<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/JKT_Prabowo-Kertananegara_MIFTAHUL-HAYAT-03-3447903290.jpeg" alt="Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nama-nama menteri yang akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai diperlihatkan ke publik. Kemarin hingga tadi malam, Prabowo memanggil satu per satu calon menteri ke kediamannya di Rumah Kertanegara, Jakarta. Prabowo menggunakan cara yang mirip dengan Jokowi pada 2019 lalu. Yakni, meminta para calon menteri berjalan layaknya catwalk di hadapan awak media. Mereka berjalan dari bekas kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) di Jalan Sriwijaya I ke rumah Prabowo yang berjarak sekitar 100 meter. Masing-masing calon menteri masuk ke dalam rumah Prabowo dan keluar sekitar 30 menit kemudian. Mayoritas tidak membeberkan posisinya, meski sebagian mau membocorkan bidangnya. Dari kandidat menteri yang dipanggil, ada banyak nama lama. Termasuk menteri di era Jokowi. Misalnya, Pratikno yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Nama lain orang dekat Jokowi adalah Tito Karnavian yang berpotensi kembali menjadi menteri dalam negeri. Sinyal itu menguat setelah Tito diminta melanjutkan agenda pengendalian inflasi daerah yang selama ini memang menjadi prioritas Tito. "Dan saya sampaikan akan tetap saya laksanakan tiap minggu sampai ada perintah untuk dihentikan," kata Tito. Kemudian, ada Bahlil Lahadalia yang berpotensi melanjutkan posisinya di menteri ESDM. Bahlil mengaku ditugasi mengelola sumber daya alam. Lalu, Saifullah Yusuf berpeluang tetap menjabat menteri sosial. Meski tidak menegaskan, Gus Ipul &ndash;sapaannya&ndash; mengaku ditugasi memastikan program sosial bisa tepat sasaran. "Tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan," ujarnya. Untuk detailnya, pihaknya masih akan menunggu arahan setelah dilantik nanti. Sementara itu, posisi menteri pendidikan berpotensi besar kembali ke Muhammadiyah. Sekretaris Umum Abdul Mu&rsquo;ti dalam pembicaraannya dengan Prabowo mengaku diminta memimpin kementerian terkait pendidikan dasar dan menengah. &rsquo;&rsquo;Kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan,&rsquo;&rsquo; katanya. Terpisah, Bahlil menyerahkan sepenuhnya urusan posisi menteri kepada Prabowo selaku pemilik hak prerogatif. Menurut dia, Golkar akan menghormati dan menjalankan semua keputusan Prabowo. Soal kepastian jumlah dan detail posisi menteri, Bahlil enggan menyebutkan. &rdquo;Kami serahkan kepada Pak Presiden Terpilih,&rdquo; ujar Ketum Golkar tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menyerahkan sepenuhnya urusan kabinet kepada Prabowo. Muhaimin enggan menyebut posisi menteri apa saja yang akan diberikan kepada kader-kader PKB. Muhaimin hanya menegaskan, PKB siap menugaskan kader terbaik untuk membantu Prabowo. &rdquo;Kader PKB siap di mana pun diperintah untuk menyukseskan pemerintahan,&rdquo; tegasnya. Selain wajah lama, ada pula wajah baru yang datang ke rumah Prabowo. Salah satunya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Veronica Tan (mantan istri Ahok). Nasaruddin mengaku kaget ketika mendapat panggilan dari Prabowo yang disampaikan melalui ajudan pribadinya, Mayor Teddy Indra Wijaya. &rdquo;Saya nggak pernah membayangkan,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Veronica meminta publik menunggu pengumuman nama kabinet. Saat ditanya soal posisi menteri, Veronica mengaku dirinya diminta Prabowo untuk membantu melayani masyarakat. Khususnya anak dan ibu. &rdquo;Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut nama-nama yang dipanggil hingga tadi malam belum semuanya pasti menjadi menteri. Namun, dia mengisyaratkan bahwa kepastian menteri telah dituntaskan tadi malam. &rdquo;Kalau yang keluar (dari rumah Prabowo, Red) mukanya cerah, itu sudah pasti,&rdquo; ujar Dasco, lantas tertawa. Setelah dipanggil tadi malam, Dasco menyebut nama-nama yang sudah pasti menjadi menteri akan mengikuti pembekalan di Hambalang besok (16/10). Soal kader PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak tampak di Kertanegara tadi malam, Dasco tidak banyak komentar. &rdquo;Nanti lihat saja,&rdquo; ujarnya. Yang jelas, kata Dasco, semua menteri diminta untuk menandatangani pakta integritas. Hingga berita ini ditulis pukul 21.00 WIB, pemanggilan masih berlangsung. Total, sudah ada 49 nama calon menteri dan kepala badan yang dipanggil. Sejauh ini, belum ada kader PKS, Nasdem, dan PDIP yang datang. Namun, pemanggilan akan berlanjut hari ini. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang ditemui di kompleks Istana Negara kemarin mengamini tidak ada menteri dari Nasdem. &rsquo;&rsquo;Nasdem tidak mengajukan daftar untuk duduk di kementerian. Tapi, Nasdem mengatakan bagian dari koalisi,&rdquo; katanya. Pemanggilan para tokoh ke Kertanegara tersebut diyakini bakal berlanjut ke pelantikan menteri pada 21 Oktober mendatang. Pengamat politik Ujang Komarudin bahkan menggaransi 99 persen hal itu akan terealisasi. &rsquo;&rsquo;Kan sudah ada yang memberitahukan, meski ada juga yang tidak mem-publish posisinya di mana,&rdquo; ungkapnya. Lalu, apakah nama-nama tersebut menjanjikan atau mumpuni memegang pos kementerian yang ditugasi? Ujang mengatakan terlalu dini untuk menilai kinerja mereka. Menurutnya, minimal harus dilihat setelah 100 hari pertama atau sekitar 3&ndash;4 bulan masa kerja. &rsquo;&rsquo;Kalau sekarang sangat subjektif kita menilai karena mereka belum bekerja. Ukuran menjanjikan atau tidak batasnya 100 hari kerja,&rdquo; ujarnya. (far/lyn/tyo/mia/c17)

Nama-nama menteri yang akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai diperlihatkan ke publik.

Prabowo Panggil 49 Calon Menteri, Wajah Lama Warnai Kabinet, Mendikbud Dijabat Kader Muhammadiyah, NU Kebagian Mensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/IMG-20241014-WA0011-1215816225.jpg" alt="Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini disampaikan Abdul Mu&rsquo;ti usai bertemu Prabowo Subianto dikediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi Pak Prabowo menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian untuk memajukan pendidikan,&rdquo; kata Mu&rsquo;ti kepada wartawan di Kertanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga menyampaikan, kata Mu&rsquo;ti, bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa. Terutama kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan adalah gerakan mencerdaskan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. &ldquo;Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya dan saya bercanda tadi tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. Pantunnya sudah saya sampaikan waktu bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya,&rdquo; kelakarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ditanya soal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan dipecah menjadi berapa menteri, dia mengaku tidak tahu. &ldquo;Saya tidak tahu (dipecah berapa) tapi saya diberi amanah beliau untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,&rdquo; ujar Mu&rsquo;ti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau itu, berarti tidak mencakup perguruan tinggi, punya saya nomenklaturnya pendidikan pra-sekolah, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal dan nonformal,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

“Saya tidak tahu (dipecah berapa) tapi saya diberi amanah beliau untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Mu’ti.

Masuk Kabinet Prabowo, Abdul Mu’ti Diminta jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/foto-nadiem-makarim-2922162756.jpg" alt="Potret Nadiem Makarim. (Instagram.com/@nadiemmakarim)" width="100%">
<figcaption>Potret Nadiem Makarim. (Instagram.com/@nadiemmakarim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Singgungan serta kecaman dari Anggota DPR RI terhadap kinerja Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi terus terjadi. Berbagai masalah yang terjadi pada sekolah termasuk guru dan siswa di daerah, khususnya yang menyangkut dengan realisasi dan penyerapan anggaran pendidikan. Dilansir dari Akun Instagram DPR RI, ketika rapat yang dilaksanakan pada Rabu (5/6/2024), Mendikbudristek menyampaikan alokasi Pagu Indikatif Belanja K/L Kemendikbudristek RI TA 2025 sebesar Rp 83 Triliun atau turun sekitar Rp 15 Triliun dari tahun 2024. Mendikbud mengusulkan tambahan anggaran sebesar kurang lebih Rp 25 Triliun, lalu Anita Jacoba Gah selaku Anggota Komisi X DPR memberi tanggapan agar Kemendikbudristek melakukan intropeksi terlebih dahulu khususnya dalam mengelola anggaran. Dikutip dari Akun TikTok DPR RI, Anita juga kerap menyebutkan banyak masalah pendidikan di daerah khususnya yang terjadi di Provinsi NTT, diantaranya adalah : Pertama, Guru PPPK yang sudah lulus belum mendapatkan Surat Keterangan (SK). Kedua, banyak Guru PPPK masih belum menerima tunjangan. Ketiga, beberapa bangunan sekolah masih terbengkalai padahal anggarannya sudah ada dari 2021. "Saya kasih contoh di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan" ujarnya. Anita bukan kali pertamanya memarahi Nadiem Makarim dan membongkar kinerja Sang Menteri yang menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Aksi ini tentunya sangat didukung oleh para guru yang merasakan kurangnya kesejahteraan. Hingga reaksi Mendikbud Nadiem Makarim tidak berani menatap wajah Anggota DPR satu ini, bahkan menunduk seperti merasakan banyak kegagalan dalam masa kepemimpinannya. Anita merasa bahwa argumentasi Anggota Komisi X DPR tidak pernah didengar, sehingga KPK sendiri yang memberikan rekomendasi untuk mengawasi aliran anggaran APBN ke setiap daerah untuk dana pendidikan. Anita juga menilai Nadiem beserta jajarannya tidak dapat memanfaatkan anggaran besar yang tersedia dengan baik dan seharusnya bisa memadai dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dikutip dari laman Artikel Universitas Darussalam Ambon, sistem pendidikan yang kacau mengakibatkan berbagai macam faktor seperti rusaknya moral anak bangsa hingga kurangnya jiwa nasionalisme. Bahkan pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran di beberapa tahun kebelakang dan sangat berbeda pada era orde baru, ketika orang luar negeripun datang untuk belajar ke tanah air. Mulai dari kurangnya kesejahteraan guru, penyelewengan dana anggaran pendidikan, serta carut-marutnya kurikulum yang ditetapkan saat ini sudah menjadi tanda bahwa merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagaimana pendidikan adalah salah satu pilar yang utama dalam kehidupan seseorang, karena tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang mengikuti zaman. Sementara harapannya ingin mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045.

DPR singgung Nadiem Makarim mengenai realisasi anggaran pendidikan di daerah yang masih banyak alami masalah, seperti Guru PPPK di NTT.

DPR Singgung Nadiem Makarim Mengenai Realisasi Anggaran Pendidikan di Daerah yang Masih Banyak Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/17/Screenshot_20230917-102552_Instagram-2969871014.jpg" alt="Aksi Nadiem Makarim saat pemadaman kebakaran." width="100%">
<figcaption>Aksi Nadiem Makarim saat pemadaman kebakaran.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Nadiem Makarim menyoroti kasus kebakaran yang terjadi di Museum Nasional Indonesia (MNI) Jakarta (16/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dia juga&nbsp;ikut meninjau langsung ke lokasi kebakaran bersama dengan petugas pemadam kebakaran dan petugas yang lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lewat postingan akun Instagram pribadi @nadiemmakarim, dia mengapresiasi gerak cepat tim Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (BLU MCB), pemadam kebakaran, serta kepolisian yang memadamkan api di Gedung A.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012970986/sejarah-museum-nasional-indonesia-ada-sejak-zaman-belanda-dan-beberapa-kali-pindah-gedung">Sejarah Museum Nasional Indonesia, Ada Sejak Zaman Belanda dan Beberapa Kali Pindah Gedung</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apresiasi terbesar saya kepada aparat Kepolisian yang luar biasa reaksinya, dan tentunya aparat pemadam kebakaran yang cepat hadir disini dan berhasil mengisolasi api tersebut, hanya di belakang gedung A," ungkap Nadiem dalam video Instagramnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyatakan bahwa api tersebut bisa menyebar ke gedung lain seandainya tidak ditindak dengan cepat. "Sebenarnya berpotensi menyebar ke gedung-gedung yang lain, tapi diberhentikan secara strategis dan langsung padam" imbuh dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Nadiem juga mengungkapkan prioritas utama penyelamatan adalah menyelamatkan artefak, dan benda bersejarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012970976/kronologi-dugaan-korsleting-listrik-pemicu-kebakaran-museum-nasional-indonesia">Kronologi Dugaan Korsleting Listrik Pemicu Kebakaran Museum Nasional Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, prioritas pertama dan utama kita adalah menyelamatkan sebanyak mungkin artefak-artefak, dan benda-benda bersejarah yang ada di ruangan yang terdampak oleh kebakaran," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Nadiem Makarim juga mengungkapkan dalam postingan Instagramnya, bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut, dan dia akan memantau perkembangan kasus kebakaran tersebut dengan seksama agar menjadi lebih baik dan kembali menjadi rumah belajar dalam mengenal warisan sejarah dan budaya Nusantara.</div>

Lewat postingan akun Instagram pribadi @nadiemmakarim, dia mengapresiasi gerak cepat tim dalam memadamkan kebakaran Museum Nasional.

Nadiem Makarim Apresiasi Gerak Cepat Petugas dalam Memadamkan Kebakaran Museum Nasional 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/Screenshot-1680-724220074.png" alt="Maudy Ayunda sedang menceritakan impiannya tentang pendidikan." width="100%">
<figcaption>Maudy Ayunda sedang menceritakan impiannya tentang pendidikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Nama Maudy Ayunda kembali menjadi sorotan publik karena beredar video singkat milik content creator Felicia Tjiasaka di Youtube. Dalam video berdurasi kurang lebih 50 detik itu, Maudy Ayunda menyampaikan impiannya untuk menghapus bentuk ujian pilihan ganda jika menjadi Mendikbud. Sontak saja, banyak warganet yang mengomentari impian Maudy Ayunda itu, mulai dari ada yang mendukung, tapi banyak juga yang kontra. Terlepas dari pro-kontra itu, berikut fakta-fakta menarik Maudy Ayunda yang JawaPos.com rangkum dari berbagai sumber: Pertama, pelantun lagu &lsquo;Perahu Kertas&rsquo; itu menempuh jenjang S1 di Oxford University karena termotivasi oleh Cinta Laura. Maudy Ayunda sempat mengalami&nbsp;gap year&nbsp;setelah tamat SMA, kemudian dinyatakan lulus di Columbia University Amerika dan di Oxford. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012970102/mau-hapus-pilihan-ganda-jika-jadi-menteri-maudy-ayunda-ditantang-warganet-jadi-guru">Mau Hapus Pilihan Ganda Jika Jadi Menteri, Maudy Ayunda Ditantang Warganet jadi Guru</a> Atas motivasi dan masukan Cinta Laura, akhirnya Maudy Ayunda memutuskan untuk memilih Oxford University. Kedua, ia dari awal justru tidak memiliki pikiran untuk terjun ke dunia pemerintahan, apalagi sebagai pemimpin&nbsp; tertinggi di suatu kementerian. Awalnya, Maudy memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru, karena itu ia ingin mendirikan sebuah instansi pendidikan atau sekolah. Ketiga, ia lebih senang jika bentuk ujian di sekolah-sekolah tidak semuanya berformat tes tulis, apalagi pilihan ganda, melainkan berbentuk essay atau presentasi. Baginya, hal yang terpenting bagi siswa adalah ilmunya dan pemahamannya, bukan sekadar nilai yang bisa saja hasil contekan. Keempat, Maudy memiliki metode menghafal pelajaran yang unik, ia akan memakai&nbsp;cue card&nbsp;dan menjelaskan topik yang mau ia hafal ke adiknya yang sedang bermain. Menurutnya, ketika ia bisa menjelaskan sesuatu ke anak kecil dengan&nbsp;simple, maka pelajaran atau topik itu bisa melekat di memori. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012964426/viral-maudy-ayunda-bakal-terapkan-kebijakan-ini-jika-jadi-menteri-pendidikan">Viral! Maudy Ayunda Bakal Terapkan Kebijakan Ini Jika Jadi Menteri Pendidikan</a> Kelima, wanita asal Bogor itu pernah melewatkan kelas kuliahnya karena ketiduran, padahal kelas itu adalah penentu kelulusannya. Momen itu terjadi ketika ia S2 di Stanford University, tetapi ia tetap lulus karena dimaafkan oleh Profesornya dan mendapat kelas pengganti. Keenam, Maudy pernah mengalami susah berkomunikasi di sekolah internasional, karena Bahasa Inggrisnya kurang lancar. Ketujuh, ia mengaku sebagai orang yang over thinker yang bisa membuatnya pusing dan stres sendiri, bahkan sampai ada momen ia susah memutuskan sesuatu. Kedelapan, banyak warganet yang bilang, bahwa dirinya dan Youtuber Jerome Polin mirip, selain itu mereka juga sama-sama memiliki impian menjadi menteri pendidikan.**

Fakta menarik artis cantik Maudy Ayunda yang masih jarang diketahui. Beneran mau jadi Menteri Pendidikan?

Selain Mau Menjadi Menteri Pendidikan, Berikut Fakta Menarik Tentang Maudy Ayunda yang Jarang Diketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik penghentian penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler pada sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 berusaha diredam. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan bahwa prasyarat tersebut tidak akan diberlakukan tahun depan.  ”Setelah mengevaluasi ini, kami memutuskan untuk tidak memberlakukan persyaratan ini pada 2022,” ujar Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR RI kemarin (8/9). Pihaknya saat ini mengkaji kembali aturan tersebut.  Dia beralasan, kondisi pandemi Covid-19 saat ini masih berdampak besar pada jumlah siswa di sekolah. Karena itu, perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar.  Nadiem berharap keputusan itu dapat menenangkan masyarakat atas kekhawatiran dampak implementasi aturan tersebut. ”Dan kami akan terus menerima masukan serta kajian lebih lanjut setelah 2022. Bagaimana cara memitigasi kekhawatiran atas kebijakan ini,” ungkapnya.  Nadiem mengakui peraturan tersebut dibuat sebelum dirinya menjabat Mendikbudristek. Namun belum diberlakukan karena belum memasuki masa tiga tahun sesuai dengan amanat dari aturan yang dibuat pada 2019 tersebut.  Dalam kesempatan yang sama, Nadiem juga menjelaskan pemanfaatan BOS reguler. Menurut dia, BOS reguler tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal, tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan itu diterapkan untuk memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah guna menentukan apa yang dapat ditingkatkan dengan dana BOS. ”Ini sudah jadi konsiderasi BOS reguler,” kata mantan bos Gojek tersebut.  Menanggapi keputusan Nadiem itu, sejumlah fraksi mendesak agar aturan tersebut tidak hanya ditunda pelaksanaannya pada tahun depan. Mereka meminta agar ketentuan pada pasal 3 ayat (2) huruf d pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler pada 2022 tersebut dicabut.  Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk 2022, tapi hingga 2024. Menurut anggota Komisi X Fraksi PDIP Sofyan Tan, meski pandemi sudah melandai, kesulitan ekonomi baru bisa pulih dalam 2–3 tahun setelahnya.  Senada, anggota Komisi X Fraksi Golkar Ferdiansyah meminta agar Mendikbudristek tidak membuat kebijakan baru yang bertentangan dengan aturan lama. ”Buat aturan sesuai aturan yang eksis. Jadi, ini yang sering kali menimbulkan kegaduhan di lapangan,” ungkapnya. Termasuk soal juknis penyaluran dana BOS.  Menurut dia, jika itu memang aturan lama, seharusnya Nadiem tak perlu mengeluarkan aturan baru lagi. Cukup mengacu pada Permendikbud 18/2019.  Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih juga menyayangkan keputusan tersebut. Politikus PKS itu menyatakan, aturan yang membatasi sekolah penerima BOS harus memiliki siswa minimal 60 orang menyalahi konstitusi negara secara umum. Preambul atau pembukaan undang-undang dasar (UUD) menegaskan, salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.  Fikri menyatakan, tujuan alokasi dana BOS sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ’’Kewajiban ini secara letterlijk atau harfiah sehingga BOS menjadi hak setiap anak sekolah di Indonesia untuk menikmatinya tanpa kecuali,’’ tuturnya.  Pada dasarnya, lanjut dia, BOS digunakan untuk kemanfaatan belajar bagi seluruh peserta didik yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan amanat program wajib belajar. Jadi, bukan semata untuk sekolahnya, melainkan juga untuk siswa yang bersekolah di tempat itu. Sebab, basis perhitungan besaran BOS berdasar jumlah murid.  Diskriminasi atas sekolah dengan jumlah murid di bawah 60 orang juga berpotensi menimbulkan kesenjangan yang tajam bagi daerah-daerah pada kondisi tertentu. ’’Misalnya, di daerah dengan geografi dan biografi yang tidak menguntungkan,’’ katanya.  Meski ada pengecualian sekolah dengan kondisi tertentu dalam Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021, menurut Fikri, penetapan sekolah dengan kondisi khusus hanya akan memperpanjang jalur birokrasi penyaluran dana BOS reguler.  Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, sekolah minim siswa sudah seharusnya tidak mendapatkan dana BOS. Menurut dia, sekolah dengan jumlah siswa minim atau kurang dari 60 siswa sangat sulit membiayai operasionalnya. ’’Termasuk membiayai operasionalnya dengan dana BOS,’’ tuturnya.  Menurut dia, pemerintah sebaiknya mengambil alih seluruh sekolah swasta yang jumlah siswanya kurang dari 60 anak. Caranya, memasukkan anak-anak dari sekolah minim siswa itu ke sekolah negeri terdekat. Atau, pemerintah bisa membuka sekolah negeri di daerah tertinggal, terdepan, kepulauan, dan sejenisnya.  Dia mengakui bahwa keberadaan sekolah swasta selama ini sangat penting. Sekolah swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat di tengah ketidakmampuan pemerintah menyediakan akses pendidikan yang cukup. Dia menegaskan, di balik aturan sekolah siswa minim tidak boleh menerima dana BOS, ada keinginan pemerintah untuk mendirikan sekolah negeri di lokasi setempat.

Tahun Depan Semua Sekolah Tetap Dapat Dana BOS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terus mengakselerasi digitalisasi sekolah. Saat ini, pihaknya bahkan mengirimkan 190 ribu laptop ke 12 ribu sekolah.  "Program digitalisasi di sekolah ini di jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi, semua jenjang. kita mengirimkan 190 ribu laptop ke 12 ribu sekolah dengan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun," jelasnya dalam telekonferensi pers, Kamis (22/7).  Istimewanya adalah 190 ribu laptop yang dibagikan tersebut merupakan produk dalam negeri (PDN). Hal ini tentunya merupakan kemajuan dalam hal pemanfaatan teknologi dalam Indonesia.  "100 persen dari anggaran tersebut dibelanjakan untuk laptop produk dalam negeri," imbuhnya.  Nadiem mengatakan bahwa laptop tersebut memiliki kualitas yang baik dan sudah mendapatkan sertifikasi. Harapannya, ini dapat mendongkrak pembelajaran pada masa pandemi ini yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh.  Selain itu, ia juga mengungkapkan ada dua hal yang dapat diraih. Pertama adalah upaya penguatan digitalisasi sekolah. Kedua meningkatkan kecintaan akan produk dalam negeri.  "Jadi, keberhasilan ini berawal dari kecintaan kita dan kebanggaan kita atas produk dalam negeri," tutupnya.

Rogoh Rp 1,3 Triliun, Nadiem Sebar 190 Ribu Laptop ke 12 Ribu Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ketum-pb-pgri.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Mia/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Mia/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam beberapa waktu terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendapatkan respons negatif dari masyarakat. Salah satunya terkait hilangnya instrumen Pancasila dan Bahasa Indonesia di kurikulum pelajaran di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Pendidikan Nasional (PP SNP).  Mengenai hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (Wasekjen PB PGRI) Dudung Abdul Qodir menuturkan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui ada pembahasan PP tersebut.  "PGRI tidak sama sekali diajak bicara penerbitan PP ini. Kita harus bergotong-royong dalam mengelola pendidikan nasional, motonya hari ini adalah gotong-royong, tapi tiba-tiba muncul PP 57/2021," ungkap dia dalam diskusi daring Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia Dari Kurikulum, Minggu (25/4).  Ia pun bertanya-tanya apa alasan penghilangan tersebut, dikatakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim bahwa itu ada mispersepsi. Dalam arti lain, yang disalahkan adalah publik yang tidak tahu-menahu mengenai penyusunan PP tersebut.  "Mengapa pemerintah menghilangkan pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia yang walaupun oleh menteri dijawab bahwa ini mispersepsi, jadi yang selalu salah bukan yang menyampaikan, tetapi yang salah itu adalah publik, menurut menteri," tutur dia.  Saat ini, PP tersebut sudah diajukan untuk dilakukan revisi. Ia mengharapkan Mendikbud juga mengajak para stakeholder pendidikan dalam penyusunan revisi tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu.  Dudung pun menambahkan, kehati-hatian bukan berarti ragu, banyak mendengar juga bukan berarti plin-plan, berdialog juga bukan berarti tidak mengerti, berkolaborasi juga bukan berarti tidak mampu. Oleh karenanya, Kemendikbud dalam hal ini harus merangkul para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyukseskan sistem pendidikan Indonesia.  "Mengkomunikasikan ke publik bukan berarti tidak menjaga rahasia negara. Memang pendidikan nasional harus dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian, banyak mendengar, berdialog, berkolaborasi dan wajib dikomunikasikan ke publik dengan baik sehingga pendidikan nasional dapat mewujudkan tujuan negara," pungkasnya.

PGRI ke Kemendikbud: Berkomunikasi Bukan Berarti Tidak Jaga Rahasia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210322_131019.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibuka untuk program studi S1, pertukaran pelajar sampai dengan kegiatan magang bersertifikat di industri.  Ia menuturkan bahwa terdapat beberapa perubahan yang diterapkan pada LPDP, seperti pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka, mereka yang beraktivitas di luar kampus akan setara dengan 20 satuan kredit semester (SKS).  "Mengajar di daerah 3T, magang di perusahaan, exchange student, di mana menerima 20 SKS untuk pengalaman di luar kampus, ini bisa didanai oleh LPDP. Jadi LPDP dan merdeka belajar singkron," jelasnya dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (23/4).  Ia menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat kegiatan Kampus Merdeka yang bisa dibiayai LPDP. Antara lain Kampus Mengajar, pelatihan bersertifikat di organisasi atau perguruan tinggi, pertukaran pelajar ke luar negeri dan dalam negeri.  Beasiswa LPDP ini juga bisa dimanfaatkan peserta untuk menempuh gelar S1 di dalam dan luar negeri. Akan tetapi, kesempatan ini hanya diperuntukkan bagi siswa SMA yang berprestasi. "Misalnya dia pemenang olimpiade akademik, seni, juara olahraga. Mereka bisa dapat S1," ujarnya.  Adapun, beasiswa penuh juga diberikan kepada peserta yang ingin menempuh pendidikan pada program S1 Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai penunjang beasiswa kebudayaan. Sementara, program S2 dan S3 khusus untuk pelaku budaya di dalam dan luar negeri.  Untuk diketahui, sebelumnya beasiswa LPDP hanya diberikan untuk program studi S2 dan S3 di luar dan dalam negeri. Program beasiswa LPDP ini dibagi menjadi beasiswa afirmasi untuk mahasiswa difabel atau tinggal di daerah 3T, beasiswa targeted untuk aparatur sipil negara (ASN) dan praktisi di bidang tertentu serta beasiswa umum.  Untuk pendaftaran LPDP ini akan dibuka mulai 2 Mei 2021. Informasi lengkap terkait pendaftaran LPDP dapat diakses melalui https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id atau https://beasiswa.kemdikbud.go.id.

Program Studi S1, Pertukaran Pelajar dan Magang Dapat Terima LPDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_153413.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamus Sejarah Nasional yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi. Pasalnya, terdapat beberspa tokoh sejarah tidak tercantum dalam kamus tersebut, salah satunya pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari.  Kemudian juga diketemukan bahwa kamus ini beredar di toko online (Olshop). Mengenai hal itu, Mendikbud Nadiem Makarim pun mengaku kaget atas isu tersebut. Pihaknya berjanji akan menarik buku yang sudah beredar tersebut.  "Itu yang sedang kami lakukan sekarang untuk bisa menarik dan merevisi sebaik mungkin," kata Nadiem di Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Kamis (22/3).  Agar kesalahan ini tak berulang, pihaknya akan melakukan monitoring yang lebih ketat. Setiap buku yang akan dipublikasi bakal melalui proses pengawasan.  "Tentunya kami harus punya tim yang secara komprehensif lebih ketat melakukan filtering konten daripada buku-buku yang di publikasikan. Apalagi yang hubungannya dengan sejarah, itu adalah pesan saya pada tim saya," terangnya.  Di masa saya, itu jangan terjadi lagi. Hal sensitif seperti sejarah harus kita benar-benar ada panelnya dan sejarawan dan ormas harus ada yang terlibat. Jadi itu merupakan inisiatif baru," sambung Nadiem.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyayangkan bahwa Kamus Sejarah Nasional sudah diperjual-belikan Olshop, seperti Tokopedia dan Shopee. Padahal, dikatakan sebelumnya bahwa kamus tersebut sudah ditarik.  “Padahal kata mas Menteri (Nadiem) dan Dirjen (Kebudayaan) sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” kata dia dalam keterangannya.  Kamus Sejarah Nasioanal Jilid I dan II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di Olshop semudah mengklik di mesin pencari di internet. "Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana,” ucap Fikri.  Politisi PKS ini menyatakan, setelah sebelumnya Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’.  “Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut," ujar Fikri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Qi0XvADuyAU

Nadiem Coba Tarik Kamus Sejarah Nasional yang Beredar di Toko Online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mendikbud

Berita Terkini