<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Nila-Moeloek-KPK-Deb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) terus disorot oleh KPK. Meskipun sudah ada e-katalog dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), namun penanganannya belum memiliki standar yang kuat.  KPK pun mengundang Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan jajarannya untuk memulai rancangan revitalisasi pengelolaan alkes tersebut ke Gedung Merah Putih, Rabu (21/8).  "Kita tengah membahas beberapa poin dengan KPK. Salah satu yang krusial adalah alkes di e-katalog. Jadi soal alkes masih dalam perembukan bagaimana yang terbaik," ujar Nila.  Masalah yang muncul berdasarkan kajian KPK adalah kemungkinan pemborosan anggaran untuk pengadaan alkes. Selain itu, tidak ada penetapan standar alkes yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan (Faskes).  Sehingga, faskes bisa memilih opsi untuk memenuhi kebutuhan alkes dari pasar selain e-katalog dengan harga yang lebih murah. Namun, saat ini, Kemenkes tengah mempersiapkan e-katalog sektoral. Jadi, antara obat-obatan dengan alkes akan dibuat terpisah.  "Ini untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan. Saya khawatir kalau ada nego-nego di e-katalog," ujar Nila.  Selain itu, menurut Nila, hingga saat ini kemenkes masih terus berupaya terciptanya kesepakatan harga untuk keteraturan manajemen di faskes-faskes.  Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menegaskan bahwa Kemenkes perlu mengatur spesifikasi alkes. Misalnya untuk stetoskop.  "Stetoskopnya seperti apa harus diatur benar spesifikasinya. Konsepnya nanti satu barang, banyak penyedia," jelas Pahala di Gedung KPK kemarin.  Lebih rinci, dia juga merekomendasikan Kemenkes untuk merancang peta jalan pengelolaan askes. Di dalamnya perlu ada pengaturan komponen harga dasar, evaluasi harga produk, serta sosialisasi standar produk ke faskes.  "Kita dorong ini ke arah e-marketplace," lanjutnya.  Persoalan pembayaran kerap menjadi masalah karena masih diterapkan secara manual. Pahala menyebutkan, meski pemesanan alkes bisa dilakukan secara online di e-katalog, pembayarannya masih manual. Prosesnya lama dan akhirnya membuat penyedia mau tidak mau harus mengakali pembayaran yang memakan waktu hingga beberapa bulan.  "Untuk payment system-nya ini sedang kita urus ke Dirjen Perbendaharaan dan LKPP," jelas Pahala.

Kemenkes dan KPK Sepakat Perbaiki Pengadaan Alkes di E-Katalog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sanitasi-buruk-pengaruhi-ekonomi-negara-picu-kerugian-rp-567-miliar_m_.jpg" alt="Menteri Kesehatan Nila Moeloek" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Nila Moeloek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berada di Papua dan Papua Barat tetap berjalan seperti biasa. Kepastian itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek.  Nila juga meminta Tentara Nasional Indonesa (TNI) dan Polri untuk mengamankan rumah sakit yang terdampak kerusuhan di wilayah Papua beberapa hari lalu.  "Saya kira kalau untuk pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit kita harus tetap melakukan pelayanan," kata Nila usai bertemu Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8).  Lebih lanjut, Nila juga mengaku belum mendapat informasi adanya rumah sakit di Sorong, Papua Barat yang berhenti beroperasi lantaran situasi keamanan yang tidak kondusif. Jika informasi itu benar adanya, ia memastikan akan berkoordinasi dan meminta TNI untuk melindungi fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan.  "Kita akan cek, tapi kami akan minta kalau misalnya mereka takut dengan keamanan kami minta untuk diawasi atau dibantu oleh TNI untuk keamanan," ucap Nila.  Menurut Nila, pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan, harus terus berjalan dalam kondisi apapun. Sejauh ini, ia memastikan petugas kesehatan di Papua dan Papua Barat, termasuk yang diterjunkan di pelosok dalam kondisi aman.  "Tim kesehatan kita harus tetap bekerja. Nanti saya akan cek kalo RS Sorong tadi. Kita tetap harus bekerja, kita harus melayani," tegasnya.  Sebelumnya, selama dua hari situasi di Sorong mencekam, diduga itu karena imbas dari aksi massa yang memprotes insiden yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Adanya insiden tersebut, Gubernur Jatim, Wali Kota Surabaya, dan Wali Kota Malang telah menyampaikan permintaan maaf.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mencoba menenangkan agar kerusuhan di Papua tak melebar. Ia menyatakan pemerintah akan berusaha menjaga harkat markat anak bangsa, termasuk di Papua.  "Yakinlah pemerintah menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pakce Mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," ujar Jokowi, Senin (19/8).  Namun, aksi protes berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat masih terus terjadi di Jayapura, Sorong, Manokwari, hingga Fakfak.  &nbsp;

Menkes Pastikan Pelayanan Kesehatan di Papua Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Menkes-Nila-Dery.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila S Moeloek membantah kabar yang menyebutkan bahwa ada petugas KPPS yang meninggal karena diracun. Faktanya, mayoritas korban meninggal dipicu karena faktor kelelahan.  "Kami belum menemukan atau ditemukan kecurigaan yang tidak wajar. (Itu kelelahan) dengan diberikan beban yang tentu terlalu besar tentu ini akan menjadi pemicu dalam hal ini," ujar Nila saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, (14/5).  Nila juga menambahkan, berdasarkan data yang ia peroleh. Para petugas KPPS berumur di atas 50-70 tahun. Sehingga dengan umur itu rentan terkena penyakit atau sudah memiliki riwayat penyakit yang dideritanya.  "Jadi ini kebanyakan orang-orang yang sudah tua yang bekerja. Dan dalam hal ini harusnya berterima kasih sudah mau bekerja," katanya.  Berdasarkan dari faktor meninggalnya, diketahui petugas KPPS meninggal karena penyakit stroke, hipertensi, jantung, asma, dan juga didominasi oleh kardiovaskular.  "Penyakit jantung ini atau kardiovaskular jadi penyebab terbanyak. Pemicu kedua adalah soal pernafasan termasuk asma dan resbenatory itu sekitar 20 persen, faktor kecelakaan 9 persen," ungkapnya.  Lebih lanjut, terkait mengenai adanya usulan untuk melakukan otopsi para petugas KPPS yang meninggal dunia. Nila juga mengaku hal itu sudah menjadi ranahnya pihak kepolisian.  Menurut Nila, justru yang dilakukan oleh jajarannya adalah dengan metode otopsi verbal, yakni mengetahui penyakit yang diderita melalui wawancara dengan anggota keluarga. Misalnya, mengenai tanda-tanda dan gejala yang muncul sebelum seseoran meninggal.  "Yang forensik itu kalau sudah curiga kematiannya tidak wajar, kemudian tentu ada juga pengajuan dari keluarga, dan tentu itu ranahnya polisi," pungkasnya.

Soal Petugas KPPS Mati Diracun, Menkes Bilang Belum Ditemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-targetkan-500-ribu-operasi-katarak-setiap-tahun_m_.jpg" alt="Menkes Nila F. Moelok saat meninjau pemeriksaan mata gratis oleh Komite Mata Nasional di Surabaya, Kami (11/10)" width="100%">
<figcaption>Menkes Nila F. Moelok saat meninjau pemeriksaan mata gratis oleh Komite Mata Nasional di Surabaya, Kami (11/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemerintah telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Gangguan Pengelihatan (Sigalih), Selasa lalu (9/10). Aplikasi tersebut, digadang-gadang mampu menekan angka penderita katarak di Indonesia.&nbsp; Aplikasi Sigalih membantu mencegah potensi bertambahnya penderita katarak. Selain itu, dengan adanya aplikasi tersebut, pemerintah berharap dapat mencapai target Vision 2020 dengan 200 surgery rate (tingkat pengobatan melalui operasi) pada penderita katarak.&nbsp; Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menjelaskan, dari angka tersebut, pemerintah menetapkan target 500 ribu operasi katarak per tahun. Meski, sebenarnya angka tersebut belum sesuai standar World Health Organization (WHO).&nbsp; Standar yang ditetapkan WHO adalah 350 surgery rate bagi sekitar 250 juta penduduk Indonesia. Artinya, Kemenkes perlu melakukan operasi katarak, sedikitnya bagi 750 ribu penderita per tahun.&nbsp;"Ya, harapan kami, Indonesia dapat mencapai target Vision 2020 melalui aplikasi itu. Tapi, tetap kami akan perhitungkan kekuatan,"jelas Nila di Gedung Graha Puslitbang Humaniora dan Kesehatan, Surabaya, Kamis (11/10).&nbsp; Kekuatan yang dimaksud adalah ketersediaan tenaga medis dan finansial. Untuk itu, Nila menyatakan, pemerintah akan tetap melakukan operasi katarak minimal 500 ribu penderita per tahun.&nbsp; Nila punya alasan sendiri terkait perhitungan tersebut. Dia mengatakan, jika dipaksakan melakukan operasi kepada 750 ribu penderita per tahun, pemerintah akan kesulitan menangani tingginya jumlah penderita katarak.&nbsp; Padahal, pemerintah punya target menyembuhkan 1 juta penderita katarak. Apalagi, jika ingin mencapai target Vision 2020, jumlah penderita katarak di Indonesia harus turun setidak 0,5 persen dari jumlah tersebut. "Kalau dipaksakan operasi katarak kepada 750 ribu penderita per tahun, tahun depan malah jadi backlog (perbedaan jumlah kemampuan pemerintah melakukan operasi dengan penderita katarak, Red) sebanyak 1,5 juta penderita," tambah Nila. &nbsp;

Pemerintah Targetkan 500 Ribu Operasi Katarak Setiap Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amankan-mudik-kesehatan-sopir-di-48-terminal-diperiksa_m_218329.jpeg" alt="Menkes sedang mengarahkan olahraga peregangan otot bagi para calon pemudik." width="100%">
<figcaption>Menkes sedang mengarahkan olahraga peregangan otot bagi para calon pemudik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mempersiapkan segala fasilitas mudik 2018 dengan menambah 84 fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) di sepanjang jalur mudik. Sedikitnya ada 3.910 Fasyankes di sepanjang jalur mudik dan titik keberangjatan seperti terminal, pelabuhan dan bandara. Total jumlah tersebut terdiri dari 923 Pos Kesehatan, 2.231 Puskesmas, 375 rumah sakit, 207 Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan 174 Public Service Center 119. Sehingga masyarakat tinggal menghubungi layanan 119 jika ada kegawatdaruratan. "Kalau terjadi masalah kesehatan dan dalam keadaan darurat saat mudik, segera hubungi 119,&rdquo; kata Nila di Terminal Kampung Rambutan, Selasa (5/6). Nila juga telah menerbitkan surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/306/2018 tentang penyelenggaraan layanan kesehatan pada situasi khusus libur keagamaan 2018 dan tahun baru 2019 kepada seluruh gubernur. Melalui surat edaran itu, kata dia, diharapkan gubernur mengkoordinasikan kepada bupati/walikota untuk membentuk tim penyelenggara kesehatan mudik, pembentukan Pos Kesehatan, mengadakan PSC, pemberian layan kesehatan 24 jam di Puskesmas dan rumah sakit di sepanjang jalur mudik, lokasi wisata (sedang dalam pengecekan lokasi), penyiapan tim gawat darurat dengan evakuasi medik. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan di tempat umum. Dalam hal ini, Kemenkes berkoordinasi dengan dinas kesehatan di kabupaten/kota untuk melakukan cek kesehatan pengemudi bus di 48 terminal pada H-10 sampai H+10. Disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pemudik, pemantauan data morbiditas, dan mortalitas saat arus mudik. &ldquo;Pemeriksaan itu meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, gula darah, kadar alkohol dalam tubuh, dan kadar narkoba. Selain itu pengemudi bus juga perlu memperhatikan waktu istirahat, makan makanan yang sehat, dan lakukan peregangan saat istirahat,&rdquo; kata Nila. Nila mengajak seluruh masyarakat bersama pemerintah untuk berpartisipasi mendukung kelancaran mudik tahun ini. Kita bersama-sama memperhatikan keselamatan masing-masing pemudik dan menjaga kesehatan selama mudik. "Jangan ragu mampir ke rest area dan pos-pos kesehatan. Jangan sampai mengantuk saat di perjalanan," jelasnya. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menjelaskan pihaknya menggelar sejumlah kegiatan persiapan mudik. Tentu tujuannya agar pelaksanaan mudik berlangsung lancar. "Kami periksa sopir-sopir di perusahaan otobus, lalu pemeriksaan kedua akan kami periksa sebelum berangkat. Kemudian masyarakat DKI diharapkan periksa ke Puskesmas sebelum berangkat, berobat jelang mudik kami gratiskan untuk pemilik jaminan kesehatan," tegas Koesmedi.

Amankan Mudik, Kesehatan Sopir di 48 Terminal Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simak-15-tips-mudik-sehat-aman-dan-selamat-ala-menkes_m_218206.jpeg" alt="Menteri Kesehatan Nila F Moeloek." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lebaran tinggal menghitung hari. Persiapan mudik pun sudah dilakukan masyarakat yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman saat Hari Raya Idul Fitri. Namun, agar selamat hingga tujuan, persiapan mudik pun harus matang. Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek berpesan kepada para calon pemudik untuk selalu disiplin dalam menjaga keselamatan dalam perjalanan. Apalagi jika mengendarai kendaraan atau membawa anak dan ibu hamil. Pada kesempatan acara Ngabuburit Sehat Bareng Menteri Kesehatan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa sore (5/6), Nila menyerukan agar para pemudik, pengemudi dan masyarakat umum lainnya memperhatikan 15 tips mudik sehat, aman, dan selamat. Fisik Siapkan fisik yang sehat dan prima sebelum mudik. Baik pribadi maupun keluarga. Periksa Kendaraan Periksa kondisi kelayakan kendaraan. Baik dari rem, kaki-kaki, oli, bensin, gas, dan mesin. Obat-obatan Tidak meminum obat-obatan atau minuman yang menyebabkan kantuk sebelum dan selama mengemudi. Istirahat Beristirahat selama 15 menit setiap telah mengemudi selama 4 jam. Dan berlaku sama jika tidak mengemudi atau sebagai penumpang. Jangan Ingin Cepat Jangan paksakan mengemudi bila sudah lelah atau mengantuk. Jangan sekadar ingin cepat sampai. Patuh Disiplin dan patuh rambu lalu lintas. Jangan asal cepat sampai tujuan. Waspada Kondisi Jalan dan Cuaca Kendalikan kecepatan kendaraan pada kondisi jalanan rusak, bergelombang, saat hujan, dan cuaca buruk. Awas Kelebihan Muatan Kendaraan tidak boleh melebihi muatan yang layak. Ini juga berlaku bagi semua angkutan umum dan pribadi. Masker Gunakan masker dan lindungi diri dari polusi udara. Apalagi jika memaksakan diri mudik dengan sepeda motor. Waspada Orang Asing Jangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal. Bisa saja menjadi korban hipnotis. Jaga Kebersihan Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum makan. Jangan sampai diare atau sakit perut di perjalanan. Makanan Minuman Sehat Tetap Konsumsi makanan dan minuman yang sehat. Usahakan tetap makan buah dan sayur. Buang Sampah Jadilah penumpang dan sopir yang sopan. Buanglah sampah pada tempatnya jangan asal membuka kaca dan membuang sampah sembarangan. Jangan Asal Buang Air Tidak buang air kecil/besar sembarangan, gunakan toilet yang tersedia. Cari tempat istirahat di sepanjang jalur. Pergi ke Pos Kesehatan Bila sakit, manfaatkan pos kesehatan terdekat. Atau jangan paksakan diri lanjutkan perjalanan. Istirahat sejenak.

Simak 15 Tips Mudik Sehat, Aman, dan Selamat Ala Menkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkes-cacing-itu-sebenarnya-isinya-protein_m_199999.jpeg" alt="Menteri Kesehatan Nila F Moeloek." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berhasil mengidentifikasi dan menarik 27 merek produk ikan kaleng (dari ikan makarel) yang mengandung parasit cacing. Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F Moeloek mengatakan, memang produk makanan yang mengandung parasit cacing perlu ditarik oleh BPOM. "Yang seperti itu perlu ditarik&lrm;," ujar Nila saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/3). Namun demikian, menurut Nila, tidak masalah jika masyarakat terlanjur memakan&nbsp;ikan makarel tersebut. Asalkan&nbsp;ikan kalengan itu sudah dimasak. Dengan demikian, parasit cacing akan mati. "Cacing itu sebenarnya isinya protein. Tapi saya kira kalau sudah dimasak saya kira steril. Tapi kalau masih hidup takutnya dia berkembang biak," katanya. Humas BPOM telah melakukan perluasan pengujian sampel terhadap sejumlah produk ikan kaleng (makarel). Hasilnya ada 27 merek ikan kaleng yang positif mengandung parasit cacing, terdiri atas 16 merek produk impor dan 11 merek produk dalam negeri. Berikut 27 jenis ikan kaleng yang mengandung parasit cacing: No. Merek; Nomor Izin Edar; Nama Jenis Pangan 1. ABC; MD 543909389002; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543909390002; Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas MD 543909391002; Ikan Makarel Saus Cabai 2. ABT; ML 543909001547; Ikan Makarel Saus Tomat 3. AYAM BRAND; ML 543909008251; Ikan Makarel Saus Tomat ML 543909015251; Ikan Makarel Goreng ML 543909024251; Ikan Makarel Saus Padang 4. BOTAN; MD 517113006021; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543911013097; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543913001464; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543922019034; Ikan Makarel Saus Tomat 5. CIP; MD 543913017182; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543913018182; Ikan Makarel Saus Ekstra Pedas 6. DONG WON; ML 543909458014; Ikan Makerel Larutan Garam 7. DR. FISH; MD 543913013160; Ikan Makarel Saus Tomat 8. FARMERJACK; ML 543929007175; Ikan Makarel Saus Tomat 9. FIESTA SEAFOOD; MD 543908031013; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543908032013; Ikan Makarel Saus Cabai MD 543908033013; Ikan Makarel Saus Balado 10. GAGA; MD 543910055083; Ikan Makarel Saus Tomat Cabe 11. HOKI; ML 543909501660; Ikan Makarel Saus Cabai 12. HOSEN; ML 543909419060; Ikan Makarel Saus Cabai 13. IO; ML 543929070004; Ikan Makarel Saus Cabai 14. JOJO; ML 543909002987; Ikan Makarel Saus Cabai 15. KING'S FISHER; MD 543922014034; Ikan Makarel Saus Cabai 16. LSC; ML 543929033021; Ikan Makarel Saus Tomat 17. MAYA; MD 517113001021; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543913006464; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543913015464; Ikan Makarel Saus Cabai MD 543913049021; Ikan Makarel Saus Cabai 18. NAGO/NAGOS; ML 543929068004; Ikan Makarel Saus Tomat ML 543929068004; Ikan Makarel Saus Tomat 19. NARAYA; ML 543909311660; Ikan Makarel Saus Tomat ML 543909419060; Ikan Makarel Saus Tomat 20. PESCA; MD 517113040021; Ikan Makarel Saus Tomat 21. POH SUNG; ML 543929001006; Ikan Makarel Saus Tomat 22. PRONAS; MD 517122037021; Ikan Makerel Saus Pedas MD 543922010004; Ikan Makarel Saus Tomat 23. RANESA; MD 543911008097; Ikan Makarel Saus Tomat MD 543913009182Ikan Makarel Saus Cabai 24. S&amp;W; ML 543909094054; Ikan Makerel Larutan Garam 25. SEMPIO; ML 543909287014; Ikan Makerel Kaleng ML 543909294014Ikan Makerel Larutan Garam 26. TLC; ML 543929002175; Ikan Makarel Saus Tomat 27. TSC; ML 543929003004; Ikan Makarel Saus Tomat

Menkes: Cacing Itu Sebenarnya Isinya Protein

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kemenkes-pastikan-rs-mitra-keluarga-terbukti-bersalah-ini-sanksinya_m_157002.jpeg" alt="Menteri Kesehatn Nila Moeloek." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatn Nila Moeloek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya mengumumkan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta atas kasus kematian bayi Tiara Debora. Hasilnya, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres terbukti bersalah dari sisi administrasi. Direktur&nbsp;Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Tri&nbsp;Hesty&nbsp;Widyastoeti Marwotosoeko menjelaskan RS Mitra Keluarga Kalideres terbukti melakukan kesalahan administrasi.&nbsp; Karena itu, Kemenkes memberikan rekomendasi sanksi berupa teguran tertulis kepada rumah sakit.&nbsp;&ldquo;Sudah kami keluarkan rekomendasi, hasilnya kami memerintahkan Dinkes DKI Jakarta memberikan sanksi tertulis,&rdquo; tegas Hesty kepada JawaPos.com, Rabu (13/9). Hesty menegaskan sanksi itu baru berupa kesalahan administrasi, belum dari sisi tindakan medis. Dari sisi administrasi saja, dugaan pelanggaran maladministrasi telah dilakukan pihak rumah sakit pada 3 September saat menangani bayi Debora. &ldquo;Baru rekomendasi sanksi tertulis, kalau secara medisnya belum. Ini adminstrasi dulu. Untuk tindakan medis masih menunggu audit medik,&rdquo; papar Hesty. Rekomendasi ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto. Di tangan Dinas Kesehatan DKI nantinya sanksi resmi akan dijatuhkan kepada pihak rumah sakit. Sebelumnya, RS Mitra Keluarga Kalideres menegaskan sudah menangani pasien bayi Debora sesuai prosedur. Namun, terdapat perbedaan keterangan antara pihak rumah sakit dan orang tua Debora soal pemberitahuan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Debora.&nbsp; Pihak rumah sakit mengaku baru mengetahui bayi Debora peserta BPJS pukul 06.00 pagi, sedangkan orang tua Debora membantah hal itu sebab sejak awal datang pun mereka sudah menunjukkan kartu BPJS Debora tetapi tetap ditagih uang muka ruang PICU.

Kemenkes Pastikan RS Mitra Keluarga Terbukti Bersalah, Ini Sanksinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/datangi-kpk-menkes-nila-moeloek-bahas-kajian-jkn_m_111596.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/2). Nila mengaku kedatangannya itu untuk rapat bersama pimpinan KPK mengenai pencegahan korupsi di sektor kesehatan. "Mau rapat soal pencegahan," kata Nila saat mendatangi gedung KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Nila datang bersama jajaran pejabat di Kementerian Kesehatan. Termasuk, Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedatangan menteri kesehatan dan jajarannya untuk membahas kajian mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Menkes datang hari ini membahas tindak lanjut kajian tentang JKN. Terkait dengan kegiatan Litbang KPK," ujar Febri saat dikonfirmasi. Menurut Febri, rapat akan dilakukan jajaran Kemenkes bersama pimpinan KPK. (Put/jpg)

Datangi KPK, Menkes Nila Moeloek Bahas Kajian JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73997_93318_Menkes-Nila-Moeloek-2.jpg" alt="Menkes Nila Moeloek" width="100%">
<figcaption>Menkes Nila Moeloek</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Stunting atau anak yang bertubuh kerdil masih menjadi permasalahan bangsa. Balita stunting tidak menerima nutrisi yang cukup mulai dari kandungan hingga usia dua tahun. Stunting mengakibatkan otak seorang anak kurang berkembang. Menteri Kesehatan RI Nila F Moeloek mengakui masih banyak balita stunting di Indonesia meskipun sudah berupaya terus ditekan. Nila menyebut stunting sebagai sesuatu yang bahaya bagi perkembangan generasi penerus bangsa. &ldquo;Stunting manusia pendek bahaya sekali. Pemantauan kecukupan gizi terus kita lakukan. Dan stunting di negara ini masih menjadi permasalahan,&rdquo; tegas Nila dalam Konferensi Pers Refleksi 2016 di Kantor Kemenkes, Kamis (29/12). Nila menyebutkan semula angka balita stunting masih sebanyak 37,2 persen. Setelah dipantau maka jumlahnya berhasil ditekan turun menjadi 29,6 persen. Jumlah ini juga belum merata. &ldquo;Di Belu Indonesia Timur ada 48,2 persen. Bayangkan dari 100 anak ada 50 persen dengan tubuh stunting,&rdquo; tutur Nila. Menurutnya, balita stunting saat dewasa bisa berpotensi melahirkan anak dengan kondisi stunting juga. Korelasinya juga berkaitan dengan penyakit tak menular seperti jantung dan paru-paru. &ldquo;Ini akan jadi beban bagi negara kita. Cost mahal sangat merugikan,&rdquo; jelas Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini. Nila menambahkan, pihaknya terus berupaya memberikan intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Selain itu pihaknya berupaya meningkatkan pengetahuan para ibu agar mengerti memberikan makan bagi anak-anak. &ldquo;Banyak masyarakat Indonesia Timur tak berikan ASI pada anak, dan jumlahnya tinggi. Hampir 70 persen anak tak diberikan ASI,&rdquo; kata Nila. (cr1/JPG)

Menkes: Balita Stunting Bahaya Sekali, Masih Jadi Masalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkes nila moeloek

Berita Terkini