<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/1000405261-588639394.jpg" alt="Denny Sumargo. (Instagram @sumargodenny)" width="100%">
<figcaption>Denny Sumargo. (Instagram @sumargodenny)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk dicopot dari jabatannya. Hal ini karena dianggap merendahkan tuntutan aspirasi para mahasiswa dan demonstran.</p> <p>Denny Sumargo memberikan komentar singkat atas desakan BEM UI supaya Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu. Dia secara tidak langsung merasa tuntutan itu berlebihan, mengingat Purbaya baru saja dilantik dan belum bekerja sebagai Menteri Keuangan.</p> <p>"Baru juga dilantik, kasihan loh," ujar Denny Sumargo dalam unggahan di akun Threads miliknya.</p> <p>Netizen pada kolom komentar juga kasihan dengan Purbaya. Mereka meminta Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu sebaiknya diberikan kesempatan untuk bekerja terlebih dahulu, baru nanti dievaluasi atau dikritik kinerjanya apabila memang tidak tepat.</p> <p>"Sudah minta maaf orangnya, harusnya kita memaafkan dengan hati yang lapang," komentar salah satu netizen.</p> <p>"Lihat dulu lah 100 hari kerja, baru bisa komplain. Serba salah kalau sudah benci pemerintah susah buat menerima kebijakan baik atau buruk tetap dianggap sampah," timpal yang lainnya.</p> <p>"Baru naik panggung sudah dilempar sandal, mungkin lawakannya nggak lucu apalagi penontonnya baru ketimpa musibah."</p> <p>"Kayaknya memang nggak cocok bang, baru dilantik sombongnya kelewat batas. Orang pintar biasanya kan diakui, bukan mengakui, dia bicaranya tinggi banget."</p> <p>BEM UI menyoroti secara tajam pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang terkesan meremehkan tuntutan mahasiswa dan Demonstran terkait tuntutan 17+8 yang digemakan masyarakat, terutama mereka yang kecewa dengan pemerintah dan DPR, beberapa waktu belakangan.</p> <p>Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik karena mengomentari tuntutan 17+8 sesaat setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan. BEM UI sangat kecewa atas pernyataan Purbaya yang terkesan merendahkan aspirasi mahasiswa dan para peserta aksi.</p> <p>"Menteri Keuangan baru diganti sehari, sudah menyatakan bahwa tuntutan 17+8 hanya sebagian kecil dari masyarakat. Bahkan, mendiskreditkan kami dengan bilang kalau sudah makan enak, tidak akan demo," ungkap Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan Rahman saat demo, kemarin.</p> <p>BEM UI tegas menyatakan para mahasiswa akan melakukan perlawanan kepada siapapun yang merendahkan suara dan aspirasi mahasiswa.</p> <p>"Kalau pemerintahan masih bobrok dan tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan terus demo," tegas &nbsp;BEM UI.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016550668/minta-maaf-usai-tuduh-sri-mulyani-agen-cia-nyamar-jadi-menteri-anak-menkeu-purbaya-ini-ada-yang-goreng-kayaknya-gaes">Minta Maaf Usai Tuduh Sri Mulyani Agen CIA Nyamar jadi Menteri, Anak Menkeu Purbaya: Ini Ada yang Goreng Kayaknya Gaes!</a></strong></p> <p>Sikap Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai meremehkan aspirasi juga dianggap tidak belajar dari kemarahan massa terhadap DPR yang tidak menunjukkan keprihatinan dan kepedulian kepada rakyat disaat mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi.<br />&nbsp;<br />Setelah pernyataannya menuai kontroversi di publik, Purbaya menyadari telah terjadi kesalahan dalam ucapannya. Dia pun memutuskan meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung atas ucapannya.&nbsp;</p> <p>"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil. Mungkin sebagian besar sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar saja rakyat atau itu yang susah aja.' Nggak seperti itu," katanya.</p>

Denny Sumargo memberikan komentar singkat atas desakan BEM UI supaya Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu.

BEM UI Desak Menkeu yang Baru Agar Dicopot Buntut, Denny Sumargo: Baru Juga Dilantik, Kasihan Loh!

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/6sDatqnkqNc2DI82se19EB5ygCVvbAM0ioJiOBD2-1-1-750248894.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas ppernyataannya soal tuntutan 17+8. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas ppernyataannya soal tuntutan 17+8. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Keuangan baru sudah tepat. Keputusan ini diyakini bisa berdampak positif pada perekonomian Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengumuman pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan berita yang positif bagi ekonomi,&rdquo; kata Bhima, Rabu (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum terjadi reshuffle kabinet, marak desakan pencopotan Sri Mulyani sebagai menteri. Sehingga ketika reshuffle terjadi, pengganti Sri Mulyani diharapkan bisa menjadi solusi baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima mengatakan, siap mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Sehingga, diharapkan bisa membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai lembaga riset independen, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016550939/film-sore-istri-dari-masa-depan-mewakili-indonesia-untuk-best-international-best-feature-film-oscar-2026">Film SORE: Istri dari Masa Depan Mewakili Indonesia untuk Best International Best Feature Film OSCAR 2026</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima menuturkan, Menkeu Purbaya harus membuat beberapa kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen, dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara, dan pajak windfall profit (anomali keuntungan),&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, CELIOS berpandangan, pajak kekayaan berupa 2 persen merupakan hal urgen yang dapat dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi yang dibuat Sri Mulyani. Efisiensi anggaran wajib dilakukan tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena (efisiensi anggaran Srimul) telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,&rdquo; tandas Bhima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.</div>

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Keuangan baru sudah tepat.

Demi Peningkatan Ekonomi, Menkeu Purbaya Diminta Perbaiki Kepercayaan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/HCDEjZIjfQA30eWmWVb5jATG6c6CeMQKAwrUxOwa-1-165149019.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan sumpah janji. dia akan mengoptimalkan yang sudah ada di Kementerian Keuangan. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI baru dianggap bisa berdampak positif, terutama dalam peningkatan ekonomi nasional. Kekuatan ekonomi Indonesia dinilai bisa semakin kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed mengatakan, keputusan Presiden Prabowo Subianto dinilai mampu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di kawasan ASEAN. Efek jangka panjangnya bisa membuat perekonomian semakin meningkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Indonesia berada di persimpangan ekonomi yang penting. Di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa, negara ini memiliki peluang untuk membangun narasi pertumbuhan baru, yang menegaskan perannya sebagai kekuatan baru ASEAN sekaligus menandakan kematangan ekonomi jangka panjang kepada pasar modal global,&rdquo; ujar Shan dalam keterangannya, Rabu (10/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kombinasi antara ambisi kebijakan dan reformasi struktural yang ditawarkan Purbaya mampu memicu siklus positif berupa aliran investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016550497/gubernur-pramono-anung-resmikan-ipa-pesanggrahan-tingkatkan-kualitas-hidup-warga-jakarta">Gubernur Pramono Anung Resmikan IPA Pesanggrahan, Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purbaya dianggap memiliki komitmen yang jelas untuk mendorong sinergi antara investasi publik dan swasta, membuka jalur baru bagi ekspansi infrastruktur, inovasi teknologi, serta transisi hijau.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Orientasi kebijakan ini selaras dengan harapan investor global yang mencari peluang pertumbuhan berskala besar, berkelanjutan, dan berdurasi panjang di pasar negara berkembang,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Shan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di kisaran 4,8 hingga 5,5 persen, dengan dukungan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Situasi ini bisa memancing penguatan investasi jangka panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi investor jangka panjang, transisi hari ini pada akhirnya bisa dikenang bukan sebagai sumber gangguan, melainkan sebagai titik balik konstruktif dalam perjalanan naik ekonomi Indonesia,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai pemilihan Purbaya sebagai Menkeu selaras dengan visi Presiden Prabowo untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih kuat, kredibel, dan adaptif terhadap tantangan global. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam rantai nilai regional serta global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kedekatannya dengan Presiden Prabowo memastikan tingkat koherensi kebijakan yang tinggi antara strategi fiskal dan prioritas eksekutif di level makro. Keselarasan ini meminimalkan gesekan kebijakan, mempercepat realisasi program, dan memperkuat kepercayaan pasar, terutama ketika reformasi sosial dan ekonomi yang ambisius dilaksanakan secara bersamaan,&rdquo; tandss Shan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan RI baru dianggap bisa berdampak positif, terutama dalam peningkatan investasi.

Presiden Prabowo Lantik Menteri Keuangan Baru, Ekonom Yakin Bisa Perkuat Investasi

menkeu baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkeu baru

Berita Terkini

BEM UI Desak Menkeu yang Baru Agar Dicopot Buntut, Denny Sumargo: Baru Juga Dilantik, Kasihan Loh!

Demi Peningkatan Ekonomi, Menkeu Purbaya Diminta Perbaiki Kepercayaan Publik

Presiden Prabowo Lantik Menteri Keuangan Baru, Ekonom Yakin Bisa Perkuat Investasi

Download Aplikasi JawaPos.com