<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/ab088cb1-8dfd-4073-ac7b-372785de9690-1462296012.jpg" alt="Mendagri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Tito Karnavian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Tito Karnavian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman untuk membahas penyelesaian batas wilayah administrasi serta status dan pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia. Audiensi tersebut digelar di Rumah Dinas Mendagri, pada Rabu (18/2). Pertemuan ini menjadi langkah progresif dalam mencari solusi yang konstitusional, dialogis, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pertemuan tersebut, Tito selaku fasilitator menawarkan formulasi penyelesaian dengan menegaskan bahwa Pulau Kawi-Kawia merupakan kawasan Balai Taman Nasional yang penetapannya didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan. &ldquo;Dengan landasan tersebut, pulau dimaksud berada dalam cakupan kawasan nasional," kata Tito. Tito memastikan, regulasi soal kawasan Balai Taman Nasional tidak akan menghilangkan aspek administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. "Status sebagai kawasan nasional tidak menghilangkan aspek administrasi pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah yang tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujar Tito. Dalam forum tersebut disepakati bahwa pemanfaatan Pulau Kawi-Kawia dapat dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Buton Selatan, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar. Kesepahaman ini dinilai krusial, karena membuka ruang percepatan asistensi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kabupaten Buton Selatan. Di sisi lain, langkah ini juga menjaga kepastian hukum serta harmonisasi hubungan antar daerah. Sementara, kedua gubernur menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan menyelesaikan persoalan batas wilayah secara dialogis, konstitusional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &ldquo;Kami berkomitmen segera menyelesaikan persoalan batas wilayah dan pemanfaatan pulau ini secara terkoordinasi dengan pemerintah pusat, sambil tetap menjaga hubungan baik antar daerah,&rdquo; tegas Andi Sumangerukka. Pembahasan lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 20 Februari 2026, di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agenda tersebut bertujuan memperdalam sinkronisasi aspek administratif, tata ruang, serta pembahasan teknis terkait finalisasi draf kesepakatan bersama dan kepastian regulasi. &nbsp;

Mendagri Tito terima aspirasi Gubernur Sultra-Sulsel terkait sengketa Pulau Kawi-Kawia. Bahas batas wilayah, pemanfaatan, dan penetapan RTRW

Mendagri Tito Terima Aspirasi Gubernur Sultra dan Sulsel soal Sengketa Pulau Kawi-Kawia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/MENDAGRI-25-3870662599.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah meningkatkan langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan melalui dua surat edaran, yakni terkait optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta antisipasi dampak aksi unjuk rasa oleh elemen masyarakat. Dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menekankan pentingnya peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal. Ia menegaskan, Satlinmas harus aktif membantu pemerintah daerah (Pemda) menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. &ldquo;Meningkatkan peran serta anggota Satuan Pelindungan Masyarakat di desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah,&rdquo; kata Tito dalam surat tersebut, Senin (8/9). Ia mendorong kepala daerah meningkatkan kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). &nbsp; &ldquo;Meningkatkan kewaspadaan dini di desa/kelurahan, dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Siskamling di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali Pos Ronda,&rdquo; jelasnya. Selain itu, Tito meminta setiap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat segera dilaporkan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah pusat. &ldquo;Melaporkan setiap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas) sebagai Satu Data Nasional Pelaporan Penyelenggaraan Linmas di Daerah,&rdquo; tambahnya. Tak hanya itu, melalui Surat Edaran Nomor 000.10.3/e-748/Polpum tanggal 2 September 2025, Mendagri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar juga memberikan arahan khusus terkait upaya antisipasi dampak aksi unjuk rasa. Pesan itu ditujukan kepada kepala daerah selaku Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan camat sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Ia meminta kepala daerah meningkatkan peran aktif Forkopimda melalui pertemuan rutin dan langkah antisipatif untuk mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, penting melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya agar stabilitas sosial dan politik tetap terjaga. Langkah tersebut juga untuk mengantisipasi munculnya berita bohong, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif. Ia menekankan pentingnya komunikasi sosial yang melibatkan forum-forum kemitraan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta seluruh elemen masyarakat. Melalui komunikasi tersebut diharapkan terbangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Lebih jauh, ia juga menegaskan pentingnya meningkatkan koordinasi dengan aparat terkait dalam hal deteksi dini, cegah dini, dan cipta kondisi untuk mendukung situasi kondusif di daerah. Di sisi lain, kepala daerah dan camat didorong untuk aktif menyebarluaskan pesan perdamaian, kesejukan, serta keharmonisan di lingkungan masyarakat. Tak kalah penting, ia juga mendorong penyelenggaraan kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari kegiatan keagamaan, forum dialog, penyaluran bantuan sosial, bakti sosial, bakti kesehatan, hingga gerakan pasar murah. "Semua langkah tersebut perlu dilaporkan kepada Mendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Mendagri Tito menginstruksikan kepala daerah untuk memperkuat Satlinmas dan meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan.

Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran Instruksikan Kepala Daerah Perkuat Satlinmas untuk Jaga Kondusifitas Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/MENDAGRI-25-3870662599.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak akan secara permanen berkantor di Papua. Menurutnya, penugasan kepada Wapres hanya bersifat koordinatif dalam kerangka percepatan pembangunan Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. &ldquo;Setahu saya tidak (menetap berkantor). Konsepnya, konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya undang-undang itu yang di sana sehari-hari adalah badan itu. Yang akan ditunjuk oleh Bapak Presiden,&rdquo; kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7). Tito mengakui, infrastruktur perkantoran untuk mendukung percepatan pembangunan Papua sebenarnya sudah disiapkan sejak lama. Gedung tersebut berada di Jayapura, Papua. Mantan Kapolri itu mengungkapkan, Undang-Undang terkait percepatan pembangunan Papua memang menunjuk Wakil Presiden sebagai koordinator di tingkat atas. Hal serupa telah diterapkan pada masa kepemimpinan Wapres Ma&rsquo;ruf Amin, yang juga berperan dalam forum-forum rapat koordinasi mengenai Papua. &ldquo;Menurut saya dalam UU Papua itu, khusus Papua, dulu ada namanya Badan Percepatan Pembangunan Papua, dalam UU itu disebut Wapres, itu Wapres siapa? Ma&rsquo;ruf Amin. Sering kita rapat beberapa kali,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa dalam struktur Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, beberapa menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan menteri lainnya turut menjadi anggota. Sedangkan operasional harian akan dijalankan oleh Badan Eksekutif yang nantinya akan berkantor di Jayapura. &ldquo;Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan. Secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini,&rdquo; ujarnya. Tito juga menambahkan, struktur Badan Eksekutif akan melibatkan enam tokoh daerah non-birokrat dari masing-masing provinsi di Papua, termasuk tokoh agama dan masyarakat. Kepala badan dan deputi-deputinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden, yang berperan dalam mengevaluasi dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua. &ldquo;Dan selain itu ada perwakilan tokoh, ada 6, di setiap provinsi ada satu tokoh. Itu yang bukan birokrat, bukan partai politik. Tokoh, ada yang tokoh agama dan lain, yang menjadi anggota dari Badan Eksekutif itu,&rdquo; pungkas Tito.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Wapres Gibran tidak akan berkantor permanen di Papua, fokus pada koordinasi pembangunan.

Mendagri Tito Sebut Wapres Gibran Tak Akan Berkantor di Papua, Hanya Bangun Koordinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/MENDAGRI-25-3870662599.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk&nbsp;menggelar rapat di hotel maupun restoran, asal tidak berlebihan. Ia mengimbau, agar kegiatan di luar kantor dilakukan dengan menyasar hotel atau restoran yang tengah mengalami kesulitan. Hal itu disampaikan Tito dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025&ndash;2030 dan Seminar Nasional ADKASI di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (19/6). Ia tak memungkiri, di tengah efisiensi anggaran, sektor-sektor swasta yang memiliki rantai pasok seperti hotel dan restoran perlu dijaga agar tetap hidup. &ldquo;Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,&rdquo; kata Tito. Menurutnya, industri hospitality banyak bergantung pada kegiatan pemerintah. Karena itu, sektor ini perlu didukung agar terus hidup. Sebab, selain menyerap tenaga kerja, sektor ini memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan. Ia meyakini efisiensi anggaran yang dilakukan Pemda tidak terlalu mengguncang fiskal masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemda diizinkan untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran. &ldquo;Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,&rdquo; jelasnya. Mantan Kapolri itu pun mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality. Ia pun tidak ingin terlalu mengatur ketentuan penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel atau restoran dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Ia khawatir, bila diatur terlalu rinci melalui Permendagri, akan menyulitkan Pemda dalam menjalankannya. Karena itu, ia lebih menyerahkan kebijakan tersebut atas diskresi masing-masing Pemda. &ldquo;Oleh karena itulah saya lebih banyak menggunakan silakan diskresi dengan diawasi oleh DPRD bersama-sama. Tapi saya terbuka kalau ada masukan-masukan lain, kalau ada yang lebih baik,&rdquo; pungkasnya.

Mendagri Tito Karnavian izinkan Pemda rapat di hotel untuk dukung sektor hospitality, tapi harus tepat sasaran dan tidak berlebihan.

Mendagri Tito Izinkan Pemda Rapat di Hotel, namun Harus Tepat Sasaran dan Tidak Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210424-WA0034_copy_1280x717_1.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nur Imansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nur Imansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemekaran Papua yang kini menambah tiga provinsi diharapkan bisa diterima oleh semua pihak. Menurut Tito, pemekaran Papua penting sebagai uapa memajukan prekonomian bumi cendrawasih.  Tiga provinsi baru itu yakni, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.  "Kita alhamdulillah sudah selesai. Puji tuhan sudah lalui proses termasuk terima aspirasi masyarakat kita harapkan aemua pihak bisa terima ini demi kemajuan pembangunan Papua," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).  "Kita berpikir ke depan bagaimana untuk percepat pembangunan dan untuk sejahterakan rakyat papua," tegas Tito.  DPR RI resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) Papua dalam rapat paripurna masa sidang V.  Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam pembahasannya menyatakan, pemekaran di wilayah Papua semata untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat. Serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.  Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  "Memperhatikan aspek politik administratif hukum kesatuan sosial budaya persiapan sumber daya manusia infrastruktur dasar kemampuan ekonomi perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua," kata Doli saat menyampaikan pemaparan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Politikus Golkar ini menyatakan, kebijakam otonomi khusus di Papua juga diharapkan bisa mengatasi konflik yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Hal ini juga tidak lain untuk mempercepat pemerataan pembangunan.  "Pemekaran ditunjukkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan mempercepat peningkatan pelayanan publik mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang terhormat," pungkas Doli.

Tito Harapkan Pemekaran Papua Diterima Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera melaksanakan simulasi pemilihan umum sekaligus pengecekan penerapan protokol kesehatan (prokes) menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.  “Pada tanggal 9 Desember, inilah hari yang sangat penting, hari pencoblosan atau pemungutan suara, itu sudah ada diatur oleh KPU. Nah, mudah-mudahan KPUD segera melaksanakan simulasi bersama Forkopimda. Sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara (TPS),” kata Tito dalam keterangannya, Senin (23/11).  Tito meminta, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sudah bisa mengoordinasikan settingan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020. Pengecakan bisa dilakukan dengan mengecek perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan, dan pengawasan.  Selain itu, Tito juga mengingatkan soal pengaturan waktu, karena membutuhkan peranan dan perhatian khusus dari KPPS. Sehingga dengan pengaturan waktu yang jelas, proses pemilihan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menaati protokol kesehatan.  "Diperhatikan betul bebas dari kerumunan masa, mengingat Pilkada Serentak dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19," tegas Tito.  Mantan Kapolri ini pun meminta, pelaksanaan pemungutan suara bisa lebih memerhatikan pemilih lanjut usia (lansia) dan komorbid (menderita penyakit bawaan) agar mereka diberikan perlakukan khusus.  “Nah kemudian untuk yang lansia yang komorbid di tengah pandemi ini karena mereka rentan penularan, kami menyarankan agar mereka oleh para KPPS diberikan perlakuan khusus,” imbuhnya.  Menurut Tito, kesuksesan Pilkada Serentak 2020 tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada KPU, sehingga mengajak semua stakeholder dan masyarakat mendukung dengan menaati ketertiban dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sebagai wujud dari warga negara yang peduli satu dengan yang lain.  “Mari kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan perlindungan masyarakat (Linmas) yang di bawah pemerintah daerah (Pemda), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri dan juga rekan-rekan TNI karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Al2rvO34ASI

Tito Minta Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada Tak Terjadi Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Abhan-Miftahulhayat.jpg" alt="Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ulah calon kepala daerah unsur petahana (incumbent) yang memanfaatkan kedudukannya demi pemenangan pilkada masih saja terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada enam petahana yang terbukti melanggar ketentuan dan telah direkomendasikan untuk didiskualifikasi.  Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat menghadiri pembekalan pasangan calon (paslon) kepala daerah kemarin (20/10). Keenam petahana yang masuk rekom Bawaslu berasal dari Banggai, Pegunungan Bintang, Ogan Ilir, Halmahera Utara, Gorontalo, dan Kaur.  Abhan mengatakan, rekomendasi sanksi diskualifikasi disebabkan pelanggaran yang dilakukan petahana memenuhi unsur sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 71 UU Pilkada. ”Ada yang mutasi. Ada yang penyalahgunaan wewenang melakukan tindakan atau perbuatan yang menguntungkan petahana,” ujarnya.  Dalam pasal 71 UU Pilkada, lanjut Abhan, ada tiga hal yang ”haram” dilakukan seorang incumbent. Pertama melakukan kebijakan yang memihak, kedua melakukan mutasi pejabat tanpa persetujuan menteri dalam negeri, serta ketiga menggulirkan program atau kegiatan yang menguntungkan pihaknya. Dari keenam kasus, tiga petahana terbukti melanggar larangan mutasi, sedangkan lainnya melakukan kebijakan atau program yang menguntungkan dirinya. ”Ada beberapa daerah yang sudah kami temukan terkait adanya pelanggaran mengenai politisasi bantuan Covid,” ucapnya.  Terkait prosesnya, lanjut Abhan, enam rekomendasi tersebut telah disampaikan jajaran Bawaslu ke KPU daerah masing-masing. Sejauh ini sudah ada satu yang ditindaklanjuti, yakni kasus di Ogan Ilir. Bagi paslon yang didiskualifikasi, masih ada kans untuk melakukan gugatan melalui pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN).  Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung kebijakan tegas yang diambil Bawaslu. Dia mengingatkan, mutasi dilarang dilakukan sejak enam bulan sebelum penetapan paslon. Menurut Tito, hanya ada tiga kondisi yang dikecualikan kebijakan mutasi. ”Pertama kalau jabatan benar-benar kosong, kedua pejabat ditahan karena kasus hukum, ketiga kalau pejabat wafat,” ujarnya. Dia meminta paslon yang didiskualifikasi memanfaatkan prosedur lewat PTTUN dan tidak melakukan protes anarkistis.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/10/2020/plt-bupati-bawaslu-jember-tutup-foto-cabup-petahana-di-ambulans-desa/">Plt Bupati-Bawaslu Jember Tutup Foto Cabup Petahana di Ambulans Desa</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/10/2020/bawaslu-petahana-berpotensi-memobilisasi-asn-di-pilkada-serentak/">Bawaslu: Petahana Berpotensi Memobilisasi ASN di Pilkada Serentak</a></li> </ul> Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengendus adanya pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 untuk pemenangan petahana di sejumlah daerah. Dia memaparkan, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 58 daerah mengalokasikan 40 persen lebih anggaran Covid-19 untuk jaring pengaman sosial (JPS) atau bansos. Kemudian, 31 daerah mengalokasikan anggaran JPS di atas 50 persen. Lalu 6 daerah sampai 75 persen untuk bansos. ”Bahkan, ada satu daerah yang mengalokasikan 100 persen dana penanganan Covid-19 untuk bansos,” ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qWs0upAY2WI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bawaslu Rekom Enam Petahana Didiskualifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Idul-Adha-Adnan-JP.jpg" alt="Ilustrasi by Adnan Reza Maulana" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi by Adnan Reza Maulana</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan perayaan Idul Adha kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, Idul Adha kali ini menjadi momentum penting ibadah yang memiliki kaitan dengan Covid-19.  “Ini momentum penting, momentum penting ibadah yang nanti ada kaitannya dengan Covid-19. Kenapa ini saya anggap penting? Karena, satu ibadah, ini Idul Adha itu satu tahun sekali, momen kita untuk berkumpul juga, yang kedua ini dilaksanakan di tengah situasi luar biasa pandemi," kata Tito dalam keterangannya, Jumat (31/7).  Mantan Kapolri ini mengharapkan, masyarakat dapat patuh menerapkan protokol kesehatan saat merayakan Hari Raya Kurban. Karena masyarakat bergembira merayakannya dengan menyembelih hewan kurban.  “Kita juga perlu mendalami betul makna pandemi ini dan Idul Adha. Saya kira semua tokoh-tokoh ulama Islam sudah banyak sekali menjelaskan mengenai makna daripada Idul Adha, Idul Qurban,” ujar Tito.  Tito pun menyampaikan kisah teladan dari Nabi Ibrahim AS terkait makna kurban atau pengorbanan. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim memberikan contoh perjuangan dan ketaatan untuk mengorbankan putra tercintanya Nabi Ismail AS.  Bila dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19, lanjut Tito, Idul Adha tahun ini menjadi momentum penting dan menemukan relevansinya. Karena itu, Tito mengajak para ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP agar tidak banyak mengeluh dan lebih banyak bersyukur.  “Kita ini paling beruntung, ASN ini salah satu yang paling beruntung, working from home kerjaannya berkurang, gajinya tetap dibayar oleh pemerintah. Teman-teman TNI dan Polri itu gaji dibayar pemerintah kerjanya lebih berat karena harus menjaga segala macam termasuk menjagai PSBB,” tandas Tito.

Mendagri Tito Harapkan Momentum Idul Adha untuk Teladani Nabi Ibrahim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan wisatawan yang berkunjung ke Bali tetap ramai dan tak terpengaruh adanya penyebaran virus Korona yang tengah melanda beberapa negara. Hal tersebut disampaikan Tito usai bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster.  "Saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur (Bali), hari Minggu (9/2) yang lalu saya ke sana, juga ada kegiatan olahraga bersama, saya tidak melihat ada (kondisi) sepi, (justru) ramai. Saya masuk ke Denpasar, Sanur, Kuta, ramai," kata Tito di Jakarta, Selasa (11/2).  Kendati hotel tempat menginap wisatawan asal Tiongkok terbilang sepi, namun kata Tito, Bali menjadi destinasi wisata pilihan bagi turis mancanegara karena terbilang aman. "Cuma informasi dari Pak Gubernur, yang biasanya hotel-hotel yang ditempati oleh turis langganan dari Tiongkok, itu jadi sepi," terang Tito.  Mantan Kapolri tersebut menuturkan terdapat efek positif dari isu virus Korona. Karena banyak wisatawan mancanegara yang akhirnya memutuskan untuk berlibur di Bali.  "Ada efek positifnya, karena informasi di Thailand, di Jepang, Singapura, terpengaruh virus Korona. Informasi dari pak Gubernur (Bali) banyak yang tadinya wisatawan yang ingin ke Jepang, Thailand, Singapura, mengalihkan (destinasi wisatanya) ke Bali. Karena Bali sampai saat ini tidak ada data terpengaruh virus Korona," ucap Tito.  Oleh karena itu, Tito memastikan hingga saat ini Pemerintah Indonesia terus mengantisipasi penyebaran virus Korona. Termasuk dengan mengambil langkah preventif melalui berbagai rapat koordinasi dengan stakeholder terkait.

Wisatawan di Bali Tetap Ramai, Tak Terpengaruh Isu Virus Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/oke-JKT_SERTIJAB-MENDAGRI_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) saat serah terima jabatan dari pejabat lama Tjahjo Kumolo (kedua kanan) saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik Tito Karnavian menjadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) saat serah terima jabatan dari pejabat lama Tjahjo Kumolo (kedua kanan) saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik Tito Karnavian menjadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut saat ini bangsa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk menghadapi bonus demografi pada 2030-2040. Menurutnya, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif.  "Dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk menghadapi tantangan tersebut," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (12/11).  Mantan Kapolri ini mengatakan, angkatan kerja dan angka harapan hidup di Indonesia sangat besar. Sehingga untuk menghadapi bonus demografi, masyarakat yang ada di rentang umur tersebut harus difasilitasi.  "Kalau tidak difasilitasi mereka akan menganggur, muncul-lah demo, tidak percaya pemerintah. Peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi peluang dan tantangan bonus demografi,” ucap Tito.  Oleh karena itu, kata Tito, Pemerintah melalui visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin telah membuat Program Prioritas Pembangunan Nasional yang bertumpu pada lima aspek. Seperti pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.  "Bapak Presiden memahami betul masalah-masalah bonus demografi, masalah SDM, dan lain sebagainya. Sehingga program Bapak Presiden ini terkait dengan SDM, investasi, semua yang terkait peluang dan tantangan dalam menghadapi bonus demografi,” terang Tito.  Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Tito meyakini diperlukan adanya sinergi program yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan uang negara dan mengimplementasikan kebijakan investasi. Dengan demikian, kebijakan sinergi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ideal.  “Pertumbuhan ekonominya harus di atas lima persen, kemudian stabilitas politiknya. Untuk mencapainya, diperlukan pengelolaan APBN dan investasi yang harus sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” pungkas Tito.

Hadapi Bonus Demografi, Mendagri Tito: Indonesia Butuh SDM Unggul

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mendagri tito

Berita Terkini