<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/raja-juli-padar-1368799971.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap terdapat 12 perusahaan yang dinilai berkontribusi memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan Raja Juli saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). Ia menyampaikan, tim penegakan hukum (gakum) Kementerian Kehutanan tengah menelusuri indikasi pelanggaran yang dilakukan korporasi di kawasan hutan. &ldquo;Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, proses penegakan hukum akan segera dijalankan. Ia memastikan, akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada DPR RI sebagai mitra kerja Kemenhut. &ldquo;Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,&rdquo; tegasnya. Selain temuan tersebut, Raja Juli juga membeberkan langkah pemerintah dalam melakukan penertiban perizinan sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah mencabut sejumlah izin pemanfaatan hutan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran. &ldquo;Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025,&rdquo; tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu menyatakan, pencabutan izin terhadap perusahaan yang melanggar aturan merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, ia mengaku belum dapat menyampaikan detail perusahaan yang akan dikenai sanksi lanjutan tersebut. &ldquo;Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,&rdquo; urainya. Menhut menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah kebijakan struktural untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Langkah tegas itu diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi yang berulang di kawasan Sumatera dan wilayah lain di Indonesia. &ldquo;Ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Kehutanan mengungkap 12 perusahaan di Sumut berkontribusi terhadap bencana, pemerintah akan cabut izin.

Menhut Sebut 12 Perusahaan di Sumut Berkontribusi Perparah Terjadinya Bencana, Buka Opsi Pencabutan Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/rinjani-grade-4-1959283487.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) memberikan keterangan pers kepada media di Jakarta (12/8). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) memberikan keterangan pers kepada media di Jakarta (12/8). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menuai sorotan publik setelah fotonya bermain domino bersama Azis Wellang, seorang yang pernah berstatus tersangka dalam kasus pembalakan liar, beredar luas di media sosial. Aksi tersebut memantik perhatian publik. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, sikap tersebut tidak etis. Karena memberi kesan Menteri Kehutanan justru membela pihak yang pernah berhadapan dengan hukum. Boyamin menegaskan, seorang pejabat publik seharusnya menjaga jarak dengan pihak yang memiliki rekam jejak kasus hukum, apalagi terkait isu pembalakan liar yang menjadi perhatian serius publik.&nbsp; &ldquo;Mestinya Menhut hindari melakukan pertemuan dengan orang yang pernah jadi tersangka oleh Penyidik Gakkum Kehutanan karena apapun tidak etis dan terkesan Menhut mentoleransi pembalakan liar,&rdquo; kata Boyamin kepada JawaPos.com, Minggu (7/9). Ia menambahkan, meski Azis Wellang telah memenangkan gugatan praperadilan sehingga status tersangkanya gugur, hal itu tidak lantas menghapus persepsi publik terhadap kasus yang menjeratnya.&nbsp; &ldquo;Bahwa AW telah menang praperadilan dan status tersangka gugur, namun tidak semestinya Menhut bertemu dengan AW karena ini bisa berpengaruh terhadap jajaran penyidik Gakkum Kemenhut,&rdquo; tegas Boyamin. Menurutnya, pertemuan Menhut Raja Juli dengan Azis Wellang bisa menimbulkan bias dan tekanan psikologis bagi penyidik di lapangan. Apalagi jika di kemudian hari muncul dugaan keterkaitan kembali Azis dengan peristiwa pembalakan liar.&nbsp; &ldquo;Hal ini terkesan Menhut justru berada pada pihak yang diduga pelaku pembalakan liar,&rdquo; urainya. Menhut Raja Juli Antoni telah memberikan klarifikasi terkait kabar dirinya terlihat bermain domino bersama salah seorang tersangka pembalakan liar. Dalam pernyataannya, Raja Juli menegaskan dirinya tidak mengenal sosok yang belakangan diketahui bernama Azis Wellang. Raja Juli mengklaim, awalnya dirinya hanya ingin bertemu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Namun, sebelum meninggalkan lokasi, ia sempat diajak untuk bergabung dengan beberapa orang yang sedang bermain domino di ruang tamu.&nbsp; &ldquo;Di ruang tamu ramai sekali orang. Beberapa orang lainnya sedang bermain domino. Mas Menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah dua kali putaran, saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut,&rdquo; tegas Raja Juli, Sabtu (6/9). Raja Juli mengklaim, dirinya sama sekali tidak mengenal dua orang pemain lainnya. Ia juga mengklaim, tak ada pembicaraan kasus apapun saat permainan berjalan. &ldquo;Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,&rdquo; urainya. Raja Juli mengaku baru mengetahui identitas salah satu pemain setelah isu tersebut mencuat di publik.&nbsp; &ldquo;Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar," serunya. (*)

Menhut Raja Juli bermain domino dengan tersangka Azis Wellang, MAKI menilai sikapnya tidak etis dan bisa menimbulkan persepsi negatif.

Menhut Raja Juli Ketahuan Main Domino Bareng Tersangka Azis Wellang, MAKI Nilai Sikapnya Terkesan Bela Kasus Pembalakan Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/WhatsApp-Image-2025-07-18-at-182850-427499482.jpeg" alt="Raja Juli Antoni (tengah). (Dok. DPP PSI)" width="100%">
<figcaption>Raja Juli Antoni (tengah). (Dok. DPP PSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan klarifikasi terkait kabar dirinya terlihat bermain domino bersama salah seorang tersangka pembalakan liar. Dalam pernyataannya, Raja Juli menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal sosok yang belakangan diketahui bernama Azis Wellang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengklaim, awalnya dirinya hanya ingin bertemu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. &ldquo;Saya janjian bertemu Mas Menteri Karding. Mas Menteri Karding meminta saya &lsquo;nyamperin&rsquo; beliau di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dimana beliau pada saat ini menjadi Sekjennya,&rdquo; kata Raja Juli, Minggu (7/9). Ia menjelaskan, pertemuan itu berlangsung cukup lama. Dia mengaku berbicara empat mata dengan Karding selama kurang lebih dua jam. Tetapi, Raja Juli tidak mengungkap isi pembicaraannya dengan Karding. &ldquo;Saya berdiskusi dengan Mas Menteri Karding berdua saja di ruang bagian belakang selama 2 jam-an lebih. Tidak ada tema diskusi kami menyangkut kasus pembalakan liar sama sekali. Mendekati jam 24.00 saya pamit pulang kepada beliau,&rdquo; tegasnya. Namun, sebelum meninggalkan lokasi, ia sempat diajak untuk bergabung dengan beberapa orang yang sedang bermain domino di ruang tamu.&nbsp; &ldquo;Di ruang tamu ramai sekali orang. Beberapa orang lainnya sedang bermain domino. Mas Menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah dua kali putaran, saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut,&rdquo; jelas Raja Juli. Raja Juli mengklaim, dirinya sama sekali tidak mengenal dua orang pemain lainnya. Ia juga mengklaim, tak ada pembicaraan kasus apapun saat permainan berjalan. &ldquo;Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,&rdquo; urainya. Raja Juli mengaku baru mengetahui identitas salah satu pemain setelah isu tersebut mencuat di publik.&nbsp; &ldquo;Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan sikap kerasnya terhadap praktik perusakan hutan. Raja Juli menyatakan, tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan.&nbsp; "Saya akan tegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu,&rdquo; pungkasnya.

Menhut Raja Juli menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal sosok yang belakangan diketahui bernama Azis Wellang.

Ketahuan Main Domino Bareng Tersangka Pembalakan Liar, Menhut Raja Juli Klaim Tidak Kenal Azis Wellang, Awalnya Ingin Bertemu Menteri Karding

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="flex gap-x-2">&nbsp;</div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/WhatsApp-Image-2025-07-18-at-182850-427499482.jpeg" alt="Raja Juli Antoni (tengah). (Dok. DPP PSI)" width="100%">
<figcaption>Raja Juli Antoni (tengah). (Dok. DPP PSI)</figcaption>
</figure> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengklarifikasi pemberitaan salah satu media massa nasional. Dalam pemberitaan itu, Raja Juli bermain domino dengan tersangka pembalak liar, Azis Wellang. Lewat klarifikasi yang disampaikan melalui media sosial resminya pada Sabtu malam (6/9), Raja Juli mengaku baru tahu Azis Wellang. Raja Juli menyampaikan bahwa sebelum dipotret tengah bermain domino dengan Azis Wellang, dia janjian bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding. Mereka kemudian bertemu di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS). Di lokasi itu keduanya sempat berdiskusi berdua di ruang belakang posko selama lebih kurang 2 jam. &rdquo;Tidak ada tema diskusi kami menyangkut kasus pembalakan liar sama sekali. Mendekati jam 24.00 saya pamit pulang kepada beliau,&rdquo; tulis Raja Juli.&nbsp; Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengakui bahwa saat itu ruang tamu Posko KKSS sangat ramai. Tampak beberapa orang sedang bermain domino. Bersama Karding, Raja Juli diajak ikut main domino. Setelah 2 kali putaran permainan, Raja Juli menyatakan bahwa dia kembali pamit untuk pulang kepada Karding. &rdquo;Banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut. ⁠Saya tidak kenal dengan 2 pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Menurut Raja Juli, dia baru mengetahui bahwa salah seorang yang ikut bermain domino dengan dirinya dan Karding adalah Azis Wellang, seorang pengusaha yang dijadikan tersangka dalam kasus pembalakan liar akhir tahun lalu. Secara tegas, Raja Juli menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memberi ruang kepada pelanggar hukum di kawasan hutan. &rdquo;Setelah berita (di salah satu media massa nasional) beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar. Bagi saya tidak ada sedikitpun ruang bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan. &nbsp;Saya akan tegakan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu,&rdquo; tegas Raja Juli.&nbsp; &nbsp; </div> </div> </div> </div> </div>

Raja Juli menyampaikan bahwa sebelum dipotret tengah bermain domino dengan Azis Wellang, dia janjian bertemu dengan Abdul Kadir Karding

Potret Main Domino Bareng Tersangka Pembalak Liar Muncul di Media Massa, Menhut Raja Juli: Saya Baru Tahu Azis Wellang  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/MENHUT-14-3342455378.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan SK pelepasan 152 hektar kawasan hutan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pemukiman dan lahan pertanian warga Dusun Pancer, Banyuwangi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan SK pelepasan 152 hektar kawasan hutan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pemukiman dan lahan pertanian warga Dusun Pancer, Banyuwangi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) pelepasan 152 hektar kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian, bagi warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. SK Pelepasan tersebut diserahkan Menhut kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani selaku pemohon yang secara resmi mewakili warga Pancer kepada pemerintah pusat, di Hutan Djawatan, Kecamatan Cluring, Senin (14/7). Selanjutnya Bupati Ipuk menyerahkan SK tersebut kepada perwakilan warga. &ldquo;Alhamdulillah, ini artinya secara resmi, tanah yang bapak tempati dan kelola sekarang sudah tidak lagi menjadi kawasan hutan. Waktu itu Mas Wapres meminta kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini pada 9 Juli. Alhamdulillah tanggal 1 Juli kemarin sudah selesai, saya sudah tanda tangan SK-nya. Penyerahannya hari ini (14 Juli),&rdquo; kata Raja Juli. Sebelumnya Bupati Ipuk pada 2021 telah mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah pusat untuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat di kawasan tersebut. Surat yang diteken Ipuk itu bentuk dukungan bagi warga Pancer agar mendapat rekomendasi di tingkat pusat. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat bertemu dengan Warga Pancer dalam kunjungan kerjanya di Banyuwangi pada Senin (23/6). Saat itu, Gibran langsung meminta Menhut untuk menyelesaikan kasus tukar guling lahan hutan yang telah berlangsung sejak 2006 di desa tersebut. Penyerahan lahan ini berawal dari warga Dusun Pancer yang mengajukan permohonan untuk bisa memanfaatkan lahan seluas sekitar 152 hektar sebagai pertanian dan permukiman. Ada sekitar 800 kepala keluarga yang menempati lahan tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/MENHUT-14-B-3728124915.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan SK pelepasan 152 hektar kawasan hutan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pemukiman dan lahan pertanian warga Dusun Pancer, Banyuwangi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan SK pelepasan 152 hektar kawasan hutan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pemukiman dan lahan pertanian warga Dusun Pancer, Banyuwangi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Kawasan yang dimohon merupakan kawasan hutan yang ditempati masyarakat sejak 1965 dan sebagian merupakan relokasi korban bencana tsunami tahun 1994. Kawasan itu telah dipergunakan untuk permukiman, sarana umum (jalan aspal, listrik, sarana pendidikan, tempat ibadah), dan lahan pertanian. Menhut mengatakan setelah penyerahan SK tersebut, nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun harus ditentukan dulu tata batas persil lahan, seperti lokasi calon lahan (CL) dan calon penerima (CP). Pemkab bersama Dirjen Kemenhut akan segera melakukan tata batas persil. &ldquo;Ini yang akan jadi bahan sertifikasi oleh BPN untuk menerbitkan SHM milik warga&rdquo; imbuhnya. Sementara Bupati Ipuk menyampaikan rasa terima kasih yang kepada Menteri Kehutanan atas terselesaikannya proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) di Dusun Pancer. Luas hutan TMKH tersebut mencapai 152 hektar terdiri atas 1.346 bidang tanah dan diperuntukkan bagi 850 Kepala Keluarga. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/MENHUT-14-C-1843311841.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan SK pelepasan 152 hektar kawasan hutan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pemukiman dan lahan pertanian warga Dusun Pancer, Banyuwangi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan SK pelepasan 152 hektar kawasan hutan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani untuk pemukiman dan lahan pertanian warga Dusun Pancer, Banyuwangi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Proses panjang TMKH dimulai sejak tahun 2006, alhamdulillah akhirnya selesai di tahun 2025. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan kawasan hutan,&rdquo; terang Ipuk. &ldquo;Semoga dengan adanya penyerahan SK membuat warga bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman karena legalitas lahannya telah terjamin,&rdquo; pungkasnya. Acara penyerahan SK Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman dan Lahan Pertanian dihadiri 500 warga Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Turut hadir Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Ade Tri Aji Kusuma, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joko Irianto sebagai perwakilan Gubernur Jatim, serta Forpimda Banyuwangi.

SK Pelepasan kawasan hutan diserahkan Menhut kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang secara resmi mewakili warga Pancer, Banyuwangi.

Menhut Serahkan SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Warga Pancer Banyuwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/raja-juli-aren-1159671655.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat peninjauan Kebun Aren di Dusun Cisarua, Garut. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat peninjauan Kebun Aren di Dusun Cisarua, Garut. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berupaya meningkatkan penanaman dan produktivitas pohon aren. Pasalnya pohon aren dapat dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi. Karena dalam satu hektare (Ha) lahan, pohon aren bisa menghasilkan 24.000 kilo liter bioetanol.&nbsp; Komitmen untuk meningkatkan penanaman dan produktivitas pohon aren itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat peninjauan Kebun Aren di Dusun Cisarua, Garut. Dia mengatakan, penanaman aren itu merupakan program favorit Presiden Prabowo Subianto. Raja mengatakan, Prabowo menjadikan aren sebagai pohon yang paling disenangi. Pasalnya Prabowo menilai pohon aren merupakan pohon ajaib, karena memiliki banyak manfaat. "Karena ini pohon ajaib dari ujung sampai akar bisa dipakai," ujar Raja dalam keterangannya Minggu (11/5).&nbsp; Dia menjelaskan, pohon aren dapat berfungsi sebagai ketahanan pangan dan energi. Aren dapat menghasilkan bioetanol yang baik, sehingga Indonesia tidak lagi perlu impor BBM atau swasembada energi. Daunnya bisa menjadi ijuk. Lalu sagunya bisa dipakai untuk ketahanan pangan, bahkan bahan kosmetik. "Dari satu hektare aren apabila ditanam baik, cara penanamannya baik, maka akan bisa memproduksi 24 ribu kilo liter bioetanol. Kalau kita tanam satu juta hektare sama dengan kita tidak perlu impor BBM," jelas Raja. Dia optimistis upaya itu bisa terwujud, karena Indonesia puya banyak lahan serta petani yang bisa mengelolanya dengan baik. Raja juga menyebut Prabowo telah memerintahkan untuk menanam 300 ribu Ha aren. Dia mengatakan, program penanaman pohon aren ini menjadi salah satu program unggulan Prabowo. "Kalau kita bisa menanam 1,2 juta hektare aren, maka kita akan swasembada energi. Pak Prabowo sudah memerintahkan tahun ini sudah menanam 300 ribu hektar," tuturnya. Dalam kesempatan yang sama penasihat utama Menhut Willie Smits menjelaskan berbagai keunggulan yang dimiliki pohon aren. "Aren lebih dari pemanfaatan pohon kelapa, paling utama pohon aren menghasilkan produk ekspor," katanya.&nbsp; Dalam satu pohon aren sudah ada kurang lebih Rp 2 juta hanya dari ijuknya. Kemudian kolang kalingnya juga bisa menjamin ketahanan pangan. Kemudian saat musim paceklik pohon aren tidak pernah kering, karena akarnya menghujam jauh di bawah tanah.

Pemerintah menargetkan penanaman 300 ribu Ha pohon aren, mendukung ketahanan pangan dan energi, dengan potensi 24 ribu liter bioetanol/Ha.

Kejar Swasembada Pangan dan Energi, Prabowo Perintahkan Menhut Raja Juli Tanam 300 Ribu Ha Pohon Aren