<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/JJkD165liGePjoR0idbeFmY59JMb6OB4oRX9ERQP-1438939209.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar dalam workshop di Jakarta Kamis (19/2/2026) malam. (Dok. Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan target penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektar dalam workshop di Jakarta Kamis (19/2/2026) malam. (Dok. Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat untuk dikelola masyarakat. Target itu bagian dari program perhutanan sosial dan hutan adat yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam empat tahun ke depan, ditargetkan ada penetapan 1,4 juta hektare hutan adat. "Sekarang sudah 360 ribuan hektar," kata Raja Juli dalam workshop Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera di Jakarta Kamis (19/2) malam.&nbsp; Raja Juli menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan bahwa keberhasilan menjaga hutan sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat sekitar hutan.&nbsp;&ldquo;Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan," katanya. Menurut dia, pelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan bahwa yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat. Yakni melalui semangat menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat, lewat pendekatan yang inklusif. Sehingga membuat masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang dijauhkan dari hutan. Sebaliknya, masyarakat dijadikan sebagai mitra utama negara. &ldquo;Masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan hidup mereka. Tetapi secara bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari,&rdquo; tegasnya. Pemerintah, lanjut Raja Juli, terus memperluas akses perhutanan sosial. Termasuk percepatan pengakuan hutan adat. Ia memastikan bahwa pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk merealisasikan target tersebut. &ldquo;Kami terus berkomitmen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial, ada 8,3 juta (hektare). Hutan adat kita akan eksekusi lebih banyak lagi, saya berkomitmen memberikan dalam 4 tahun ke depan ini 1,4 juta sekarang sudah 360 ribuan,&rdquo; jelasnya. Raja Juli menegaskan Kemenhut sudah punya peta jalannya untuk mengeksekusi 1,4 juta hektar hutan adat itu. "Insya Allah kalau kita memiliki sumber data manusia yang cukup, sumber dana yang cukup, kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak ke masyarakat,&rdquo; sambungnya. Ia menilai perhutanan sosial sebagai metode efektif dalam mengurangi kemiskinan. Khususnya bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.&nbsp;

Kementerian Kehutanan menargetkan penetapan 1,4 juta hektar hutan adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan

Menhut Raja Juli Targetkan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat untuk Kurangi Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/25/New-Project-29-2497948198.jpg" alt="Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat membesuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Minggu (25/1/2026). (Instagram @rajaantoni)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat membesuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Minggu (25/1/2026). (Instagram @rajaantoni)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membagikan potret diri saat membesuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pada Minggu (25/1). Ia mengaku kaget dan langsung meluncur ke RSCM, usai melihat video beredar yang memperlihatkan Trenggono pingsan saat memimpin Upacara Penghormatan terhadap pegawainya yang menjadi korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500. "Kaget banget melihat video yang beredar. Mendarat dari Denpasar, saya langsung ke RSCM," kata Raja Juli Antoni dalam Instagram pribadinya, Minggu (25/1). Lebih lanjut, ia menyampaikan kondisi Trenggono yang sudah bisa berdiri dan tersenyum. Hal itu pun terlihat dari foto selfie yang dibagikan oleh Menhut yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI. "Alhamdulillah Mas Treng Menteri KKP sudah bisa berdiri dan senyum," tambahnya. Menurutnya juga, Menteri KKP akan segera diizinkan oleh dokter RSCM untuk bisa pulang dan menjalani rawat jalan di rumahnya. Ia pun berharap, Menteri Kelautan dan Perikanan sejak era Presiden Joko Widodo itu bisa segera dinyatakan pulih. "Insya Allah akan segera diizinkan dokter pulang untuk rawat jalan di rumah. Segera pulih total. Amin!," tukasnya. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono jatuh pingsan saat memimpin upacara persemayaman dan pemberangkatan tiga jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di AUP Kelautan dan Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/1). Tiga jenazah itu terdiri dari pilot Pesawat ATR 42-500 Kapten Andy Dahananto, serta dua pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ferry Irawan dan Yoga Naufal. Di tengah upacara persemayaman itu, Trenggono tiba-tiba jatuh pingsan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, tubuhnya yang semula berdiri tegak, mendadak oleng dan jatuh ke lantai. Lantas, sejumlah pegawai KKP dan peserta upacara di lokasi acara langsung bergegas memberikan pertolongan dengan membawa Trenggono ke ruangan lain. &nbsp;

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membesuk Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono usai pingsan. Trenggono akan diizinkan pulang dan rawat jalan.

Menhut Raja Juli Besuk Menteri Trenggono Usai Pingsan: Alhamdulillah Segera Diizinkan Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/vIUtoxtG6nyKfvpBtrdJXzcFksF1ZO7Omam1t6CU-1-1578784174.jpg" alt="Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Menhut Raja Juli Antoni dalam Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM di Jogjakarta (17/10). (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Menhut Raja Juli Antoni dalam Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM di Jogjakarta (17/10). (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) merayakan HUT atau dies natalis yang ke-62. Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 silam.&nbsp; Acara tahunan yang digelar pada Jumat (17/10) itu, juga dihadiri Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Jokowi dan Raja Juli terlihat cukup akrab. Mereka berbincang dari luar gedung hingga di kursi VIP. Hanya saja outfit keduanya terlihat berbeda. Jokowi menggunakan batik. Sementara Raja Juli mengenakan setelan jas dilengkapi dasi biru muda. Dalam paparannya, Raja Juli menjelaskan sejumlah program prioritas dan capaian Kemenhut. Khususnya di sektor kehutanan, termasuk program Perhutanan Sosial. Dia mengatakan upaya Kemenhut menjaga hutan butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Seperti kerja sama dengan Fakultas Kehutanan UGM, termasuk para alumninya. Raja Juli mengatakan bahwa Fakultas Kehutanan UGM memiliki kontribusi luar biasa di Kehutanan Indonesia. Menurut dia sampai saat ini ada beberapa alumni Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini masih menjadi Dirjen di Kementerian Kehutanan. "Pak Dirjen KSDAE, Bu Dirjen PDASRH, kemudian ada pak Dirjen GAKKUM, dan kemudian ada Wakil Menteri Kehutanan, last but not least ini dia Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," katanya. Raja Juli menegaskan sebagai salah satu alumni Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi tidak hanya berhasil menjaga hutan. Tetapi juga berhasil menjaga Indonesia. Untuk diketahui sejumlah petinggi dalam jajaran Kementerian Kehutanan merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Di antaranya Wamenhut Rohmat Marzuki. Juga ada Dirjen Konservasi Sumber Data Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih, dan Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) Dwi Januanto Nugroho. <h2 class="class-paragraph">Jelaskan Program Prioritas Kemenhut</h2> Raja Juli menyebut Kemenhut memiliki program prioritas yang mendukung tercapainya Asta Cita ke 2 dan ke 5 pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan, terdapat 5 program prioritas. Di antaranya digitalisasi layanan, penguasaan hutan yang berkeadilan, dan hutan sebagai sumber swasembada pangan. Kemudian menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia dan one map policy. &ldquo;Salah satunya transformasi digital, melalui transformasi digital data spasial kehutanan, kita membuka era baru untuk tata kelola hutan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,&rdquo; ujar Raja Juli. Selanjutnya, Raja Juli juga menyebutkan adanya penurunan signifikan angka kebakaran hutan dan lahan di awal kepemimpinan Presiden Prabowo. Selain itu, berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, Kemenhut telah menjalankan amanat Presiden Prabowo yang menghibahkan lahannya di Aceh untuk konservasi Gajah Sumatera. Upaya konservasi ini diberi nama Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI ACEH). &ldquo;Dalam bidang konservasi kami terus melakukan kerja-kerja konkret di lapangan. Presiden Prabowo ketika pulang dari pertemuan dengan King Charles diminta kerjasama membuat koridor Aceh dan beliau memberikan PBPH-nya di Aceh," jelas Raja Juli. Kemenhut bekerjasama dengan WWF Indonesia, memulai mitigasi konflik gajah dengan manusia. Prosesnya berjalan melibatkan partisiapasi masyarakat. Diharapkan interkasi antara gajah dan penduduk berjalan baik.

Presiden ke-7 RI Jokowi menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM, Menhut sebut kontribusi alumni dalam menjaga hutan Indonesia.

Di UGM, Menhut Raja Juli Sebut Jokowi Alumnus yang Berhasil Jaga Hutan dan Indonesia

Menhut Raja Juli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menhut Raja Juli

Berita Terkini

Menhut Raja Juli Targetkan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat untuk Kurangi Kemiskinan

Menhut Raja Juli Besuk Menteri Trenggono Usai Pingsan: Alhamdulillah Segera Diizinkan Pulang

Di UGM, Menhut Raja Juli Sebut Jokowi Alumnus yang Berhasil Jaga Hutan dan Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com