<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/Tito-Karnavian-1303587836.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11) malam. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11) malam. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, aksi penjarahan yang terjadi di Sibolga dan sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera dipicu oleh kondisi warga yang terisolir, serta kekurangan stok pangan. Menurutnya, mereka membutuhkan logistik di tengah kondisi bencana. &ldquo;Ada beberapa daerah yang terjadi, kebanyakan yang terekspos di daerah Sibolga. Karena memang banyak daerah yang terisolir tadi, dan nggak gampang untuk langsung melakukan dropping kepada mereka,&rdquo; kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12). Tito menyebut, keterbatasan pasokan logistik membuat sebagian warga terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan minimarket untuk memenuhi kebutuhan dasar. "Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan,&rdquo; jelasnya. Namun, ia memastikan saat ini Menko PMK Pratikno bersama BNPB telah turun langsung ke Sibolga untuk mengendalikan situasi, sekaligus mempercepat distribusi bantuan. Selain itu, TNI dan Polri juga dikerahkan guna memastikan keamanan di lapangan. &ldquo;Sekarang sudah diatur, droppingnya cukup,&rdquo; tegas Tito. Lebih lanjut, Tito menyatakan Pemerintah Pusat terus memetakan wilayah lain yang masih terisolasi akibat jembatan putus dan akses darat yang rusak parah.&nbsp; Karena itu, distribusi logistik dilakukan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat terdampak. &ldquo;Kita lagi mencari lagi daerah-daerah mana lagi yang terisolir, yang masyarakat memerlukan bantuan. Kalau bisa darat, darat. Kalau nggak bisa darat, laut, nggak bisa juga lewat udara,&rdquo; pungkasnya.

Tito mengungkapkan, aksi penjarahan di Sibolga dan sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi dipicu kondisi
Warga terisolir

Warga Terdampak Bencana Sumatera Lakukan Aksi Penjarahan, Mendagri Tito Sebut Mereka Lapar dan Terisolir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/MENDAGRI-25-3870662599.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memutuskan empat pulau&nbsp;yang ramai diperbincangkan&nbsp;resmi milik Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pihaknya segera merevisi Keputusan Mendagri (Kepemendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 20125 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. "Akan melakukan revisi Kepmendagri Nomor 300 dan seterusnya, kami masukkan empat pulau ini kepada cakupan kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh," kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6). Tito menjelaskan, empat pulau yang sempat diperebutkan antara Aceh dan Sumatera Utara di antaranya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang. Ia memastikan, keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Singkil. "Sehingga demikian menjadi posisi yang sangat kuat bahwa empat pulau ini secara hukum dengan dokumen yang ada di tambah juga dengan tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singkil," tegasnya. Sebelumnya, Pemerintah secara tegas telah memutuskan bahwa empat pulau yang menjadi rebutan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan milik Provinsi Aceh. Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto terkait polemik empat pulau yang bersengketa antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Keputusan itu juga disampaikan dihadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6). "Bapak Presiden telah memutuskan bahwa Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh," ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers. Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melakukan rapat terbatas (ratas) menyikapi polemik kepemilikan empat pulau. Dalam ratas tersebut turut membahas dan meninjau ulang dokumen-dokumen soal batas wilayah. "Dokumen-dokumen dari Provinsi Aceh, kemudian ada yang dimiliki dokumen Setneg, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri," ucap Prasetyo. Prasetyo berharap keputusan ini bisa mengakhiri perdebatan terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Sebab, belakangan ini kepemilikan empat pulau itu menyita perhatian publik. "Kita harapkan ini mengakhiri dinamika yang berkembang di masyarakat," tuturnya. Lebih lanjut, Prasetyo juga membantah ada pemerintah provinsi yang memaksakan ingin memasukkan empat pulau tersebut ke dalam wilayah administratifnya. "Termasuk juga kami diminta bapak presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bersamaan dinamika empat pulau ini bahwa tidak benar ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip memasukan empat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya," pungkasnya. &nbsp;

Pemerintah  telah memutuskan  Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan milik Provinsi Aceh.

Mendagri Tito Bakal Revisi Kepmendagri Soal Kepemilikan 4 Pulau yang Sempat Bersengketa Aceh-Sumut

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/4_banteg_3-1633391458.jpg" alt="Kepala daerah berseragam Komcad saat mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. (Jawa Pos Radar Magelang)" width="100%">
<figcaption>Kepala daerah berseragam Komcad saat mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. (Jawa Pos Radar Magelang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 47 kepala daerah masih belum datang ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng) untuk turut serta dalam retret bersama ratusan kepala daerah lainnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyayangkan hal itu. Menurut dia, kepala daerah yang tidak ikut retret akan rugi sendiri.&nbsp; Tito menyampaikan hal itu kepada awak media pada Sabtu (22/2). Menurut dia, retret kepala daerah yang berlangsung selama tujuh hari akan menjadi bekal untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun. Para kepala daerah bisa melakukan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat. Sehingga kerja-kerja untuk rakyat semakin baik.&nbsp; &rdquo;Jadi, kalau yang nggak mengambil bagian ya rugi sendiri, mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, kehilangan momentum itu,&rdquo; kata Tito.&nbsp; Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ada 53 kepala daerah yang tidak hadir. Dari angka tersebut, enam kepala daerah menyampaikan permohonan izin. Sementara 47 lainnya tanpa alasan dan keterangan. Tito menegaskan, retret kepala daerah dibuat oleh pemerintah untuk memastikan seluruh kepala daerah bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat di daerah masing-masing.&nbsp; &rdquo;Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah ini sangat-sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun nanti melangkah,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa para kepala daerah yang mengikuti retret pembekalan tidak diperkenankan membawa pendamping, protokol, dan lainnya. Aturan itu dibuat mengingat jumlah peserta yang mengikuti retret sangat banyak. &rdquo;Jadi, betul-betul (kepala daerah) sendiri,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015677652/rano-karno-pastikan-hadir-di-retret-akmil-magelang-meski-ada-instruksi-pdip">Rano Karno Pastikan Hadir di Retret Akmil Magelang Meski Ada Instruksi PDIP</a> Tidak hanya itu, retret kepala daerah juga menghindari kegiatan yang banyak berkaitan dengan fisik. Aktivitas peserta bakal lebih banyak di dalam kelas agar lebih memahami materi yang disampaikan. &rdquo;Tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas,&rdquo; kata mantan wali kota Bogor tersebut.&nbsp;

retret kepala daerah yang berlangsung selama tujuh hari akan menjadi bekal untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun.

Puluhan Kepala Daerah Belum Datang untuk Ikut Retret di Akmil Magelang, Mendagri: Yang Nggak Ambil Bagian Rugi Sendiri

<div id="m#msg-f:1821321542707421591" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/15/Screenshot_2025-01-15-20-32-15-646_comgoogleandroidgm-edit-2153565387.jpg" alt="Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1)." width="100%">
<figcaption>Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821321542707421591-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sebanyak 185 pemerintah daerah (Pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil. Upaya tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015531359/klub-raffi-ahmad-rans-simba-bogor-kejatuhan-durian-runtuh-dapat-fasilitas-kasur-ukuran-khusus-di-ibl-2025-dari-artotel">Klub Raffi Ahmad Rans Simba Bogor Kejatuhan Durian Runtuh, Dapat Fasilitas Kasur Ukuran Khusus di IBL 2025 dari Artotel </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito menyatakan, kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian. Hal itu disampaikan Tito saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (15/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito mengaku memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG. Bahkan, sebagai wujud komitmen, dirinya berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ucap Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG. Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini, kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal. "Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah hingga menggratiskan hunian bagi MBR. Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Ara itu berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR. Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, sebanyak 185 pemerintah daerah (Pemda) telah membebaskan Bea

Mendagri Tito Karnavian Ungkap 185 Daerah Telah Bebaskan BPHTB dan Retribusi PBG bagi Masyarakat Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/ekraf-1120645258.jpg" alt="Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; PDI Perjuangan mengusulkan Polri kembali ke bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan tegas mengungkapkan keberatannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015381270/tes-kepribadian-garis-telapak-tangan-kamu-ungkap-berbagai-karakter-yang-tersembunyi-apa-saja">Tes Kepribadian: Garis Telapak Tangan Kamu Ungkap Berbagai Karakter yang Tersembunyi, Apa Saja?</a>&nbsp; &ldquo;Saya keberatan,&rdquo; kata Tito yang ditemui setelah Sidang Kabinet Paripurna (SKB) di Komplek Istana Negara kemarin (2/12). Menurut Tito, Polri sudah ditetapkan di bawah wewenang presiden. &ldquo;Memang sudah dipisahkan di bawah Presiden. Itu kehendak reformasi,&rdquo; kata mantan kapolri itu. <h3>PDI Perjuangan mengusulkan Polri kembali ke Kemendagri. Alasannya adalah dugaan keterlibatan kecurangan dalam Pilkada beberapa waktu lalu. Use Mo</h3> Tidak hanya Tito yang menolak Polri kembali di bawah Kemendagri. Wamendagri Bima Arya pun senada memberikan penolakan. &ldquo;Undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden,&rdquo; katanya. Dia melanjutkan, jika ada ada perubahann maka harus mengubah undang-undang. Lebih anjut Bima menyatakan perubahan unang-undang agar Polri bisa dibawah Kemendagri harus melalui berbagai kajian. &ldquo;Karena setiap perubahan pasti akan berdampak pada keuangan negara, kepada koordinasi antar lembaga atau kementerian," ujarnya. Bima pun meminta agar dipertimbangkan masak-masak. (*)

PDI Perjuangan mengusulkan Polri kembali ke Kemendagri. Alasannya adalah dugaan keterlibatan kecurangan dalam Pilkada beberapa waktu lalu.

Mendagri Tito Karnavian Tak Setuju Polri Ditempatkan  di Bawah Kemendagri   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/mendagri-tito.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada ke Komisi II DPR RI, pada Rabu (20/9) malam. Perppu itu terkait jadwal pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, dari yang sebelumnya pada November dimajukan menjadi September 2024. Pilkada Serentak 2024 sebelumnya telah ditetapkan pada 27 November 2024. Tito beralasan, memajukan pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 merupakan proses penyesuaian, agar tak terjadi kekosongan kepala daerah. "Memajukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada September 2024, menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan untuk memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilantik paling lambat 1 Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024 harus disesuaikan," kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (20/9). Tito menjelaskan, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan November, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pemerintahan daerah, di berbagai wilayah. Sehingga proses pemungutan suara harus dipercepat. "Supaya tidak terjadi kekosongan yang masif, untuk itu perlu cukup waktu dan bisa lebih cepat dilakukan sinkronisasi penyelarasan dokumen perencanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota termasuk juga visi-misi kepala daerah," ucap Tito. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum ada rencana untuk menerbitkan Perppu dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam. Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri," ujar Jokowi di Tangerang, Banten, Kamis (31/8). &nbsp;

Memajukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada September 2024, menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Mendagri Resmi Ajukan Perppu untuk Percepat Pilkada Serentak 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/29/BANYUWANGI-1-353895798.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan peringkat pertama kinerja pemerintah daerah kategori kabupaten kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Makassar, Sabtu (29/4/2023). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan peringkat pertama kinerja pemerintah daerah kategori kabupaten kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Makassar, Sabtu (29/4/2023). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi seiring dengan berbagai inovasi dan pembenahan yang terus dilakukan secara bertahap di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut. Dalam upacara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang diikuti kepala daerah se-Indonesia, Banyuwangi ditetapkan sebagai peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023). Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia. Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kinerja tersebut semakin memacu seluruh jajaran untuk memajukan daerah. &ldquo;Sebagaimana arahan Pak Menteri Dalam Negeri, penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi, lebih kepada memotivasi semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi,&rdquo; ungkap Ipuk. Untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah sendiri, lanjut Ipuk, Banyuwangi berfokus pada penuntasan urusan pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak. &ldquo;Saat ini, kita sedang berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan setelah sekitar dua tahun belum optimal tergarap akibat refocusing anggaran Covid-19. Kita targetkan tahun ini dapat memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 KM,&rdquo; paparnya. Di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, imbuh Ipuk, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. &ldquo;Stunting juga terus kita turunkan. Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95%. Kita terus turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,&rdquo; jelas Ipuk. Sementara itu, dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi penerapan otonomi daerah. &ldquo;Semoga ini akan dapat memotivasi semangat kita untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan otonomi daerah,&rdquo; ungkapnya. Mantan Kapolri tersebut juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah masih belum sempurna. Namun, hal tersebut harus terus diikhtiarkan mencapai hasil terbaik. &ldquo;Sejak dimulai pada 1999, Otonomi Daerah ini telah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa. Sebut saja Bapak Jokowi, yang dari walikota, gubernur dan presiden,&rdquo; terang Tito. Seiring perkembangan waktu, Tito juga berharap, penerapan Otda ini dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sehingga pelaksanaan Otda bisa berjalan dengan lancar.

Banyuwangi meraih nilai tertinggi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia.

Diserahkan Mendagri, Banyuwangi Raih Peringkat Pertama Kinerja Pemkab Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Mendagri-Tito-kendari.jpg" alt="dok kemendagri" width="100%">
<figcaption>dok kemendagri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menguraikan sejumlah hal terkait persiapan menyambut perayaan Idulfitri 1443 Hijriah. Hal-hal tersebut, terutama menyangkut pengamanan dalam konteks Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah.  Tito mengatakan, berkaitan dengan persiapan arus mudik dan arus balik yang telah dirancang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) beserta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pemerintah daerah (Pemda) harus mendukung langkah tersebut. Pemda juga bakal menjadi pemimpin di daerah masing-masing guna memastikan agenda tersebut berjalan lancar.  “Untuk itu, saya akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya adalah di daerah membuat Satgas (Satuan Tugas) dalam rangka untuk mengamankan arus mudik arus balik,” kata Tito saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1443 H dan Antisipasinya yang berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Kamis (14/4).  Menurut Tito, nantinya berbagai pihak di daerah akan dilibatkan dalam pengamanan mudik 2022. Hal itu seperti Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Dinas Pemadam Kebakaran termasuk juga para relawan. Pihak-pihak tersebut diusahakan untuk bergabung dalam posko milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).  Tak hanya itu, diharapkan posko Polri dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat digabung bersama dengan Pemda yang berlokasi di sejumlah titik, seperti terminal, pelabuhan, bandara, serta titik-titik rawan kemacetan lainnya. Tito juga meyakini, pemda tidak akan mengalami kendala berarti terkait pelaksanaan arus mudik dan balik 2022. Pasalnya, kegiatan tersebut telah menjadi agenda ritual tahunan mayoritas masyarakat di Indonesia.  “Yang tadi Bapak Menko (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) sudah sampaikan, kita mungkin ingat-ingat kembali 2019 dan sebelumya. Tempat itu, juga titik itu juga yang banyak,” tambah Tito.  Di lain sisi, Tito meminta berbagai pihak untuk mewaspadai potensi kenaikan harga pangan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurutnya, masyarakat yang didominasi dari kalangan menengah dan menengah ke bawah akan mempengaruhi pola supply dan demand urusan pangan.  Karenanya, Tito menekankan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemda untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, baik dari dalam negeri, impor, serta kelancaran distribusi.  Dalam konteks Pemda, Tito mengatakan pihaknya telah membentuk Satgas Pangan di daerah. Satgas tersebut diisi oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas memonitor harga-harga kebutuhan masyarakat setiap hari. Kemudian hasil monitor tersebut dilaporkan ke posko Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. Data-data terkait harga tersebut lantas disampaikan ke sejumlah kementerian/lembaga terkait.  “Jadi begitu ada terjadi perubahan kenaikan harga, maka harus segera cek apakah problemnya ketersediaannya yang kurang, artinya suplainya yang kurang atau distribusinya yang macet. Ini harus kerja sama dengan lintas sektoral dan saya minta Satgas ini untuk koordinasi dengan Satgas lain (Satgas Pangan Polri),” tandas Tito.

Mendagri Akan Terbitkan Surat Edaran Satgas Arus Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/mendagri-tito.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa (26/11/19). Rapat membahas anggaran e-KTP. FOTO: HENDRA EKA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pilkada serentak 2020 telah rampung digelar. Hajatan tersebut terpakasa dan untuk pertama kalinya digelar dalam suasana pandemi Covid-19 di tanah air. Namun, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih di pesta demokrasi daerah itu dianggap sangat baik. Karena pemilihnya ada di angak persentasenya sebesar 76.09 persen.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, angka presentase tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 ini telah melampaui hajatan yang serupa di tahun 2015 silam.  "Tingkat partisipasi pemilih secara umum 76,09 persen. Ini saya kira cukup baik, karena angka ini mendekati target 77,5 persen kalau tidak salah KPU dan ini melampaui partisipasi pemilih voters turn out pilkada 2015," ujar Tito di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/1).  Tito juga menuturkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 menjadi bukti penyelenggaran ini berhasil. Bahkan, mantan Kapolri tersebut juga menyebut tingkat partisipasi masyarakat Indonesia lebih tinggi ketimbang penyelenggaran pemilu di Amerika Serikat (AS).  "Pemilu yang besar di AS sebesar 66.9 persen. Dengan angka ini saya kira salah satu keberhasilan bangsa kita," katanya.  Dengan tingkat partispasi masyarakat yang datang untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) telah membuktikan masyarakat antusias ingin ikut menjadi bagian dalam hajatan serentak tersebut.  "Artinya hampir 77 juta pemilih yang hadir pada saat hari pemungutan suara se-Indonesia. Ini adalah election nomor dua terbesar di seluruh dunia," pungkasnya.  Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.  Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.  Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.

Tito: Partisipasi Warga di Pilkada Serentak 2020 Tembus 76.9 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mendagri Tito Kanavian

Berita Terkini