<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="xfluid x8"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/Screenshot_2025-10-25-21-31-49-168_comandroidchrome-edit-316792667.jpg" alt="Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian hadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Mendagri Tito Karnavian hadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)</figcaption>
</figure> </div> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian&nbsp;menegaskan dirinya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa satu suara terkait dana daerah yang tidak boleh mengendap di bank dan harus segera digunakan untuk kepentingan masyarakat. &ldquo;Tujuan kita sama, dana daerah jangan mengendap di bank, tapi segera dibelanjakan untuk masyarakat,&rdquo; kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Kemudian saat ditanya soal perbedaan data simpanan pemda antara Kemendagri dan Kemenkeu. Menurut Tito, tidak ada perbedaan prinsip antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan hanya perbedaan teknis dalam metode pelaporan. Tito menjelaskan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) per Oktober 2025, dana simpanan Pemda tercatat Rp215 triliun. Sementara data Bank Indonesia (BI) yang dikutip Menkeu menunjukkan angka Rp233 triliun per Agustus 2025. Menurut Tito, selisih dua bulan waktu pelaporan itulah yang menjelaskan perbedaan angka. &ldquo;Sangat wajar jika berkurang. Kalau Agustus Rp233 triliun, lalu Oktober Rp215 triliun, artinya Rp18 triliun itu sudah dibelanjakan,&rdquo; ujarnya. Tito juga menegaskan bahwa semangat antara Kemenkeu dan Kemendagri tetap sejalan, yakni sama-sama ingin mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan dana daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016746411/menkeu-sebut-dana-pemprov-jateng-mengendap-rp-19-t-gubernur-jateng-itu-dana-operasional">Menkeu Sebut Dana Pemprov Jateng Mengendap Rp 1,9 T, Gubernur Jateng: Itu Dana Operasional!</a>&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Dosen Hukum Pemerintahan Daerah Universitas Atma Jaya Yogyakarta Hestu Cipto Handoyo juga menyatakan dirinya sepakat dengan kedua menteri tersebut soal penggunaan dana daerah. Menurutnya, baik Mendagri maupun Menkeu memiliki semangat yang sama, yaitu memastikan dana daerah tidak menumpuk di perbankan. &ldquo;Baik Kemenkeu maupun Kemendagri berupaya memperkuat disiplin fiskal daerah. Perbedaan data jangan diartikan perbedaan arah, karena tujuannya tetap sama: memastikan uang daerah bekerja untuk rakyat, bukan mengendap di rekening,&rdquo; kata Hestu dalam keterangannya, Sabtu Hestu menilai perbedaan angka Rp18 triliun tidak menunjukkan konflik atau penyimpangan, melainkan disebabkan oleh perbedaan teknis dan metodologis dalam pelaporan data. Menurutnya, data BI yang digunakan Menkeu menggambarkan posisi simpanan Pemda di bank pada waktu tertentu, umumnya di akhir bulan. Sementara data yang digunakan Mendagri melalui SIPD bersumber dari laporan administratif Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang bersifat dinamis dan harian, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. &ldquo;SIPD merekam kondisi kas daerah yang terus bergerak, sementara data BI bersifat posisi tetap (cut-off), jadi wajar jika angkanya berbeda,&rdquo; tutur Hestu. Hestu menjabarkan, ada tiga faktor utama yang menyebabkan selisih data, pertama perbedaan waktu pelaporan (cut-off date) antara BI dan SIPD. Kedua, perbedaan definisi akun, di mana rekening tertentu yang masih atas nama Pemda bisa jadi bukan kas daerah operasional. Ketiga, kesalahan input atau keterlambatan pelaporan di daerah karena keterbatasan SDM dan sistem. Menurut Hestu, semua faktor tersebut bisa diklarifikasi melalui proses rekonsiliasi administratif, tanpa harus diasumsikan sebagai pelanggaran. &ldquo;Rekonsiliasi data antara ketiga lembaga ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,&rdquo; tegas Hestu. Ia menyarankan agar hasil rekonsiliasi nantinya diumumkan bersama oleh BI, Kemenkeu, dan Kemendagri, sehingga publik mendapatkan data yang sudah tervalidasi dan tidak menimbulkan tafsir berbeda. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dirinya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa satu suara terkait dana

Mendagri Tito Karnavian-Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Dana Daerah Tak Boleh Mengendap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/0XQFAoM37mWrwoWUuSQesOBrEtsSOqxbLbWBuszN-1-903953865.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi dalam Media Briefing Rutin di Pressroom Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi dalam Media Briefing Rutin di Pressroom Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (17/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah bersilang pendapat dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias Kang Demul (KDM). Silang pendapat itu bermula dari soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap sejumlah Rp 4,17 triliun. Purbaya mengetahui adanya dana Pemda yang mengendap di bank usai mendapatkan data dari Bank Indonesia (BI). Purbaya meyakini dana tersebut valid, sehingga meminta para gubernur untuk memeriksa kembali data mereka. "Itu data dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/10). Purbaya menegaskan, data yang dimiliki BI dipastikan valid, khususnya terkait dana pemda yang tersimpan di perbankan. Sebab, BI menerima laporan keuangan secara rutin dari perbankan, sehingga ia meyakini akurasi data tersebut. &ldquo;Itu kan data dari bank sentral, laporan dari bank yang disampaikan setiap saat ke BI. Harusnya itu yang betul,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendatangi kantor BI di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10). Kedatangannya untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dana triliunan rupiah milik Pemprov Jabar yang disebut mengendap di bank. Dedi menegaskan tidak ada dana sebesar itu yang mengendap. Ia menjelaskan, perbedaan data disebabkan oleh perbedaan waktu pelaporan antara Kemendagri dan BI.&nbsp;&ldquo;Adapun data dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September,&rdquo; tuturnya. <h2>Pemotongan TKD</h2> Perdebatan KDM dengan Purbaya, rupanya bukan kali ini saja. KDM tidak ikut saat 18 gubernur ramai menyampaikan protes kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD). Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke kantor Kemenkeu di Jakarta Pusat, Selasa (7/10). &nbsp; Mereka yang datang di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.&nbsp; Namun, tak ada KDM dalam pertemuan para gubernur dengan Menkeu Purbaya. Padahal, pertemuan itu membahas penurunan TKD pada APBN 2026.&nbsp; Pemerintah awalnya hanya menganggarkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 650 triliun untuk tahun depan, atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 919 triliun. Kebijakan itu sempat memicu gejolak di daerah, lantaran banyak pemerintah daerah langsung menaikkan tarif pajak secara signifikan untuk menutup potensi kekurangan anggaran. Menanggapi situasi tersebut, Purbaya yang baru dilantik pada Senin (8/9), akhirnya memutuskan untuk menambah alokasi dana TKD sebesar Rp 43 triliun, sehingga totalnya naik dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun untuk tahun depan. <h2>Pamer Realisasi APBD Jabar terbaik</h2> KDM menyampaikan bahwa realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar menjadi yang tertinggi secara nasional. Ia menyebut daya serap anggaran Pemprov Jabar hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 7,5 triliun. Menurut KDM, kemungkinan sumber keuangan yang masuk mencapai Rp 6,5 triliun, sementara persediaan kas daerah tercatat sebesar Rp 2,5 triliun. &ldquo;Berarti sembilan (triliun), saya bilang. Itu masih ada sisa,&rdquo; ujar Dedi di Bandung, Senin (20/10). Meski demikian, Dedi menolak disebut sebagai daerah dengan realisasi APBD tertinggi. Ia menilai capaian tersebut masih harus terus ditingkatkan karena masih ada dana yang belum terealisasi sepenuhnya. &ldquo;Sehingga hari ini saya instruksikan, walaupun kita sudah dikatakan sistem pengelolaan keuangan, belanja, dan realisasi pendapatan paling tinggi, saya nggak mau dikatakan yang paling tinggi. Saya masih paling rendah,&rdquo; pungkasnya.

Perdebatan antara Menteri Keuangan Purbaya dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait dana Pemda yang mengendap serta realisasi APBD Jabar.

Perdebatan KDM-Purbaya Memanas, Mulai dari Dana Pemda Mengendap hingga Pamer jadi Provinsi Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/emillll-368301657.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak(Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak(Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal dana Pemda yang mengendap di bank.&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Wagub Emil meminta pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersikap transparan dalam pengelolaan dan pelaporan dana agar tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Saya minta pemprov, pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya tuh karena apa? Lebih baik begitu, daripada publik nanti berpikir bahwa pemerintah ini mengabaikan pembayar pajak," tutur Emil di Surabaya, Kamis (23/10). &nbsp; &nbsp; Menurut mantan Bupati Trenggalek tersebut, ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah daerah untuk transparansi data keuangan. Termasuk apa saja faktor yang menyebabkan SiLPA di masing-masing daerah.&nbsp; Emil mengatakan bahwa SiLPA dapat terjadi karena penyerapan sejumlah pos anggaran baru terjadi menjelang akhir tahun anggaran (TA). Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan angka dalam APBD murni dan Perubahan APBD. "Kenapa sih SiLPA? Karena daerah juga kadang punya alasannya sendiri. Misalnya, 'Pak, SiLPA tuh karena dananya datang di akhir tahun' sedangkan aturan keuangan daerah itu tidak seperti keuangan pusat," imbuhnya.&nbsp; Dana yang keluar di akhir tahun, baru bisa dianggarkan di perubahan APBD. Jadi di APBD murninya kesannya SiLPA. Padahal, dana tersebut sudah terpakai, namun baru bisa diresmikan ya di APBD perubahan. Wagub Emil mengakui bahwa sejak masa jabatan Mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 38 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan besaran SiLPA yang cukup tinggi. "Makanya, semua ayo dibuka, biar semua juga tahu, apakah betul tidak terserap atau ada perubahan pendapatan di ujung tahun, yang akhirnya hanya bisa dicatat SiLPA. Mending dibuka dengan jelas agar warga tahu," tegasnya. Di akhir, Wagub Emil menegaskan bahwa pemda tidak mengambil keuntungan dari dana yang disimpan di bank. Ia percaya pemkab/pemkot di Jatim bisa menggerakkan ekonomi daerah dan menambah pendapatan asil daerah (PAD). "Karena siapa yang untung juga nyimpan-nyimpan uang di bank? Pemda enggak untung, ngapain ngambil untung dari situ? Justru nanti kalau ekonomi nggak mutar, PAD-nya yang mandek. Betul kata Pak Menkeu, buat apa? Tugas pemda bukan nabung," tukas Wagub Emil. Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri pada Jakarta, Senin (20/10), Menkeu Purbaya membeberkan banyak daerah yang menumpuk uangnya di perbankan. &nbsp; Ia lantas melampirkan data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyatakan ada 15 daerah menyimpan dana di bank. DKI Jakarta di posisi pertama dengan Rp 14,683 triliun. Disusul Provinsi Jawa Timur dengan Rp 6,8 triliun.&nbsp; (*)

Wagub Jatim Emil Dardak menanggapi dana Pemda yang mengendap di bank, dorong transparansi untuk atasi SiLPA.

Jatim Disentil Menkeu Purbaya Soal Dana Rp 6,8 T Mengendap di Bank, Wagub Emil Minta Pemda Buka-bukaan!

mengendap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mengendap

Berita Terkini

Mendagri Tito Karnavian-Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Dana Daerah Tak Boleh Mengendap

Perdebatan KDM-Purbaya Memanas, Mulai dari Dana Pemda Mengendap hingga Pamer jadi Provinsi Terbaik

Jatim Disentil Menkeu Purbaya Soal Dana Rp 6,8 T Mengendap di Bank, Wagub Emil Minta Pemda Buka-bukaan!

Download Aplikasi JawaPos.com