<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/zz8vzMPEe2FcsVLkDwGETU0Wr57fBGDzLJ1Eagv9-1653973139.jpg" alt="Ilustrasi Atlet gymnastic Israel. (Jewish Telegraphic Agency)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Atlet gymnastic Israel. (Jewish Telegraphic Agency)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Federasi Senam Israel (Israel Gymnastics Federation) menyatakan akan mengajukan banding, atas keputusan Indonesia menolak visa bagi atlet mereka untuk mengikuti World Artistic Gymnastics Championship yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19 Oktober mendatang.&nbsp; Pihak Israel menyebut langkah Indonesia sebagai keputusan yang 'keterlaluan' dan mengancam integritas olahraga internasional. Keputusan penolakan visa ini diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada Jumat (10/10) lalu, di tengah gelombang kecaman publik terhadap operasi militer Israel di Gaza yang menewaskan puluhan ribu warga sipil.&nbsp; Akibat keputusan itu, para atlet Israel, termasuk peraih medali emas Olimpiade Artem Dolgopyat, dipastikan tidak dapat berlaga di kejuaraan dunia tersebut. Dalam pernyataan tertulis yang dikirim melalui email pada Sabtu malam, Federasi Senam Israel menyebut keputusan Indonesia keterlaluan dan sangat mengganggu integritas olahraga internasional. &ldquo;Kami telah mengajukan banding mendesak ke Court of Arbitration for Sport (CAS), meminta izin agar para atlet Israel tetap dapat berpartisipasi dalam kompetisi tersebut,&rdquo; tulis pernyataan resmi itu. Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menyebut keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemerintah daerah DKI Jakarta selaku tuan rumah ajang tersebut. Penolakan itu mencerminkan posisi konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Konflik yang telah berlangsung dua tahun terakhir menimbulkan kemarahan luas di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Di sisi lain, gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang ditengahi Amerika Serikat tampak masih bertahan pada Sabtu.&nbsp; Presiden AS Donald Trump dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak di Mesir pada Senin mendatang untuk membahas langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina. Perang tersebut bermula pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok bersenjata Hamas melancarkan serangan ke wilayah selatan Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Serangan balasan Israel sejak itu telah menewaskan lebih dari 67.000 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas setempat.

Federasi Senam Israel mengajukan banding setelah Indonesia menolak visa atlet untuk kejuaraan senam di Jakarta, di tengah konflik Gaza.

Israel Marah dan Mengadu ke CAS karena Indonesia Tolak Visa Atlet Mereka di Kejuaraan Senam Dunia di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/adp-2731557580.jpg" alt="Ahmad Dhani. (Shafa Nadia/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani. (Shafa Nadia/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ahmad Dhani bersama Mulan Jameela mengadukan Psikolog Lita Gading ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada hari ini, Rabu (9/7) karena pebuatannya dianggap merugikan anaknya, Safeea.&nbsp;Perbuatan Lita Gading pun dianggap Dhani melanggar UU Perlindungan Anak Tak hanya diadukan ke KPAI, Ahmad Dhani juga berencana mau melaporkan Lita Gading secara pidana ke Polda Metro Jaya. Rencananya, laporan ini akan dibuat oleh ayahanda Al, El, dan Dul itu pada Jumat (11/7) mendatang. "Lusa kita akan membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Selebihnya biar polisi saja yang manggil," ungkap Ahmad Dhani saat ditemui di kantor KPAI di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/7). Dia akan melaporkan Lita Gading untuk tujuan memberikan efek jera dan supaya menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Ahmad Dhani mengaku dirinya masih bisa memaklumi apabila ada netizen dengan pendidikan rendah melakukan bully atau komentar negatif. Yang tidak dapat dipahaminya adalah ketika komentar negatif itu justru datang dari seorang ahli seperti Lita Gading yang merupakan seorang psikolog. "Sebagai masyarakat berpendidikan lebih, seharusnya melindungi anak-anak dari kekerasan baik psikis dan fisik," ungkap Ahmad Dhani. Pentolan Dewa 19 itu sangat menyayangkan tindakan pembully putrinya di media sosial. Ahmad Dhani menyebut, mereka tidak punya hati nurani karena anak kecil yang tidak tahu apa-apa justru malah di-bully oleh mereka. "Mereka tidak punya hati nurani. Kalau punya hati nurani dan tahu aturan, seharusnya mereka tidak akan bully anak kecil," imbuh Dhani. &nbsp;

Ahmad Dhani melaporkan Lita Gading ke KPAI dan berencana melapor ke polisi untuk efek jera, terkait komentar negatif Lita.

Usai Mengadu ke KPAI, Ahmad Dhani Bakal Laporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/U9stKY1MEE7UFYfbKb3RrJIh9MO8HFo8Ae1zVIVc-1-59046263.jpg" alt="Eks karyawan klinik kecantikan di Gresik kota Baru berdiskusi dengan anggota DPRD Kabupaten Gresik, Senin (28/4).(Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks karyawan klinik kecantikan di Gresik kota Baru berdiskusi dengan anggota DPRD Kabupaten Gresik, Senin (28/4).(Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah eks karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru (GKB) mendatangi kantor DPRD Gresik, Senin (28/4).&nbsp; Para mantan karyawan yang telah membuat grup berisikan 23 orang itu menuntut hak-haknya selama bekerja. Ada pula yang sampai saat ini ijazahnya masih ditahan. salah satunya ID, yang sampai sekarang belum menerima ijazah miliknya. Bahkan saat resign dia diminta membayar Rp 5 juta plus biaya ganti kursus. Namun setelah ditelusuri, ID mendapati kursus tersebut gratis. &ldquo;Alasan saya resign karena mau fokus ke rumah. Anak ga ada yang jaga,&rdquo; ucapnya. Dirinya bertanya kepada teman-temannya yang juga kursus yang sama. Dari jawaban beberapa temannya itulah dia mengetahui jika kursus yang dia lakoni gratis. ID resign 27 Oktober 2024 lalu. Namun akhir November dia tidak menerima gaji karena ditahan. &ldquo;Di awal itu bilangnya pemasukan bisa sampai Rp 3 juta. Tapi nggak pernah sampai segitu. Uang makan aja pernah dihapus sepihak,&rdquo; katanya. Ijazah yang masih tertahan juga dialami PI, anggota grup eks karyawan klinik kecantikan itu. Selain itu SK, eks karyawan lainnya, juga demikian. bedanya, yang ditahan adalah Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). SK mengaku Juni 2024 dirinya resign karena kontrak sudah habis dan mau pulang kampung ke Kalimantan. Dirinya bahkan berniat pamit saat ketemu namun tidak direspons. &ldquo;Pamit lewat wa sekalian minta SKHU itu, disuruh ke rumahnya. Lalu saya ke rumah dia ga ada di rumah dan katanya dititipin admin namun saya tanya admin tidak ada,&rdquo; jelas SK. Eks karyawan lain, BG, juga sempat ditahan ijazahnya, meski dirinya sudah membayar Rp 5 juta. &ldquo;Waktu itu bayar Rp 5 juta tapi tujuh bulan setelahnya ijazah baru dikembalikan,&rdquo; ucap salah seorang koordinator grup. (Nugroho Galih Wicaksono)

Sejumlah eks karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru mendatangi DPRD untuk menuntut hak-hak mereka yang terabaikan.

Ijazah Masih Ditahan, Eks Karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru Mengadu ke DPRD Kabupaten Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/4849vTb1SZGd4WSViSIok2YR3KBd5j2eNMOJZCcK-1-3292004303.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya padi serentak di Majalengka, Senin (7/4). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya padi serentak di Majalengka, Senin (7/4). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto ihwal mahalnya obat hama pertanian. Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam acara panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4). Dedi mengungkapkan, distribusi pupuk kepada para petani saat ini sudah lancar. Tetapi, petani harus mengeluarkan kocek lebih tinggi untuk biaya obat-obatan pertanian. "Beratnya para petani, sekarang pupuk sudah lancar pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong. Karena saya petani, Pak," kata Dedi Mulyadi saat mengadukan keluhan petani secara langsung ke Prabowo. Mantan Bupati Purwakarta itu menuturkan, saat memasuki musim tanam, para petani harus menyemprotkan obat hama dua hari sekali. Sebab, jika tidak disemprot, hama itu akan selalu datang merusak lahan pertanian. "Hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu, dalam waktu dua bulan, itu nyemprot itu dua hari sekali pak. Karena kalau tidak hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru," papar Dedi. Lebih lanjut, Dedi menyebut&nbsp; bahwa saat ini unsur tanah di Jabar sudah jenuh. Karena tidak ada pemuliaan tanah, yang ada hanya kedatangan pupuk secara terus menerus. "Baru dilakukan program di seluruh Jabar, bagaimana unsur hara tanahnya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6," urai Dedi.&nbsp;Tak hanya itu, irigasi di wilayah Jabar juga mengalami kendala. Ia berharap, saluran irigasi di Jabar mulai melimpah. "Kemudian yang kedua, irigasi Pak. Saya boleh, ini sama bapak. Tahun ini di Jawa Barat, DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal, setelah bapak datang," pungkasnya.

Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo tentang mahalnya obat hama pertanian yang memberatkan petani di Jawa Barat.

Obat Hama Pertanian Mahal, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mengadu ke Presiden Prabowo Subianto di Majalengka

mengadu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mengadu

Berita Terkini

Israel Marah dan Mengadu ke CAS karena Indonesia Tolak Visa Atlet Mereka di Kejuaraan Senam Dunia di Jakarta

Usai Mengadu ke KPAI, Ahmad Dhani Bakal Laporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya

Ijazah Masih Ditahan, Eks Karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru Mengadu ke DPRD Kabupaten Gresik

Obat Hama Pertanian Mahal, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Mengadu ke Presiden Prabowo Subianto di Majalengka

Download Aplikasi JawaPos.com