<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/Mendikdasmen-RI-Abdul-Muti-Dery-RidwansahJPG-702877594.jpg" alt="Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Erupsi dahsyat Gunung Semeru pada Rabu (19/11) tidak hanya merusak ratusan rumah warga, tetapi juga pada fasilitas umum, seperti SD Negeri Supiturang 2 di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.&nbsp; Sekolah tempat 94 siswa menuntut ilmu itu hancur total diterjang Awan Panas Guguran (APG). Semua 'lenyap'. Kondisi ini menuai perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.&nbsp; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (RI), Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai inventarisasi sekolah mana saja di Kabupaten Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru.&nbsp; "Tetapi prinsipnya begini, kami akan berusaha paling tidak pada tahap awal nanti mendirikan sekolah-sekolah darurat dulu agar anak-anak bisa belajar," tutur Mu'ti seusai memimpin Upacara Hari Guru di Surabaya, Selasa (25/11).&nbsp; Kemudian bagi sekolah yang mengalami rusak berat, seperti SD Negeri Supiturang 2, Kemendikdasmen akan memprioritaskan pembangunan tahun depan dari dana revitalisasi tahun 2026.&nbsp; Ketika ditanya berapa anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi sekolah, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut anggaran 2026 sedikit menurun dari tahun sebelumnya, yakni 2025.&nbsp; "Revitalisasi 2026 memang agak turun, tahun ini (2025) kan Rp 16,9 triliun, tahun depan hanya Rp 14 triliun, sasaran kami tahun 2025 itu (revitalisasi) 16.140 (sekolah). Tahun ini untuk sementara masih sekitar 11.000," imbuhnya.&nbsp; "Mudah-mudahan nanti bisa dapat tambahan lagi di bulan-bulan depan lah gitu. Sementara sekarang sudah disetujui jumlahnya seperti itu," lanjut Sekretaris Umum Pengurus Pusat (Sekum PP) Muhammadiyah tersebut. Kronologi Singkat Erupsi Gunung Semeru Terjadi Erupsi Gunung Semeru pada Rabu (19/11) pukul 14.13 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak atau 5.676 MDPL. Awan panas berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik. BPBD Kabupaten Lumajang melaporkan ada dua kecamatan yang terdampak, yakni Pronojiwo dan Candipuro. Hingga Senin malam (24/11), jumlah warga yang mengungsi adalah 418 jiwa, dengan 3 jiwa mengalami luka bakar.&nbsp; <h2>&nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016870381/erupsi-dahsyat-gunung-semeru-sebabkan-kerusakan-berat-pada-204-hektare-lahan-pertanian-dan-puluhan-rumah-warga">Erupsi Dahsyat Gunung Semeru Sebabkan Kerusakan Berat Pada 204 Hektare Lahan Pertanian dan Puluhan Rumah Warga</a></h2> Para pengungsi tersebar di dua lokasi, yakni SD Negeri Supiturang 4 dan SMP Negeri 2 Pronojiwo. Selain itu, ratusan hewan ternak, yakni 4 ekor sapi dan 168 ekor domba juga dilaporkan mati karena erupsi Gunung Semeru. (*)

Erupsi Gunung Semeru menghancurkan sekolah dan rumah warga, 418 orang mengungsi, pemerintah prioritaskan revitalisasi sekolah.

SD Supiturang 2 Hancur Total Diterjang Erupsi Gunung Semeru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Janji Bangun Sekolah Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/bkhm-2380993994.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, indikator utama pendidikan bermutu, yaitu dapat memperbaiki karakter bangsa. Mu'ti menyampaikan hal tersebut pada peluncuran buku "Pendidikan Bermutu untuk Semua: Mengenali Pokok-pokok Pikiran Abdul Mu'ti" oleh penerbit buku Kompas di Jakarta, Senin (27/10) malam. "Sebagai salah satu kementerian yang memang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki pendidikan, dan arah jangka panjangnya adalah memperbaiki karakter bangsa, maka membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat, dimulai dengan pendidikan sebagai sarananya," ujar dia. Buku yang ditulis oleh 16 penulis dari berbagai latar belakang tersebut berisi masukan dan kajian tentang pentingnya arah baru dalam pendidikan dasar dan menengah. "Di dalam buku ini terdapat kajian-kajian yang mencoba untuk menelaah kebijakan dan gagasan yang selama ini menjadi landasan kami dalam memberikan arah baru pendidikan dasar dan menengah, paling tidak untuk lima tahun kepemimpinan dari 2024-2029," kata Mu'ti. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, Kemendikdasmen berupaya untuk terus mendengar masukan-masukan dari masyarakat, termasuk menyaring pemikiran-pemikiran berharga untuk diimplementasikan menjadi kebijakan dengan arah pendidikan yang baru. "Saya juga harus jujur mengatakan bahwa yang saya lakukan itu tidak semuanya murni pemikiran saya. Selama saya menjadi menteri, saya berusaha menjadi pendengar dengan menyerap banyak aspirasi, yang kemudian saya tuangkan menjadi kebijakan dan menjadi arah baru Kemendikdasmen," paparnya. Meski masih terlalu dini untuk menilai dampak kebijakan pendidikan dalam waktu satu tahun masa jabatannya, Mu'ti optimistis&nbsp;dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, maka akan terbangun fondasi pembelajaran yang lebih maju bagi anak-anak bangsa. "Terlalu dini tentu saja untuk menilai keberhasilan sebuah kebijakan karena memang baru satu tahun. Masih ada empat tahun lagi ke depan, yang tentu saja di tahun-tahun berikutnya, kami akan berusaha untuk mengakselerasi fondasi yang sudah kami letakkan selama ini dan memperbaiki kekurangan," tuturnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, indikator utama pendidikan bermutu

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sebut Pendidikan Bermutu yang Sanggup Perbaiki Karakter Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/rTklgAJBOwDns0eRpdsDjhJTbpt6YDA8G0ajMRcm-3326177726.jpg" alt="Ilustrasi gamer sedang bermain game. (The Gamer)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gamer sedang bermain game. (The Gamer).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Psikolog sekaligus pemerhati anak Seto Mulyadi atau biasa dipanggil Kak Seto, merespons secara positif larangan anak SD bermain game Roblox, sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016395049/lini-belakang-keropos-liverpool-kejar-marc-guehi-dan-giovanni-leoni">Lini Belakang Keropos, Liverpool Kejar Marc Guehi dan Giovanni Leoni</a> Menurut Kak Seto, game Roblox tidak hanya menurunkan sensitivitas anak terhadap kekerasan dimana di dalam game tersebut memuat unsur kekerasan. Game yang satu ini katanya juga memuat unsur pornografi yang sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak. "Perlu diapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena memang ada unsur-unsur negatifnya seperti pornografi," kata Kak Seto kepada JawaPos.com, Selasa (5/8). Ancaman bahaya lain dari game Roblox, kata Kak Seto, bisa mengancam keselamatan anak dari predator seks. Menurut Kak Seto, apabila anak tidak diawasi dengan baik ketika bermain game ini, bisa membawa anak ke dalam bahaya yang cukup serius. "Apalagi (di game Roblox) anak bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan orang dewasa, seringkali ada bujuk rayu dari predator seksual, sehingga anak bisa menjadi korban," ungkapnya. "Jika tidak ada pendampingan dari orang tua, lebih banyak negatifnya, lebih banyak bahayanya. Baik untuk perkembangan jiwa anak yang terpapar hal negatif ataupun keselamatan anak itu sendiri jadi incaran para predator yang bisa menipu anak-anak untuk melakukan kejahatan seksual," imbuhnya. Kak Seto juga merespons usulan agar game Roblox dibatasi penggunaannya atau malah diblokir karena muatan kontennya yang cenderung membahayakan anak-anak. &nbsp;Menurutnya, jika hal ini dapat dilakukan, tentu akan sangat baik untuk anak-anak di seluruh Indonesia. "Memang ini bisa dilakukan oleh pemerintah seharusnya ya. Kementerian Komdigi bisa melakukan penghapusan atau penutupan supaya anak tidak mudah mengakses game Roblox, itu tentu lebih baik," katanya. Namun jika kerja sama lintas kementerian tidak dapat dilakukan, Kak Seto menyarankan agar pengawasan anak dari permainan game Roblox dapat dilakukan secara berjenjang. Mulai dari kepala dinas pendidikan tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.&nbsp; Selain itu, Kak Seto juga mendorong keterlibatan kepala sekolah, komite sekolah, dan para guru untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan supaya anak-anak tidak terkena dampak negatif game Roblox. "Roblox ada sedikit unsur positifnya seperti melatih kreativitas, melatih motivasi. Tetapi itu hanya untuk anak yang betul-betul didampingi orang tuanya. Kalau tidak ada pendampingan, keasikan, ini berbahaya," ungkap Kak Seto. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa anak-anak, terutama yang masih berada di bangku Sekolah Dasar (SD), dilarang bermain game Roblox.&nbsp; Dia beralasan, game ini mengandung muatan konten kekerasan yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak. Menurut Mendikdasmen, anak-anak SD belum matang secara intelektual sehingga belum dapat membedakan mana yang nyata dan rekayasa.&nbsp; Oleh sebab itu, game Roblox berpotensi membuat anak melakukan kekerasan akibat mereka terpengaruh oleh adegan kekerasan di dalam game. (*)

Psikolog anak, Kak Seto, telah mendukung larangan game Roblox oleh Mendikdasmen, soroti dampak negatif bagi anak.

Dukung Mendikdasmen Larang Game Roblox , Kak Seto Sebut Banyak Negatifnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/rTklgAJBOwDns0eRpdsDjhJTbpt6YDA8G0ajMRcm-3326177726.jpg" alt="Ilustrasi gamer sedang bermain game. (The Gamer)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gamer sedang bermain game. (The Gamer).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Game Roblox telah menjelma menjadi fenomena global, terutama di kalangan anak-anak. Sejak dirilis pada 1 September 2006 oleh David Baszucki dan Erik Cassel, Roblox tak hanya menawarkan permainan, tapi juga menjadi platform kreatif bagi pengguna untuk menciptakan game mereka sendiri. Awalnya dikembangkan pada 2003 dan sempat menggunakan nama-nama seperti GoBlocks dan DynaBlocks, Roblox tumbuh menjadi ekosistem digital yang menggabungkan permainan daring, pemrograman sederhana, dan interaksi sosial.&nbsp; Melalui Roblox Studio, pengguna, termasuk anak-anak&mdash;bisa membuat game bertema petualangan, simulasi memasak, membangun kota, hingga bertani, yang kemudian bisa dimainkan oleh jutaan orang lain di seluruh dunia. Roblox juga dilengkapi dengan fitur sosial seperti obrolan teks, suara, hingga pertemanan. Game ini dapat diakses di berbagai perangkat, dari smartphone, komputer, hingga konsol seperti XBox dan PlayStation.&nbsp; Bahkan, Roblox kini memiliki lebih dari 111 juta pengguna aktif global, menjadikannya salah satu game terpopuler di Play Store dan App Store. Namun, di balik popularitasnya, Roblox tak luput dari kritik tajam. Platform ini kerap disorot karena risiko keamanan bagi pengguna anak-anak. Pada 2022, sejumlah orang tua di AS menggugat Roblox atas dugaan eksploitasi anak.&nbsp; Sementara pada 2024, Turkiye memblokir Roblox karena konten seksual yang dinilai berpotensi mengeksploitasi anak di bawah umur. Tak hanya itu, laporan Hindenburg Research pada Oktober 2024 menyebut Roblox sebagai &ldquo;tempat subur bagi pedofilia,&rdquo; dengan konten kekerasan dan pornografi yang bisa diakses oleh anak. Kritik ini memicu diskusi global tentang seberapa aman lingkungan digital bagi anak-anak. <h3>Upaya Keamanan dan Edukasi di Roblox</h3> Menanggapi berbagai kritik, Roblox Corporation mengklaim telah memperketat kontrol terhadap konten dan interaksi pengguna. Di antaranya penerapan sistem filter otomatis untuk menyaring kata-kata kasar dan konten berbahaya. Lalu ada juga fitur Parental Control yang memungkinkan orang tua mengawasi aktivitas anak&mdash;dari siapa yang berteman hingga durasi bermain dan Penandaan konten berdasarkan tingkat kekerasan: Minimal, Mild, Moderate, hingga Restricted. Penambahan fitur Learning Hub, yang menghadirkan game edukatif seperti matematika, biologi, dan astronomi untuk berbagai jenjang usia. <h3>Larangan Mendikdasmen: Anak Belum Bisa Bedakan Realita dan Fantasi</h3> Meski dilengkapi sistem keamanan dan konten edukatif, Roblox tetap mendapat sorotan dari pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu&rsquo;ti, baru-baru ini mengimbau para pelajar agar tidak memainkan Roblox. Imbauan itu disampaikan dalam kunjungan kerja di SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, Senin (4/8), saat ia meninjau program cek kesehatan gratis. Ia menyoroti game yang mengandung kekerasan dan bahasa kasar, salah satunya Roblox. &ldquo;Yang blox-blox itu, jangan main yang itu. Karena itu tidak baik,&rdquo; tegasnya di hadapan para guru dan siswa. Menurut Mu&rsquo;ti, anak-anak usia sekolah dasar belum memiliki kapasitas untuk membedakan mana realita dan mana dunia digital.&nbsp; Inilah yang membuat mereka rentan meniru adegan kekerasan dalam game. Misalnya aksi membanting karakter dalam permainan yang dianggap wajar di dunia virtual, tapi berbahaya jika dilakukan di dunia nyata. Ia mendorong orang tua dan pendidik untuk mengarahkan anak-anak ke konten yang membangun, seperti Dora the Explorer, yang dinilai mampu melatih kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan sosial. <h3>Tantangan Pengawasan di Era Digital</h3> Kasus Roblox memperlihatkan tantangan besar dalam pengawasan dunia digital untuk anak-anak. Popularitas game yang tinggi sering kali tak sebanding dengan kesiapan sistem dan edukasi publik dalam mengelola dampaknya. Di tengah perkembangan teknologi yang tak bisa dibendung, kolaborasi antara orang tua, guru, dan platform digital menjadi kunci utama. Anak-anak boleh bermain dan belajar melalui dunia virtual, tapi tetap harus dalam pengawasan ketat dan dengan pemahaman yang benar soal batas antara realita dan hiburan.

Roblox, fenomena global di kalangan anak-anak, menawarkan kreativitas namun juga menghadapi kritik terkait keamanan.

Roblox Game Populer Anak yang Penuh Kontroversi, Kini Dilarang Mendikdasmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/Mendikdasmen-RI-Abdul-Muti-Dery-RidwansahJPG-702877594.jpg" alt="Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Angka putus sekolah (APS) masih jadi tantangan di bidang pendidikan saat ini. Angkanya bahkan mencapai ribuan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ada jutaan anak Indonesia tidak bersekolah, di mana angka terbesar berada di usia 16 sampai 18 tahun. Data Dapodik 2024-2025 mencatat, APS jenjang SMK jadi salah satu terbanyak. Setidaknya, ada 9.391 siswa atau 0,19 persen siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya usia SMK. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan anak berhenti sekolah. Pertama, karena masalah ekonomi. Kedua, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan mereka untuk belajar. Lalu ketiga, perkawinan anak. &ldquo;Tantangan pernikahan dini di negara kita ini masih sangat tinggi. Sebagian karena alasan budaya, sebagian karena alasan pemahaman,&rdquo; ujarnya dalam acara Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya Lewat Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Jakarta, Senin (30/6). Selain ketiga alasan tersebut, tak dipungkiri bahwa masih ada pula pandangan masyarakat yang menomorduakan pendidikan. Mereka menganggap pendidikan tak lagi relevan karena bisa mendapatkan penghasilan tanpa pendidikan tinggi. &ldquo;Mereka bekerja di sektor-sektor non-formal di pertambangan. Mereka bisa mendapatkan per hari itu antara Rp 300 ribu sampai Rp 350 ribu,&rdquo; ungkapnya. Diakuinya, pola pikir ini turut jadi tantangan tersendiri untuk mengurangi APS di Indonesia. Di sisi lain, masalah kian bertambah ketika APS justru tak memiliki keterampilan. Mereka rentan terhadap pengangguran dan kemiskinan. Oleh karenanya, pihaknya menginisiasi program PKK dan PKW. Dengan menggandeng pemerintah daerah dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP), Kemendikdasmen membantu memberikan keterampilan kerja dan berwirausaha bagi APS SMK. &ldquo;Langkah ini menjadi komitmen kami untuk mengaktifkan kembali pendidikan nonformal. Karena saat ini, yang dituntut adalah kompetensi keahlian tidak hanya ijazah,&rdquo; tuturnya. Dia meyakini, program ini sekaligus menjadi cara solutif untuk mengurangi angka pengangguran dan jumlah anak putus sekolah, khususnya dari SMK. Sebab, anak-anak akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha. Dengan begitu, mereka bisa terserap di dunia kerja. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi inisiatif pemerintah ini. Dalam sambutannya, Hadrian menekankan, bahwa kementerian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Selain itu, industri juga harus berperan dalam membantu pelaksanaan program. &ldquo;Gerakan ini menjawab tantangan pengangguran dan menggerakan ekonomi lokal di daerah masing-masing. Oleh karena itu, hal ini menjadi prioritas dalam revitalisasi terutama link and match bersama industri dalam keberhasilan program,&rdquo; ungkapnya. (*)

Angka putus sekolah (APS) masih jadi tantangan di bidang pendidikan saat ini. Angkanya bahkan telah mencapai ribuan.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap Nikah Muda hingga Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Putus Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/Mendikdasmen-RI-Abdul-Muti-Dery-RidwansahJPG-702877594.jpg" alt="Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti menanggapi soal dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook. Dia mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016189578/6-shio-yang-terpaksa-jadi-kaya-raya-di-bulan-juli-2025-karena-rezekinya-mengalir-tanpa-henti-menurut-kepercayaan-dewa-rezeki-dalam-tradisi-tionghoa">6 Shio yang Terpaksa Jadi Kaya Raya di Bulan Juli 2025 Karena Rezekinya Mengalir Tanpa Henti Menurut Kepercayaan Dewa Rezeki dalam Tradisi Tionghoa</a>&nbsp; &ldquo;Jadi prinsipnya begini, kami tentu saja menghormati proses-proses hukum itu, tapi semuanya harus kita letakkan dalam kerangka praduga tak bersalah,&rdquo; tuturnya ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (25/6). Menurutnya, saat ini, proses pemeriksaan pun masih terus berjalan. Berbagai pihak terkait pun koperatif ketika dimintai keterangan. Termasuk, beberapa staf Kemendikdasmen. &ldquo;Mas Nadiem juga sudah beberapa kali dipanggil dan juga sangat kooperatif, juga beberapa staf kami di sini yang diminta keterangan juga kooperatif membantu (proses penyidikan, red),&rdquo; ungkapnya. Namun sekali lagi, kata dia, semuanya harus diletakkan sesuai dengan prinsip hukum asas praduga tak bersalah. Dia mengimbau masyarakat tidak mengambil kesimpulan sebelum semuanya terbukti. &ldquo;Karena itu adalah bagian dari proses hukum yang masih terus berjalan,&rdquo; pungkasnya. Seperti diketahui, Penyidik Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan pengkondisian proyek pengadaan chromebook di Kemendikbudristek era mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dalam rangka pendalaman dugaan kasus tersebut, Nadiem pun telah menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Agung pada Senin (23/6). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, dugaan pengkondisian itu terjadi ketika dilakukan dalam rapat pembahasan pengadaan chromebook pada 6 Mei 2020 silam. Dalam rapat tersebut diketahui diikuti oleh berbagai pihak termasuk Nadiem Makarim. &ldquo;Ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020. Nah di tanggal 6 Mei 2020 itu yang saya masukkan tadi bukan tentu istilah pengkondisian itu harus diperjelas,&rdquo; paparnya. Nadiem sendiri sebelumnya telah memberikan pernyataan pers. Dia menyatakan kesiapannya untuk dimintai keterangan perihal pengadaan chromebook. &ldquo;Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,&rdquo; tegasnya. Dalam pernyataannya tersebut, Nadiem juga menegaskan, tak ada pengkondisian terkait pengadaan. Sebab, pengadaan chromebook di eranya bukan ditujukan untuk daerah 3T seperti yang dituduhkan. Tapi, khusus untuk daerah yang memang memiliki akses internet. Karenanya, pengadaan chromebook juga dilengkapi dengan modem. Dia pun menampik adanya pemufakatan untuk mengubah hasil kajian yang ramai disebutkan. Nadiem menegaskan, kajian terkait chromebook di eranya berbeda dengan sebelumnya. (*)

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan dirinya menghormati proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Kasus Dugaan Korupsi Chromebook, Mendikdasmen Hormati Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/Mendikdasmen-RI-Abdul-Muti-Dery-RidwansahJPG-702877594.jpg" alt="Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ada angin segar bagi para guru honorer. Bulan depan, pemerintah akan menyalurkan bantuan sebesar Rp 300 ribu untuk para guru honorer ini.&nbsp; &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016113563/pentingnya-zat-besi-bagi-tubuh-dan-sumber-makanan-yang-kaya-akan-zat-besi">Pentingnya Zat Besi Bagi Tubuh dan Sumber Makanan yang Kaya Akan Zat Besi</a> Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti menegaskan, bantuan ini merupakan salah satu komitmen pemerintah terkait kesejahteraan guru. &ldquo;Mulai Juli 2025, guru honorer akan menerima bantuan Rp300 ribu per bulan,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resminya Sabtu (7/6).&nbsp; Nantinya, bantuan ini akan disalurkan langsung kepada para guru tanpa harus melalui pemerintah daerah (pemda). Bantuan bakal ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru.&nbsp; Di sisi lain, Mu&rsquo;ti juga menyampaikan program revitalisasi satuan pendidikan yang akan berlangsung secara bertahap dalam lima tahun ke depan. Lebih dari 11.000 sekolah negeri dan swasta akan direvitalisasi sarana dan prasarananya melalui anggaran pemerintah pusat.&nbsp; &ldquo;Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk revitalisasi ini,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Selain itu, sebagai bagian dari digitalisasi, Kemendikdasmen juga akan mendistribusikan papan tulis interaktif ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menambahkan, mulai tahun ini, pemerintah telah meningkatkan besaran tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non ASN melalui sertifikasi. Besarannya, dari semula Rp 1 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Sedangkan, untuk guru inpassing, nilainya sesuai dengan penyetaraannya. Kebijakan ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Selain itu, mulai tahun ini, TPG disalurkan langsung ke rekening guru.&nbsp; Karenanya, proses penyaluran tunjangan ASND dimulai dari pembaruan data pada Dapodik, validasi data dan penetapan penerima, pembayaran, hingga informasi serta pelaporan realisasi pembayaran. Selanjutnya, Pemerintah Daerah didorong untuk mengusulkan calon penerima TPG untuk dibuatkan SK dan disalurkan tunjangannya pada tahap selanjutnya.&nbsp; &ldquo;Saat ini penyaluran TPG guru ini sudah mencapai 1.433.198 atau 97,04 persen, atau senilai Rp 16,6 Triliun,&rdquo; paparnya.&nbsp; Nunuk turut menyinggung soal adanya aduan mengenai keterlambatan pembayaran TPG triwulan 4 tahun 2024 dan triwulan 2 di 2025 pada sejumlah guru. Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan usulan yang disampaikan oleh daerah. Apabila usulan masuk tepat waktu maka pembayaran pun tak akan terlambat. Kendati begitu, dia memastikan TPG akan dicairkan tahun ini. Termasuk, bagi mereka yang mengalami keterlambatan di tahun sebelumnya. Selain itu, ia pun mengungkapkan soal adanya aduan mengenai TPG guru yang tak cair. Dia mengungkapkan, hal ini bisa jadi berkaitan dengan tak terpenuhinya jam ajar guru tersebut. Sehingga, meski guru tersebut sudah berserdik maka TPG-nya tidak bisa dicairkan. &ldquo;Jadi ada syarat ketentuannya, bukan memiliki sertifikat pendidikan itu langsung otomatis dia akan dapat tunjangan. Tapi ada syarat ketentuan yang membuktikan, yaitu mengajar dengan jumlah jam mengajar tertentu,&rdquo; ucap dia. Sementara itu, terkait bantuan guru honorer yang belum bersertifikasi pendidik akan dicairkan mulai Juli. Bantuan ini khusus untuk guru honorer yang telah terdaftar dalam dapodik. Diprediksi ada sekitar 300 ribuan guru honorer non ASN yang akan menerima bantuan tersebut.&nbsp; Dalam penyalurannya nanti, Kemendikdasmen akan menyediakan layanan pengaduan. Layanan ini sebagai salah satu antisipasi jika ada guru honorer yang sudah terdaftar di dapodik dan melakukan validasi nomor rekening di Info Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) akan tetapi belum menerima transfer bantuan dari pemerintah ini. (*)

Pemerintah salurkan bantuan Rp 300 ribu per bulan untuk guru honorer mulai Juli 2025, mendukung kesejahteraan dan program revitalisasi pendi

Guru Honorer Terima Bantuan Rp 300 Ribu mulai Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/IMG_20250424_183424-2716485312.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang akan menerapkan jam masuk sekolah pada 06.30 WIB. Ia meminta agar pemerintah daerah (pemda) merujuk pada aturan yang sudah dibuat di pusat. Mu&rsquo;ti menyampaikan, Kemendikdasmen sejatinya telah memiliki aturan soal lama belajar dan hari-hari belajar di sekolah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Aturan ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serupa di wilayahnya. &ldquo;Jadi sebaiknya semua pihak memahami, apapun kebijakannya, kami harapkan senantiasa mengacu kepada apa yang sudah menjadi kebijakan di kementerian,&rdquo; tutur Mu&rsquo;ti ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (3/6). Sebetulnya, tak ada aturan spesifik soal jam masuk sekolah di permendikbud 23/2017 ini. Namun, di pasal 2 memang disebutkan soal ketentuan hari sekolah yang harus dilaksanakan 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Ketentuan ini sudah termasuk waktu istirahat selama 0,5 jam dalam 1 hari atau 2,5 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Rencana ini pun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, termasuk Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyatakan, kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 WIB kontraproduktif dengan tujuan membangun kualitas hidup dan tumbuh kembang anak. Pasalnya, dari berbagai riset atau kajian ilmiah menunjukkan bahwa kurang tidur akan berdampak negatif bagi anak. Dalam penelitian Kelley et al. (2017) dari The Open University, Brigham and Women&rsquo;s Hospital, Harvard University, dan University of Nevada misalnya. Disebutkan, bahwa jam masuk sekolah pukul 10.00 lebih baik bagi kesehatan dan performa akademik siswa usia 13&ndash;16 tahun dibandingkan jam 08.30 pagi. Selain itu, kebijakan ini pun di luar kelaziman internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Tiongkok, dan Amerika Serikat rata-rata masuk sekolah sekitar 07.30 pagi. Sedangkan India, Inggris, Rusia, Kanada, Korea Selatan masuk sekolah pukul 8.00 pagi. Bahkan, Singapura dan Jepang masuk pukul 08.30 pagi. &ldquo;Semuanya dengan skema belajar 5 hari atau Senin - Jumat. Artinya negara-negara maju rata-rata masuk sekolah lebih siang,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, dia berharap, pemerintah provinsi Jawa Barat juga bisa belajar dari pengalaman pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebelumnya. Pada 2023 lalu provinsi NTT pernah mencoba menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 05.00 pagi, setelah uji coba ternyata tidak efektif. Sehingga, direvisi menjadi pukul 05.30 pagi, dan pada akhirnya kembali menerapkan masuk sekolah pukul 07.00 pagi setelah Pemprov melakukan evaluasi komprehensif termasuk mendengarkan masukan berbagai pihak. &ldquo;Oleh sebab itu, kami berharap ada kajian terlebih dahulu. Jangan sampai kebijakan pendidikan ini hanya coba-coba. Sebaiknya hati-hati dan kaji dulu&rdquo; paparnya. Tak hanya itu, Iman juga menegaskan, bahwa tujuan masuk sekolah pukul 06.30 WIB agar anak tidak malas, bersemangat ke sekolah, dan gemar belajar dengan tidak memiliki korelasi secara langsung antara satu dan lainnya. Dia menilai, membangun kualitas pembelajaran itu justru terletak dalam ekosistem pembelajaran di sekolah, pola asuh di rumah, serta bagaimana guru mampu membangun ruang belajar berkualitas dan berpusat pada peserta didik. &ldquo;Akan percuma masuk terlalu pagi, tapi kualitas pembelajaran masih rendah,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, tantangan pendidikan di Jawa Barat sendiri sebetulnya cukup berat. Khususnya, terkait anak putus sekolah. Saat ini, kata dia, Anak Tidak sekolah di Jabar mencapai 623.288 anak, di antaranya ada yang dropout sebanyak 164.631 anak. Bahkan, Jawa Barat berada di urutan pertama nasional angka putus sekolah di jenjang SD (data Kemdikdasmen 2024). &ldquo;Masih banyak persoalan pendidikan yang lebih mendesak untuk diurus oleh KDM di Jawa Barat. Misal, ada sekitar 22 ribu ruang kelas rusak berat dan 59 ribu kelas rusak sedang di Jawa Barat. Lalu, soal guru di Jawa Barat yang tersertifikasi masih di bawah 40 persen,&rdquo; ungkapnya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti minta pemda patuhi aturan jam sekolah, kritik muncul terkait kebijakan KDM yang tetapkan jam masuk 06.30 WIB.

Dedi Mulyadi Bikin Aturan Jam Masuk Sekolah 06.30 WIB, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Minta Daerah Patuh Pada Aturan Pusat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/Screenshot_2025-04-29-11-19-03-115_comandroidchrome-edit-1593367806.jpg" alt="Mendikdasmen Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Mendikdasmen Abdul Mu</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti angkat bicara soal larangan wisuda bagi murid sekolah di Jawa Barat. Menurutnya, kegiatan tahunan tersebut tak jadi soal asal tak memberatkan.&nbsp; "Sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan," ujarnya ditemui usai pembukaan acara Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025, di kantor PPSDM Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4).&nbsp; Yang tak kalah penting, lanjut dia, acara wisuda yang diadakan tidak berlebihan. Misalnya, wisuda untuk siswa-siswi di taman kanak-kanak (TK). Apalagi, dalam wisuda tersebut ada penghargaan untuk wisudawan TK terbaik. "Padahal semua anak TK kan baik, anak TK semuanya hebat," ungkapnya.&nbsp; Mu'ti mengungkapkan, momen wisuda ini merupakan tanda kegembiraan dan tanda syukur. Selain itu, wisuda juga akan lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah. "Karena bisa jadi orang tua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya ke sekolah ketika anaknya Wisuda," paparnya. Melihat hal-hal tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu berpendapat, jika baiknya, kebijakan ada atau tidaknya wisuda ini dikembalikan ke sekolah masing-masing. "Tapi ya nggak apa-apa lah. Sekali lagi ya, prinsipnya jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan, dan juga semuanya harus dalam batas-batas yang wajar dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Jawa Barat," pungkasnya.&nbsp; Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat (Jawa Barat) Dedi Mulyadi melarang adanya penyelenggaraan wisuda di semua sekolah. Kebijakan ini diambil untuk dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung orangtua. Menurut dia, kegiatan wisuda di tingkat pendidikan rendah tidak memberikan manfaat yang signifikan tapi orangtua harus menanggung biaya yang cukup besar. Selain itu, jika memang ingin mendapat kenangan saat masa sekolah dia menyarankan agar itu dibentuk selama proses belajar bukan hanya perpisahan. (*)

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menanggapi larangan wisuda di Jabar, menekankan pentingnya persetujuan orang tua dan tidak memberatkan siswa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mendikdasmen Abdul Mu ti

Berita Terkini