<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/Screenshot_2023-12-07-05-32-59-172-edit_comgoogleandroidgm-3466039379.jpg" alt="KERJA SAMA: Kepala SDN 8 Paguyangan Ketut Gede Artayasa bekerja sama dengan para guru di bawah kepemimpinannya untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar." width="100%">
<figcaption>KERJA SAMA: Kepala SDN 8 Paguyangan Ketut Gede Artayasa bekerja sama dengan para guru di bawah kepemimpinannya untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menargetkan penambahan guru penggerak hingga dua kali lipat di tahun depan. Mereka disiapkan untuk mengisi posisi kepala sekolah hingga pengawas. Tahun ini, jumlah guru penggerak mencapai 50 ribu. Ia mengatakan, jumlah ini akan bertambah menjadi 100 ribu pada 2024 mendatang. &rdquo;Yang Insya Allah akan segera dijadikan kepala sekolah dan pengawas di seluruh Indonesia,&rdquo; katanya. Di lapangan, proses pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah memang lebih terbuka lebar. Bahkan, di sejumlah daerah, waktu tunggu mereka untuk bisa naik pangkat pun tak butuh waktu lama. Kepala SDN 8 Paguyangan Ketut Gede Artayasa bercerita, dirinya diminta menjadi pelaksana tugas kepala sekolah bahkan ketika masih menyelesaikan modul terakhir dalam pelatihan guru penggerak. Ketut mengikuti program guru penggerak angkatan empat di Oktober 2021. Sebagai informasi, pendidikan guru penggerak berlangsung kurang lebih selama enam bulan. &rdquo;Kebetulan sebelum menyelesaikan modul terakhir (dalam pendidikan, red), kami dipanggil, ditugaskan untuk menjadi plt kepala sekolah karena ada yang pensiun,&rdquo; ujarnya saat ditemui di SDN 8 Peguyangan, Denpasar, Bali, kemarin (5/12). Diakuinya, saat mengikuti program guru penggerak dirinya tak kepikiran untuk bisa jadi kepala sekolah. Ketut hanya ingin menjajal program baru Kemendikbudristek tersebut sebagai upaya pengembangan diri. &rdquo;Ternyata tiba-tiba ada aturan turun yang guru penggerak bisa diajukan menjadi kepala sekolah atau pengawas. Agak kaget sebenarnya (ditunjuk, red), karena belum menerapkan di kelas sudah dipanggil (oleh dinas pendidikan untuk jadi kepala sekolah, red),&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, dukungan Pemerintah Daerah Bali terhadap program guru penggerak ini cukup besar. Banyak kesempatan yang dibuka oleh pemda bagi para lulusan guru penggerak. Tak hanya menjadi kepala sekolah, sejumlah lulusan program guru penggerak ini pun sudah dibolehkan mengikuti seleksi pengawas usai menjabat menjadi kepala sekolah selama beberapa bulan. Hal senada disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Bangli I Wayan Agus Adi Wiguna. Pengangkatan dirinya menjadi pelaksana tugas kepala sekolah, hanya berselang enam bulan dari kelulusannya dalam mengikuti pelatihan guru penggerak. &rdquo;Mungkin cukup singkat, tapi kebetulan waktu itu banyak yang pensiun kepsek SMP, ada 3 yang kosong,&rdquo; jelasnya. Agus sendiri mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan tiga, mulai Agustus 2021 hingga Juni 2022. Dia menyelesaikan pendidikan guru penggerak dengan predikat Amat Baik. Di tahun yang sama, dia pun mengikuti diklat Calon Kepala Sekolah (CKS) mulai September hingga Desember dengan predikat sangat memuaskan. &rdquo;Ternyata pada tahun yang sama, di tahun 2022, per desember kepala sekolah kami sebelumnya sudah purna bhakti. Dan per Januari 2023 saya ditugaskan disdikpora untuk menjadi Plt kurang lebih 4 bulan,&rdquo; paparnya. Hingga akhirnya di bulan keempat, SK dan d definitifnya untuk menjadi kepala sekolah di SMP N 1 Bangli terbit. Penunjukan ini tentu tidak random dilakukan. Agus tetap diminta memenuhi segala persyaratan. Salah satunya, minimal sudah golongan 3B. Selain itu, meski baru menjabat, Agus mengungkapkan, bahwa pelatihan guru penggerak sejatinya sangat linier dengan tugas kepala sekolah. Ada pendidikan mengenai kepemimpinan hingga management sekolah. (*) &nbsp; &nbsp;

Tahun ini, jumlah guru penggerak mencapai 50 ribu. Ia mengatakan, jumlah ini akan bertambah menjadi 100 ribu pada 2024 mendatang

Lulusan Guru Penggerak Tak Perlu Waktu Lama untuk Jadi Kepala Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-084615-2864745857.jpg" alt="Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 1.476 guru PPPK Pemkot Surabaya menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah menargetkan pada akhir 2024 akan menuntaskan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat bertemu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, pada Senin (27/11) hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri PANRB mengatakan, target 1 juta guru PPPK adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Di mana pendidikan menjadi salah satu kuncinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hari ini saya bertemu dengan Mas Nadiem untuk mendetilkan terkait hal tersebut. Alhamdulillah, kami optimistis tahun 2024 target 1 juta guru PPPK bisa beres karena sekarang progresnya signifikan,&rdquo; ujar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/013292082/simak-doa-hajat-agar-dimudahkan-dalam-menghadapi-tes-seleksi-cpns-dan-pppk-2023">Simak Doa Hajat Agar Dimudahkan dalam Menghadapi Tes Seleksi CPNS dan PPPK 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anas mengatakan, pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo. Rekrutmen 1 juta guru PPPK tersebut berasal dari tenaga guru non-ASN (honorer) dan THK-II yang selama ini telah mengabdi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013296908/pemprov-sulsel-janji-segera-bayarkan-gaji-pppk">Pemprov Sulsel Janji Segera Bayarkan Gaji PPPK </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, target tersebut ditetapkan lantaran pada tahun 20245 mendatang, negara ini akan masuk menjadi empat besar ekonomi dunia sehingga membutuhkan SDM unggul, dan bapak/ibu guru berperan sangat signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mudah-mudahan pertemuan dengan Mas Nadiem ini akan menjadi formula yang baik, dan kita akan terus menyisir dan memastikan tidak ada yang tertinggal agar target pemenuhan kebutuhan 1 juta guru PPPK dapat terpenuhi,&rdquo; tambah Anas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian PANRB merupakan langkah untuk mengakselerasi pemenuhan 1 juta guru PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini memang menjadi komitmen pemerintah untuk melaksanakannya dan Pak Menteri PANRB sangat support secara cepat sehingga kami yakin ini bisa terpenuhi,&rdquo; jelas Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, selama beberapa tahun terakhir, rekrutmen guru PPPK terus berlangsung. Pada 2021 dan 2022 terdapat sekitar 544.000 guru PPPK yang berasal dari guru honorer dan THK-II.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan hingga rekrutmen 2023 diprediksi akan tercapai sekitar 840.000 guru PPPK. Adapun kekurangannya akan dipenuhi pada 2024. Bahkan nantinya secara total dapat terproses lebih dari 1 juta guru PPPK.</div>

target 1 juta guru PPPK adalah wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Di mana pendidikan menjadi salah satu kuncinya.

Kabar Gembira, Pemerintah Targetkan Rekrut 1 Juta Guru PPPK Pada 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/Museum-Batik-3519714012.jpeg" alt="Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional (HBN) 2023, Senin (2/10), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meresmikan Museum Batik Indonesia." width="100%">
<figcaption>Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional (HBN) 2023, Senin (2/10), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meresmikan Museum Batik Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional (HBN) 2023, Senin (2/10), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim meresmikan Museum Batik Indonesia. Bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia (YBI), serangkaian kegiatan edukatif untuk mendukung pelestarian batik nusantara diselenggarakan di museum yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta tersebut.&nbsp; Mengusung tema &ldquo;Batik, Bangkit!&rdquo;, perayaan ini turut dihadiri oleh Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden, Wury Ma&rsquo;ruf Amin. Dalam sambutannya, Nadiem menyampaikan rasa syukur atas kekayaan warisan leluhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, warisan leluhur seperti benda-benda bersejarah, pengetahuan, adat istiadat, karya seni, serta tradisi ini turut membentuk peradaban bangsa. &rdquo;Serta, membawa Indonesia ke panggung internasional berkat pengakuan sebagai warisan dunia,&rdquo; ungkapnya. Di tahun 2009 lalu, batik ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda oleh UNESCO. Ada banyak alasan yang mengantarkan batik ke panggung dunia. Selain keunikan teknik menghias kain dan keindahan motifnya, UNESCO juga menggarisbawahi adanya nilai budaya dan makna filosofis yang berkaitan erat dengan siklus kehidupan manusia Indonesia di setiap helai kain batik. &rdquo;Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan tradisi batik dan semua warisan leluhur yang kita miliki,&rdquo; tegasnya. Kemendikbudristek, kata dia, juga berupaya memastikan agar batik dan seluruh warisan peninggalan leluhur tidak hanya dirawat, tapi juga terus dikembangkan. Hal ini dilakukan melalui terobosan Merdeka Berbudaya yang membuka peluang seluas-luasnya bagi seniman, pelaku budaya, organisasi dan lembaga kebudayaan, serta seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kekayaan budaya. &rdquo;Dengan demikian, warisan budaya kita dapat terus relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan,&rdquo;sambungnya. Dalam perayaan HBN ini, dilakukan pula acara membatik massal bersama dengan 125 pembatik sekelas maestro. Para pembatik bersama-sama membatik beragam motif yang mewakili 33 daerah di Indonesia.&nbsp; Wakil Ketua Yayasan Batik Indonesia Diana Santosa mengungkapkan, perayaan HBN 2023 diadakan dengan melibatkan para pembatik dari seluruh Indonesia yang mewakili daerah masing-masing. Tujuannya, untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda agar mereka dapat lebih memahami batik secara mendalam. Misalnya, beragam motif dan warna yang ada memiliki makna dan filosofis mendalam pada setiap proses pembuatannya. &rdquo;Batik bukanlah sekadar &lsquo;tren&rsquo;, melainkan sebuah warisan budaya yang harus dijaga,&rdquo; tegasnya. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menambahkan, Museum Batik Indonesia ini dinaungi Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (BLU MCB). Museum Batik Indonesia memiliki misi salah satunya, meningkatkan pelestarian batik melalui ruang kolaborasi bersama komunitas dan organisasi lainnya yang memiliki visi yang sama. &rdquo;Batik merupakan salah satu alat diplomasi budaya yang saat ini telah diakui di dunia internasional. Sehingga salah satu tugas museum itu untuk menjadikan pengetahuan tentang batik, serta pengembangan dan pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia,&rdquo; pungkas Hilmar.&nbsp;

Kemendikbudristek, berupaya memastikan agar batik dan seluruh warisan peninggalan leluhur tidak hanya dirawat, tapi juga dikembangkan.

Peringati Hari Batik Nasional, Indonesia Resmi Punya Museum Batik Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/A9660F06-BEF7-4AE3-BB7D-FA29295BDF06-119475499.jpeg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan mahasiswa S1 dan D4 tak lagi wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan mahasiswa S1 dan D4 tak lagi wajib membuat skripsi sebagai syarat kelulusan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program Merdeka Belajar episode ke-26 yang baru diluncurkan menjadikan transformasi pendidikan tinggi sebagai fokus utama. Salah satunya adalah standar kelulusan. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, kini standar nasional perguruan tinggi tidak lagi bersifat preskriptif dan detail. Namun, standar nasional berfungsi sebagai pengaturan framework. Jadi, ada keleluasaan untuk beradaptasi sesuai dengan kemauan perguruan tinggi. Salah satu contohnya, penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Sebelumnya, kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan terperinci. Mahasiswa sarjana atau sarjana terapan wajib membuat skripsi. Kemudian, mahasiswa program magister wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi. Begitu pula mahasiswa kedokteran yang wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Menurut dia, menjadikan skripsi hingga disertasi sebagai satu-satunya cara menunjukkan kompetensi tidak relevan lagi di zaman sekarang. Apalagi untuk pendidikan vokasi. &rdquo;Apakah yang mau kita tes kemampuan dia menulis skripsi atau implementasi project di lapangan?&rdquo; ungkapnya kemarin (29/8). Selain itu, penentuannya tak lagi berada di tangan Kemendikbudristek. Melainkan, kepala program studi yang bisa menentukan cara mengukur standar kelulusan mereka. &rdquo;Dan, tugas akhir ini bisa berbentuk prototipe, bisa proyek, bisa berbentuk lainnya. Tidak hanya berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi,&rdquo; tuturnya. Meski begitu, Nadiem menegaskan, skripsi tak lantas dihapus atau tak bisa digunakan sebagai cara mengukur standar kelulusan. &rdquo;Tetap bisa, tapi keputusan ini ada di tangan perguruan tinggi,&rdquo; katanya. (mia/c14/fal)

Program Merdeka Belajar episode ke-26 yang baru diluncurkan menjadikan transformasi pendidikan tinggi sebagai fokus utama.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi Tak Wajib Jadi Syarat Lulus Mahasiswa Perguruan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220601-WA0024.jpg" alt="Laskar Rempah di atas KRI Dewaruci diberangkatkan Mendikbud Nadiem Makarim. Kemendikbud for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Laskar Rempah di atas KRI Dewaruci diberangkatkan Mendikbud Nadiem Makarim. Kemendikbud for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Program Muhibah Budaya Jalur Rempah 2022 atau Laskar Rempah diresmikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Rabu (1/6) di Kota Surabaya. Peresmian itu bertepatan dengan Hari Kelahiran Pancasila.  Nadiem didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) melepas Kapal Republik Indonesia (KRI) Dewaruci yang membawa para peserta Laskar Rempah. Seluruh peserta akan menyusuri titik-titik Jalur Rempah Nusantara dari Dermaga Komando Armada (Koarmada) II, Surabaya.  KRI Dewaruci berlayar menuju ke Makassar dilanjutkan ke Baubau dan Buton, lalu ke Ternate dan Tidore, kemudian ke Banda Neira. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kupang, serta kembali ke Surabaya pada 2 Juli.  ”Hari ini (1/6), Ibu dan Bapak, kita menorehkan momen bersejarah. Keberangkatan KRI Dewaruci yang membawa Muhibah Budaya Jalur Rempah bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Jalur Rempah dan Pancasila adalah tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa kita,” ujar Nadiem.  Jalur Rempah yang berpusat di Nusantara, lanjut Nadiem, berperan penting dalam mendorong kemajuan peradaban global. Selama lebih dari seribu tahun, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, para pelaut, pedagang, dan cendekia, dari berbagai belahan dunia berinteraksi dan melahirkan keragaman budaya yang kemudian menjadi inti kekuatan bangsa Indonesia.  Nadiem menyebut Pancasila lahir dari bumi dengan budaya yang beraneka ragam. ”Pancasila menjadi falsafah bangsa yang mempersatukan kita dalam keragaman dengan semangat kebinekaan,” tutur Nadiem.  Kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), pemerintah daerah, serta berbagai komunitas budaya. Kegiatan itu merupakan salah satu upaya diplomasi budaya yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.  ”Selain itu, sebagai upaya melibatkan generasi muda mengenal narasi sejarah peradaban rempah dari geladak kapal Indonesia sendiri,” tutur Nadiem.  Dia menambahkan, Muhibah Budaya Jalur Rempah makin mempertegas adidaya budaya Indonesia serta kedaulatan Indonesia yang terbangun ragam budaya yang dipersatukan melalui kehangatan rempah-rempah.  ”Perjalanan ini kami yakin akan memperkuat upaya pemajuan kebudayaan dan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang saat ini sedang kita upayakan bersama. Bukan dengan ceramah dan pidato, tapi dengan aksi, mengarungi lautan seperti leluhur kita dulu, berjumpa dengan masyarakat yang beranekaragam dengan semangat persaudaraan dan gotong-royong,” papar nadiem.  Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menyatakan, pemerintah berupaya mengajukan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia yang diakui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada 2024.  ”Kami mengajak masyarakat untuk mendukung pengakuan Jalur Rempah sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO. Mari menggali kejayaan bahari Indonesia di setiap simpul Jalur Rempah untuk membangun masa depan Indonesia Merdeka Berbudaya,” ujar Hilmar Farid.

Muhibah Jalur Rempah Dimulai, Persiapan Klaim ke UNESCO Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1635241857625_copy_800x450-2.jpg" alt="Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (tengah). Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (tengah). Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan akan membasmi tiga dosa dalam sistem pendidikan. Yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.  Dari tiga permasalahan tersebut, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi poin pertama yang akan dituntaskan.  ”Kami akan mulai tahun ini hingga tahun depan mulai menegaskan isu tiga dosa. Kita akan mulai dengan tema kekerasan seksual,” kata Nadiem seperti dilansir dari Antara saat kunjungan kerja di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Selasa (26/10).  Menurut dia, kekerasan seksual saat ini menjadi wabah yang kerap ditemukan di lingkungan Pendidikan. Khususnya pada tingkat perguruan tinggi.  ”Ini akan menjadi salah satu perjuangan kita untuk memastikan mahasiswa dan dosen merasa aman dan bebas dari kekerasan seksual,” ujar Nadiem.  Upaya penghapusan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akan dilakukan melalui program Merdeka Belajar. ”Dalam program Merdeka Belajar itu, salah satunya akan mengutamakan pendidikan karakter,” tutur Nadiem.  Sementara itu, Menteri Nadiem Anwar Makarim memuji program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Sumatera Utara (USU) yang melibatkan mitra lokal. ”Program MBKM pada tahun depan lebih ditingkatkan lagi. Saat ini sudah ada 50.000 mahasiswa se-Indonesia yang mengikuti program MBKM dan tahun depan targetnya 150.000 mahasiswa,” terang Nadiem.  Dia menyebutkan, para rektor agar mengejar dan mempersiapkan program tersebut dengan baik. ”Mitra MBKM yang dibangun jangan hanya dari mitra kementerian saja, tapi juga mitra lokal. Saya senang USU sudah menerapkan hal tersebut,” ucap Nadiem.  Nadiem mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan para rektor untuk mempercepat program MBKM di kampus. Pada ​​tahun depan akan ada peningkatan pelaksanaan program itu.  ”Jadi, yang pertama peningkatan program MBKM, kedua adalah peningkatan program matching fund. Program ini bentuk nyata dukungan dari Kemendikbudristek untuk penciptaan kolaborasi dan sinergi strategis antara lembaga perguruan tinggi dengan pihak industri,” papar Nadiem.  Dia menjelaskan, program itu untuk mendorong riset terapan di perguruan tinggi. Perusahaan swasta atau nirlaba memberikan bantuan pendanaan riset yang kemudian langsung ditambahi dengan kementerian dengan besaran anggaran yang sama dengan yang diberikan lembaga itu.  ”Jadi langsung pemerintah nambahi. Kalau mereka kasih Rp 1 miliar pemerintah kasih lagi Rp 1 miliar. Ini luar biasa, jadi kampus harus kejar itu. Dan hebatnya lagi, program ini bisa dikolaborasikan dengan program MBKM, jadi menyatu semua programnya,” terang Nadiem.  Dia menambahkan, program prioritas ketiga yang perlu disiapkan perguruan tinggi adalah program competitive fund yang tahun depan berfokus pada eco green, blue energy, dan climate change. ”Tiga program itu harus bisa dijalankan perguruan tinggi,” kata Nadiem.

Nadiem Akan Basmi Kekerasan Seksual Dalam Sistem Pendidikan