<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/JKT_Raker-Komisi-X-Bersama-Mendikbud-Ristek_Miftahul-Hayat-13-4258832488.jpeg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pamer capaian transformasi sistem pendidikan di Indonesia dalam Gateways Study Visit Indonesia (GSVI) di Sanur, Bali, kemarin (2/10). Dia mengklaim telah terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Dia bahkan menggambarkan perubahan itu terjadi secara radikal. &rsquo;&rsquo;Saya menggunakan kata radikal karena dibanding 20 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, telah terjadi perubahan struktural,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menurutnya, perubahan radikal tersebut lantaran ekosistem pendidikan Indonesia yang besar perlu pembenahan. Salah satu perubahan itu berupa kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka. Bukan hanya itu, ada pula soal peningkatan kompetensi guru yang mendesak dilakukan sebagai fondasi pendidikan. Nadiem mengakui, reformasi itu awalnya sangat sulit dilakukan. Apalagi dalam membangun kerja sama antara pemerintah dengan tim teknologi. Dia memang sengaja membentuk tim teknologi di kementeriannya. Tim tersebut bukan sekadar vendor. Tetapi, sebagai mitra pemikiran yang setara dengan pemerintah. Saat kerja sama mulai berjalan, persoalan muncul. Perbedaan generasi yang cukup jauh menjadi salah satunya. &rsquo;&rsquo;Yang sangat menantang adalah mereka (tim teknologi, Red) akan melayani generasi yang kebanyakan dari Direktorat Jenderal dalam kategori boomer. Di mana, di tim teknologi ini milenial dan gen Z,&rsquo;&rsquo; curhatnya. Dia menilai, cukup sulit bagi generasi boomer di Kemendikbudristek untuk melihat anak muda sebagai mitra setara. Sebab, generasi muda dicap tidak tahu tentang pendidikan. Di sisi lain, sulit bagi tim teknologi yang merupakan generasi kekinian ini memahami dan berbicara dengan tim pemerintahan yang birokratis dan kurang paham teknologi. &rsquo;&rsquo;Jadi, di gap generasi itu, saya di sana memediasi, memberikan argumen, debat, untuk memproses kolaborasi antartim ini,&rsquo;&rsquo; kata Nadiem. Sampai akhirnya dua kelompok itu menemukan misi yang sama. Di mana kolaborasi tersebut memiliki tujuan untuk menyukseskan kebijakan strategis. Ketua Gateways dan Kepala Pusat Inovasi Pembelajaran Global Unicef Frank van Cappelle mengapresiasi upaya Indonesia dalam melakukan transformasi pendidikan. Dia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu pionir dalam melakukan berbagai upaya navigasi transformasi pendidikan yang dicanangkan oleh dunia lewat program Gateways. (mia/c17/bay)

Mendikbudristek Nadiem Makarim pamer capaian transformasi sistem pendidikan di Indonesia dalam Gateways Study Visit Indonesia (GSVI).

Mendikbudristek Nadiem Makarim Pamerkan Transformasi Pendidikan di GSVI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/nadiem-1096561315.jpg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memutuskan membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025. Keputusan ini dipastikan Nadiem usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendikbudristek pada akhir pekan lalu telah berkoordinasi kembali dengan para pemimpin perguruan tinggi guna membahas pembatalan kenaikan UKT dan alhamdulillah semua lancar. Baru saja saya bertemu dengan Bapak Presiden dan beliau menyetujui pembatalan kenaikan UKT. Dalam waktu dekat Kemendikbudristek akan mereevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN," kata Nadiem di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (27/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bertemu Bapak Presiden untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya adalah perihal UKT. Saya mengajukan beberapa pendekatan untuk bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Terkait implementasi Permendikbudristek, Dirjen Diktiristek akan mengumumkan detil teknisnya," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai latar belakang, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diterbitkan sebagai dasar peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi PTN dan PTN-BH.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyesuaian SSBOPT juga mempertimbangkan fakta meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran, mengingat perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya, sementara SSBOPT tidak pernah dimutakhirkan sejak tahun 2019.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebenarnya, Permendikbudristek tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Ada kemungkinan PTN keliru ketika penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT yang tidak sesuai kemampuan ekonominya karena data yang diberikan mahasiswa tidak akurat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga kenaikan UKT dirasa tidak wajar. Serta ada kesalahpahaman bahwa kelompok UKT tertinggi berlaku untuk kebanyakan mahasiswa. Padahal secara keseluruhan, hanya 3,7 persenbmahasiswa baru yang ditempatkan pada kelompok UKT tertinggi.</div>

Menurutnya, Ada segelintir PTN yang sebelumnya memiliki UKT rendah atau belum disesuaikan selama lebih dari lima tahun, sehingga harus naik.

Usai Bikin Gaduh, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perguruan tinggi asal Australia, yakni Western Sydney University (WSU), resmi membuka kampus internasional di Indonesia. Lokasinya berada di Surabaya. Kampus tersebut bakal menerima mahasiswa baru mulai September tahun depan. Acara peluncuran kemarin (9/11) dihadiri sejumlah pejabat dari dua negara. Di antaranya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Australia Hon Jason Clare MP, Chancellor WSU Prof Jennifer Westacott AO, Vice Chancellor Prof Barney Glover AO, serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Nadiem dalam sambutannya menyampaikan, kolaborasi lintas negara di sektor pendidikan merupakan langkah luar biasa. Sinergisitas itu menjadi pionir yang dapat menjangkau perguruan tinggi lokal, baik negeri maupun swasta. Semakin banyak pihak yang terlibat membangun ekosistem pendidikan, menurut Nadiem, bakal kian baik. &rdquo;Saya rasa keputusan Western Sydney University memilih Surabaya adalah keputusan yang tepat. (Surabaya, Red) adalah kota pendidikan dan industrial yang sangat menjanjikan serta visioner,&rdquo; ujarnya. Rencananya, WSU membuka lima program studi (prodi) strata-1 atau bachelor. Yakni, computer science, data science, information and communication technology, engineering, dan business. Kampus pertama WSU di Surabaya bakal terletak di tower Pakuwon, Surabaya Barat. Chancellor WSU Prof Jennifer Westacott AO menyatakan, estimasi biaya pendidikan. Yakni, 10 ribu dolar Australia atau sekitar Rp 100,16 juta dengan asumsi AUD 1 setara Rp 10.059. Sayang, dia tidak menjelaskan apakah biaya tersebut dihitung selama satu semester atau setahun. Jennifer hanya menyebutkan bahwa biaya sebesar itu lebih terjangkau jika dibandingkan dengan studi langsung di Australia. Lebih lanjut, dia menerangkan, pada fase pertama, kampus tersebut dapat menerima 1.000 mahasiswa. Sementara itu, pada fase kedua jauh lebih banyak, yakni 1.700 hingga 2.000 mahasiswa. (dho/c19/oni)

Western Sydney University (WSU) resmi membuka kampus internasional di Indonesia. Lokasinya berada di Surabaya.

Western Sydney University, Kampus Asing Pertama di Surabaya Yang Diresmikan Mendikbudristek Nadiem Makarim

&nbsp; <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/SMKN-2-Gorontalo-Mia-JPK-2566700030.jpeg" alt="Kompetensi siswa SMKN 2 Gorontalo kian meningkat dan sesuai kebutuhan industri usai mengikuti program SMK-PK." width="100%">
<figcaption>Kompetensi siswa SMKN 2 Gorontalo kian meningkat dan sesuai kebutuhan industri usai mengikuti program SMK-PK.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dulu, melanjutkan studi ke SMK maupun Politeknik mungkin bukan menjadi pilihan utama. Namun, saat ini, Pendidikan Vokasi sudah naik kelas. Peminatnya kian melejit seiring dobrakan-dobrakan yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan kepercayaan publik ini, Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim tidak terlepas dari kemitraan yang terjalin antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sehingga, berhasil mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bahkan, banyak kisah inspiratif dari insan-insan vokasi memberikan optimisme akan masa depan kemajuan Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang-orang yang selama ini memiliki persepsi yang negatif tentang sekolah di SMK atau Politeknik bisa mengerti bahwa perubahan masih sedang terjadi di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (5/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nadiem menegaskan, perubahan masif pada Pendidikan Vokasi merupakan sebuah momentum. Sebab, Pendidikan Vokasi menjadi salah satu strategi dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01921645/indonesia-punya-banyak-tenaga-kerja-muda-pemerintah-dorong-peningkatan-kualitas-sdm-melalui-pendidikan-vokasi">Indonesia Punya Banyak Tenaga Kerja Muda, Pemerintah Dorong Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Vokasi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia pun meyakini, bahwa Pendidikan vokasi adalah solusi menghadapi berbagai tantangan bangsa dengan memberikan bekal pengetahuan beserta keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kemendikbudristek, Uuf Brajawidagda menambahkan, Pendidikan Vokasi dibutuhkan untuk melakukan lompatan-lompatan ekonomi. Sebab, jenis pendidikan yang paling singkat koneksinya dengan ekonomi adalah vokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara dengan ekonomi yang maju pun adalah negara yang aware pada pendidikan vokasi," ungkapnya. Seperti Singapura misalnya, yang memiliki lima politeknik besar di negaranya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uuf memastikan, Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Mengingat, pola-pola pembelajaran di vokasi saat ini sangat selaras dengan kebutuhan industri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01683838/mimi-azmita-mahasiswa-vokasi-unair-sabet-juara-ii-pilmapres-lldikti-vii-jatim">Mimi Azmita, Mahasiswa Vokasi Unair, Sabet Juara II Pilmapres LLDikti VII Jatim</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Transformasi pendidikan vokasi di Tanah Air sendiri tidak terlepas dari kontribusi pelaku DUDI. Agustina Tutik selaku Ketua Tim Strategi dan Perencanaan Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi mengatakan, industri ingin turut terlibat dalam pembangunan SDM melalui pendidikan vokasi. "Upaya revitalisasi pendidikan vokasi, khususnya di SMK dilakukan melalui intervensi kurikulum," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, anggota konsorsium terdiri atas sembilan perusahaan besar. Yakni, Sinarmas, Indofood, Protelindo, Garudafood, Wingsfood, Astra, Agung Sedayu, Triputra Grup, dan Barito Pacific. Konsorsium tidak terbatas membantu di sektor yang berkaitan dengan bidang usaha mereka, tetapi fokus kepada sektor-sektor yang memang dibutuhkan oleh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2021 terdapat enam SMK yang dibantu dan tahun 2022 terdapat tujuh SMK yang mendapat bantuan revitalisasi.</div>

perubahan masif pada Pendidikan Vokasi merupakan sebuah momentum. Sebab, Pendidikan Vokasi menjadi salah satu strategi dalam pembangunan SDM

Sempat Tak Dilirik, Vokasi Kini Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/umpr-3380572130.jpg" alt="Ilustrasi proses penerimaan peserta didik baru SD. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/s" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses penerimaan peserta didik baru SD. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/s</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meminta sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada jenjang SD/MI/sederajat. Pernyataan itu disampaikan Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode 24 di Jakarta, pada akhir Maret lalu. Hal itu merupakan salah satu dari tiga target capaian Program Merdeka Belajar Episode Ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Dalam pernyataannya, dihilangkannya tes calistung dari proses PPDB pada SD/MI/sederajat harus dilakukan karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Namun, apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan baru? Hampir setiap pelaksanaan PPDB menjelang tahun ajaran baru, Kemendikbudristek menerbitkan aturan anyar terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Dalam setiap aturan tersebut selalu menyebut bahwa tidak ada mekanisme seleksi calistung untuk PPDB SD sederajat. Nadiem juga mengakui bahwa hal tersebut juga telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim, mengakui larangan calistung dalam proses PPDB SD sederajat bukanlah kebijakan baru. Larangan calistung sebagai syarat masuk SD sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010, regulasi dibuat zaman Mendikbud Mohammad Nuh. Selanjutnya diatur dalam pasal 69 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya, pada era Mendikbud Muhadjir Effendi, juga dilarang melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya Pasal 12 ayat 4, yaitu Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung. &ldquo;Bahkan, Mas Nadiem juga menerbitkan larangan serupa dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, Pasal 30 ayat 3 yang mana isinya adalah seleksi calon peserta didik baru kelas satu SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung,&rdquo; kata Satriwan. Yang terpenting, menurut Satriwan, bagaimana pengawasan dari aturan tersebut. Pasalnya, praktik syarat calistung masuk SD masih terus terjadi belasan tahun meskipun sudah dilarang dalam peraturan. Fenomena tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Kemendikbudristek dan dinas pendidikan. Seharusnya Kemendikbudristek dan dinas pendidikan memiliki kewenangan melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi berkala terhadap praktik tes calistung yang merupakan bagian dari pelaksanaan PPDB di daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu rutin melakukan pengawasan dan monitoring. Ke depan hendaknya pemerintah mengumumkan SD mana saja dan di daerah mana yang masih melakukan syarat calistung bagi calon siswanya. &ldquo;Juga perlu dilakukan pendataan, SD mana saja yang masih melakukan syarat calistung. Akan menjadi landasan untuk memberikan sanksi tegas,&rdquo; imbuh Satriwan. P2G meminta larangan calistung agar jangan hanya tegas secara tertulis, tetapi lemah dalam penerapan maupun pengawasan serta tak ada sanksi bagi sekolah yang melanggar. Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengatakan perlu kolaborasi antara guru dan orang tua terkait calistung pada usia dini. Para guru, khususnya pada jenjang PAUD dan SD, perlu memikirkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak dan sosial emosional karena sekolah mensyaratkan anak bisa berhitung dan menulis. Belajar calistung sebelum waktunya akan menjadi beban tersendiri bagi anak. Bersekolah akan menjadi beban berat, anak jadi tak percaya diri, inferior, menilai dirinya bodoh karena masuk SD tapi tak bisa baca tulis hitung. &ldquo;Kami menilai desain pembelajaran SD hendaknya berorientasi pada pembangunan karakter anak, penanaman dan pembentukan nilai. Sekolah adalah arena bermain dan kegiatan pembelajaran berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak,&rdquo; kata Iman. Guru perlu merancang pembelajaran agar anak-anak berkembang secara baik, membangun rasa percaya diri, mengenali lingkungan, mengelola emosi, dan secara bertahap memahami dasar literasi dan angka. Selain itu, pola pikir dan pola asuh orang tua perlu diubah terutama di perkotaan. Persepsi orang tua yang mengasuh anaknya dengan aspek kognitif saja akan membebani anak bahkan mencerabut hak-hak dasar anak itu sendiri. &ldquo;Kebanyakan yang mendorong orang tua memaksakan anaknya menguasai calistung karena ingin memasukkan anaknya ke SD favorit. Mereka menjadi panik karena tidak bisa mengirimkan anaknya ke SD favorit yang diidamkan," sebut Iman. Berbagai upaya pun ditempuh, misalnya mendaftarkan anak usia dini ke bimbingan belajar calistung yang menyediakan pembelajaran dengan percepatan agar anak bisa calistung sejak dini. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menegaskan bahwa umumnya seorang anak bisa fokus belajar calistung saat memasuki usia enam hingga tujuh tahun. &ldquo;Sebab pada usia itu, sensorik dan motorik anak sudah siap,&rdquo; kata Heru. Heru meminta larangan yang dikeluarkan Kemendikbudristek juga diikuti dengan pembenahan buku pelajaran kelas satu SD yang saat ini sudah didominasi dengan tulisan dan bacaan yang panjang. Padahal, seharusnya buku-buku yang ada harus sejalan dengan kebijakan yang diterbitkan. Menurutnya, sejatinya suatu kebijakan juga perlu diikuti dengan penciptaan ekosistem yang mendukung penerapan kebijakan tersebut dan juga pengawasan. Tanpa adanya kedua hal itu, suatu kebijakan sekadar ramai di media, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hal itu merupakan salah satu dari tiga target capaian Program Merdeka Belajar Episode Ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Tes Calistung Masuk SD Dihapus, Begini Tanggapan P2G dan FSGI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NADIEM-14-B.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem A Makarim" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem A Makarim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar Episode ke-20. Kali ini mengangkat tema Program Praktisi Mengajar.  Menurut Nadiem, perguruan tinggi Indonesia harus bertransformasi, dan bergerak lebih cepat agar bisa melompat ke masa depan.  “Sekarang sudah bukan lagi waktunya mengejar ketertinggalan, tetapi Indonesia harus berada di garis depan dan memimpin kemajuan dunia,” kata Nadiem.  Bagi Nadiem, masih ada tantangan yang cukup besar dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Khususnya berkaitan dengan tingkat kesiapan lulusan perguruan tinggi untuk terjun di dunia kerja.  “Ini sebenarnya permasalahan yang sudah cukup lama terjadi. Sekarang kami benar-benar mengambil langkah nyata untuk mengatasinya,” imbuhnya.  Nadiem juga menjelaskan, secara sederhana program Kampus Merdeka menbuat mahasiswa dikirim ke luar kampus untuk memperoleh pengalaman kerja, maka pada program Praktisi Mengajar, para ahli di dunia industri yang justru datang ke dalam kampus untuk membagikan pengalamannya.  “Kita ingin para praktisi yang hebat-hebat di dunia industri mau datang ke kampus dan membagikan pengetahuannya pada para mahasiswa dan dosen. Melalui kolaborasi antara praktisi dan dosen, kita juga ingin menghadirkan ruang pembelajaran yang lebih kolaboratif dan partisipatif,” tambahnya.  Kehadiran program Paktisi Mengajar akan membawa pembaharuan pada sistem pembelajaran di kelas. Sehingga mahasiswa bisa belajar dengan metode studi kasus masalah terkini, ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa bisa diterapkan pada model pemecahan masalah. Selain itu mahasiswa juga bisa mengembangkan soft skills-nya dengan bekerja berkelompok.  “Saya mengajak semua Perguruan Tinggi dan seluruh Praktisi yang kompeten di berbagai bidang industri untuk terlibat dalam program Praktisi Mengajar,” pungkas Nadiem.

Program Praktisi Mengajar Diluncurkan, Nadiem: Waktunya Memimpin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Segera-Pulang-Usai-PTM-Humas-Andryan_1.jpg" alt="Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana meninjau pelaksanaan PTM di sekolah dasar. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana meninjau pelaksanaan PTM di sekolah dasar. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri telah membolehkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) digelar 100 persen dengan syarat tertentu. Dalam SKB terbaru ini juga memuat sejumlah aktivitas akademik yang kembali dibolehkan.  Di antaranya kembali dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga dengan ketentuan aktivitas dilakukan di luar ruangan atau ruang terbuka. Selain itu, kantin kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen untuk PPKM Level 1, 2 dan 3 dan 50 persen bagi satuan pendidikan di PPKM level 4. Pengelolaan kantin dilaksanakan sesuai dengan kriteria kantin sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  "Karena tidak semua anak bisa membawa bekal dari rumah, maka kita berikan izin agar kantin sekolah dapat kembali beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada wartawan, Kamis (12/5).  "Untuk pedagang makanan di luar pagar wajib dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan Covid-19 setempat dan diperbolehkan berdagang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan pengaturan PPKM. Pastikan anak-anak kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan dimasak dengan baik," tambahnya.  Orang tua atau wali peserta didik masih dapat memilih sehingga anaknya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh sampai tahun ajaran 2021/2022 berakhir.  "Bagi orang tua atau wali yang masih memilih pembelajaran jarak jauh perlu melampirkan surat keterangan kesehatan anaknya dari dokter," imbuh Suharti.  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveilans epidemiologis. Pelanggaran protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  "Apabila ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5 persen dan terjadi klaster penularan, maka PTM dapat dihentikan sementara sekurang-kurangnya 10x24 jam," pungkas Suharti.  Namun, apabila setelah dilakukan surveilans dan ditetapkan bukan merupakan klaster penularan dan angka terkonfirmasi positif di bawah 5 persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.  Selanjutnya, apabila hasil surveilans perilaku di satuan pendidikan di bawah 80 persen, maka perlu dilakukan asesmen ulang kesiapan daftar periksa dan penerapan protokol kesehatan, pungkas Sesjen Kemendikbudristek.  Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Pada penyesuaian keenam, penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan pemerintah pusat dan capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta warga masyarakat lansia.  "Penetapan level PPKM masih diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri yang disesuaikan berkala," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada wartawan, Kamis (11/5).  Bagi satuan pendidikan yang berada pada PPKM Level 1 dan Level 2 dengan capaian vaksinasi PTK di atas 80 persen dan lanjut usia (lansia) di atas 60 persen, diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari, dengan Jam Pembelajaran (JP) sesuai kurikulum. Bagi yang capaian vaksinasi PTK di bawah 80 persen dan lansia di bawah 60 persen juga diwajibkan menyelenggarakan PTM 100 persen setiap hari dengan durasi pembelajaran paling sedikit 6 JP.

Aturan SKB 4 Menteri, Ekstrakurikuler dan Kantin Dibolehkan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sejumlah aturan tengah disempurnakan terkait seleksi tahun 2022.  Kemarin (14/4) Nadiem menjelaskan, pihaknya tengah memperjuangkan agar para guru yang sudah lulus ambang batas (passing grade) seleksi 2021 mendapat prioritas formasi pada tahun ini. Sehingga mereka tak perlu mengikuti tes lagi. Selain itu, pemerintah pusat juga sedang mengajukan untuk dapat terlibat dalam penetapan formasi guru PPPK. Dengan begitu, bisa meminimalkan isu terkait formasi di daerah. Diharapkan pula, melalui perhitungan dan penetapan dari pusat, proses perekrutan guru PPPK lebih efisien dan efektif.  ”Ini sedang kami lakukan dengan PAN-RB. Harapannya, ke depan isu formasi di daerah bisa didukung oleh pusat,” paparnya. Dengan sejumlah skenario tersebut, diharapkan dapat terjadi percepatan penuntasan pemenuhan kebutuhan satu juta guru ASN PPPK. Termasuk mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antarguru di sekolah induk karena guru honorer mereka lolos PPPK. Akibatnya, mereka harus pindah ke sekolah di bawah pemda.  Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan 758.018 formasi guru PPPK. Dari jumlah tersebut, baru 131.239 formasi (17,3 persen) yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah. Hingga kini masih ada 191 pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi sama sekali untuk 2022.  Kemendikbudristek pun mengaku terus berkoordinasi dengan pemda terkait hal itu. Menanggapi isu penetapan formasi oleh pusat, anggota Komisi X DPR Putra Nababan mendesak komitmen tersebut segera direalisasikan. Termasuk prioritas formasi bagi guru yang telah lolos seleksi pada 2021.

Kaji Penetapan Formasi PPPK oleh Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PAMERAN-WAYANG-RUPA-KITA_MIFTAHULHAYAT-12-5.jpg" alt="Pengunjung menyaksikan pameran wayang yang bertajuk" width="100%">
<figcaption>Pengunjung menyaksikan pameran wayang yang bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi meluncurkan Dana Abadi Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar Episode Kedelapan Belas. Program kali ini mengangkat tema Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana.  “Dengan Dana Indonesiana, pemerintah berupaya untuk hadir dan bergerak bersama masyarakat untuk memulihkan kebudayaan dari situasi pandemi dan mendorong pemajuan kebudayaan dengan dukungan dana abadi yang sifatnya lebih stabil dan berkelanjutan,” ujar Nadiem melalui siaran virtual, Kamis (24/3).  "Melalui Dana Indonesiana kita menghadirkan sistem pemanfaatan anggaran negara yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekspresi budaya yang sejatinya bersifat eksperimentatif, spontan, dan berjalan lintas tahun,” imbuhnya.  Nadiem menuturkan, ada dua poin kunci yang memungkinkan pemajuan kebudayaaan dapat berlangsung secara stabil dan berkelanjutan melalui Dana Indonesiana. Pertama, Dana Indonesiana tidak akan pernah digunakan untuk kebutuhan lain di samping bidang kebudayaan dan akan diinvestasikan selamanya.  "Dengan skema dana abadi, Dana Indonesiana hanya dapat meningkat, tidak akan pernah berkurang, dan mengurangi dampak fluktuatif dari anggaran negara untuk sektor kebudayaan,” imbuhnya.  Kedua, Dana Indonesiana dirancang khusus untuk sektor kebudayaan. Sehingga hasil pengembangan Dana Indonesia bisa digunakan oleh para pelaku budaya dengan lebih fleksibel dan lintas tahun.  "Standar biayanya pun akan lebih sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan pelaku budaya,” lanjutnya.  Ada empat spektrum dukungan yang terwadahi oleh Dana Indonesiana. Pertama, dukungan pada organisasi, lembaga, dan ruang budaya secara berkelanjutan. Kedua, dukungan pada produksi dan distribusi karya seni, yang dampaknya akan meningkatkan keragaman ekspresi budaya oleh para pelaku budaya.  Ketiga, dukungan terhadap karya-karya terbaik Indonesia untuk berkiprah di panggung internasional. Keempat, dukungan untuk kerja-kerja riset dan kajian yang bermanfaat untuk pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.  “Jika seluruh aspek budaya ini membaik secara signifikan, maka identitas budaya dan ketahanan budaya kita akan semakin kuat. Nilai-nilai kebudayaan pun kemudian akan berdampak besar pada kohesi sosial masyarakat Indonesia,” jelas Nadiem.

Merdeka Belajar Episode 18, Hadirkan Dana Indonesiana Untuk Kebudayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-pendidikan/">Menteri Pendidikan</a>, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) <a href="https://www.jawapos.com/tag/nadiem-anwar-makarim/">Nadiem Anwar Makarim</a> mnekankan Guru Penggerak merupakan salah satu program terpenting di kementeriannya. Terutama untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di bidang pendidikan.  Baru-baru ini Nadiem juga telah berdialog dengan 41 Calon Guru Penggerak se-Kota Tarakan, Kalimantan Utara. “Melalui program ini, kita (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah/">pemerintah</a>) tidak hanya ingin menjadikan mereka guru-guru yang hebat, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjadikan mereka pemimpin perubahan terbaik,” kata Nadiem kepada wartawan, Jumat (11/3).  Nadiem mengatakan, transformasi Merdeka Belajar yang diterbitkan untuk mengubah sistem pendidikan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau pun daerah saja. Satu-satunya pihak yang bisa melakukan perubahan adalah kepala sekolah dan guru di dalam area <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendidikan/">pendidikan</a>.  “Unitnya sekolah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Kita bisa memberi amunisi, melepas rantai-rantai yang mengekang, dan membantu. Tapi yang berjuang di lapangan adalah guru dan kepala sekolah,” jelasnya.  Oleh karenanya, semua Guru Penggerak di seluruh Indonesia ke depannya akan diprioritaskan menjadi kepala sekolah yang hebat. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Mendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.  “Guru Penggerak tidak akan berdampak besar kalau lulusan-lulusan program ini tidak segera dijadikan kepala sekolah. Karena itulah kuncinya perubahan yang kita cita-citakan bersama ini akan tercapai,” imbuhnya.  Selain itu, melalui program ini, Kemendikbudristek ingin mencari guru yang benar-benar memiliki keberpihakan terhadap murid. Guru penggerak akan melakukan apapun untuk kebaikan murid.  “Saya mencari orang-orang yang tidak memprioritaskan administrasi. Justru, yang perlu dipikirkan adalah apa yang terbaik untuk murid,” pungkasnya.

Nadiem Sebut Guru Penggerak Akan Diprioritaskan Jadi Kepala Sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mendikbudristek Nadiem Makarim

Berita Terkini