<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KEMENINFO.jpeg" alt="Foto: Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Dante Saksono menggantikan Terawan Agus Putranto. Mereka memiliki beban yang berat di tengah pandemi Covid-19 untuk melandaikan kurva kasus dan tantangan untuk melaksanakan vaksinasi.  Dekan FKUI, Prof Ari Fahrial Syam menjelaskan dari sisi pengetahuan, dokter Dante memang tak diragukan lagi sebagai seorang spesialis penyakit dalam, ahli diabetes, dan biomolekuler. Namun untuk jabatan struktural atau manajerial, memang pengalaman dokter Dante masih kurang.  "Artinya, dari segi knowledge segala macam oke. Hanya memang wawasan selama ini beliau (dokter Dante) urusan-urusan struktural memang tak pernah. Divisi, pengalaman struktural masih belum. Tapi dari dia sebagai pakar kesehatan tak diragukan lagi," kata Prof Ari kepada JawaPos.com, Rabu (23/12).  "Tapi pengalaman di dalam kemasyarakatan untuk bidang-bidang itu belum teruji, karena belum di struktural," tambahnya.  Namun untuk mengatasi pandemi, dokter Dante ternyata memiliki pengalaman sebagai pemimpin riset obat Avigan, salah satu obat untuk mengobati pasien Covid-19. "Beliau terjun langsung di era Covid-19 ini sebagai pemimpin riset multicenter obat Avigan. Beliau terlibat riset itu," kata Prof Ari.  Untuk mengatasi tantangan beban penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes, stroke, darah tinggi dan gagal ginjal, kata Prof Ari, tentu dokter Dante adalah ahlinya. Maka diyakini, dari segi kesehatan dan pengetahuan, dokter Dante bisa mengatasi tantangan itu.  "Dan dokter Dante ini runner, seorang pelari. Gaya hidupnya juga bagus dan pakar di bidang penyakit," ungkapnya.  Lalu bagaimana duetnya dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin? Menurut Prof Ari, mereka berdua duet yang pas dan cocok untuk dipasangkan dalam mengatasi berbagai isu kesehatan. Untuk posisi struktural dan jabatan manajerial, Menkes Budi memang jagonya.  "Terlepas urusan teknis kesehatan, beliau (Budi Gunadi Sadikin) mumpuni untuk manajerial," katanya.  Prof Ari menyebut sosok menteri baru memiliki kekuatan baik dalam mengatur dan manajerial dengan latar belakang lulusan Fisika Institut Teknologi Bandung. Jika memang bicara soal teknis kesehatan, kata dia, Indonesia punya banyak pakar yang siap membantu. "Kami welcome saja jika bicara manajerial. Kesehatan butuh CEO," jelasnya.  "Mungkin dokter Dante dari segi teknis medis, dia kan klinisi, akademisi, researchers. Kalau masalah struktural itu kemampuan Pak Budi tak disanksikan lagi. Saya rasa mereka jadi duet cukup baik, pas lah," tegas Prof Ari.  Hanya saja, Prof Ari mengusulkan bahwa keduanya tetap harus didampingi oleh staf khusus yang mumpuni di masing-masing bidang. Staf khusus itu di luar jabatan struktural seperti Dirjen.  "Di dalam tim ini, masing-masing musti mengambil staf khusus yang memang mengetahui permasalahan. Menteri kan boleh punya staf khusus menteri. Seperti pak Terawan bawa staf khusus sendiri yang tahu masalah. Yang lebih detail," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OKBSoMg_qTM

Duet 'CEO' dan Ahli Diabetes Diyakini Bisa Atasi Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Wamen-BUMN-Budi-Gunadi-Sadikin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Budi Gunadi Sadikin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Budi Gunadi Sadikin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Posisi Terawan Agus Putranto sebagai menkes akhirnya diganti oleh Budi Gunadi Sadikin. Pengumuman pergantian nama menteri itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi.  Peran Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya duduk sebagai Wakil Menteri BUMN diyakini mampu mengendalikan kondisi dan situasi sulit di tengah pandemi Covid-19. Apalagi angka kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak sementara Indonesia juga tengah bersiap untuk melaksanakan vaksinasi.  Karena itu Presiden Joko Widodo membutuhkan nahkoda di dunia kesehatan yang bisa mengendalikan pandemi Covid-19 di tanah air. Budi merupakan Wakil Menteri BUMN yang ditunjuk sejak 25 Oktober 2019, mendampingi Erick Thohir yang bertugas di posisi Menteri. Di masa pandemi Covid-19, pria kelahiran Bogor, 6 Mei 1964 ini juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN).  Merespons hal itu, Dekan Fakuktas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Ari Fahrial Syam menyambut baik terpilihnya Menteri Kesehatan yang baru. Menurutnya, memang latar belakang Budi Gunadi Sadikin bukan dokter namun juga memiliki rekam jejak yang baik di dunia fisika dan MIPA sebagai cabang dunia kedokteran juga.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/tepat-rabu-pon-6-menteri-baru-jokowi-bakal-dilantik-di-istana/">Baca Juga: Tepat Rabu Pon, 6 Menteri Baru Jokowi Bakal Dilantik di Istana</a>  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/prabowo-sudah-restui-sandiaga-uno-jika-dipilih-jokowi-jadi-menteri/">Baca Juga: Prabowo Sudah Restui Sandiaga Uno Jika Dipilih Jokowi Jadi Menteri</a>  "Sebetulnya nama ini (Budi Gunadi Sadikin) sudah mulai muncul dalam bebarapa hari terakhir ya. Intinya ini kan Kemenkes ya, jadi di dalam Kemenkes kan ada sekjen, dirjen-dirjen, jika memang Pak Presiden ingin fokusnya memperbaiki manajemen, manajerial, tentu kami dukung saja. Ada sistem kesehatan nasional yang harus diperbaiki," tegas Prof Ari kepada JawaPos.com, Selasa (22/11).  Meski bukan dokter, kata Prof Ari, namun menteri yang baru bisa didukung tim secara teknis sesuai keahliannya. Tujuan dan misi paling utama tentunya problem mengatasi pandemi Covid-19.  "Kita lihat saja. Problem utama saat ini bisa mencegah untuk menekan angka Covid-19 ini. Nanti akan bicara pengadaan vaksin, sumber daya, komunikasi publik. Ini hal-hal sifatnya mabajemen.  "Sebelumnya ada juga Menkes yang bukan dokter. Terlepas urusan teknis kesehatan, beliau (Budi Gunadi Sadikin) mumpuni untuk manajerial," katanya.  Prof Ari menyebut sosok menteri baru memiliki kekuatan baik dalam mengatur dan manajerial dengan tar belakang lulusan Fisika Institut Teknologi Bandung. Jika memang bicara soal teknis kesehatan, kata dia, Indonesia punya banyak pakar yang siap membantu.  "Kami welcome saja jika bicara manajerial. Dunia Kesehatan butuh sosok CEO," ujarnya.  "Beliau selama ini juga full saat menjadi wakil menteri BUMN support pengadaan vaksin. Dan beliau sejatinya punya background MIPA yang juga punya pengalaman banyak dalam memimpin," kata Prof Ari.

Terawan Diganti Budi, Dekan FK UI: Dunia Kesehatan Butuh Sosok CEO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Lab-Bergerak.jpg" alt="kemenkes" width="100%">
<figcaption>kemenkes</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus bergerak mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya penanganan Covid-19 di tanah air. Lembaga yang dipimpin oleh Terawan Agus Putranto ini juga melibatkan banyak kalangan yang bergerak di bidang riset kesehatan untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif.  Diantaranya, konsorsium riset yang melibatkan unsur triplehelix (pemerintah, dunia usaha dan akademisi) yang terdiri atas Kementrian Kesehatan, PT Rajawali Global Investama dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Mereka membangun kerja sama sinergis untuk pengembangan laboratorium bergerak BSL (Bio Safety Level) 2 yang tersertifikasi World Bio Haz Tec dan memenuhi kriteria KKB Litbangkes tentang Standar Laboratorium Bergerak Biosafety tingkat 2 untuk pemeriksaan Corona Virus Desease-2019 (Covid-19).  Kemenkes juga melakukan kerja sama sinergis dengan menggandeng PT Rajawali Global Investama beserta tim dan periset Unpad telah berhasil merancang bangun laboratorium bergerak hasil karya anak negeri yang siap mendukung konsep pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia melalui pelacakan kontak erat sampai ke pelosok-pelosok.  "Serta pendampingan isolasi mandiri oleh tenaga Kesehatan secara on-line melalui aplikasi Indonesia Test Trace and Isolation (InaTTI)" ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/12).  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/11/2020/kemenkes-latih-23-ribu-vaksinator-covid-19/">Baca Juga: Kemenkes Latih 23 Ribu Vaksinator Covid-19</a>  Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah banyak mengambil langkah-langkah strategis melibatkan seluruh stakeholder yang bergerak di bidang riset kesehatan untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif.  "Mobil Lab Ini adalah hasil karya anak bangsa yang harus kita dukung," sambungnya.  Sementara itu, secara terpisah, Ketua Tim inovasi, Profesor Keri Lestari mengatakan, mobil lab ini merupakan salah satu alat pendukung strategis untuk melakukan test, trace (pelacakan kontak) dan isolasi.  Diketahui, Mobil lab ini telah memiliki Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) dari Dirjen Perhubungan Darat. Fasilitas lab dilengkapi dengan Biosafety cabinet Level II A2 untuk mencegah virus menginfeksi penguji, ruang laboratorium bertekanan negatif dan terpasang HEPA Filter untuk mencegah virus mencemari lingkungan sesuai dengan Standar BSL-2 WHO yang dikembangkan bersama tim integrator PT Rajawali Global Investama.  “Hadirnya mobile lab BSL-2 yang mudah berpindah tempat sesuai kondisi alam Indonesia maka tes dan trace (pelacakan kontak) diharapkan akan lebih optimal. Mobil ini dilengkapi aplikasi InaTTI (Indonesia Test Trace and Isolation) yang memperkuat pengendalian pandemik melalui metoda Test Trace and Isolation secara online berbasis aplikasi web based,” tuturnya.  Konsep ini dinilai menjawab kebutuhan masyarakat terkait fasilitas test swab dan pendampingan isolasi mandiri. Pasalnya ada masyarakat yang enggan datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan test swab jika ada warga yang teridentifikasi Covid-19 dan tanpa komorbid, serta tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri dengan tata cara isolasi yang didampingi tenaga kesehatan secara virtual melalui aplikasi tersebut.  "Hal tersebut diharapkan menjadi solusi dari masalah keterbatasan faskes untuk isolasi pasien Covid-19 saat ini,” kata Dirut Insititut Pembangunan Jawa Barat-Unpad yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Apoteker Indonesia ini.  Untuk tahap pertama, lanjutnya, akan disiapkan sebanyak 10 unit mobil untuk 10 provinsi, selanjutnya dikembangkan sesuai perkembangan dan kebutuhan penanganan pandemi di lapangan.  “Dalam waktu dekat ini, juga sudah ada negara tetangga di Asia yang telah melirik untuk mengajukan pemesanan, kami sudah siap melakukan ekspor produk anak bangsa,” kata Dirut PT Rajawali Global Investama Recky Langie.  "Nantinya ke depan, mobile lab BSL-2 ini juga dapat digunakan sekaligus untuk mobile vaksin Covid-19. Yang siap mengakses seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok negeri," ujarnya

Tangani Covid-19, Kemenkes Luncurkan Mobil Lab BSL 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Menkes-Terawan.jpg" alt="Menkes Terawan" width="100%">
<figcaption>Menkes Terawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap tempat publik diminta untuk mendukung protokol kesehatan agar masyarakat atau pengunjung bisa menerapkan protokol 3M yakni wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Salah satunya di tempat dan fasilitas umum di antaranya, Pelabuhan (Pelabuhan Laut dan Bandar Udara), rumah sakit/fasyankes hingga terminal serta Tempat Pengelolaan Pangan (TPP).  Fasilitas publik yang disiplin, mendorong pemerintah memberikan penghargaan bidang kesehatan lingkungan tahun 2020, yang telah melibatkan lintas sektor antara lain Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).  "Sesuai peraturan pemerintah, kegiatan ini bisa menjadi momentum mengajak seluruh komponen anak bangsa dalam perilaku hidup sehat serta penerapan protokol di tempat dan fasilitas umum," ujar Menteri Terawan dalam sambutan 'Pemberian Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Tahun 2020' secara virtual, Selasa (17/11).  Penghargaan tersebut, menurut Terawan juga sebagai bentuk dukungan dan apresiasi bagi stakeholder terkait untuk terus memperbaiki protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Seperti, terminal dan pelabuhan sehat, hingga pelayanan yang bebas alat kesehatan bermerkuri.  "Sehingga fasilitas umum memberikan kesehatan bagi masyarakat dan menekan penyebaran Covid-19 di masa pandemi yang belum berakhir ini," jelasnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/11/2020/jateng-dan-jabar-catat-kematian-harian-terbanyak-akibat-covid-19/">Jateng dan Jabar Catat Kematian Harian Terbanyak Akibat Covid-19</a></li> </ul> Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menambahkan, upaya yang dilakukan ini memang penting untuk didorong oleh berbagai kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, kebijakan yang terintegrasi dalam protokol kesehatan lingkungan ini pun perlu terus dioptimalkan.  "Agar semua pihak bisa menerapkan kesadaran, jangan kendor mengimplementasikan protokol kesehatan," tegasnya.  Data jumlah terminal di Indonesia pada 2020 di antaranya terdiri dari terminal tipe A sebanyak 97 terminal, tipe B sebanyak 294 terminal dan tipe C terdiri dari 400 terminal.  Pengumuman Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Tahun 2020 di antaranya, Pemenang Terminal Tipe A di antaranya, juara 1 diraih Terminal Tirtonadi Surakarta, juara 2 diraih Terminal Bus Terpadu Sentra Timur Pulo Gebang DKI Jakarta dan juara 3 diraih Terminal Insinyur Soekarno Kab. Klaten.  Pemenang Terminal Tipe B di antaranya, juara 1 diraih Terminal Maospati Provinsi Jawa Timur, juara 2 diraih Terminal Banjar Negara Jawa Tengah, juara 3 diraih Terminal Anjuk Ladang Provinsi Jatim.  Sedangkan, Pemenang Terminal Tipe C di antaranya juara 1 diraih Terminal Gunung Pati Kota Semarang, juara 2 diraih Terminal Madyopura Kota Malang dan juara 3 diraih Terminal Condong Catur Kab Sleman.  Tak hanya terminal, ada pula perwakilan penerima penghargaan pelabuhan sehat 2020 ada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta dan Pelabuhan khusus PT Badak LNG, Bontang. Adapun Penghargaan Bandara Sehat 2020 yaitu diraih oleh Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang.

Patuh Protokol 3M, Fasilitas Publik Diganjar Penghargaan oleh Menkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto saat menyapa wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (15/2/2019). Menkes menegaskan 238 WNI tersebut dalam keadaan sangat sehat. Dalam proses pemulangan 238 WNI tersebut juga didampingi ole" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto saat menyapa wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (15/2/2019). Menkes menegaskan 238 WNI tersebut dalam keadaan sangat sehat. Dalam proses pemulangan 238 WNI tersebut juga didampingi ole</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo ikut menanggapi soal Menkes Terawan Agus Putranto yang diundang oleh World Health Organization (WHO). Politikus PDIP itu menilai, hal itu sebagai pengakuan sekaligus penghargaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai berhasil menekan penyebaran Covid-19.  "Suka tidak suka, undangan kepada Pak Menkes untuk tampil  dalam sebuah konfrensi pers virtual yang diprakarsai badan kesehatan dunia (WHO) adalah bentuk pengakuan dunia internasional terhadap kerja keras pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19," kata Rahmad Handoyo kepada wartawan, Jumat (6/11).  Handoyo menambahkan, meskipun WHO telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan sukses secara spesifik hanya merujuk ke program review intra-aksi (IAR), Rahmad tetap mengajak semua pihak untuk menilai penanganan Covid-19 di Indonesia secara objektif. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/11/2020/dianggap-berhasil-tangani-pandemi-menteri-terawan-diundang-who/">Dianggap Berhasil Tangani Pandemi, Menteri Terawan Diundang WHO</a></li> </ul> "Penanganan Covid-19 di Indonesia tentu tidak bisa dibandingkan dengan negera lain di Asean atawa negara yang jumlah penduduknya kecil. Bandingkan pula  dengan penyebaran virus Corona dengan Brasil, Amerika dan negara Eropah lainnya, meski jumlah penduduk disana jauh lebih sedikit dibanding penduduk Indonesia, tapi terlihat dari angka statistik, Indonesia jauh lebih mampu mengendalikan Covid," katanya.  Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), adanya undangan untuk ikut ambil bagian berbicara, tukar pengalaman dalam menangani Covid-19 tetap harus diapresiasi.  "Apresiasi dari badan kesehatan dunia ini semestinya bisa menambah semangat dan enerji anak bangsa ini menghadapi Covid-19. Apresiasi ini semakain membuat kita bersatu, bergotong royong mengendalikan penyebaran Covid. Ayo, kita sudahi perbedaan," katanya.  Seperti diberitakan, Menkes Terawan akan bergabung bersama Menkes dariThailand, Uzbekistan dan Afrika Selatan dalam konfrensi pers virtual yang diselenggarakan WHO.  Menkes didaulat sebagai salah satu pembicara karena WHO menilai apa yang dilakukan Indonesia dalam menangani Covid-19 telah sesuai dengan guideline yang telah ditetapkan Komite Darurat Internasional, Juli lalu.  Dalam kesempatan tersebut Menkes juga bisa berbagi pengalaman karena dianggap sukses menerapkan IAR Covid-19 secara nasional.‎

Terawan Dipanggil WHO, DPR Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang pertama vaksinasi rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun ini. Sasaran yang akan divaksin adalah sebanyak 9,1 juta orang dengan usia 18-59 tahun. Lalu bagaimana dengan anak-anak dan kalangan lanjut usia (Lansia)?  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjawab hal itu. Apapun itu, kata dia, nomor satu adalah keamanan vaksin. "Karena yang jelas nomor satu dalam memberikan apapun adalah efikasi dan keamanan itu nomor satu," katanya, Selasa (20/10).  Termasuk, lanjut Terawan, pada soal vaksinasi juga seperti itu. Dalam memberikan vaksin tim wajib mengikuti hasil uji klinis III.  "Seperti apa uji klinis III yang digunakan, pada usia berapa, apakah pada anak anak pada lansia atau pada komorbid, kita tinggal mengikutinya," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/10/2020/soal-vaksin-korona-jokowi-beri-tugas-baru-untuk-terawan-dan-erick/">Soal Vaksin Korona, Jokowi Beri Tugas Baru untuk Terawan dan Erick</a></li> </ul> "Karena kita jangan lupa juga, bahwa memberikan sesuatu tujuannya untuk kemaslahatan umat. Jadi otomatis kita mengikuti kalau sekarang itu ada 18 tahun, dengan atau tanpa komorbit, nah kita ikuti, nanti dengan perkembangan vaksin kan nanti terus berkembang," tegas Terawan.  Menurutnya, dalam perjalanannya akan ditemukan juga vaksin yang bisa diberikan untuk mengakomodir anak-anak dan lansia. Akan tetapi saat ini vaksin yang tersedia masih untuk usia 18-59 tahun.  "Dan itu diupayakan dengan minimal komorbit. Saat ini kan proses berjalan terus, uji klinis berjalan terus. Kita ikuti dulu yang aman, nanti kalau ada perkembangan dari uji klinis itu menunjukkan keamanan untuk usia kecil maupun komorbid maupun lansia ya kami akan kerjakan," jelasnya.  Terawan juga menegaskan, tujuan vaksinasi adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kawanan dan juga membangkitkan imunitas di tubuh seseorang. Dan harus dikerjakan sesuai dengan kaidah.  "Optimisme ke depan kita mampu melewati masa-masa sulit Covid-19 ini bersama-sama dengan baik," katanya.

Anak-Anak dan Lansia Tak Masuk Sasaran Vaksin, Ini Kata Terawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Saat kinerjanya sebagai menteri kesehatan (Menkes) dalam penanganan Covid-19 disorot tajam, Terawan Agus Putranto juga diprotes kalangan kedokteran. Itu terkait aturan baru Kemenkes mengenai pemeriksaan radiologi.  Sebab, salah satu dampaknya dianggap bisa memecah belah kalangan dokter yang sedang fokus menangani Covid-19. Aturan itu juga dianggap tidak berempati kepada para dokter yang tengah berkonsentrasi penuh dalam penanganan Covid-19.  ’’Yang terdampak 16 bidang, yang terdiri dari 15 spesialis dan dokter umum,” kata Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Prof Dr dr David S. Perdanakusuma SpBP RE (K).  Dampak panjang aturan baru itu, kata David, tak hanya ke kalangan dokter. Namun, juga masyarakat.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tersebut mengatur bagaimana peran dokter spesialis radiologi. Selama ini pemeriksaan radiologi, contohnya USG kehamilan, dilakukan dokter spesialis atau dokter umum yang memiliki kompetensi tersebut.  Namun, dengan adanya aturan itu, dokter yang akan memberikan tindakan radiologi harus mendapatkan pelatihan.  Atau kalau tidak, hal tersebut dilakukan dokter spesialis radiologi.  David mengatakan, jumlah dokter spesialis untuk 15 bidang saja mencapai 25 ribu orang. Belum dihitung dokter umum. Sedangkan jumlah spesialis radiologi hanya 1.570 orang. Jumlah yang sangat tidak sebanding.  Dia mencontohkan apabila ada masyarakat datang ke rumah sakit karena keluhan jantung dan harus dilakukan angiografi untuk melihat kerusakan pada pembuluh darah jantung. Jika berdasar aturan baru tersebut, tindakan angiografi harus menunggu dokter radiologi.  Contoh lain yang dipaparkan David adalah pemeriksaan ibu hamil dengan USG untuk mendeteksi kondisi jabang bayi. Jika harus ditangani ahli radiologi, ada kemungkinan tidak semua ibu hamil bisa mendapatkan layanan tersebut. Berarti ada risiko kondisi janin tidak terpantau.  ”Apakah sanggup semua ditanggung dokter radiolog. Seharusnya berbagi peran dan kerja sama,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (6/10).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/10/2020/perhimpunan-dokter-tolak-peraturan-menkes-tentang-layanan-radiologi/">Perhimpunan Dokter Tolak Peraturan Menkes tentang Layanan Radiologi</a>  Bukan kali ini saja Terawan Agus Putranto berselisih dengan koleganya sesama dokter. Sejak 2015 hingga Januari 2018, Terawan sudah enam kali disidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) terkait dengan pelanggaran praktik dalam terapi cuci otak yang dibuatnya.  MKEK mengeluarkan Surat Keputusan No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 kepada Terawan karena mengiklankan terapi cuci otak secara berlebihan, tidak kooperatif pada sidang majelis, menarik bayaran dalam tindakan yang belum teruji ilmiah, dan menjajikan kesembuhan pada pasien. Izin praktik Terawan dicabut. Namun, tak berselang lama, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) mengembalikan izin praktik pria kelahiran Jogjakarta 56 tahun lalu itu.  PB IDI juga menyurati Presiden Joko Widodo saat akan melantik Terawan menjadi Menkes pada Oktober tahun lalu. Presiden diminta tidak melantik Terawan karena yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman oleh PB IDI.  David mengkhawatirkan penerbitan permenkes tersebut terkait dengan latar belakang Terawan yang merupakan seorang dokter radiologi. Sehingga bisa jadi ada konflik kepentingan. ”Orang lain riset tentang Covid-19, menteri kok bikin ginian (Permenkes 24/2020),” ujar David.  Jawa Pos telah menghubungi Plt Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof Abdul Kadir yang berwenang untuk menanggapi hal tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan tidak merespons.  MKKI bersama organisasi dan asosiasi profesi kedokteran sudah bersurat kepada Kementerian Kesehatan. Surat itu menyatakan keberatan adanya Permenkes 24/2020. Kemarin pagi Kemenkes menyurati kembali yang isinya adalah undangan sosialisasi. Surat keberatan mereka tidak digubris.  ”Kami putuskan agar semua tidak datang dan bersurat kepada Kemenkes untuk menghormati undangan itu,” katanya.  David berharap ke depan ada dialog dengan Menkes Terawan dan dapat meninjau kembali aturan itu. Mereka menunggu hingga 10 hari ke depan. Jika tetap tak ada kabar, akan ada tindakan selanjutnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=aCvbwI3399Q&amp;ab_channel=JawaPos

Dokter Protes Aturan Baru Menkes soal Pemeriksaan Radiologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/najwa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Najwa Shihab dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan cyber bullying terkait wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pelapornya adalah Relawan Jokowi Bersatu.  "Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden," kata Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/10).  Silvia mengatakan, Menteri Kesehatan Terawan merupakan representasi dari Presiden Jokowi. Relawan Jokowi Bersatu bersuara untuk melaporkan kejadian itu karena khawatir kejadian serupa akan terulang kembali.  "Jika ada pembiaran, wartawan lain akan berlaku sama dengan melakukan wawancara kosong kepada narasumber dan itu memberikan preseden buruk pada wartawan sendiri," tutur Silvia.  Silvia juga berencana mengadukan pihak televisi yang menayangkan acara Mata Najwa ke Dewan Pers. Ia menganggap acara televisi itu melakukan kekerasan siber karena menjadikan pejabat negara sebagai parodi.

Dianggap Bully Menteri Terawan, Najwa Shihab Dilaporkan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Menkes-Terawan.jpg" alt="Menkes Terawan" width="100%">
<figcaption>Menkes Terawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyatakan selain tenaga medis dan masyarakat yang bekerja di fasilitas medis, pekerja berusia 18–59 tahun akan menjadi prioritas selanjutnya untuk mendapatkan vaksin Covid-19.  Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9).  "Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," kata Terawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/10).  Hingga saat ini, menurut Terawan, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. "Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin," jelasnya. Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB.  Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.  Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.  Pengadaan cold chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.  "Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Tiongkok, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut," ungkapnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ecYpw4FeIuc

Selain Tenaga Medis, Pekerja 18-59 Tahun Dapat Prioritas Vaksin Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi lembaga negara yang pegawainya paling banyak terinfeksi Covid-19. Kondisi ini pun menuai sorotan dari banyak pihak, tak terkucali kalangan legislator di Senayan.  Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyebut Covid-19 menyerang siapa saja tanpa tebang pilih. Virus memiliki daya tular yang tinggi dan tak tebang pilih, tua muda, ekonomi menengah, atas, perkotaan maupun pedesaan semua berpotensi.  "Terkait banyak pegawai Kemenkes terpapar, ini harus menjadi pengingat bagi kita semua agar mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kebugaran. Jangan sampai instansi pemerintah jadi contoh buruk penerapan protokol kesehatan," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (18/9). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/09/2020/menkes-tak-ditunjuk-ksp-presiden-jokowi-lebih-percaya-pak-luhut/">Menkes Tak Ditunjuk, KSP: Presiden Jokowi Lebih Percaya Pak Luhut</a></li> </ul> Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, seharusnya hal ini menjadi alarm bagi pejabat di Kemenkes untuk segera mengambil kebijakan strategis dan tepat agar bisa melindungi rakyat, termasuk di dalamnya pegawai kementeriannya sendiri.  "Tingkatkan upaya preventif dan kuratif penanganan Covid-19 baik di tingkat kementerian maupun nasional," katanya.  Selain itu, Netty juga meminta pemerintah dan masyarakat agar tidak menganggap remeh ancaman Covid-19 ini.‎ Masyarakat harus waspadai tempat kumpul atau kerumunan massa sebagai klaster penularan seperti perkantoran, tak terkecuali kantor-kantor pemerintah.  "Pastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis pada menyelamatkan sistem  kesehatan. Jangan sampai kita kalah dengan kepentingan lain yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja," ungkapnya.  Netty juga mengingatkan, manajemen perkantoran dan pelaku usaha agar lebih disiplin melakukan langkah pencegahan penularan demi melindungi keselamatan pegawainya.  "Segera lakukan skrining, perbanyak test, pengaturan shift kerja, penegakan protokol kesehatan secara ketat, serta  peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana penerapannya. Perkantoran milik pemerintah harus menjadi pelopor dan teladan dalam pemberlakuan protokol kesehatan" pungkasnya.  Berikut adalah sebaran lengkap klaster Covid-19 di kantor kementerian di Jakarta:  1. Kementerian Kesehatan: 139 kasus positif 2. Kementerian Perhubungan: 90 kasus positif 3. Badan Litbangkes Kemenkes: 49 kasus positif 4. Kementerian Keuangan: 42 kasus positif 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 35 kasus positif 7. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: 33 kasus positif 8. Kementerian Pertahanan: 33 kasus positif 9. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 28 kasus positif 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 25 kasus positif 11. Dirjen Imigrasi: 21 kasus positif 12. Kementerian Pertanian: 18 kasus positif 13. Kementerian Dalam Negeri: 16 kasus positif 14. Kantor Pajak Pratama Jakarta: 15 kasus positif 15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 14 kasus positif 16. Kementerian PPAPP: 14 kasus positif 17. Kementerian Koordinator PMK: 12 kasus positif 18. Kementerian Bappenas: 10 kasus positif 19. Kementerian Luar Negeri: 7 kasus positif 20. Kementerian PAN-RB: 6 kasus positif 21. Kementerian Kelautan: 6 kasus positif 22. Kementerian Perdagangan: 5 kasus positif 23. Kementerian Agama: 3 kasus positif 24. Kementerian Lingkungan Hidup: 3 kasus positif 25. Kementerian UMKM: 2 kasus positif 26. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat: 1 kasus positif 27. Kemenkop KUMKM: 1 kasus positif 28. Kemenristek BRIN: 1 kasus positif

PKS: Jangan Sampai Kemenkes Jadi Contoh Buruk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkes terawan agus putranto

Berita Terkini