<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/IMG-20240318-WA0007-582288820.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kanan) bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kanan) bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah menunjuk dua Menteri Koordinator sebagai Pelaksana tugas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan, dikutip dari ANTARA. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Selasa (1/10), mengatakan Presiden menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mendes PDTT. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/015146882/mengenal-taman-wisata-alam-di-gunung-pancar-sentul-tempat-healing-yang-mudah-dijangkau">Mengenal Taman Wisata Alam di Gunung Pancar Sentul, Tempat Healing yang Mudah Dijangkau</a> Presiden juga menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Ketenagakerjaan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyetujui pengunduran diri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015146874/daftar-anggota-dprmprdpd-termuda-dan-tertua-yang-dilantik-hari-ini">Daftar Anggota DPR/MPR/DPD Termuda dan Tertua yang Dilantik Hari Ini</a> Ari mengatakan pengunduran diri Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Dia menyampaikan bahwa Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut, dan telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat kedua menteri itu, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian-nya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk dua Menteri Koordinator sebagai Pelaksana tugas Mendes PDTT dan Menaker.

Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy dan Airlangga Hartarto jadi Plt Mendes PDTT dan Menaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG-20240822-WA0018-1543562865.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar selesai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Ia mengaku didalami soal pengelolaan dana hibah&nbsp;</div> <div dir="auto">di Pemprov Jatim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti yang sampaikan tadi, saya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dengan permasalahan dana hibah di Jawa Timur. Semua sudah saya jelaskan clear, terserah pihak penyidik, jadi, semua sudah saya sampaikan," kata Abdul Halim Iskandar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKB itu membantah pemeriksaannya dalam kasus itu karena dirinya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur periode 2014-2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015006143/keluar-dari-partai-golkar-wanda-hamidah-akui-kecewa-berat">Keluar dari Partai Golkar, Wanda Hamidah Akui Kecewa Berat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokoknya waktu urusan Jawa Timur-lah. Kan, bisa DPRD, bisa setelahnya, bisa macam-macam," ucap Abdul Halim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, KPK belum menyampaikan materi pemeriksaan yang didalami terhadap Abdul Halim Iskandar. Juru bicara KPK Tessa Mahardika sebelumnya mengakui, sebanyak 21 orang telah menyandang status sebagai&nbsp;tersangka&nbsp;kasus dugaan suap&nbsp;dana&nbsp;hibah&nbsp;untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Hal itu setelah&nbsp;KPK&nbsp;menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) pada 5 Juli 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015006133/karier-bersinar-rezeki-pun-lancar-5-tanggal-lahir-hoki-yang-puncak-kejayaan-selalu-dalam-genggaman-mereka-menurut-primbon-jawa">Karier Bersinar, Rezeki Pun Lancar: 5 Tanggal Lahir Hoki yang Puncak Kejayaan Selalu dalam Genggaman Mereka, Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa dalam Sprindik tersebut&nbsp;KPK&nbsp;telah menetapkan 21&nbsp;tersangka&nbsp;yaitu 4&nbsp;tersangka&nbsp;penerima, 17 lainnya sebagai&nbsp;tersangka&nbsp;pemberi," ujar&nbsp;Tessa di Gedung Merah Putih&nbsp;KPK, Jakarta, Jumat (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Ke-21 orang itu juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.&nbsp;Mereka yang dicegah merupakan Anggota DPRD dan pihak swasta, yang berlaku hingga enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengaku didalami soal pengelolaan dana hibah di Pemprov Jatim saat menjadi saksi di KPK.

Usai Diperiksa KPK, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar Akui Didalami Soal Kasus Dugaan Suap Dana Hibah di Jatim 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/02/Untitled-3277932902.jpg" alt="Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (tengah)." width="100%">
<figcaption>Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, Program Desa Cerdas yang sedang dirintis akan menghasilkan output yang bisa dirasakan masyarakat. Para kader digital menjadi inovator dalam meningkatkan percepatan pembangunan desa. Gus Halim mengungkapkan, kader digital merupakan orang-orang terpilih karena jumlahnya hanya 3.000 orang dibandingkan dengan sekitar 175 juta warga kelompok muda di Indonesia. &rdquo;Ini harus disyukuri dengan mengikuti dengan serius dan menindaklanjuti semua materi yang diperoleh di pelatihan ini,&rdquo; kata Gus Halim. Profesor kehormatan Unesa itu berpesan agar kader digital selalu bersemangat dan menjaga konsistensi. &rdquo;Tolong jalani secara profesional dengan fokus dan tanggung jawabnya, karena sepulang dari pelatihan harus melakukan hal yang tidak mudah,&rdquo; tutur Abdul Halim Iskandar, mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu. Kader digital, kata Gus Halim, merupakan inovator yang belum banyak dilakukan kader-kader desa hingga posisinya menjadi strategis. Oleh karena itu, Gus Halim berharap tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga saat monitoring dan evaluasi semua Program Kemendes PDTT bisa terwujud sesuai harapan. &rdquo;Jika nanti kader digital menemukan tantangan dan hambatan, saya berharap tim dari Kementerian Desa PDTT memberikan akses yang mudah agar kader bisa konsultasikan secara digital,&rdquo; papar Abdul Halim Iskandar, Doktor Kehormatan UNY itu. Penyampaian laporan, apalagi yang berkaitan percepatan pembangunan secara digital itu lebih cepat 30 tahun dibandingkan penyampaian secara manual. Jadi jika tantangan dan hambatan itu dilaporkan secara digital atau real time, kader digital bisa dapatkan solusi dari Tim Kemendes PDTT. &rdquo;Apalagi ada Perpustakaan Digital dari Perpustakaan Nasional yang bisa meningkatkan literasi para kader desa digital,&rdquo; ujar Gus Halim. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta menjelaskan, kegiatan Bimtek Kader Digital Desa Cerdas Fase diikuti 3.000 kader dari desa-desa di seluruh Indonesia. Melalui Bimtek itu, para kader digital diharapkan dapat memberikan dukungan dalam percepatan pembangunan di desa dengan penerapan sistem digital. &rdquo;Kader-kader dipilih langsung pihak desa asal mereka. Itu langsung dari desanya sendiri yang mengusulkan. Jadi, ada kedaulatan desa untuk mengusulkan kadernya,&rdquo; terang Ivanovich Agusta. Kemendes PDTT menyiapkan arah kebijakan menyongsong era digital, berupa Revisi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 pasal 86, yang menyatakan sistem informasi desa harus berisi data dan rekomendasi pembangunan desa, yang bisa diakses warga.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Digital Desa Cerdas Fase III di Jakarta, Jumat (31/5)

Gus Halim Sebut Inovasi Kader Digital Bakal Percepat Pembangunan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/GUS-HALIM-07.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam launching Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 pada 10 desa percontohan di Indonesia di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam launching Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun Anggaran 2022 pada 10 desa percontohan di Indonesia di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 47.494 atau 61,36 persen dari 74.961 desa di Indonesia telah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes). Dari jumlah itu, baru 1.296 BUMDes yang memiliki dokumen terverifikasi atau berbadan hukum. Sisanya masih dalam tahap perbaikan dokumen maupun pendaftaran.  Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berharap para pengurus atau pengelola BUMDes yang belum berbadan hukum segera melengkapi dokumennya. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar berharap BUMDes dapat berjaya ke depannya. Terlebih setelah dinyatakan sebagai badan hukum dan tidak dapat dibubarkan.  ”Dengan badan hukum ini, banyak sekali yang bisa dilakukan BUMDes,” katanya di sela kunjungan di Bintan, Kepulauan Riau, kemarin (1/2).  Untuk mencapai tujuannya, BUMDes bukan berarti tidak memiliki hambatan. Terutama terkait SDM pengelola maupun pengurus BUMDes.  Kemendes PDTT telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan tugas pengelolaan usaha BUMDes. Di antaranya dengan menyediakan sistem akuntansi legal yang disusun STAN.  Halim berada di Bintan untuk peringatan Hari BUMDes yang pertama. Kegiatan pada 1-2 Februari itu dilaksanakan di Desa Teluk, Kecamatan Gunung Kijang. Kegiatan itu dihadiri perwakilan pengelola BUMDes se-Indonesia.

Kemendes PDTT Dorong BUMDes Segera Berbadan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/GUS-HAIM-27A.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berduka atas berpulangnya Buya Ahmad Syafii Maarif di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta, Jumat (27/5/2022) pagi." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berduka atas berpulangnya Buya Ahmad Syafii Maarif di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta, Jumat (27/5/2022) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Buya Ahmad Syafii Maarif di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta, Jumat (27/5/2022) pagi.  Sebagai tokoh bangsa yang berjasa di Organisasi Muhammadiyah maupun seluruh masyarakat Indonesia, Buya Syafii Maarif dikenal sebagai salah satu tokoh yang menggalakkan toleransi di Indonesia dengan visi pemikiran kebangsaanya.  "Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Saya sebagai salah satu yang pernah mengenyam ilmu dari Beliau meski tidak secara langsung, saya merasa sangat kehilangan atas wafatnya beliau. Saya mendoakan semoga seluruh amal baik Beliau diterima oleh Allah SWT serta segala khilaf Beliau diampuni dan ditempatkan di sisi terbaik, di sisi Allah SWT," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, Kamis (27/05/2022).  Gus Halim sapaan akrab- Abdul Halim Iskandar menilai inti dari pemikiran atau visi dari seorang Buya Syafii Maarif adalah semangat kebangsaan dan ke-Islam-an yang mesti selaras dengan semangat ke-Indonesia-an dan kemanusiaan. Menurut Gus Halim, pandangan ini tercermin dari berbagai pendapat Buya Syafii Maarif terkait persoalan bangsa di antaranya Pancasila, pluralisme agama, politik, demokrasi, dan keadilan-kemanusiaan. Orientasinya adalah terciptanya hubungan senapas antara Islam, ke-Indonesia-an, dan juga kemanusiaan.  “Buya Syafii sejak dahulu memiliki visi pemikiran yang jelas tentang wawasan kebangsaan. Beliau juga memiliki satu prinsip yang jelas dan tegas tentang humanisme islam. Inilah yang kemudian membawa Beliau menjadi Pemimpin Nasional pada zamannya hingga menjadi Ketua Umum Muhammadiyah," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.  Gus Halim, menuturkan, dirinya mengenal Buya Syafii sejak menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Dirinya di Fakultas Ilmu Pendidikan sedangkan Buya Syafii di Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS).  "Meski berbeda fakultas, saya bisa mengenal Beliau karena sejak saya kuliah di UNY, Beliau itu sudah menjadi Tokoh. Saya beberapa kali mengikuti ceramah Beliau, baik Pengajian di Masjid maupun di Kampus," kata Gus Halim.  Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu meninggal dunia usai mendapat perawatan di RS PKU Muhammadiyah Gamping setelah sebelumnya mengalami sesak nafas. Buya Syafii meninggal dalam usia 87 tahun.  Jenazah Buya Syafii disemayamkan di Masjid Gede Kauman dan akan disalatkan di tempat yang sama pada sore ini.  Buya Syafii bakal dimakamkan di di Pemakaman Khusnul Khotimah milik Muhammadiyah yang berlokasi di Dusun Donomulyo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo.

Gus Halim: Selamat Jalan Buya Syafii Maarif, Guru Bangsa Kita Semua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/InShot_20210904_173006919.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Nyai Lilik Umi Nasriyah melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau Pertashop, kerjasama PT Pertamina dengan Bumdes Sukses Makmur Desa Jemirahan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (3/9). Tinjauan ini merupakan tindak lanjut atas upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional di level desa yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT bersama Kementerian BUMN.  Halim Iskandar menjelaskan bahwa Bumdes saat ini sedang diupayakan untuk menjadi agen Pertamina di tingkat desa. Dia berharap, kerja sama ini tidak boleh sampai mengganggu usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat di desa. Hal ini sebagaimana prinsip tegas Bumdes sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat di desa.  "Selalu saya tekankan unit usaha yang dikembangkan oleh Bumdes jangan mengganggu dan merugikan usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh warga masyarakat," papar Halim Iskandar dalam keterangannya, Sabtu (4/9).  Pertashop di desa Jemirahan telah berjalan selama tiga bulan dengan pendapatan kotor per hari sebesar Rp 1.800.000 dan pendapatan bersih per hari sebesar Rp 170.000 dengan dua tenaga kerja. Dalam kunjungannya ke Pertashop desa Jemirahan, Gus Menteri juga melayani pengisian BBM ke sejumlah warga.  Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.

Tinjau Pertashop di Sidoarjo, Mendes Dorong Bumdes jadi Agen Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ABDUL-HALIM-1.jpg" alt="Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar" width="100%">
<figcaption>Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen prihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku.  Hal itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.  "Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini," kata Halim Iskandar dalam rapat Rakorsus Tingkat Menteri, Kamis (05/08).  Seperti diketahui, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.  Jumlah uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.  Rakorsus dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dikuti oleh beberapa kementerian lainnya, anatara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.  Adapaun Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera, konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.  Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.  Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999.

Menteri Desa Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Gus-Halim-Kemendes.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Nyai Lilik Umi Nasriyah menyambangi Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu (26/6). Gus Halim - sapaan akrabnya, meninjau salah satu potensi desa setempat berupa pembuatan kain tenun.  Halim Iskandar berharap potensi tersebut akan diakomodir dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Undang Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 dan Peraturan Mendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.  "Desa ini luar biasa potensinya tinggal kita kembangkan. Pak Kades, yang mengkonsolidasi semua UMKM ini adalah BUMDes. Ini sesuai UU Cipta Kerja turunannya adalah peraturan pemerintah tentang BUMDes, diturunkan lagi menjadi peraturan menteri desa tentang BUMDes bahwa desa harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bahasa lain unit usaha desa tidak boleh unit usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat," kata Halim Iskandar.  Halim Iskandar menambahkan, BUMDes sudah boleh membuat Unit Usaha Kerajinan Tenun tapi lebih berperan mengkonsolidasi pengrajin-pengrajin di Desa Wedani.  Gus Halim juga mendukung gagasan yang akan menjadikan Desa Wedani sebagai Desa Devisa.  "Di sini saya menemukan gagasan baru namanya Desa Devisa. Kalau model disini sudah ketemu semuanya dari hulu ke hilir akan kita jadikan model nasional karena pembangunan desa paling bagus dengan replikasi. Jadi mencontoh yang sudah sukses, ditarik untuk desa desa lain," kata Gus Halim.  Gus Halim juga menggelar dialog terbatas dengan tema Sinergi Industri dan Potensi Lokal Desa: Peran Legislatif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Gresik.  Selain Gus Halim, turut Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Abdul Qodir, dan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani. Selain itu hadir pula 290 pelaku UMKM melalui Zoom Meeting demi penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Mendes PDTT Gus Halim Dukung Gagasan Desa Devisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/gus-menteri-18a.jpg" alt="Wakil Presiden Indonesia Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Indonesia Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Banga Buatan Indonesia yang bertajuk Kilau Digital Permata Flobamora, Jumat (18/6/2021) secara virtual.  Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai movement manager dalam acara yang digelar di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.  Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat negara seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkominfo Johnny G Plate dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat.  Halim Iskandar memberi apresiasi atas penyelanggaraan Gernas BBI ini dan ucapkan selamat atas peluncuran Kilau Digital Permata Flobamora NTT.  "Semoga melalui Gernas BBI ini, gairah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terus meningkat hingga percepat kebangkitan ekonomi nasional dalam Pandemi Covid-19 ini," kata Halim Iskandar.  Olehnya karena itu, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah berbadan hukum sebagai imbas lahirnya UU Cipta Kerja akan terus digenjot  "Peran ini akan dioptimalisasi untuk mengkonsolidasi berbagai usaha yang dilakukan warga masyarakat," kata Halim Iskandar  Pasalnya, syarat berdirinya BUMDesa atau BUMDesa Bersama adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga unit usaha yang dijalankan tidak boleh sama dengan usaha yang telah dilakukan oleh warga desa.  Justru tugasnya untuk konsolidasi usaha dari hulu hingga hilir, utamanya terkait dengan distrubusi barang dan upaya pencarian pasar produk desa.  "Oleh karenanya sebuah keniscayaan bagi BUMDesa untuk terus ditingkatkan kemampuan digitalisasinya," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.  Soal pemanfaatan Dana Desa, Gus Menteri mengatakan Dana Desa bisa digunakan untuk pelatihan digitalisasi.  Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Dana Desa bisa dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia.  "Ketika digunakan untuk dua hal itu maka Dana Desa digunakan, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.  Turut memberi apresiasi adalah Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perrry Warjiyo.

Gus Menteri Apresiasi Kilau Digital Permata Flobamora

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210605-WA0041.jpg" alt="Menteri Desa PDTT Halim Iskandar saat melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa setempat dan warga di Kabupaten Lamongan, Jatim, Sabtu (5/6). Humas TPP P3MD Lamongan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa PDTT Halim Iskandar saat melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa setempat dan warga di Kabupaten Lamongan, Jatim, Sabtu (5/6). Humas TPP P3MD Lamongan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Halim Iskandar berjanji menaikkan honor pendamping lokal desa (PLD). Sebab, mereka menjadi motor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dalam mengawal penyaluran dana desa.  ”Kemendes sedang berupaya keras agar honor para PLD sebagai ujang tombak P3MD bisa naik. Karena hal ini menjadi pemikiran Kemendes agar kebijakan itu segera terwujud. Ini semua sebagai bentuk apresiasi atas kinerja PLD secara nasional,” kata Haim seperti dilansir dari Antara di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (5/6).  Namun, saat memberikan sambutan dalam kunjungan ke Taman Wisata Bahagia Mahoni, yang dikelola BUMDesa Desa Kendala, Kecamatan Sekaran, Lamongan, Mendes PDTT tidak menjelaskan secara rinci nilai kenaikan itu. Tapi, dia mengaku akan terus berupaya keras agar honor PLD bisa dinaikkan dalam waktu tidak lama lagi.  Dalam kesempatan itu, mendes meminta agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bersinergi dengan usaha warga, serta menjadi konsolidator dalam rangka penggerak perekonomian lokal desa.  ”BUMDesa mesti menjadi motor penggerak perekonomian desa serta warga desa. Karena dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, BUMDesa mesti mampu menjadi konsolidator usaha warga serta mendorong usaha warga desa berkembang,” papar Halim.  Mendes juga memberikan peringatan kepada pengurus BUMDesa agar sebisa mungkin mencegah institusi serta bidang usahanya menjadi pesaing usaha yang dirintis warga. ”BUMDesa jangan sampai menjadi kompetitor usaha warga desa. Tapi, mesti menjadi trigger dan motor penggerak serta inisiator dan motivator usaha warga desa,” ucap Halim yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim itu.  Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengapresiasi kunjungan Mendes PDTT ke Lamongan dan berkenan turun langsung memantau kondisi desa.  ”Alhamdulillah Gus Menteri Desa sudah berkenan meninjau jauh ke pelosok Desa Kendal dan memantau keberadaan BUMDesa di sini. BUMdesa di Lamongan harus bisa bersinergi dengan program Pemkab Lamongan khususnya bela beli produk asli Lamongan agar ekonomi lokal bisa bergerak pada masa pandemi Covid-19,” ujar Yuhronur Effendi.  Menteri Desa PDTT berserta rombongan berkunjung ke Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan meninjau BUMDesa serta Taman Wisata Bahagia Mahoni. Dalam kunjungan itu mendes melakukan dialog dengan pemerintah desa serta pengurus BUMDesa dan warga.  Selain itu, diserahkan sertifikat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa kepada pemerintah desa yang telah menuntaskan kerja serta kepada perwakilan TPP P3MD Lamongan.

Mendes PDTT Janjikan Honor Pendamping Lokal Desa Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mendes pdtt

Berita Terkini