ibu ngomel lagi'. Selama CAD kita masih membesar saya tidak akan berhenti ngomel ke (seluruh jajaran) Kementerian Keuangan," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/9). Dia menegaskan tekanan itu akan terus dilakukan kepada seluruh jajarannya. Dirinya ingin Kementerian Keuangan bisa melakukan upaya lebih untuk menjaga defisit transaksi berjalan menjadi lebih baik, bukan semakin melebar. "Pressure itu akan terus saya lakukan. Jangan berharap saya jadi nice enough. Terus saya akan minta do more, do more. Ini tidak akan cukup," tuturnya. Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengaku siap menerima kritik dari pihak manapun apabila menjadi penghambat dalam upaya memperkecil defisit transaksi berjalan. "Saya konsekuen kalau memang kami jadi penghalang, sampaikan ke kita. Itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Kita ingin jadi problem solver," tandasnya.

Cerita Sri Mulyani 'Ngomel' ke Stafnya Akibat CAD Bisa Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/senangnya-sri-mulyani-wajib-pajak-yang-laporkan-spt-naik-double-digit_m_200372.jpeg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memantau hari terakhir pelaporan SPT Tahun Pajak 2017 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Menteng Dua, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memantau hari terakhir pelaporan SPT Tahun Pajak 2017 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Menteng Dua, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3).</figcaption>
</figure>Jawapos.com &ndash; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertandang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta untuk memantau pelaksaanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh), pada Sabtu (31/3). Sebagaimana diketahui hari ini merupakan batas terakhir penyampaian atau pelaporan SPT Pajak untuk tahun pajak 2017. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan saat ini jumlah wajib pajak orang perorangan (WP OP) sudah meningkat sebesar 45 persen sejak adanya program pengampunan pajak (tax amnesty). &ldquo;Semenjak tahun lalu WP perorangan meningkat sangat besar, kalau tidak salah tahun 2016 naik 45 persen karena waktu itu juga ada tax amnesty,&rdquo; terangnya di KPP Madya Jakarta, Sabtu (31/3). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, tahun lalu jumlah WP yang melapor SPT mencapai sebanyak 8.785.599 WP. Sedangkan untuk pelaporan SPT tahun 2017 hingga hari ini sudah mencapai 10.051.101 WP. Artinya jumlah WP yang melaporkan SPT Pajak tahun ini tumbuh 14,4 persen. Jumlah itu terdiri dari WP yang melapor menggunakan elektronik (e-filing) sebanyak 8.213.098 WP, dan manual sebanyak 1.838.003 WP. Meski kenaikannya tak sebanyak tahun lalu, namun Sri Mulyani menyebut pertumbuhan WP perorangan masih double digit pada tahun 2017. &ldquo;Saya juga mendengar minggu terakhir ini banyak yang coba isi gunakan e-filing dan mendapatkan e-FIN,&rdquo; jelasnya. Namun, persoalan yang kerap terjadi saat melaporkan SPT online adalah jaringannya yang sempat down karena banyaknya orang yang mengakses. Ia pun mengimbau agar ke depan WP tidak mepet-mepet di hari-hari terakhir pelaporan SPT pajak, sehingga membuat jaringan down. &ldquo;Kami minta maaf itu berarti kami harus terus meningkatkan kemampuan jaringan kami untuk bisa tampung partisipasi masyarakat untuk membayar pajak,&rdquo; ungkapnya.

Senangnya Sri Mulyani Wajib Pajak yang Laporkan SPT Naik Double Digit