<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-minta-restu-menkeu-agar-honorer-dapat-tunjangan-setara-umr_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1). Dalam pertemuan itu, Muhadjir mengajukan usulan kepada Sri Mulyani agar gaji guru honorer bisa disetarakan dengan upah minimum regional (UMR) di masing-masing wilayah. Hanya saja, usulan itu diajukan apabila nantinya ada guru honorer yang tidak lulus dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan dibuka masing-masing pada Februari-Maret 2019. "Jadi gaji guru honorer kan nanti ada penyelesaiannya melalui tiga skema. Pertama yaitu melalui CPNS 2019 untuk mereka yang memenuhi syarat terutama usia dan kualifikasi lain. Kemudian melalui jalur PPPK yang akan kita buka insya Allah awal Februari ini oleh Pak MenPAN-RB Syafruddin. Itu khusus guru honorer yang untuk mengikuti tes CPNS terkendala ketentuan usia," jelasnya. "Kemudian nanti ada sisa guru honorer yang itu kita usulkan ke ibu menkeu agar nanti mereka bisa mendapatkan tunjangan minimum UMR di masing-masing daerah," sambungnya. Nantinya, penyetaraan tunjangan itu akan dialokasikan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari alokasi dana transfer ke daerah. "Saya sebagai mendikbud meminta supaya itu masuk dalam anggaran APBN, DAU, tidak dibebankan kepada APBD. Karena kalau dibebankan ke APBD kita tidak bisa memaksa daerah alokasikan itu," tutur Muhadjir. Muhadjir menjelaskan, ada sekitar 700 ribu guru honorer yang saat ini tercatat. Jika direstui, maka pihaknya akan menindaklanjuti rinciannya. "Kalau ibu menteri (Sri Mulyani) sepakat untuk ditindaklanjuti di level bawah agar dipetakan lebih rinci supaya bisa dipastikan ada ketersediaan dana dan ada orangnya. Karena itu Kemendikbud sedang melakukan sensus terhadap guru honorer itu untuk memastikan dia melaksanakan tugas sesuai ketentuan berlaku," pungkasnya.

Mendikbud Minta Restu Menkeu Agar Honorer Dapat Tunjangan Setara UMR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-cpns-harus-siap-menuju-birokrasi-kelas-dunia-di-2024_m_199095.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendi" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan pembekalan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemendikbud, Senin (26/3). Setidaknya, ada 298 putra dan putri terbaik bangsa yang siap mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negera di kementerian tersebut. "Dengan terpilihnya putra dan putri terbaik bangsa sebagai CPNS harus siap memberikan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang terbaik, dan juga siap menuju birokrasi berkelas dunia tahun 2024," kata Muhadjir di Jakarta. Diketahui, penerimaan CPNS didasari pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI (Menpan-RB) Nomor 47 Tahun 2017, tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemendikbud. Proses pendaftaran telah dilaksanakan pada 11 hingga 26 September 2017 lalu. Menurut Muhadjir, terdapat tiga seleksi yang telah dilalui oleh para CPNS. Seleksi pertama adalah seleksi administrasi yang tujuannya untuk menyeleksi kesesuaian berkas-berkas yang disampaikan calon pelamar dengan syarat administrasi yang ditentukan. "Jumlah pelamar yang mengirimkan berkas administrasi dan diverifikasi kelengkapan administrasinya sebanyak 96.613 orang. Dari jumlah tersebut yang memenuhi persyaratan sebanyak 59.784 orang, dan berhak mengikut Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)," jelasnya. Dari 59.784 peserta yang mengikuti SKD, jumlah peserta yang hadir adalah 49.204 orang. Peserta yang dinyatakan lulus pada nilai ambang batas berjumlah 8.762 orang. Seleksi selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Total peserta SKB adalah 863 orang. Turut hadir dalam penyambutan dan pemberian pombekalan kepada 298 CPNS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Kepala BKN Bima Wibisana.

Mendikbud: CPNS Harus Siap Menuju Birokrasi Kelas Dunia di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/mendikbud-banjir-tak-pengaruhi-proses-belajar-mengajar_m_171520.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengklaim bencana banjir akibat siklon tropis Cempaka tidak terlalu berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurut Muhadjir, berdasar informasi dari Dinas Pendidikan setempat, hanya ada satu sekolah yang terendam. "Info terakhir hanya ada satu sekolah yang betul-betul terendam yaitu SMK Tanjungsari 12 ruangannya terendam. Untuk yang lain masih aman. Artinya tidak parah, satu itu saja yang parah," kata Muhadjir usai menghadiri rapat bersama Menko PMK Puan Maharani, Jakarta, Rabu (29/11). Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, kebetulan saat ini para pelajar baru selesai melaksanakan ujian semester ganjil. Karena itu, tidak banyak kegiatan lagi yang dilakukan di sekolah. "Lalu kebetulan sekarang ini sudah selesai ujian semester ganjil. Jadi otomatis libur sekolah sehingga tidak banyak masalah di lapangan. Tapi untuk perkembangan berikutnya akan kita laporkan," ujar Muhadjir. Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, pada Selasa (28/11) kemarin, siklon tropis Cempaka hanya berjarak 32 km sebelah selatan-tenggara Pacitan Provinsi Jawa Timur. Cuaca ekstrem telah menyebabkan banjir, longsor, dan puting beliung di 28 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali. Bencana tersebut terjadi Kabupaten Situbondo, Sidoarjo, Pacitan, Wonogiri, Ponorogo, Magetan, Serang, Cilacap, Sragen, Boyolali, Trenggalek, Sukabumi, Purworejo, Magelang, Tulungagung, Semarang, Klaten, Malang, Wonosobo, Klungkung, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kudus, dan Sukoharjo. Menurut Sutopo, banjir masih merendam di beberapa tempat seperti di Pacitan, Magetan, Wonogiri, Klaten, dan lainnya. Dampak bencana banjir dan longsor menyebabkan 19 orang meninggal dunia. Yaitu, 11 orang di Pacitan, 3 orang di Kota Yogyakarta, 1 orang di Bantul, 1 orang di Gunung Kidul, 2 orang di Wonogiri, dan 1 orang di Wonosobo. "Dari 19 orang meninggal dunia tersebut, 4 orang adalah korban banjir dan 15 orang korban longsor," ujar Sutopo siang tadi.

Mendikbud: Banjir Tak Pengaruhi Proses Belajar Mengajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/selain-lesehan-di-musala-belajar-sekolah-ini-3-shift_m_151204.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan yang dihadapi SDN 006 Batamkota tidak hanya kekurangan kelas, tapi juga harus menerapkan sistem belajar dengan tiga shift, yakni pagi, siang dan sore. Kepala SDN 006 Batamkota Dahlius menuturkan, sebelum belajar di musala diberlakukan, pihaknya berencana menggunakan perpustakaan, namun perpustakaan yang sempit tak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar. "Perpusatakaan luasnya hanya 3 kali 7, sementara idealnya kelas 7 kali 8 meter. Makanya kami pakai musala yang lebih luas," kata Dahlius seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (15/8). Dia menyebut, tak hanya belajar di musala, SDN 006 Batamkota juga menerapkan tiga shift. Rincian waktu, masuk pagi dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB; shift siang dari pukul 11.00 WIB - pukul 14.30 WIB, dan sore dari pukul 14.30 - pukul 16.30 WIB. "Non stop, masuknya pagi, siang dan sore. Yang tak terapkan tiga shift hanya kelas atas, kayak kelas lima dan enam," terangnya. Menurut dia, hal ini terjadi karena ruang kelas belajar (RKB) di SDN 006 Batamkota minim, sementara rombongan belajar banyak. Dari 15 RKB harus menampung 34 rombel dengan jumlah siswa 1.515 siswa. "10 tahun terakhir kami belum dapat RKB, sementara tiap tahun rombel nambah terus," ucapnya. Sebelumnya Dahlius menyebut, siswanya kelas satu terpaksa dipecah menjadi lima rombongan belajar (rombel). Sebelumnya ada empat rombel. Namun jumlahnya 50 orang per kelas. Sehingga empat orang dari masing-masing kelas ditarik dan digabungkan menjadi kelas 1E. Siswa 1E ini belajar di musala secara lesehan.

Selain Lesehan di Musala, Belajar Sekolah Ini 3 Shift

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bikin-adem-ini-komentar-menag-lukman-hakim-soal-sekolah-5-hari_m_137739.jpeg" alt="Lukman Hakim Saefuddin" width="100%">
<figcaption>Lukman Hakim Saefuddin</figcaption>
</figure>JawPos.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pihak saling menahan diri untuk mengomentari penerapan kebijakan lima hari sekolah. Dia berharap program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi itu tak tak menjadi tambah gaduh. &ldquo;Ada baiknya kita mendengar penjelasan yang lebih utuh, penjelasan yang komprehensif dan penjelasan yang menyeluruh dari Kemendikbud,&rdquo; ujar Lukman kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group), di sela kunjungan acara Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan XI, di Gedung Tegar Beriman, Cibonong, kemarin (13/6).&nbsp;&nbsp; Menag meminta semua pihak mendengar terlebih dahulu penjelasan dari kebijakan tersebut untuk menghindari miskomunikasi yang dapat merugikan masyarakat. &ldquo;Nanti kan kita tanya, apa yang dimaksud full day school, apa yang dimaksud sekolah lima hari, apakah memang setelah mendengar penjelasan betul-betul merugikan madrasah diniyah kita?&rdquo; ujarnya. Atau bahkan sebaliknya. Menurut Menag, bisa saja penerapan kebijakan tersebut malah menguntungkan guru-guru agama di Tanah Air. &ldquo;Semacam pengakuan bagi madrasah-madrasah diniyah di seluruh Indonesia,&rdquo; ucapnya. Itu mengingat guru agama akan bertambah jam mengajar dan menjadi salah satu syarat mendapatkan sertifikasi. Meski demikian, Menag akan memastikan kebijakan tersebut tidak memiliki nilai negatif terhadap para penyelenggara pendidikan diniyah. &ldquo;Nanti dikaji dulu seperti apa dampaknya,&rdquo; kata dia. Sementara menunggu kajian, Menag mengimbau masyarakat tidak melakukan penghakiman dan menyimpulkan terlebih dahulu. &ldquo;Sebaiknya jajaran Kemendikbud masif menyosialisasikan kebijakan ini agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan menimbulkan kesalahpahaman. Mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih utuh,&rdquo; cetusnya.&nbsp;&nbsp; Menag menambahkan, bisa jadi kebijakan sekolah selama lima hari tersebut sudah diperhitungkan dan dapat terintegrasi dengan pendidikan diniyah. Secara pribadi, pria yang kini berusia 54 tahun itu menilai full day school bisa digabung dengan pendidikan keagamaan untuk menghabiskan kegiatan belajar mengajar. &ldquo;Mungkin, boleh jadi yang penting itu kan sampai sore tidak di hanya sekolah itu (formal). Bisa di sekolah, sisa waktunya belajar di pendidikan diniyah. Jadi pendidikan diniyah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sekolah itu,&rdquo; tukasnya. (ded/yuz/JPG)

Bikin Adem, Ini Komentar Menag Lukman Hakim Soal Sekolah 5 Hari