<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/12/29/said-iqbal2-625369435.jpg" alt="Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal meluapkan amarahnya terhadap ketatnya pengamanan aksi unjuk rasa buruh di sekitar Istana Negara, Senin (29/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal meluapkan amarahnya terhadap ketatnya pengamanan aksi unjuk rasa buruh di sekitar Istana Negara, Senin (29/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama Partai Buruh menuntut Menteri Keuangan Purbaya untuk segera menghapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, pengenaan pajak pada THR sangat memberatkan pekerja, terutama di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran. Said Iqbal menyoroti sistem pemotongan pajak progresif yang membuat nominal THR yang diterima buruh berkurang drastis. Menurutnya, THR seharusnya menjadi bantalan ekonomi bagi buruh untuk merayakan hari raya, bukan justru menjadi objek pajak yang besar. "THR itu habis untuk ongkos mudik, beli kebutuhan Lebaran. Kenapa masih dikenakan pajak? Karena digabung dengan upah, jadi kena progresif dan besar sekali," ujar Said Iqbal, Selasa (3/3). Aspirasi ini akan ia sampaikan dalam aksi besar-besaran di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rabu (4/3). Selain masalah pajak, buruh juga mendesak perusahaan agar mencairkan THR lebih awal, yakni H-21 sebelum Lebaran, guna menghindari keterlambatan pembayaran yang sering terjadi setiap tahunnya. Tolak Impor Kendaraan dan Ancaman PHK Tak hanya soal pajak THR, aksi massa yang diperkirakan mencapai 1.000 orang ini juga membawa isu krusial mengenai kebijakan impor 105.000 unit mobil pick up dari India. Kebijakan ini dinilai mengancam nasib buruh otomotif lokal. Dalam aksi ini, buruh juga menagih janji pemerintah terkait penghapusan sistem kerja outsourcing (alih daya) dan kebijakan upah murah. Ia juga mengkritik implementasi penetapan upah minimum yang dianggap tidak berpihak pada buruh karena adanya pemotongan indeks alpha di lapangan. Aliansi buruh juga menyerukan penghentian konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Mereka khawatir ketegangan global ini akan melambungkan harga BBM dan biaya produksi yang berujung pada efisiensi karyawan. "Perang itu pasti berujung PHK besar-besaran," imbuh Said Iqbal. Siap-siap Cek Rekening! THR ASN &amp; Swasta 2026 Cair, Ojol Juga Dapat Bonus Pemerintah baru saja mengetuk palu terkait kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M. Kabar ini menjadi angin segar bagi jutaan pekerja di Indonesia untuk menyambut hari kemenangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional. "Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (3/3). THR ASN Cair 100 Persen: Anggaran Tembus Rp55 Triliun Tahun ini, para abdi negara boleh tersenyum lebar. Pemerintah menyiapkan dana jumbo sebesar Rp55 triliun, naik 10 persen dibanding tahun lalu. Dana ini dialokasikan untuk 10,5 juta aparatur negara, termasuk ASN, PPPK, TNI/Polri, hingga pensiunan. Airlangga memastikan komponen THR tahun ini diberikan secara penuh tanpa potongan. "Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13, gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni," jelasnya. Pencairan dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau memasuki minggu pertama Ramadan. Penerimanya mencakup: - 2,4 juta ASN Pusat/TNI/Polri. - 4,3 juta ASN Daerah. - 3,8 juta pensiunan. Aturan THR Swasta: Wajib Full dan Dilarang Dicicil! Bagi pekerja swasta, pemerintah memberikan instruksi tegas kepada perusahaan. THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran dan tidak boleh dicicil. Bagi karyawan dengan masa kerja minimal 1 tahun, berhak menerima 1 bulan upah. Sementara bagi yang di bawah 1 tahun, hitungannya diberikan secara proporsional. "Diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun untuk THR sektor swasta. Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan," tambah Airlangga. Bonus untuk Driver Ojol Naik Dua Kali Lipat Kabar baik juga menyapa para pengemudi ojek online (ojol). Pemerintah telah berkomunikasi dengan perusahaan aplikator untuk menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) 2026. Tahun ini, nilai total BHR mencapai Rp220 miliar untuk 850 ribu mitra pengemudi. Angka ini melonjak dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah pun meminta agar bonus ini cair lebih cepat. "Kami mendorong agar penyaluran [BHR] dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri," tegas Airlangga. Diskon Transportasi hingga Paket Sembako Gratis Tak hanya uang tunai, pemerintah juga telah menyiapkan "Paket Stimulus Ekonomi I-2026". Selain kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret, masyarakat juga akan dimanjakan dengan subsidi transportasi dan pangan. "Kita telah juga memberikan bantuan untuk diskon transportasi, khusus menjelang Lebaran, senilai Rp911,16 miliar, baik dari APBN maupun nonAPBN. Dan bantuan yang diberikan pemerintah pada saat menjelang Lebaran nanti dalam bantuan pangan itu nilainya Rp14,09 triliun, berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga (penerima manfaat)," imbuhnya.

Buruh desak Menkeu Purbaya hapus pajak THR 2026 karena pajak progresif bebankan pekerja yang habis buat mudik. Simak tuntutan buruh ini.

Menkeu Purbaya Diminta Hapus Pajak THR 2026, Buruh: Habis buat Mudik, Kok Masih Dipotong?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2023/08/27/arsitek-3387551075.jpeg" alt="Ilustrasi rumah mewah. " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah mewah. </figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Memasuki tahun 2026, stabilitas politik diharapkan menjadi pendorong utama bagi munculnya kembali permintaan yang tertunda sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, kepastian mengenai perpanjangan PPN DTP 100 persen untuk periode 2026-2027 menjadi sinyal positif yang sangat dinantikan oleh industri. Adanya kepastian regulasi ini membantu konsumen untuk keluar dari posisi wait and see dan mulai melakukan eksekusi transaksi yang sempat tertunda karena kehawatiran terhadap perubahan arah kebijakan di masa transisi. &ldquo;Data internal kami merekam respons awal terhadap stabilitas ini melalui kenaikan tren pencarian di segmen rumah mewah menjelang akhir tahun 2025,&rdquo; ungkap CEO dan founder Pinhome, Dayu Dara Permata, dalam paparan risetnya beberapa waktu lalu. Segmen rumah mewah, atau rumah dengan harga di atas Rp 3 miliar, menunjukkan pertumbuhan pencarian rumah yang signifikan. Setelah tumbuh 20 persen secara kuartalan pada kuartal III 2025, pencarian kembali tumbuh 36 persen pada kuartal IV 2025. Lonjakan signifikan ini menunjukkan para investor besar cenderung mengambil langkah lebih awal ketika risiko ketidakpastian dianggap sudah mereda. Kelompok ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap keamanan investasi dan biasanya melakukan eksekusi sebelum pasar masif (segmen menengah) mulai bergerak. Ini dilakukan guna menghindari potensi penyesuaian harga di masa depan saat permintaan pasar secara umum pulih sepenuhnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/rumah-mewah-3898082961.jpg" alt="Segmen rumah mewah, atau rumah dengan harga di atas Rp 3 miliar, menunjukkan pertumbuhan pencarian rumah yang signifikan." width="100%">
<figcaption>Segmen rumah mewah, atau rumah dengan harga di atas Rp 3 miliar, menunjukkan pertumbuhan pencarian rumah yang signifikan.</figcaption>
</figure> Selain itu, lanjut Dara, peningkatan aktivitas di segmen rumah mewah ini akan memperbaiki likuiditas pengembang besar. Arus kas yang masuk dari penjualan unit mewah akan memberikan kapasitas bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan dan penyediaan stok rumah di segmen menengah serta bawah. &ldquo;Dengan demikian, pemulihan di segmen harga tinggi merupakan indikator awal bagi meningkatan produktivitas di seluruh lapisan pasar properti pada periode berikutnya,&rdquo; tuturnya. Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan perpanjangan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026.&nbsp;Keputusan&nbsp;itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Dalam beleid yang berlaku sejak 1 Januari 2026 tersebut, PPN DTP diberikan 100 persen dari PPN yang terutang dari harga jual sampai dengan Rp 2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar (Pasal 7 Ayat 1). Berikut kriteria rumah tapak atau rumah susun yang berhak mendapatkan insentif: - harga jual paling banyak Rp 5 miliar - rumah tapak baru atau rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni - rumah tapak baru atau rumah susun baru ini harus mendapatkan kode identitas rumah, dan pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak (penjual) yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun, dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan perpanjangan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026.

Stabilitas Politik dan Stimulus Fiskal jadi Kunci Properti, Makin Banyak Konsumen Cari Rumah di Atas Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/3895603d-01cd-4044-9b11-e32f3a3ae460-2344168447.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kesehatan buka suara terkait wacana penambahan layer tarif cukai rokok oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kemenkes menyinggung pentingnya aspek fiskal dalam upaya pengendalian konsumsi rokok. Direktur Penyakit Tidak Menular (PTM) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa pengendalian tembakau secara global dilakukan melalui kombinasi pendekatan fiskal dan nonfiskal. Dalam konteks tersebut, ia menyebut bahwa penerapan tarif cukai yang tinggi terbukti bisa kendalikan konsumsi rokok pada anak remaja. &ldquo;Pendekatan fiskal dengan penerapan tarif cukai rokok ini akan membantu upaya pengendalian tembakau bagi anak dan remaja, dan juga dewasa,&rdquo; ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (12/2). Nadia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi atau pembahasan bersama antara Kemenkes dan Kementerian Keuangan terkait wacana penambahan layer tarif cukai tembakau baru tersebut. Namun begitu, Nadia menegaskan bahwa sejatinya Kemenkes justru mendorong kenaikan cukai tembakau untuk menekan angka konsumsi rokok di Indonesia. &ldquo;Sebenarnya beberapa rekomendasinya adalah mem-simplifikasi layer perhitungan cukai rokok,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Founder dan CEO Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih, menilai penambahan layer tarif cukai tembakau justru berpotensi menjaga rokok tetap terjangkau. &ldquo;Riset CISDI menghitung banyaknya layer cukai yang menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan. Artinya, penambahan layer menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah. Ini rencana yang sangat keliru,&rdquo; kata Diah. Pakar ekonomi sekaligus Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau, Teguh Dartanto, jugamenilai bahwa persoalan rokok ilegal lebih terkait dengan aspek penegakan hukum dan sistem pengawasan. &ldquo;Naif sekali rasanya jika Menteri Keuangan tidak memahami bahwa menambah layer justru menjadikan struktur cukai semakin kompleks. Permasalahan rokok ilegal sudah jelas karena lemahnya penegakan hukum,&rdquo; ucapnya. Wacana penambahan layer cukai ini dinilai perlu kajian lanjutan untuk memastikan setiap opsi kebijakan tetap selaras dengan tujuan pengendalian konsumsi, tanpa mengabaikan aspek fiskal maupun penanganan rokok ilegal. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengambil langkah keras untuk memberantas peredaran rokok ilegal di tanah air. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan lapisan bea cukai baru yang bertujuan untuk menarik pelaku rokok ilegal agar masuk ke jalur legal. &ldquo;Kita akan memastikan satu lapisan baru mungkin, masih didiskusikan ya,&rdquo; kata Purbaya kepada wartawan di Menara Global, Jakarta, Rabu (14/1). Menurut dia, lapisan tambahan cukai ini akan menjadi ruang bagi pelaku rokok ilegal agar bisa menjadi produsen legal. Sehingga katanya, nantinya dengan kebijakan ini produsen rokok ilegal akan ikut membayar pajak ke negara.

Kemenkes buka suara soal rencana tambah layer tarif cukai rokok oleh Purbaya. Simak dampak dan pembahasan kontrol konsumsi rokok.

Purbaya Wacanakan Tambah Layer Tarif Cukai Rokok, Kemenkes Buka Suara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/purbaya-11-feb-62644722.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua Pansel Capim OJK merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua Pansel Capim OJK merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026. Dalam hal ini, Prabowo resmi menunjuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota Pansel. "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai ketua merangkap anggota bersama 8 anggota lainnya," tulis Sekretariat Pansel Calok ADK OJK dalam laman resmi Bank Indonesia (BI), Rabu (11/2). Tak bekerja sendiri, Purbaya nantinya akan bekerja bersama delapan anggota lain, yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala BPKP Bambang Eko Suhariyanto. Kemudian, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi. Tak menunggu lama, Pansel langsung membuka pendaftaran calon pimpinan OJK mulai hari ini hingga Senin, 2 Maret 2026. "Pendaftaran dilakukan secara daring melalui https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga Senin, 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB," bunyi pengumuman tersebut. Adapun jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota. Menurut Pansel, pengisian jabatan ini bertujuan menjamin keberlanjutan kepemimpinan, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan OJK sebagai lembaga yang independen, kredibel, dan berintegritas dalam mengatur sektor jasa keuangan nasional. Calon wajib memenuhi persyaratan umum, antara lain berstatus warga negara Indonesia serta memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik. Ketentuan lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran tercantum dalam pengumuman Nomor PENG-1/PANSELDKOJK/2026 yang dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id dan Bank Indonesia www.bi.go.id. Adapun hasil seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Kemenkeu, BI, dan situs seleksi Pansel. Pansel menegaskan bahwa keputusan mereka bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. Pansel juga mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk mendaftar dan berkontribusi memperkuat peran OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Presiden Prabowo bentuk Pansel calon pimpinan OJK. Pendaftaran dibuka sejak 11 Februari hingga 2 Maret 2026 untuk calon pengganti ADK OJK.

Prabowo Resmi Bentuk Pansel Calon Pimpinan OJK, Pendaftaran Dimulai Hari ini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KAPAL1.jpg" alt="Galangan kapal yang dimiliki Apin memproduksi sekitar 200 unit kapal pesanan dari dinas, maupun swasta perorangan dengan ukuran antara 2 hingga 29 GT." width="100%">
<figcaption>Galangan kapal yang dimiliki Apin memproduksi sekitar 200 unit kapal pesanan dari dinas, maupun swasta perorangan dengan ukuran antara 2 hingga 29 GT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belum mengoptimalkan alokasi anggaran pembelian kapal untuk pelaku industri kapal dan galangan kapal dalam negeri. Hingga kini, mereka mengaku belum menerima satu pun pemesanan (order) kapal dari KKP, meski tambahan anggaran yang diajukan kementerian tersebut telah disetujui dan dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). &ldquo;Sudah terima order dari KKP?," tanya Purbaya kepada para pelaku industri kapal dalam negeri saat menghadiri acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, seperti dikutip dari potongan video yang beredar di media sosial, Selasa (10/2). "Belum," jawab para pelaku usaha serentak. Bendahara Negara itu menilai keputusan KKP yang tak masuk akal, karena lebih memilih membeli kapal dari luar negeri ketimbang memanfaatkan produk industri galangan kapal lokal. Padahal, melalui APBN yang dikucurkan, pemerintah sedang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor, termasuk melalui belanja pemerintah kepada industri dalam negeri. "Kan ada yang nggak masuk akal. Uangnya gua keluarin, ordernya nggak ada. Ini apa-apaan. Ini mungkin Kadin kurang aktif apa gimana nih. Atau Menteri Perindustrian gimana," tutur Purbaya. "Kenapa KKP belum order? belum ada order ke sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya udah saya anggarin loh, rugi saya pak. Hutang-hutang, dialokasi nggak dipakai. Terus kalau depan Presiden selalu bilang ada," tuturnya dalam video pendek yang beredar di media sosial. Lebih lanjut, Menkeu juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di sektor galangan kapal, namun industri tersebut tidak berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak pada produksi dalam negeri. &ldquo;Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri,&rdquo; ungkap Menkeu. Menurut Menkeu, salah satu penyebab utama melemahnya industri galangan kapal nasional adalah kebijakan yang masih membuka ruang luas bagi impor kapal bekas dari luar negeri, sehingga menggerus permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri. &ldquo;Jadi orang kita yang mampu-mampu itu nggak dapat order karena kebijakan kita sendiri. Walaupun kita negara empat laut, negara maritim, kapalnya beli dari luar. Orang-orang kita yang ahli nggak dikasih kesempatan,&rdquo; jelas Menkeu.

Menkeu Purbaya heran KKP cairkan anggaran kapal tapi tak pesan ke galangan lokal. Ini hambat pertumbuhan industri kapal dalam negeri.

Purbaya Heran Anggaran Kapal KKP Cair, tapi Industri Galangan Lokal Tak Kebagian Order

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/purbaya-29-jan-800880539.jpg" alt="Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya." width="100%">
<figcaption>Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah&nbsp;layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai jalan tengah bagi rokok skala kecil dan menengah yang selama ini terjebak dalam status&nbsp;'ilegal', ditagih oleh pengusaha tembakau. Purbaya menyampaikan rencana tersebut pada bulan lalu dan ditargetkan akan selesa dalam waktu sepekan. Akan tetapi, hingga kini,&nbsp;hampir satu bulan berselang&mdash;belum ada regulasi turunan maupun pengumuman resmi yang menindaklanjuti kebijakan tersebut. Salah satu pengusaha tembakau Madura, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau akrab disapa Gus Lilur, menilai keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut nasib ribuan pelaku industri tembakau rakyat. "Kami menagih janji Pak Purbaya. Waktu itu jelas disampaikan, satu minggu akan ada kebijakan penambahan layer tarif cukai. Sekarang hampir satu bulan, belum ada kejelasan. Ini bukan soal kami saja, ini soal keberpihakan negara pada industri rakyat," tegas Gus Lilur dikutip Senin (9/2). Gus Lilur menekankan bahwa kebijakan penambahan layer tarif CHT bukan sekadar isu fiskal, tetapi strategi industrialisasi Madura yang selama puluhan tahun gagal diwujudkan negara.&nbsp;Madura adalah salah satu produsen tembakau terbesar nasional, sekaligus penyumbang penting dalam rantai pasok industri hasil tembakau. Ironisnya, berdasasrkan data Badan Pusat Statistik (BPS), empat kabupaten di Madura&mdash;Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep&mdash;secara konsisten masuk kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Pulau Jawa. "Selama ini negara mengambil manfaat dari cukai rokok, tapi Madura sebagai produsen tembakau justru tertinggal. Kami ini lumbung bahan baku, tapi tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh sebagai kawasan industri," ujar owner rokok Bintang Sembilan tersebut. Pembangunan Jembatan Suramadu yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Madura pun dinilai gagal menciptakan industrialisasi lokal.&nbsp;"Suramadu hanya mempercepat arus orang dan barang keluar Madura, bukan menumbuhkan industri di Madura. Negara tidak paham struktur ekonomi lokal. Industrialisasi tidak bisa dipaksakan dari atas, harus tumbuh dari bawah," tambahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Madura justru menyaksikan geliat industri tembakau skala kecil dan menengah yang tumbuh secara organik. Pabrik rokok rakyat, usaha linting, hingga jaringan distribusi lokal berkembang pesat, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan ekonomi desa. Namun, struktur tarif CHT yang kaku dan bertingkat tinggi membuat banyak pelaku usaha tidak mampu masuk sistem legal, sehingga terjebak dalam kategori rokok ilegal.&nbsp;"Masalah rokok ilegal itu bukan semata kriminalitas. Itu akibat desain kebijakan yang tidak memberi ruang. Kalau layer tarif ditambah, pengusaha kecil bisa naik kelas, masuk sistem, bayar cukai, dan negara justru diuntungkan," kata Gus Lilur. Menurutnya, janji Purbaya untuk menambah layer tarif CHT adalah langkah paling realistis untuk mengurangi rokok ilegal tanpa mematikan industri rakyat.&nbsp;"Ini solusi win-win. Negara dapat penerimaan, pengusaha dapat kepastian hukum, pekerja dapat penghidupan. Tapi syaratnya satu: janji itu harus ditepati," tegasnya. Selain menagih realisasi kebijakan cukai, para pengusaha tembakau Madura juga menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura yang saat ini diperjuangkan oleh Komunitas Muda Madura (KAMURA). KEK Tembakau dipandang sebagai jawaban struktural atas ketimpangan pembangunan yang dialami Madura. Ia menilai KEK Tembakau akan mengintegrasikan petani, pabrik rokok rakyat, logistik, hingga riset dan inovasi, sehingga nilai tambah ekonomi tidak lagi lari keluar Madura. &nbsp;

"Masalah rokok ilegal itu bukan semata kriminalitas. Itu akibat desain kebijakan yang tidak memberi ruang," ungkap Gus Lilur.

Pengusaha Berharap Penambahan Layer Baru Tarif CHT yang Disampaikan Purbaya Tak Sekadar Wacana

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/purbaya-29-jan-800880539.jpg" alt="Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya." width="100%">
<figcaption>Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera berjalan. Saat ini, Kementerian Keuangan telah mengirimkan surat kepada sejumlah pihak untuk mengusulkan perwakilan yang akan duduk sebagai anggota pansel. Purbaya menyebut, surat tersebut dikirimkan kepada Bank Indonesia (BI) serta institusi terkait lainnya yang akan terlibat dalam susunan Pansel OJK. &ldquo;Ini kami sedang mengirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk mengirimkan perwakilan sebagai anggota Pansel,&rdquo; kata Purbaya kepada awak media usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2026, ditulis Rabu (4/2). Ia menjelaskan, Pansel OJK akan diisi oleh perwakilan pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sektor keuangan, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk menjaga independensi dan profesionalisme proses seleksi. Selain unsur otoritas keuangan, Purbaya menegaskan pihaknya juga akan melibatkan perwakilan masyarakat dan sektor swasta. Untuk unsur tersebut, pendekatan akan dilakukan secara langsung. &ldquo;Untuk yang private dari masyarakat, kami akan mengontak satu per satu untuk menjadi anggota Pansel,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Purbaya mengakui pembentukan Pansel OJK tidak bisa dilakukan secepat yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tahapan dan waktu pembentukan pansel. &ldquo;Saya sih maunya cepat-cepat. Rupanya ada peraturan undang-undang yang tidak memungkinkan, sehingga saya harus menunggu sesuai ketentuan,&rdquo; pungkasnya. Untuk diketahui, sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri serentak pada Jumat (30/1). Pengunduran diri itu dilakukan imbas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami trading halt atau pembekuan sementara selama dua hari berturut-turut, pada 28-29 Januari 2026. Beberapa pejabat OJK yang telah mengundurkan diri adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pegawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Ida Bagus Aditya Jayaantara; dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Menkeu Purbaya kirim surat ke BI untuk bentuk Pansel OJK segera. Proses seleksi melibatkan BI, pemerintah, dan akademisi di Jakarta 2026.

Menkeu Purbaya Kirim Surat ke BI, Pansel Pimpinan OJK segera Dibentuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/jeffrey-743870562.jpg" alt="Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Jeffrey Hendrik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI). &ldquo;Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),&rdquo; kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai rapat bersama Menko Perekonomian, Danantara, OJK&nbsp;dan BEI di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1). Menurut Purbaya, Jeffrey bersama timnya bakal menjadi representasi BEI dalam pertemuan bersama Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2). Menkeu menyatakan pemerintah tidak ikut andil dalam pertemuan tersebut. &ldquo;Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah nggak ikut campur,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan pihaknya akan mengumumkan Pjs Dirut BEI sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2). Jeffrey Hendrik, yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan, menjadi perwakilan BEI dalam rapat bersama di Wisma Danantara. Dalam konferensi pers, Jeffrey memastikan operasional BEI tetap akan berjalan secara normal, dan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen juga tidak akan terganggu sama sekali. &ldquo;Kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola,&rdquo; ujar Jeffrey. Jeffrey melanjutkan BEI akan terus meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia, serta mencermati perkembangan terakhir terkait dengan kebutuhan Indeks Provider Global. "Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa Indeks Provider Global, dan kami sudah menampung apa yang diharapkan, dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita,&rdquo; ujar Jeffrey. Jumat pagi (30/1), Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia mengalami penurunan tajam harga saham beberapa waktu lalu. Untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas operasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BEI sesuai ketentuan yang berlaku. &nbsp;

Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Jeffrey Hendrik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menkeu Purbaya Sebut Jeffrey Hendrik jadi Pjs Dirut BEI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan Senin (2/2) bakal keluar dari zona merah dan bergerak naik ke level hijau. "Enggak (kebakaran). Pasti bergerak naiklah," kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara Jakarta, Sabtu (31/1) malam. Menurut dia, kekhawatiran pasar beberapa waktu terakhir disebabkan oleh dinamika manajemen bursa yang menimbulkan ketidakpastian, terlebih usai Iman Rachman mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kata Purbaya, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki sistem tata kelola yang dirancang agar proses pergantian pejabat dapat dilakukan secara efisien, sehingga tidak ada gangguan pada manajemen dan operasional bursa. "Kalau sudah begitu, mereka (pasar) akan melihat fundamentalnya, kan. Fundamental ekonominya bagus. Saya perbaiki terus dan akan membaik terus ke depan. Tahun ini mungkin ekonominya bisa saya dorong mendekati 6 persen," ujar Menkeu. Purbaya meyakini IHSG masih memiliki ruang penguatan yang besar, sebagaimana siklus bisnis yang bisa berputar naik ke titik tertinggi setelah menyentuh titik terendah. Meski peluang koreksi tetap terbuka, Bendahara Negara itu meyangsikan IHSG bakal bergerak melemah kedepan. "Kalau peluang (koreksi), kemungkinan selalu ada. Cuma saya pikir peluangnya kecil. Fondasi (ekonomi) bagus, respons kebijakan dari bursa maupun OJK cepat, nggak ada kekacauan. Harusnya ini akan merupakan modal yang kuat sekali untuk tumbuh lebih kencang," tutur Purbaya. Sebelumnya pada Jumat (30/1), para petinggi bidang keuangan mengumumkan pengunduran diri dari jabatan secara beruntun dalam satu hari. Jumat pagi (30/1), Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI. Selanjutnya pada Jumat sekitar pukul 18.30 WIB, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama dua petinggi bidang pasar modal mengumumkan pengunduran diri, yang disusul oleh pengunduran diri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, sebagaimana siaran pers pada pukul 21.00 WIB. OJK pada Sabtu (31/1) menetapkan Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Sementara BEI berencana mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (02/02).

Menurut dia, kekhawatiran pasar beberapa waktu terakhir disebabkan oleh dinamika manajemen bursa yang menimbulkan ketidakpastian

Menkeu Purbaya Optimistis IHSG Keluar dari Zona Merah pada Perdagangan Senin 2 Februari 2026

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/29/purbaya-29-jan-800880539.jpg" alt="Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya." width="100%">
<figcaption>Purbaya memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kenaikan batas investasi Dana Pensiun (Dapen) dan Asuransi di pasar saham hingga 20 persen pada tahap awal hanya dibolehkan untuk saham-saham berindeks LQ45. Purbaya menjelaskan, pembatasan tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko agar penempatan dana jangka panjang tetap berada di saham yang likuid dan berkualitas. &ldquo;Akan kita batasin (kenaikan limit investasi Dapen-Asuransi) di saham yang LQ45 dulu untuk tahap pertama ini,&rdquo; ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1). Ia menyebutkan, LQ45 merupakan kumpulan saham dengan likuiditas tinggi dan fundamental yang relatif kuat. Dengan demikian, fluktuasi pasar dinilai masih bisa dikendalikan meski terjadi naik-turun indeks. &ldquo;Kalau pun nanti indeksnya naik turun, tapi harusnya masih terkendali,&rdquo; katanya. Namun demikian, Purbaya mewanti-wanti agar lembaga Dapen dan Asuransi tidak mengulangi praktik keliru di masa lalu, yakni ikut terlibat dalam aksi penggorengan saham. Ia mengungkapkan, pada beberapa tahun sebelumnya, terdapat kasus di mana dana pensiun dan asuransi justru masuk ke saham-saham berkapitalisasi kecil yang mudah dimanipulasi, sehingga berujung pada kerugian. &ldquo;Risikonya itu kalau mereka ikut goreng saham-saham goreng-gorengan, dimanipulasi. Itu kejahatan di masa lalu. Mereka ikut goreng dengan oknum di luar,&rdquo; tegasnya. Pada masa lalu, menurut Purbaya, kerugian muncul karena jaminan investasi ditempatkan pada saham-saham yang tidak jelas kualitas dan likuiditasnya. &ldquo;Saham yang digoreng kan saham kecil-kecil, yang nggak jelas. Tapi kalau sahamnya LQ45, harusnya masih berharga. Walaupun naik-turun, tapi menurutnya masih terkendali,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi kenaikan investasi Dapen dan Asuransi hanya pada saham LQ45 hingga 20 persen.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkeu

Berita Terkini