<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/seleksi-petugas-haji-3215451178.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) memberi sambutan saat pembukaan Seleksi Petugas Haji Daerah 2026 di Asrama Haji Surabaya, Kamis (22/1). (ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kiri) memberi sambutan saat pembukaan Seleksi Petugas Haji Daerah 2026 di Asrama Haji Surabaya, Kamis (22/1). (ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebut pengalihan pemberangkatan sebagian jamaah haji asal Jawa Timur (Jatim) ke Bandara Kediri sebagai langkah untuk mengurangi beban operasional Embarkasi Surabaya pada 2026. &rsquo;&rsquo;Bandara Kediri kami pilih sebagai alternatif embarkasi karena secara teknis sudah siap dan posisinya strategis untuk melayani jamaah dari wilayah Jawa Timur bagian selatan,&rdquo; kata Menhaj usai membuka kegiatan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 2026 di Asrama Haji Surabaya, Kamis. Menhaj menyebut Bandara Kediri dipilih sebagai alternatif embarkasi karena secara teknis telah siap dan memiliki posisi strategis untuk melayani jamaah dari wilayah Jatim bagian selatan. Selain itu, kata dia, Embarkasi Surabaya selama ini menjadi salah satu titik tersibuk dalam penyelenggaraan haji, sehingga diperlukan penambahan jalur keberangkatan guna menjaga kelancaran layanan. Oleh karena itu, lanjutnya, pembagian titik keberangkatan diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Embarkasi Surabaya, sekaligus memperpendek jarak tempuh jamaah dari daerah asal menuju bandara. Contohnya, kata Menhaj, jamaah dari wilayah seperti Kediri, Tulungagung, Blitar, dan sekitarnya, selama ini harus menempuh perjalanan darat yang cukup panjang menuju Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. &rsquo;&rsquo;Tentu kami bagi mana yang lebih dekat, supaya lebih efisien, lebih efektif, dan tidak terlalu memberikan rasa capek kepada para jamaah haji kita,&rdquo; ucap Menhaj Mochamad Irfan Yusuf. Meski demikian, Gus Irfan, sapaannya, menyampaikan Bandara Kediri belum dapat digunakan untuk musim haji tahun ini karena keterbatasan waktu dan kesiapan administrasi, meskipun infrastruktur fisik telah tersedia. Selain itu ia menambahkan pada tahap awal pemerintah belum merencanakan pembangunan asrama haji di kawasan Bandara Kediri dan akan mengandalkan pengaturan kloter yang lebih fleksibel. Meskipun demikian Menjah berharap kebijakan tersebut dapat membantu pemerataan layanan haji, sekaligus meningkatkan kenyamanan jamaah tanpa membebani satu embarkasi utama. &ldquo;Tentu mungkin sekitar Kediri, kami harapkan keberangkatan melalui bandara baru ini bisa memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi jamaah haji Jawa Timur daerah selatan,&rdquo; ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf. (*) &nbsp;

Menhaj Mochammad Irfan Yusuf Sebut Sebagian Jamaah Haji Jatim Diberangkatkan dari Bandara Kediri untuk Kurangi Beban Embarkasi Surabaya

Menhaj Sebut Sebagian Jamaah Haji Jatim Diberangkatkan dari Bandara Kediri untuk Kurangi Beban Embarkasi Surabaya

<div id="newbody"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/9EiRGtzFvG4GXqHtvMjc4TUBaqpzlKpVIWnpq84K-2944606498.jpg" alt="Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menggelar rapat bersama syarikah di Jeddah. (Humas Kemenhaj)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menggelar rapat bersama syarikah di Jeddah. (Humas Kemenhaj)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan jajaran kepala daerah dilarang menjadi petugas haji daerah pada operasional haji 2026 guna menjamin profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada jamaah. &ldquo;Tahun ini Insya Allah tidak boleh, kami ingin memaksimalkan pelayanan kepada para jamaah haji agar mereka bisa beribadah dengan tenang,&rdquo; kata Menhaj Irfan Yusuf usai membuka kegiatan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 2026 di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Gus Irfan, sapaan akrabnya, menjelaskan kepala daerah seperti bupati atau wali kota memiliki tanggung jawab struktural yang padat. Sehingga, lanjutnya, dikhawatirkan para kepala daerah tidak dapat memberikan dedikasi penuh apabila merangkap sebagai PHD&nbsp;di lapangan. Menurut dia, peran petugas haji, terutama di daerah, sangat krusial karena menuntut kehadiran penuh serta fokus dalam mendampingi jamaah selama menjalankan ibadah dari wilayah asal hingga ke Tanah Suci. Oleh karena itu Menhaj&nbsp;menegaskan seleksi petugas haji daerah tahun ini dilakukan secara ketat untuk memperoleh sumber daya manusia yang benar-benar siap dan profesional. &ldquo;Saya pernah mendapat pertanyaan dari seorang kepala daerah, namun posisi tersebut memang cukup sulit jika harus memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah karena masih memiliki kewajiban lain yang tidak bisa ditinggalkan,&rdquo; ujar Menhaj. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/017076780/wamenhaj-dahnil-optimistis-layanan-ibadah-haji-2026-semakin-baik-pastikan-petugas-haji-sudah-kompak-dan-siap">Wamenhaj Dahnil Optimistis Layanan Ibadah Haji 2026 Semakin Baik, Pastikan Petugas Haji Sudah Kompak dan Siap</a>&nbsp; Selain itu Menhaj mengingatkan kepada seluruh peserta seleksi bahwa status sebagai petugas haji membawa konsekuensi dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada petugas haji yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas. &ldquo;Jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas, maka harus ada pertanggungjawaban, termasuk sanksi pemulangan ke Tanah Air sebelum operasional haji berakhir,&rdquo; kata Menhaj&nbsp;Mochamad&nbsp;Irfan&nbsp;Yusuf. (*) </div>

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan jajaran kepala daerah dilarang menjadi petugas haji daerah pada operasional

Menhaj Tegaskan Kepala Daerah Dilarang Jadi Petugas Haji, Begini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Screen-Shot-2025-11-17-at-151022-3638861252.png" alt="Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfam Yusuf menyebut kuota haji 2026 untuk Jawa Timur akan ditambah 7 ribu, sehingga total kuotanya 42 ribu jamaah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfam Yusuf menyebut kuota haji 2026 untuk Jawa Timur akan ditambah 7 ribu, sehingga total kuotanya 42 ribu jamaah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Haji (Menhaj) Mohammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji bukanlah keputusan mendadak meski baru dibentuk pada Agustus 2026 lalu. Kemenhaj telah menjadi visi dan misi Presiden Prabowo Subianto sejak 2014 saat dirinya berlaga sebagai Calon Presiden di Pilpres saat itu. Hal itu disampaikan Irfan saat membuka Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 2026. Ia menyebut, gagasan pembentukan Kementerian Haji telah konsisten muncul dalam visi-misi Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 dengan nomenklatur Kementerian Haji dan Umrah, hingga Pilpres 2024 yang mengusung konsep Kementerian Haji dan Wakaf. &ldquo;Pada Pilpres 2014 pada visi misi beliau, beliau sudah mencantumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Pada visi misi Pilpres 2019 pun beliau tetap mencantumkan Kementerian Haji dan Umrah. Dan pada Pilpres 2024 pun beliau menyebutkan agak berbeda sedikit. Kementerian Haji dan Wakaf," ujarnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1). "Alhamdulillah ketika beliau terpilih dan ketika membentuk kabinet ada kendala sedikit bahwa di haji sudah ada undang-undang hajinya, di wakaf sudah ada undangan wakaf sehingga waktu itu dibentuk badan penyelenggara haji," sambung Irfan. Landasan pembentukan Kemenhaj oleh Prabowo itu, kata Irfan, adalah karena kesadaran atas banyaknya umat muslim di Indonesia yang memimpikan berangkat ke Tanah Suci untuk haji. "'Gus Irfan dan Saudara Dahnil, kita tahu bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam hampir 90% dan saya tahu" kata beliau 'bahwa cita-cita tertinggi umat Islam adalah menjalankan ibadah haji. Karena itu, sebagai presiden saya ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dengan membentuk badan penyelenggara haji.' Itu yang disampaikan beliau," tuturnya menceritakan. Setelah melalui proses hampir satu tahun revisi Undang-Undang Haji yang ditangani Komisi VIII DPR RI, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Kementerian Haji. Lembaga ini kini menjadi institusi khusus yang menangani seluruh aspek pelayanan ibadah haji secara lebih terfokus. &nbsp;

Menhaj sebut pembentukan Kemenhaj sudah jadi visi Prabowo sejak Pilpres 2014. Proses panjang hingga Kemenhaj resmi dibentuk pada 2026

Menhaj Sebut Pembentukan Kemenhaj Sudah Jadi Visi-Misi Prabowo Sejak Pilpres 2014