<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/mendagri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diminta masyarakat Talaud untuk segera melantik Elly E Lasut dan Moktar A Parapaga. Pasangan bupati dan wabup itu menang dalam Pilkada Serentak 2018 dan diusung oleh Partai Nasdem, PKPI, dan Partai Gerindra.  "Kami mohon secepat mungkin, bulan Oktober ini Bapak Mendagri Tjahjo Kumolo bisa melantik. Hari apapun, jam berapapun. Kalau bisa sebelum pelantikan Presiden. Karena kami hasil Pilkada serentak 2018 yang sah," ujar Wakil Bupati Talaud terpilih Moktar A Parapaga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/10).  Moktar berharap, Mendagri bisa segera mengambil langkah dengan menyelamatkan daerah perbatasan yang merindukan pemimpin daerah definitif. Karena Mendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019.  Mendagri juga keluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ kepada Gubernur Sulut pada 5 Agustus 2019 yang meminta Gubernur Sulut melantik. Sayangnya, Gubernur Sulut tetap tidak mau melantik.  Gubernur Sulut beranggapan bahwa Pak Elly sebagai calon bupati tidak memenuhi syarat. Padahal, KPU RI telah mengeluarkan surat berisi penjelasan pemenuhan syarat Pak Elly pada Pilkada Serentak 2018.  "Intinya, Pak Elly memenuhi syarat sebagai calon bupati Talaud terpilih tahun 2018. Mahkamah Konstitusi pun tidak mengubah hasil keputusan KPU Talaud yang digugat pasangan calon lainnya," ujar Moktar.  Menurut dia, Mahkamah Agung (MA) juga sudah menerbitkan pendapat hukum sesuai permintaan Gubernur Sulut. Periodesasi masa jabatan bupati Talaud sebagaimana yang disampaikan MA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif di bidang pemerintahan.  "Saya pikir, MA tidak berwenang melakukan intervensi menyangkut hal tersebut," ujarnya.  Lebih lanjut, Moktar mengatakan, surat yang dikirim kepada Presiden Jokowi sudah dijawab oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Pihak Setneg lewat surat nomor B-3190/Kemensetneg/D-2/HL.02.02/09/2019 meminta Kemendagri untuk menindaklanjuti pelantikan bupati dan wabup Talaud terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Jadi tidak ada alasan lagi. Tolong lantik kami Pak Mendagri. untuk tidak Melantik kami. Kami mohon secepat mungkin bulan Oktober ini harus segera dilantik. Hormati hak rakyat, aturan hukum dan perundang-undangan," ujarnya.  Mantan Ketua DPRD Talaud sekaligus Ketua Tim Pemenangan pasangan itu, Engel Tatibi mengatakan, belum dilantiknya bupati dan wabup Talaud terpilih merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.  "Saya sebagai tokoh masyarakat meminta kepada Bapak Presiden maupun Mendagri supaya segera mengambil langkah untuk melantik bupati dan wabup Talaud yang terpilih hasil dari Pilkada Serentak 2018 tanggal 27 Juni 2018," katanya.  Talaud sebagai daerah perbatasan membutuhkan perhatian khusus kepala daerah definitif, bukan pelaksana harian, sehingga kebijakannya konkret, tidak ada ketakutan dengan aturan.  "Saya pribadi merasa ada kekhawatiran kalau tidak dilantik, maka berpotensi terjadi chaos, mengarah ke konflik horizontal. Karena ini akhir masa jabatan sudah selesai 21 Juli 2019," ujarnya.  Jika Mendagri tidak mau melantik, pihaknya memohon Presiden bisa melantik bupati dan wabup Talaud terpilih di Istana Negara, karena ini menyangkut daerah perbatasan. Karena, kata dia, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik bupati dan wabup serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana UU 10/2016 tentang Pilkada, Pasal 164B.  "Kami yakin Bapak Jokowi sangat memerhatikan rakyat kecil, apalagi daerah perbatasan yang perlu diayomi dan dilindungi," katanya.

Moktar: Tolong Lantik Kami Pak Mendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wna-masuk-dpt-mendagri-jangan-tanya-saya-tanya-kpu_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai pimpin apel HUT Damkar, Satpol PP dan Satlinmas di Pekanbaru, Riau, Rabu (6/3)." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai pimpin apel HUT Damkar, Satpol PP dan Satlinmas di Pekanbaru, Riau, Rabu (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan persoalan antara warga lokal dengan pendatang di Wamena, Papua, telah selesai. Secara prinsip kondisi stabilitas nasional maupun daerah di Wamena telah aman.  Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri dalam negeri (Mendagri) yang juga Plt Menkumham Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (7/10).  "Saya kira isu soal warga pendatang sudah tidak ada," ujar Tjahjo.  Hari ini, kata dia, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah bertolak ke ibukota Kabupaten Jayawijaya itu untuk memastikan stabilitas keamanan di Wamena.  Namun, meski situasi dan kondisi telah berangsur membaik, Tjahjo mempersilakan kepada warga pendatang untuk meninggalkan Wamena dan kembali ke daerah asalnya. Menurut dia, setiap warga pendatang memiliki hak untuk tinggal dan mencari nafkah di berbagai daerah di Tanah Air.  "Tak masalah. Apapun setiap warga negara itu punya hak untuk dia tinggal di mana mencari nafkah di mana dari Sabang sampai Merauke," paparnya.  Lebih lanjut, mantan Sekjen PDIP itu mengatakan, aktivitas tata kelola pemerintahan di Wamena yang untuk sementara di pusatkan di Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Jayawijaya telah berjalan kendati belum maksimal.  Perputaran roda ekonomi di wilayah tersebut juga masih terus dipulihkan. Tjahjo menyebut proses pemulihan ekonomi di Wamena akan dikerjakan secara bertahap.  Kerusuhan terjadi di Wamena, pada Senin (23/9), menyebabkan 33 orang meninggal dunia, baik warga pendatang maupun warga Papua. Massa merusak dan membakar ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta di daerah tersebut.  Tercatat, sebanyak 1.010 unit rumah, kantor, dan kendaraan dibakar massa atau dirusak saat kerusuhan di Wamena pada 23 September 2019. Angka ini merupakan data resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.  Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu (6/10), mengatakan jumlah itu sudah termasuk kios serta ruko milik warga.  "Perumahan, kios, ruko dan kantor pemerintah itu sekitar 787 unit. Untuk kendaraan, dirinci sebanyak 122 untuk mobil dan 101 unit sepeda motor," kata Bupati Jhon.

Menteri Tjhajo Klaim Konflik Warga di Wamena Sudah Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mendagri-tjahjo-serahkan-penanganan-asn-tak-netral-ke-bawaslu_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media (Sabik)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media (Sabik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang terdapat fasilitas baru kepada kepala negara dan juga para menteri. Pemerintah sudah mengadakan mobil dinas bagi kegiatan operasional menteri dan kepala negara.  Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mempertanyakan kenapa pembelian kendaraan dinas tersebut dipersoalkan. Padahal semua prosedur telah dilalui. Bahkan telah disetujui oleh DPR pengadaan mobil tersebut.  "Yang penting semua prosedur sudah dilalui sesuai mekanisme yang ada, baik tender secara terbuka dan penganggaran terbuka disetujui DPR," ujar Tjahjo kepada wartawan, Sabtu (24/8).  Tjahjo mengatakan, kendaraan dinas yang ia pakai pembuatannya tahun 2009. Sehingga sudah sepuluh tahun usia mobil tersebut. Mobil Toyota Crown itu memang diakuinya masih bisa jalan. Namun kadang ada masalah tiba-tiba seperti mogok di jalan.  "Walau saya sering turun di jalan pindah ke mobil patwal karena mendadak mogok di jalan," katanya.  Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, walaupun biaya perawatan dan perbaikan ditanggung oleh negara. Namun dia merasa sangat mahal biaya perawatan tersebut. Sehingga memang tidak perlu dipersoalkan pengadaan mobil dinas baru tersebut.  Tjahjo berujar, mobil dinas yang ia pakai hanya untuk kegiatan operasionalnya dalam bekerja sebagai pembantu Presiden Jokowi. Tjahjo menegaskan mobil dinasnya tidak pernah ia pakai untuk kegiatan pribadi. Misalnya bersama keluarga bepergian menggunakan mobil dinas tersebut.  "Yang penting mobil dinas dipakai untuk kegiatan dinas, tidak untuk kegiatan pribadi atau keluarga. Kalau hanya dipakai mampir makan sop kambing pinggir jalan dan nasi kapau di pinggir jalan di Senen atau Kramat saat pulang kerja, tentunya masih boleh," pungkasnya.  ‎Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, salah satu alasan pengadaan mobil dinas itu karena faktor usia. Seperti kendaraan dinas milik kepala negara, umurnya sudah lebih sepuluh tahun.  "Jadi ada umur sepuluh tahun, kalau sudah sepuluh tahun mungkin juga kalau diperbaiki sulit," ujar Heru.  Heru mengatakan, saat Presiden Jokowi kunjungan ke Bali mobil yang ia tumpangi ada masalah. Bahkan di Bali tim berusaha mencari suku cadang atau mobil pengganti yang dibutuhkan.  Sehingga menurut Heru sangat wajar adanya pengadaan mobil dinas tersebut. Karena memang sudah beberapa kali mobil kepala negara mengalami masalah mulai dari suku cadang dan juga yang lainnya.  "Misalnya berkali-kali power window-nya enggak jalan, pernah semua sound sysyem mobil bunya (bunyi sendiri), itu enggak nyaman," ungkapya.  Sekadar informasi, ‎sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah telah melakukan Pengadaan Kendaraan Menteri Negara/Pejabat Setingkat Menteri. Pengadaan ini sudah dimulai pada 19 Maret 2019 dan kini lelang tender tersebut sudah selesai.  Lelang tender ini dimenangi PT Astra International Tbk-Tso dengan harga Rp 147.229.317.000. Saat ini semua tahapan lelang tender sudah terlewati oleh PT Astra, dari Pembuktian Kualifikasi hingga Penandatanganan Kontrak.

Polemik Kendaraan Dinas, Mendagri Akui Mobilnya Sering Mogok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Tjahjo-dan-Agus.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk perbaikan base data pemberi bantuan sosial (Bansos). Menurutnya, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.  "Jumlah penduduk Indonesia per Juni 2019 adalah 266.534.836 orang, dengan wajib KTP sebanyak 193.365.749 jiwa. Sementara itu dilaporkan bahwa hingga saat ini proses perekaman e-KTP adalah 98,78 persen," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/8).  Menurut Tjahjo, sebanyak 191.000.595 jiwa atau 98,78 persen telah melakukan perekaman e-KTP. Sehingga, hanya 2.365.154 jiwa atau 1,22 persennya belum melakukan perekaman e-KTP  "Untuk 1,22 persennya karena faktor geografis, tapi kami terus upayakan untuk jemput bola dan meminta partisipasi aktif masyarakat," ungkapnya.  Selain optimalisasi pemanfaatan NIK untuk bantuan sosial, kata Tjahjo, penerapan konsep single identity number juga dapat digunakan untuk BPJS kesehatan, keperluan beasiswa, nomor paspor, NISN/NPM, plat kendaraan dan nomor SIM.  Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, seperti bansos, perencanaan pendidikan dan kesehatan, serta alokasi anggaran.  "Pemanfaatan data kependudukan ini sudah dilakukan MoU dengan 45 Kementerian/Lembaga dan 1.227 lembaga pengguna yang telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS)," jelas Tjahjo.  Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang menyampaikan, dengan pemanfaatan NIK diharapkan bantuan sosial dapat turun kepada masyarakat yang tepat sasaran. Karena base data melalui NIK diharapkan juga mencegah penyelewengan bansos.  "Saya baru dilantik jadi menteri datang ke KPK dan diberi saran bahwa bansos Kemensos harus berbasis NIK," ujar Agus.  Oleh karena itu, Agus mengharapkan semua data berbasis dari NIK. Jadi tidak lagi menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).  "Kalau dulu basis data terpadu di Ksmensos, di BPJS menggunakan data dari BPS belum berbasis NIK. Sekarang dari kurang lebih 99 juta data penduduk di Kemensos itu 70 persen sudah ketemu NIK," tukas Agus.

Pemanfaatan NIK Diharapkan Cegah Korupsi pada Bantuan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Tjahjo-ke-kpk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo bersama dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8). Kedatangannya untuk membahas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial (Bansos).  "Bahas ‎nomor induk kependudukan dimana yang mengelola adalah Kemendagri dan Dukcapil," kata Tjahjo saat memasuki Gedung KPK.  Tak hanya membahas soal pemanfaatan NIK, Tjahjo juga mengaku akan membicarakan soal koordinasi antar lembaga atau kementerian mengenai Bansos. Pembahasan tersebut dilakukan antara Kemendagri, Kemensos dan KPK.  "Ada beberapa yang menyangkut seberapa jauh koordinasi kementerian dan lembaga," ucap Tjahjo.  Tjahjo menyebut, Kemendagri hanya menerima dan menghadiri undangan KPK pada hari ini. Dalam hal ini, kata Tjahjo, KPK melakukan fungsi pencegahan agar dana bantuan sosial tersebut tidak menyimpang.  "Kemendagri hanya menerima dan menghadiri undangan KPK pada hari ini. Dalam hal ini, kata Tjahjo, KPK melakukan fungsi pencegahan agar dana bantuan sosial tersebut tidak menyimpang," ungkap Tjahjo.  Tak lama setelah Tjahjo tiba di Gedung KPK, menyusul Mensos Agus Gumiwang. Menurutnya, pertemuannya di KPK akan membahas program Bansos agar berjalan dengan efektif.  "Karena kita sama-sama ingin program ini bisa berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan yang kita harapkan," jelas Agus.  Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menyatakan hal yang sama. Kata Febri, pihaknya mengundang Mendagri dan Mensos untuk membahas pencegahan tentang pemanfaatan NIK untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.  "Ini merupakan bagian dari kerja pencegahan korupsi agar lebih dirasakan manfatnya bagi masyarakat, terutama penerima bantuan sosial," pungkas Febri.

Sambangi KPK, Tjahjo dan Agus Bahas Pemanfaatan NIK untuk Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/mendagri-tjahjo-Ridwan.jpg" alt="mendagri tjahjo (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>mendagri tjahjo (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan, pelayanan pemerintahan di Manokwari tetap terlaksana meski tengah terjadi kerusuhan di ibu kota Papua Barat tersebut. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan seperti biasa.  "Jadi seluruh aparatur provinsi, kota maupun kabupaten jalan, sampai tingkat kecamatan, sampai distrik jalan. Enggak ada masalah," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (19/8).  Menurut Tjahjo, kerusuhan yang disebabkan dugaan pernyataan rasisme oleh oknum ormas yang menyebut mahasiswa Papua dengan makian binatang terjadi hanya di Kota Manokwari. Sebab kerusuhan tersebut tidak terjadi hingga ke distrik di Papua Barat.  "Kata mereka hanya kejadian di kotanya saja. Tidak menganggu aktivitas masyarakat," ucap Tjahjo.  Tjahjo mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Papua Barat untuk tidak melakukan unjuk rasa. Mereka diminta untuk tetap bekerja melayani masyarakat.  "Kami minta ASN enggak boleh demo. ASN di setiap tingkatan harus kerja. Sesuai jadwal kerja untuk melayani masyarakat," tegasnya.  Untuk diketahui, lalu lintas di sejumlah jalan di Manokwari, Papua Barat, lumpuh akibat diblokade massa. Mereka memprotes insiden dugaan kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (16/8).  Massa menebang pohon dan membakar ban di jalan raya. Aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari turun ke jalan mengendalikan situasi.

Mendagri Pastikan Pemerintahan di Manokwari Berjalan Seperti Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mendagri-asn-harus-netral-di-politik-tapi-berpihak-ke-pemerintah_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pejabat di Provinsi Papua untuk menahan diri tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan emosi masyarakat. Hal ini menyusul aksi protes warga Manokwari terkait dugaan rasisme oleh oknum ormas yang menyebut mahasiswa Papua dengan makian binatang.  "Dirjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) kami koordinasi dengan Forkompimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri, tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," kata Tjahjo di kantornya, Senin (19/8).  Tjahjo mendukung sepenuhnya Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk dapat membahas peristiwa yang tidak mengenakan itu. Ketiga pimpinan daerah itu diminta untuk membentuk tim khusus atas peristiwa tersebut.  "Yang semula kita akan panggil ke Jakarta, tapi kita minta kepada Gubernur Papua untuk kembali ke tempat dulu. Untuk menenangkan, kita cari momen yang tepat untuk setidaknya menyelesaikan masalah yang ada," ucap Tjahjo.  Pertemuan tiga pimpinan daerah yang sedianya akan dilakukan pada Selasa (20/8) esok, namun pertemuan itu harus ditunda. Mereka harus kembali ke daerahnya untuk dapat menenangkan situasi yang tengah memanas tersebut.  "Sebenarnya besok pagi. Tapi karena gubernur harus hadir di daerahnya masing-masing, karena tanggungjawab wilayahnya masing-masing, akan kami tunda," ujar Tjahjo.  Lebih jauh, politikus PDI Perjuangan ini menyebut, pertemuan tiga pimpinan daerah itu akan berlangsung apabila situasi tidak lagi memanas. "Menunggu kesiapan Gubernur Papua, dan Gubernur Papua Barat, serta Gubernur Jawa Timur juga," jelas Tjahjo.  Untuk diketahui, lalu lintas di sejumlah jalan di Manokwari, Papua Barat, lumpuh akibat diblokade massa. Mereka memprotes insiden dugaan kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (16/8).  Massa menebang pohon dan membakar ban di jalan raya. Aparat kepolisian Polda Papua Barat dan Polres Manokwari turun ke jalan mengendalikan situasi.  Terjadinya insiden ini, Tjahjo pun mengapresiasi jajaran TNI dan Polri yang secara cepat mengamankan wilayah Manokwari. Oleh karena itu, Tjahjo menginginkan pernyataan yang bermula dari Surabaya harus dilakukan penanganan secara serius.  "Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami minta Kesbangpol untuk terus koordinasi dengan TNI dan Polri dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papuat Barat," tukas Tjahjo.

Redam Konflik di Manokwari, Mendagri Minta 3 Pimpinan Daerah Bertemu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/mendagri-tjahjo-Ridwan.jpg" alt="mendagri tjahjo (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>mendagri tjahjo (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, memberikan pernyataan usai ditemui Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu. Pasha Ungu menemui Mendagri Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (12/8). Dalam pertemuan itu, Tjahjo mengaku berbicara banyak hal dengan Pasha Ungu. Selain itu, dia menyebut Pasha sempat berkonsultasi untuk mengikuti Pilkada 2020.  "Oh, banyak tadi. Pasha cerita mulai dari pascagempa, kemudian semua permasalahan, terus dia konsultasi masalah Pilkada. Dia lagi memikirkan apakah maju sebagai wakil lagi, entah nanti dengan pak Wali Kota Palu sekarang (Hidayat) atau maju sendiri. Baik sebagai wali kota atau mau maju sebagai cagub (calon gubernur)," kata Tjahjo di kantornya.  Hanya saja, politikus PDI Perjuangan tersebut belum bisa membeberkan provinsi yang menjadi tempat Pasha untuk maju sebagai cagub. Meski begitu, Tjahjo mendukung Pasha untuk bisa berkontestasi di Pilkada serentak 2020.  Tjahjo meminta agar Pasha mulai melakukan lobi-lobi ke partai politik. Hal ini dilakukan agar keinginannya untuk maju sebagai cagub dapat terlaksana.  "Saya serahkan kepada yang bersangkutan, silakan lobi-lobi ke partai politik. Itu kan paket, bisa satu paket atau gabungan partai politik. Itu saja," ucap Tjahjo.  Tjahjo juga menuturkan, selama bertugas sebagai wakil wali kota, Pasha dinilai bekerja dengan baik. Dia pun dinilai bisa melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.  "Menjalankan tugas selama lima tahun sebagai wakil wali kota yang cukup bagus, bisa berkoordinasi, bisa menempatkan diri bersama-sama dengan pak wali kota," tukas Tjahjo.  Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said berniat untuk kembali maju kembali pada Pilkada 2020. Pasha Ungu mengincar kursi Gubernur pada Pilkada 2020 mendatang.  Hal tersebut diungkapkan Pasha setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantor Kemendagri, Senin (12/8). Menurut Pasha, pertemuannya dengan Tjahjo salah satunya terkait Pilkada 2020.  "InsyaAllah mudah-mudahan. Doanya, karena tahun depan bersamaan dengan pemilihan gubernur, wali kota, dan beberapa bupati di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah," kata Pasha.  Vokalis Band Ungu ini pun menjelaskan, niatnya untuk maju dalam Pilkada 2020 masih dalam pertimbangan. Menurutnya, dia akan meminta masukan dari para senior untuk maju dalam Pilkada 2020.  Terkait akan maju ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yakni kursi gubernur, tergantung peluang yang ada. Pasha akan melakukan pertemuan serta diskusi terkait langkahnya di dunia politik.  "Mudah-mudahan kalau ada ruang, kalau ada jalan kita harus banyak duduk, diskusi, harus banyak bertanya, sowan dengan senior-senior kita," pungkas Pasha.

Mendagri Dukung Pasha Ungu Maju Sebagai Calon Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT2-Komisi-II-Mendagri-eca5.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo kini merangkap jabatan sebagai Plt Menkumham. Jabatan itu ditinggal Yasonna H Laoly karena dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo kini merangkap jabatan sebagai Plt Menkumham. Jabatan itu ditinggal Yasonna H Laoly karena dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya tidak pernah melarang kepala daerah maupun anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini menyusul pernyataan Mendagri sempat menyinggung kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke luar negeri.  "Selama ini kami tak pernah larang, tidak pernah tidak memberikan izin, mau kepala daerah ataupun DPRD, dengan dia mengajukan berarti ada manfaatnya untuk masyarakat," kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (24/7).  Tjhajo menuturkan, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan pihaknya hanya sebagai regulasi dan panduan bagi kepala daerah maupun anggota DPRD yang akan mengajukan izin kunjungan kerja ke luar negeri.  "SOP Pengajuan maksimal 10 (sepuluh) hari itu karena harus pengajuan visa, dan lain-lain, kami pun harus berkoordinasi dengan pihak terkait, Setneg dan Kemlu soal izinnya," ucap Tjahjo.  Terkait kunjungan Anies Baswedan ke luar negeri, lanjut Tjahjo, karena adanya kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tjahjo membantah pihaknya mempersoalkan kunjungan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/formula-e-anies.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Formula E. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Formula E. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau Formula E. (Istimewa)  "Dua hari ini saya melihat pemberitaan dan informasi di medsos semakin tidak proporsional, seolah-olah saya mempermasalahkan Kunker Gubernur DKI, padahal berkali-kali saya katakan bahwa tidak ada masalah soal kunker tersebut karena telah mengantongi izin," tegas Tjahjo.  Menurut Tjahjo, polemik ini berawal dari oknum media massa yang menulis seolah Mendagri mempermasalahkan kunjungan kerja tersebut. Padahal dalam berbagai kesempatan, dirinya selalu menekankan tak ada permasalahan soal kunjungan kerja Anies Baswedan ke luar negeri karena telah sesuai prosedur dan dan aturan.  Adapun terkait penjelasan mengenai mekanisme aturan pengajuan izin, hal itu dilakukan hanya sebagai penjelasan saja dan bukan berarti Gubernur DKI melanggar aturan tersebut.  "Kami memberikan penjelasan mekanisme pengajuan Kunker, bukan untuk menyudutkan Pak Anies karena jelas beliau mengantongi izin dan sesuai prosedur kami, tidak ada masalah sejak awal, hanya mungkin ada miss atau kesalahpahaman teman media dalam mengutip pernyataan," ungkapnya.  Terkait posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hingga saat ini masih terjadi kekosongan, pihaknya menegaskan tidak terkait dengan izin kunjungan kerja. Karena hal itu tergantung pada pengusung partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung.  "Soal posisi Wagub DKI tidak ada hubungannya dengan izin Kunker, posisi Wagub itu tergantung pada partai politik pengusung atau koalisi, Kemendagri tak bisa turut campur karena aturannya begitu," pungkasnya.  Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Galikota di Indonesia.  Surat bernomor 009/5546/SJ dan 009/5545/SJ itu diteken pada Jumat, 19 Juli 2019 lalu. Aturan ini mengharuskan permohonan izin dinas ke luar negeri, diberikan kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan. Aturan ini ditujukan untuk seluruh kepala daerah tanpa mendiskreditkan salah satu kepala daerah.

Mendagri Tegaskan Tak Persoalkan Kunker Anies ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mendagri-tjahjo-optimistis-partisipasi-pemilih-mencapai-775-persen_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan roda pemerintahan di Kepulauan Riau (Kepri) tetap berjalan pasca gubernurnya ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi proyek reklamasi. Kemendagri menyiapkan Wakil Gubernur Kepri Isdianto untuk menjadi Plt Gubernur Kepri.  "Yang penting tata kelola pemerintahan tetap harus berjalan, kemudian persiapan-persiapan sebagaimana diperintahkan bapak Presiden mengenai percepatan pengembangan terintegrasinya otoritas Batam juga harus tetap berjalan," kata Tjahjo dalam keterangannya, Jumat (12/7).  Tjahjo menyampaikan, Kepri merupakan destinasi tujuan wisata dan investasi. Sehingga diharapkan roda pemerintahan di Kepri tidak terjadi kendali meski Nurdin Basirun menjadi tersangka KPK.  "Karena Kepri itu daerah tujuan wisata, daerah investasi, semua harus dipercepat sesuai mekanisme dan aturan," ucap Tjahjo.  Politikus PDI Perjuangan ini mengaku kecewa terkait kembali ditangkapnya kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Oleh karena itu, Tjahjo akan memanggil Isdianto untuk memastikan roda pemerintahan di Kepri tetap berjalan.  "Ya tentu saya sedih. Tadi arahan bapak Wapres juga sudah ada, hari ini saya panggil Wagubnya supaya jangan sampai pemerintahan terganggu, proses hukum silahkan berproses, tapi tata kelola pemerintahan akan jalan terus," tegas Tjahjo.  Sementara itu, terkait status penonaktifan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Pihaknya akan menunggu hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht).  "Ya belum (belum nonaktif), ini kan menunggu inkracht dulu," tandas Tjahjo.  Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait izin proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018-2019. Politikus Partai Nasdem itu diduga menerima suap dan gratifikasi senilai SGD 11.000 dan Rp 45 juta.  Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar.   "NBA (Nurdin Basirun) diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selatan, Kamis (11/7).  Basaria menjelaskan, uang tersebut diberikan secara terpisah, pada 30 Mei 2019 sebesar SGD 5.000 dan Rp 45 juta. Kemudian, pada 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6.000.  "Pemberian uang itu melalui BUH (Budi Hartono) selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri," jelas Basaria.  Atas perbuatannya, Nurdin sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‎   Sebagai pihak diduga pemberi, ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pastikan Pemerintahan Berjalan, Wagub Ditunjuk Jadi Pengganti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mendagri tjahjo kumolo

Berita Terkini