<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, menyatakan rasa sedihnya atas kebakaran yang terjadi di Gedung A Museum Nasional Sabtu, (16/9). Hal itu ia sampaikan saat mendatangi lokasi kebakaran pada tengah malam kemarin. <div dir="auto">"Ini merupakan hal yang sangat menyedihkan buat kami bahwa ini bisa terjadi," katanya kepada wartawan, Minggu (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar penyebab terkait kebakaran ini dapat dikuak secepatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi kami juga berbicara dengan aparat kepolisian untuk bisa segera melakukan investigasi mengenai apa alasan dan penyebab kebakaran tersebut," pungkas Nadiem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012970698/kebakaran-museum-nasional-nadiem-bentuk-tim-gabungan-inventarisasi-barang-berharga">Kebakaran Museum Nasional, Nadiem Bentuk Tim Gabungan Inventarisasi Barang Berharga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, kebakaran yang melanda Gedung Blok A Museum Nasional sudah dinyatakan selesai pukul 00.15 WIB. Gedung yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat itu sebelumnya dilaporkan terbakar mulai pukul 20.00 WIB, Sabtu (16/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Situasi dan status kebakaran, pemadaman selesai (hijau)," kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (17/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, objek yang terbakar adalah Gedung Blok A Museum Nasional yang merupakan ruangan pameran koleksi museum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun api, kata, Asril, sudah padam sejak pukul 21.47 WIB dan mulai dilakukan pendinginan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengerahan total 14 unit dan 56 personel," singkatnya.</div>

"Ini merupakan hal yang sangat menyedihkan buat kami bahwa ini bisa terjadi," katanya kepada wartawan, Minggu (17/9).

Sebut Kebakaran Museum Nasional Menyedihkan, Nadiem Minta Polisi Segera Investigasi Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkab-bojonegoro-beri-beasiswa-untuk-mahasiswa-kurang-mampu_m_213452.jpeg" alt="Ilustrasi Beasiswa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Beasiswa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beasiswa Unggulan 2023 telah dibuka oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada 3 Agustus 2023. Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek ini adalah program beasiswa yang bertujuan untuk memberikan biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Mahasiswa S1, S2 dan S3 dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berkesempatan mendapatkan biaya pendidikan penuh hingga bantuan biaya hidup. Beasiswa Unggulan terdiri dari program beasiswa bergelar (degree) dan non-gelar (non-degree). Beasiswa bergelar terdiri dari jenjang pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) bagi masyarakat berprestasi dan Pegawai Kemendikbudristek yang akan mendaftar atau yang sedang melaksanakan studi di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di bawah binaan Kemendikbudristek. Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 ini terbagi menjadi empat jenis yaitu Beasiswa Masyarakat Berprestasi, Beasiswa Pegawai Kemendikbudristek, Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas, dan Beasiswa Penghargaan. Beasiswa Masyarakat Berprestasi adalah Beasiswa Unggulan yang diberikan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang sarjana, magister, dan doktor. Beasiswa Unggulan yang diberikan bagi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang magister dan doktor. Beasiswa Unggulan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang magister dan doktor. Beasiswa Unggulan Penghargaan adalah Beasiswa Unggulan yang diberikan berupa penghargaan pemerintah kepada anak kandung dari orang tua yang gugur dalam menjalankan tugas negara dan/atau pengabdian kepada negara dan ditetapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan Pendidikan. Program beasiswa ini dibuka mulai hari ini sampai 17 Agustus 2023 mendatang. Cara daftar beasiswa unggulan 2023 dilakukan secara online dengan mempersiapkan beberapa dokumen. Berikut adalah jadwal seleksi dan dokumen yang harus disiapkan jika kamu tertarik untuk mendaftar program Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 ini. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi: <ul> <li>Pendaftaran Beasiswa Unggulan (3 Agustus 2023 s.d. 17 Agustus 2023)</li> <li>Seleksi Tahap I &nbsp;(18 Agustus 2023 s.d. 22 Agustus 2023)</li> <li>Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I (23 Agustus 2023)</li> <li>Seleksi Tahap II 04 s.d. (12 September 2023)</li> <li>Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (18 September 2023)</li> <li>Pembekalan dan Penjelasan Teknis Penanda tanganan Kontrak (21 Agustus s.d. 30 September 2023)</li> </ul> Dokumen yang perlu disiapkan: <ul> <li>Format Surat Keterangan Aktif Kuliah BU</li> <li>Format Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa Unggulan 2023</li> <li>Format Pernyataan Penyandang Disabilitas</li> <li>Format Surat Pernyataan Personal Pegawai Kemendikburistek</li> <li>Format Surat Pernyataan Pimpinan Pegawai Kemdikbudristek</li> <li>Format Surat Rekomendasi Mapres dan Disabilitas</li> <li>Format Surat Rekomendasi Pegawai (Eselon II)</li> </ul> Untuk informasi tata cara pendaftaran serta persyaratan umum dan khusus dapat diakses di laman resmi <a href="https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1691139998933000&amp;usg=AOvVaw1jjpjMRUXTFkJ5FB0Q4Ide">https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/</a>. Catat tanggal pentingnya, siapkan dokumen pentingmu, dan daftarlah Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023.

Mahasiswa S1, S2 dan S3 dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berkesempatan mendapatkan biaya pendidikan.

Beasiswa Unggulan Kemendikbud 2023 di Buka Hari Ini, Simak Empat Jadwal dan Dokumen yang Perlu Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/NADIEM1.jpg" alt="PENUH TEROBOSAN: Kunjungan kerja Mendikbud Nadiem Makarim ke Papua Barat pada Rabu (17/2). Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk SDM unggul demi menciptakan Indonesia Maju." width="100%">
<figcaption>PENUH TEROBOSAN: Kunjungan kerja Mendikbud Nadiem Makarim ke Papua Barat pada Rabu (17/2). Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Kemendikbudristek bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk SDM unggul demi menciptakan Indonesia Maju.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar pertemuan kedua Kelompok Kerja Pendidikan (Education Working Group/EdWG) G20. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama di Jogjakarta beberapa waktu lalu.  "Dalam pertemuan G20 EdWG ke-2 ini, kami akan memperkuat komitmen untuk pulih bersama. Mendikbudristek pun akan menyampaikan berbagai terobosan Merdeka Belajar sebagai inspirasi negara-negara maju dan berkembang untuk mentransformasi sektor pendidikan," kata Chair G20 EdWG, Iwan Syahril kepada wartawan, Kamis (19/5).  Pada pertemuan kedua EdWG ini, Kemendikbudristek akan memimpin beberapa topik pembahasan. Para delegasi akan fokus pada dua agenda prioritas G20 EdWG, yaitu Pendidikan Berkualitas untuk Semua dan Teknologi Digital dalam Pendidikan. Selain, Kemendikbudristek juga akan memimpin penyusunan laporan G20 EdWG, dan draf deklarasi tingkat menteri pendidikan.  Pada pertemuan G20 EdWG ke-2 ini, Kemendikbudristek juga akan menginisiasi pembahasan untuk memperbaharui komitmen dunia di bidang pendidikan dalam pertemuan Konferensi Transformasi Pendidikan (Transforming Education Summit/TES) Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations/UN).  TES menjadi wadah untuk memobilisasi semangat, komitmen, dan kemauan politik yang lebih besar untuk membalikkan kemunduran Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang keempat, menata kembali pendidikan (reimajinasi), dan mempercepat kemajuan pendidikan dan Agenda SDG 2030.  Pertemuan kedua EdWG G20 ini akan diikuti secara virtual oleh delegasi negara-negara G20, negara undangan khusus, organisasi internasional, serta kelompok kerja (working group) dan kelompok pelibatan (engagement group) G20.  “Kami optimis Indonesia dan negara-negara sahabat bisa bergotong royong untuk mereimajinasi sistem pendidikan dan menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan semua kalangan secara merata,” ujar Iwan.

Pertemuan Kedua G20, Fokus Bahas Prioritas Pendidikan Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Pelaksanaan-Vaksinasi-Untuk-Guru-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada seorang Guru di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada seorang Guru di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada hal yang berbeda dengan kebijakan dari Pemkot Kotamobagu dan Pemkab Bolmong terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya, guru di dua wilayah itu wajib harus mencari 3 atau 4 orang untuk divaksin sebelum, mendapat TTP miliknya dicairkan.  Padahal, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan hak yang harusnya diterima guru pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan pangkat atau golongan dan kinerjanya. Karena merupakan hak, maka sudah sepatutnya, tunjangan tersebut tidak boleh ditahan dengan alasan yang tidak jelas.  Namun di dua daerah itu, ASN guru diwajibkan mencari tiga orang masyarakat untuk divaksin. Sedangkan kepala sekolah harus mendapatkan empat orang warga yang harus divaksin.  “Iya benar. Kalau Kepala Sekolah harus cari empat orang yang mau divaksin, kalau guru cari tiga orang baru bisa dicairkan TPP,” ungkap salah seorang sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Pemkab Bolmong yang meminta namanya disimpan, Minggu (24/4) dikutip dari Manadopost.  Tak hanya itu, dia juga mengeluhkan TPP yang sudah tiga bulan belum diterimanya hingga saat ini. Padahal kebutuhan di bulan puasa jelang lebaran cukup tinggi. “Kasian ini sudah tiga bulan belum juga menerima TPP,” keluhnya.  Di Kota Kotamobagu juga sama. Dari informasi yang bisa dipercaya di lingkungan Pemkot, mengatakan bahwa hal itu bukan aturan tapi hanya kebijakan pimpinan. Bahkan diklaim hanya kebijakan yang diterapkan namun tidak tertulis.  "Hanya notulen rapat. Syarat ini tidak betul. TPP merupakan hak setiap PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang untuk divaksin. Sementara mengikuti vaksin hak setiap orang yang tidak bisa dipaksakan. Juga bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan untuk urusan vaksinasi,” ujar sumber.  Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, Renti Mokoginta, saat dikonfirmasi terkait syarat menerima TPP harus divaksin membenarkan. “Ada juga,” singkatnya via WhatsApp.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Rukmini Simbala mengatakan, aturan tersebut sesuai petunjuk pimpinannya. “Itu masuk dalam persyaratan, sesuai petunjuk pimpinan,” katanya.  Simbala juga mengaku kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Sementara itu, , Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Rukmini Simbala mengatakan, aturan tersebut sesuai petunjuk pimpinannya.  “Itu masuk dalam persyaratan, sesuai petunjuk pimpinan,” katanya.  Simbala juga mengaku kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Namun, Simbala tidak memberikan tanggapan saat ditanyakan, bahwa TPP merupakan hak PNS yang tidak boleh ditahan dengan alasan harus cari orang divaksin. Termasuk bukan tugas guru-guru atau PNS non kesehatan terkait urusan vaksinasi.  “Saya tidak bisa berikan tanggapan, saya punya pimpinan,” katanya.  Kebijakan ini pun menuai sorotan Wakil Ketua Umum Laskar Bogani Indonesia (LBI) Denny Mokodompit. Dia meminta kepada pemerintah terkait agar menghentikan kebijakan yang dinilainya ‘sesat’ tersebut.  “Segala bentuk pembebanan kepada ASN/PNS/rakyat yang mengharuskan membawa minimal tiga orang untuk divaksin sebagai syarat untuk mendapatkan TPP, THR &amp; Bansos lainnya merupakan kebijakan sesat dan melanggar hukum. Karenanya, selaku Waketum Laskar Bogani Indonesia, saya minta kepada pemerintah untuk hentikan menjalankan kebijakan yang tidak bijak tersebut,” tegas Mokodompit.

Syarat TPP Cair, Kadis Benarkan Guru Wajib Bawa 3 Orang untuk Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JOKOWI.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden/">Presiden</a> Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jokowi/">Jokowi</a>) menyinggung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin <a href="https://www.jawapos.com/tag/nadiem-makarim/">Nadiem Makarim</a>. Kepala negara menyesalkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a> baru menghabiskan anggaran Rp 2 triliun untuk belanja barang dan jasa dari total anggara Rp 29 triliun.  "Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru 2 triliun, ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3).  Tak hanya soal minimnya angka belanja barang dan jasa, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyesalkan, Kemendikbudristek banyak mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri. Karena itu, seharusnya tidak melakukan impor.  "Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita, laptop mau impor kita? kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah jangan diterus-terusin," cetus Jokowi.  Jokowi menyebut, membeli produk asing melalui cara <a href="https://www.jawapos.com/tag/impor/">impor</a> hanya menguntungkan negara-negara lain.  "Duit kita, capital outflow keluar, pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semua ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri," ucap Jokowi.  Menurut Jokowi, dengan mulai membeli dan menggunakan produk dalam negeri maka akan menimbulkan dampak positif. Langkah ini akan mendatangkan investasi, hingga membuka lapangan pekerjaan baru.  "Berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi bodoh banget kita ini," ucap Jokowi menandaskan.

Sentil Nadiem, Jokowi Kesal Kemendikbud Masih Beli Bangku-Laptop Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ESQ-PGRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Founder Emotional and Spiritual Quotient (ESQ), Ary Ginanjar mengatakan, peran guru harus tetap terdepan di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin canggih. Para siswa kini bisa belajar darimana saja selama memiliki akses jaringan internet.  Hal itu ia sampaikan pada Konferensi Kerja Nasional III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2022 serta penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding/MoU antara ESQ Leadership Centre di Jogjakarta dengan mengusung tema" Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.  Pada acara tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang menyampaikan sambutannya dalam video virtual mengajak para guru yang tergabung dalam PGRI menyatukan langkah bersama, bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar.  Selanjutnya Ary Ginanjar memaparkan tantangan yang dihadapi para guru di era digital saat ini. Karena dihadapkan pada tantangan yang disebut dengan VUCA Era yaitu semua berubah dengan cepat (volatility), semua uncertainty (tidak ada kepastian), semua serba kompleks-complexity dan serba ambigu - ambiguity.  "Kemudian saat yang bersamaan, murid-murid tidak seperti dulu," ujar Ary.  Menurutnya, semua mata kuliah sudah ada di internet. Sebelum guru mengajar, murid sudah mengetahuinya dari internet. Kemudian, lanjutnya, ada orang yang hanya lulus SMP sudah bisa bikin pesawat terbang tanpa harus jadi sarjana, sehingga profesi guru terancam. Belum lagi dengan robotisasi.  "Mau belajar apa saja, klik ada semua mata kuliah. Sebelum bapak ibu mengajar, murid bisa lebih pintar dari kita. Belum lagi tantangan ke depan, kalau tidak seperti ini, maka kita akan punya ancaman ke depan," jelas Ary.  "Profesi guru tentu di dalam pertanyaan. Tidak hari ini karena mungkin sekarang masih banyak pengetahuan yang tidak diketahui lagi oleh anak didik kita. Tapi 10-20 tahun lagi mana yang lebih pintar untuk pengetahuan? guru atau anak-anak milenial ke depan atau Gen Z," tambahnya.  Untuk itu, lanjutnya, guru harus bisa menghadapi situasi di mana pendidikan itu selalu penuh kreativitas, inovasi dan kritis. Belum lagi guru dituntut untuk secara holistik mengajarkan ilmu pengetahuan dan mempertahankan guru tetap terdepan.  “Nanti ada menteri lagi akan ganti kurikulum, mata kuliah juga akan berganti-ganti dan apa yang diajarkan hari ini belum tentu bisa dipakai ke depan, yang dipakai ke depan belum tentu lagi dipakai ke depan. Lalu kita ngajar apa? Profesi PGRI seperti apa? Bisa-bisa kita ditertawakan oleh murid-murid yang sekarang Gen X dan Gen Y," ungkap Ary.  "Anak-anak kita harus dilakukan apa yang disebut enabling atau pemberdayaan. Itulah mugkin konsep dasar yang disebut dengan merdeka belajar. Tetapi tidak cukup hanya dengan kurikulum dalam merdeka belajar. Cara guru mengajar atau metodologi guru juga menjadi kuncinya," sambungnya.  Menurutnya hal itu seperti pepatah yang mengatakan kurikulum materi itu bagus, tetapi lebih penting lagi adalah metodologi. Namun, metodologi itu bagus, namun yang lebih penting adalah jiwa sang guru, spirit sang guru itu jauh lebih penting.  "Kita harus bisa mentransformasi metodologi pendidikan kita. Tidak bisa lagi kita hanya directive, instruktif dan teaching. Mengapa? Karena sudah ada semua di internet," ucap Ary.  Ia menegaskan jangan lagi memakai cara mengajar dengan outside-in yaitu memberikan materi kepada murid, lalu diminta murid menghafal dan menguasai. Kedepan tidak cukup seperti itu, tapi yang harus dilakukan adalah enabling yaitu transformasi.  "Jadi transformasi bukan hanya kepada materi dan bukan hanya kurikulum, tapi transformasi kepada metodologi belajar. Di mana guru punya kompetensi dan kemampuan luar biasa. 10 menit sampai 15 menit ketemu guru maka orang akan terinspirasi. Inilah yang disebut enabling," lugasnya.  Pertanyaannya adalah apakah metode itu? tanya Ary, metodenya unik. Bukan mengajari tapi justru bertanya. Bertanya apa yang anda baca, kemudian apa yang anda ingin wujudkan, seperti apa harapannya. Inilah yang disebut metode Coaching 3.0 yaitu coaching yang akan mengembangkan IQ saja tapi juga EQ kecerdasan emosional juga SQ kecerdasan spiritual.  "Maka dengan cara seperti itu, mau ada apapun modul yang ada di komputer, kita siap untuk terdepan karena kita siap untuk menchallenge mereka," pungkasnya.  Dalam acara itu, Pengurus Besar PGRI menandatngani MoU dengan ESQ Group. Penandatanganan komitmen dan kesepakatan kedua belah pihak ini dilakukan oleh Unifah Rosyidi selaku Ketua Umum PB PGRI dan Ary Ginanjar Agustian selaku pimpinan ESQ Leadership Centre. MoU ini bertujuan untuk pembangunan karakter, atau Emotional Spiritual Quotient kepada pengurus dan anggota PGRI.  “Pak Ary ini jagonya mengisi hati orang–orang seluruh Indonesia termasuk para guru, kita akan berkolaborasi bersama untuk mengisi hati kita supaya tetap hidup semangat penuh kasih sayang dan memajukan pendidikan di Indonesia. Serta mewujudkan Indonesia Emas 2045,“ kata Unifah.

Ary Ginanjar: Metodologi Pendidikan Kita Harus Bertransformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menuturkan, generasi muda Indonesia kehilangan masa belajar sampai 1,2 tahun. Hal itu didapatkan dari analisa kementeriannya dan World Bank.  "Kita melihat dan menganalisa baik dari Kemendikbudristek maupun Bank dunia dan lainnya telah menemukan bahwa ada kemungkinan besar kita kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran," jelas Nadiem dalam webinar Bangkit Bareng, Selasa (28/9).  Kata dia, satu generasi kehilangan lebih dari setahun daripada pembelajaran di masa ini. Untuk itu, tentunya harus dilakukan pendalaman dan pengkajian guna melihat dampaknya seperti apa.  "Apakah dampaknya akan permanen atau tidak, tapi salah satu hal yang menjadi kekhawatiran sekarang adalah kalau misalnya ini PJJ terus berlangsung seberapa permanen dampak," ujarnya.  Bahkan bukan hanya dampak dari learning loss, tapi juga ada dampak lain yang sama potensi risikonya, yaitu dampak psikis daripada murid-murid. Sebab, mereka kesepian yang dikhawatirkan juga memiliki emosional trauma dari situasi pandemi.  "Orang tua juga stres di rumah dan menyebabkan berbagai macam isu antara orang tua dan anak-anaknya. Jadi ini dampak psikologis, kesepian itu juga menjadi bagian dari pada kemampuan anak-anak kita untuk menjadi terbuka terhadap pembelajaran," jelas Nadiem.  Mengenai ketertinggalan ini, peran pendidik akan menjadi vital. Dalam pemulihan pembelajaran, para guru tidak boleh memaksa mengejar semua kurikulum atau standar pencapaian karena itu tak efektif.  "Tidak mungkin kita akan bisa mengejar ketertinggalan kita kalau guru-gurunya pun tidak punya diskresi untuk memilih saya mau fokus di sini, saya fokus mana yang paling conditional, mana yang paling ketinggalan dan lain-lain, jadi ini logika sangat sederhana ya kalau kita ngejar semuanya, kita nggak bisa ngejar ketertinggalan," pungkas dia.

Ketertinggalan Pembelajaran Generasi Muda Indonesia Sampai 1,2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan akan menggantikan tugas dan fungsi daripada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang sudah tidak beroperasi. Lembaga ini pun akan berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  Padahal untuk pemantauan kebijakan pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dikatakan yang melakukannya adalah lembaga mandiri. Hal ini pun menjadi pertanyaan, kenapa BSNP dihapuskan.  "Kalau kita melihat Menteri ini tidak mau dipantau oleh badan independen, kenapa tidak mau dipantau oleh badan independen, ini tanda tanya," ungkap Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji kepada JawaPos.com, Jumat (3/9).  Kata dia, Nadiem tidak memahami konsep dari manusia yang seperti Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab, tidak ada pemberitahuan mengenai penghapusan ini.  "Ikutin dong hukumnya, kalau dianggap sudah kadaluwarsa ya diganti aturannya, bukan malah bikin semena-mena ini berhubungan dengan masa bangsa kita," tegasnya.  Adapun Kemendikbudristek juga sebelumnya mengatakan bahwa lembaga mandiri yang di maksud dalam UU Sisdiknas Pasal 35 adalah badan akreditasi, bukan badan standarisasi. Indra pun menyampaikan pemahaman tersebut keliru.  Adapun, dengan dihapusnya BSNP, saat ini tidak ada lembaga independen yang mengawasi kebijakan pendidikan dari pemerintah. Padahal jelas dikatakan di UU yang sama, pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.  "Jangan-jangan mendikbud ini nggak bisa baca (hukum) juga, jangan-jangan betul functionally illiterate (buta aksara fungsional) ini sampai kementerian, bisa baca tapi tidak ngerti artinya," tuturnya.  "Kayaknya memang punya niat standarisasi pendidikan tidak mau dipantau. Kita kayak dibodoh-bodohi. Ini kementerian paradoks," tandas Indra.  Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menuturkan bahwa penggabungan badan standarisasi pendidikan yang kini berada dibawah Kemendikbudristek tidak menyalahi aturan.  Amanat kemandirian yang tercantum dalam UU Sisdiknas Pasal 35 ayat 3, kata dia bukan di maksudkan untuk badan standarisasi pendidikan, namun lebih kepada badan akreditasi pendidikan.  "Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang UU Sisdiknas mengatur bahwa pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Badan sebagaimana di maksud pada UU Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi," tutur dia, Rabu (1/9).

Hapus BSNP, Mendikbud Dipertanyakan Pemahaman Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mewacanakan untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor pendidikan. Hal ini tertuang dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan pun mengatakan bahwa dirinya dan fraksinya, yakni PDI-Perjuangan menolak akan rencana tersebut. Dia meminta agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melakukan diskusi dengan pihak terkait.  "Kami meminta kepada Mas Menteri melakukan hubungan lobi kepada Kemenkeu, Bappenas khususnya kepada Kemenkeu bahwa kami fraksi PDI-P menolak kalau pendidikan dikenakan pajak pertambahan nilai," jelas dia dalam Rapat Kerja bersama Mendikbudristek secara daring, Selasa (15/6).  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Komisi X menyatakan ketidaksetujuannya akan pengenaan PPN pada sektor pendidikan.  "Komisi X DPR menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah terkait pengenaan pajak pertambahan nilai PPN untuk bidang pendidikan mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," terangnya.  Menanggapi itu, Nadiem pun memberikan jawaban atas isu tersebut. Dia mengatakan bahwa akan melakukan kajian dan membahas wacana itu bersama dengan pemerintah pusat.  "Kami mendengar dengan sangat jelas posisi Komisi X mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji. Kami juga harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya, tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat," tandasnya.

Isu Sektor Pendidikan Kena Pajak, Nadiem: Kami Dalami Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-gaji-guru-honorer-naik-rp-700-ribu_m_230162.jpg" alt="Ilustrasi guru honorer. Guru honorer di Kalimantan Timur mendapatkan kenaikan gaji dan diikutkan sebagai peserta BPJS kelas 1." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer. Guru honorer di Kalimantan Timur mendapatkan kenaikan gaji dan diikutkan sebagai peserta BPJS kelas 1.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), para guru, khususnya honorer merasa sangat kesulitan dalam menjalankannya. Pasalnya, mereka dituntut untuk melakukan pembelajaran secara online, namun aksesnya pun masih belum baik.  Ketua Presidium Pendidik Tenaga Kependidikan Honorer Indonesia (PTKHI) Defi Meliyana menuturkan, akses untuk memiliki gawai untuk mendukung pelaksanaan PJJ tidak ada karena ketidakmampuan ekonomi. Oleh karenanya, PJJ menjadi tidak ideal.  "Sudah tidak dalam kondisi ideal. Juga banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali," jelasnya dalam siaran YouTube VOX Populi Institute Indonesia, Senin (7/6).  Namun, ia mengatakan bagi guru honorer  yang memiliki gawai bukan berarti tidak memiliki masalah. Dia membeberkan bahwa terdapat sejumlah guru honorer yang tidak mendapat bantuan subsidi kuota gratis dari Kemenristekdikbud. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a>  "Saya pribadi belum pernah dapat satu gigabyte pun. Jadi dimana pemerataannya, tidak ada mekanisme yang pas untuk menyalurkan kuota ke guru ke murid," imbuhnya.  Lalu, bagi yang mendapat bantuan kuota, guru yang berada di daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T) masih kesulitan mendapat sinyal. Untuk itu, pihaknya ingin PTM terbatas layak dipertimbangkan dengan standar penyelenggaraan yang aman.  "Kita tahu kondisi murid-murid sekarang bodoh. Sudah mereka terkungkung, tidak bisa aktualisasi diri," pungkas dia.

Guru Honorer Dapat Tekanan Paling Berat Dari Pelaksanaan PJJ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mendikbud nadiem makarim

Berita Terkini