<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/korban-di-tapanuli-2400355042.jpg" alt="MENCARI YANG TERSISA: Penduduk Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumut, mengais sisa barang di rumah yang diterjang banjir, Kamis (4/12/2025). (AFP)" width="100%">
<figcaption>MENCARI YANG TERSISA: Penduduk Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, Sumut, mengais sisa barang di rumah yang diterjang banjir, Kamis (4/12/2025). (AFP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Akses komunikasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini dinyatakan hampir sepenuhnya pulih, pasca bencana banjir bandang hingga tanah longsor yang melanda sejumlah titik di wilayah tersebut. Hingga Sabtu (13/12), sebanyak 4.273 dari total 4.368 menara BTS atau sekitar 97,8 persen telah kembali berfungsi, sehingga masyarakat dapat kembali mengakses informasi darurat serta berkomunikasi dengan keluarga. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemulihan jaringan komunikasi merupakan kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana.&nbsp; Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat mengikuti zikir dan doa bersama warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang menjadi salah satu wilayah dengan dampak terparah, Sabtu (13/12). &ldquo;Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,&rdquo; ujar Meutya. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga menyalurkan bantuan berupa 6,5 ton paket beras, minyak, dan biskuit kepada sekitar 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal. Meutya juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kepedulian dan saling menguatkan di tengah musibah. Kemkomdigi memastikan pemantauan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar kembali stabil. &ldquo;Setiap ada ujian pasti ada kemudahan. Karena itu kita semua harus saling bantu dan saling mendoakan,&rdquo; pungkasnya. Selain pemulihan jaringan, Meutya mengapresiasi operator seluler yang telah menyediakan potongan tarif serta perpanjangan masa aktif kartu bagi pelanggan di wilayah terdampak. Mantan jurnalis itu&nbsp;juga meminta masyarakat tetap berhati-hati, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan menggunakan kanal resmi untuk memperoleh informasi kebencanaan melalui tautan&nbsp;<a href="https://s.id/TanggapBencanaSumatra">https://s.id/TanggapBencanaSumatra</a>.&nbsp;

Akses komunikasi di Sumatera Utara pulih setelah bencana banjir dan longsor, 97,8% menara BTS berfungsi kembali.

Komdigi Klaim 97 Persen Menara BTS di Sumut Sudah Berfungsi Lagi Pasca Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perayaan-nyepi-di-bali-operator-diimbau-matikan-layanan-data-internet_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) menyebut, dugaan monopoli tower base transceiver station (BTS) yang terjadi di Kabupaten Badung, Bali dinilai sangat merugikan pelaku usaha dan operator seluler yang menyewa tower tersebut. Direktur Eksekutif Aspimtel Tommy Gustavi Utomo menilai dugaan monopoli ini membuat iklim usaha tak sehat. Menurutnya, masyarakat hanya bisa memanfaatkan layanan pada perusahaan yang mendapatkan hak monopoli tersebut. "Secara jangka panjang, tentu juga akibat monopoli ini akan menciptakan iklim usaha tidak sehat yang sangat merugikan," kata Tommy kepada wartawan, Minggu (9/7). Tommy mengungkapkan, tindakan Pemda Badung melakukan pembongkaran perangkat milik operator Telekomunikasi yang ada di menara anggota Aspimtel sangat keliru. Ia mengaku mendapat keluhan cakupan sinyal seluler di Kabupaten Badung tidak pernah memuaskan pengguna seluler sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan saat ini semakin memburuk. "Ini terjadi diakibatkan terutama oleh tindakan/praktek monopoli (monopolizing) yang lahir dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan salah satu perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi," tegasnya. Lebih lanjut, Tommy menyebut PKS tersebut tentu melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. "Kondisi ini tentu saja menghambat program prioritas Pemerintah Pusat untuk digitalisasi berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, dan yang sangat merasakan terutama adalah masyarakat pengguna seluler di Kabupaten Badung," ujarnya. Oleh karena itu, Tommy mengimbau agar pihak-pihak yang berwenang mengambil tindakan koreksi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah setempat dan implementasinya yang merugikan warganya sendiri. "Mengimbau Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) untuk dapat mengambil tindakan terhadap adanya dugaan pelanggaran prinsip-prinsip persaingan usaha di bisnis penyewaan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai apa yang pernah ditulis dalam laporan KPPU Tahun 2009," pungkasnya. Sebelumnya, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menaikkan kasus dugaan monopoli menara telekomunikasi bersama atau tower BTS di kabupaten Badung ke tahap penyelidikan atau penegakan hukum. Kepala Kantor Wilayah IV KPPU, Dendy Rakhmad Sutrisno mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada semua pihak terkait dan mendengarkan keterangan mereka. Dari hasil kajian tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang harus diselidiki lebih lanjut. "Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat, KPPU menilai perlu untuk meningkatkan menjadi penyelidikan awal perkara inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999", ujar Dendy dalam keterangan resminya, Selasa (4/7). &ldquo;Proses penyelidikan awal perkara inisiatif yang teregister dengan No. 03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2023,&rdquo; pungkas Dendy. &nbsp;

Dugaan monopoli iklim usaha tak sehat menyebabkan masyarakat hanya bisa memanfaatkan layanan pada perusahaan yang mendapatkan hak monopoli.

Dugaan Monopoli Proyek BTS Dinilai Rugikan Pemilik Tower dan Operator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/22/20230422_073110-1-896141171.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, pada Senin (3/7). Dito akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam&nbsp;kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5, Bakti Kominfo. &rdquo;Dari informasi tim penyidik, hari ini (3/7), betul ada pemanggilan terhadap Dito yang saat ini menjabat sebagai Menteri Olahraga. Menurut jadwal sekitar jam 09.00,&rdquo; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (3/7). Ketut mengharapkan Dito bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Sebab, keterangannya dianggap penting untuk menambah terang kasus tersebut. &rdquo;Harapan kami bisa datang tepat waktu,&rdquo; tegas Ketut. Sementara itu, Dito Ariotedjo merespons soal kabar namanya masuk ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5, Bakti Kominfo 2020-2022. Dito mengaku siap apabila Kejaksaan Agung membutuhkan keterangannya sebagai saksi. &rdquo;Pokoknya kapanpun waktunya kita siap, tapi kita yang pasti akan menyiapkan sesi khusus buat rekan-rekan media dan insya Allah ini kita akan berbicara,&rdquo; ucap Dito usai menghadiri acara LPS Monas Half Marathon, Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/7). Meski demikian, politikus Partai Golkar itu mengklaim, belum menerima informasi mengenai pemanggilan dari Kejaksaan. Dia menyebut akan menghadapi pemanggilan jika Korps Adhyaksa membutuhkan keterangannya. &rdquo;Belum-belum (dari Kejagung). Ya, yang pasti ini adalah pelajaran berharga dan juga experience berharga sebagai politisi muda, dan saya rasa ini harus kita khususnya kita persiapkan sebagai politisi ya harus siap menghadapi segala namanya tantangan,&rdquo; ucap Dito. Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya mantan Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif. Sementara itu dari pihak swasta yakni, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia Tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Windi Purnama (orang kepercayaan Irwan Hermawan), serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki. Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia.&nbsp; Johnny Plate telah didakwa merugikan negara sebesar Rp 8 triliun dalam kasus tersebut. Jumlah kerugian negara tersebut berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Johnny selaku pengguna anggaran (PA) disebut telah memperkaya diri sebanyak Rp 17.848.308.000. Tindakannya juga memperkaya pihak lain serta korporasi. Johnny Plate didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung jadwalkan pemeriksaan terhadap Menpora Dito Ariotedjo, Senin (3/7), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kominfo

Hari Ini, Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Korupsi BTS 4G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/Johnny-G-Plate-Tersangka-Dugaan-Kasus-Korupsi-BTS-Salman-Toyibi-3-722325969.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G Plate mengenakan rompi pink keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (17/5/2023). Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersa</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal kasus korupsi yang terkait Johnny G. Plate. Kepala negara menegaskan menghormati proses hukum yang sedang dilalui mantan menteri komunikasi dan informatika itu. Hal tersebut disampaikan Jokowi di Pangkalan TNI-AU Halim Perdanakusuma kemarin (19/5). Jokowi meyakini bahwa Kejaksaan Agung bakal bekerja dan bertindak secara profesional. Penanganan kasus Bakti Kominfo yang menyorot Sekjen Partai Nasdem itu murni penegakan hukum. "Kejaksaan Agung bakal bekerja mengusut kasus itu secara transparan dan sesuai koridor hukum," kata Jokowi. Disinggung soal reshuffle posisi Plate, Jokowi tidak menjawab dengan pasti. Dia hanya menerangkan bahwa untuk sementara menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt) Menkominfo. Jokowi kemarin bertolak ke Jepang untuk menghadiri KTT G7. Selain itu, Jokowi akan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara. Sementara itu, Kejagung memberikan kesempatan kepada korporasi untuk menuntaskan pekerjaan pembangunan menara BTS pada BLU Bakti Kemenkominfo yang terbengkalai. Hal tersebut dilakukan agar proyek strategis nasional (PSN) itu bisa segera dinikmati masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menyatakan, penuntasan pengerjaan BTS bisa dilakukan kendati kasus yang ditangani sedang bergulir. "Begitu mulai penanganan perkara, itu (korporasi) sudah kami panggil, para pihak yang terkait di proyek itu untuk terus melaksanakan pekerjaannya," ujarnya dalam keterangan resmi kemarin. Bahkan, Febrie menyebut pihaknya memberikan pendampingan serta pengawalan kepada korporasi untuk menuntaskan pembangunan BTS di seluruh wilayah Indonesia. (wan/tyo/c7/bay)

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal kasus korupsi yang terkait Johnny G. Plate. Dia menegaskan menghormati proses hukum yang menjerat.

Johnny G. Plate Jadi Tersangka, Jokowi Tegaskan Murni Isu Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/OKE-MENARA-816598442.jpg" alt="Pekerja membongkar komponen dari tower ilegal di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Senin (10/4). (Antara)." width="100%">
<figcaption>Pekerja membongkar komponen dari tower ilegal di kawasan Jimbaran, Badung, Bali, Senin (10/4). (Antara).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operator telekomunikasi yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi) menyesalkan terjadinya pembongkaran menara telekomunikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Badung, Bali yang dilakukan secara sepihak. Menyusul aksi pembongkaran tersebut, Satpol PP Pemkab Badung juga turut mematikan perangkat telekomunikasi milik para operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata dan Smartfren yang menggunakan infrastruktur milik anggota Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel). Atsi menyebut, dampak dari kejadian ini adalah dukungan strategis layanan telekomunikasi terhadap kebangkitan sektor pariwisata di Bali pun terancam terganggu, khususnya pada wilayah Kabupaten Badung. Keputusan mematikan perangkat telekomunikasi secara paksa ini berdampak pada potensi gangguan hingga hilangnya layanan telekomunikasi (blank spot) pada area strategis di Kabupaten Badung seperti kawasan pariwisata unggulan, kantor pelayanan publik, pusat perekonomian masyarakat, area perkantoran dan UMKM, sarana pendidikan, hingga titik pelayanan kesehatan. &ldquo;Atsi yang menaungi seluruh operator telekomunikasi di Indonesia menyesalkan pembongkaran menara telekomunikasi oleh Satpol PP Pemkab Badung yang dilakukan secara sepihak. Kami akan terus memantau kondisi jaringan dan layanan telekomunikasi di area yang terdampak aksi pembongkaran guna memastikan tidak terganggu kepentingan masyarakat, khususnya para wisatawan domestik dan asing yang merupakan penggerak urat nadi ekonomi di wilayah Kabupaten Badung,&rdquo; ungkap Marwan, Sekjen Atsi melalui keterangannya. Diberitakan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mulai melakukan pembongkaran terhadap puluhan tower dan menara telekomunikasi. Sebab tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan Perda Badung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu. &rdquo;Kami berkomitmen terhadap penegakan hukum dan menunjukkan kepada pihak Bali Towerindo Sentra (BTS) selaku para pihak yang diajak bekerja sama terkait dengan pembangunan menara di Badung. Ini komitmen kami untuk melakukan langkah-langkah penertiban seperti yang menjadi harapan pihak BTS juga,&rdquo; Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa seperti dilansir dari Antara di Mangupura. Dia mengatakan, berdasar laporan, saat ini terdapat sekitar 48 tower yang akan dibongkar. Pembongkaran puluhan tower itu diharapkan dapat menghilangkan keberadaan tower-tower liar di wilayah Badung.

Pembongkaran perangkat telekomunikasi berpotensi hilangnya layanan telekomunikasi (blank spot) pada area strategis di Kabupaten Badung.

Disesalkan, Pembongkaran Paksa Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/aning-dewan-PKS.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (DPRD Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (DPRD Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga mengeluhkan keberadaan tower (menara) seluler di kawasan permukiman penduduk, Manukan, Kota Surabaya.  ”Kemarin (5/9) ada warga Manukan yang mengadu soal menara seluler lantaran dampaknya dirasakan warga. Warga mengaku mulai merasakan pusing-pusing dan khawatir jika ada angin, menara itu roboh,” kata Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (6/9).  Aning menemukan, sejumlah kejanggalan dalam proses administrasi perizinan dari menara yang telah berdiri sejak 2005 tersebut. Berdasar keterangan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, izinnya sudah ada sejak 2008 dan perpanjangan 2012.  ”Namun, setelah kami runut ternyata dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) menyebutkan bahwa izin lingkungannya belum keluar,” ujar Aning Rahmawati.  Seharusnya, kata Aning, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu bisa dikeluarkan, jika izin lingkungan sudah ada. Salah satunya Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).  ”Kami minta DPRKPP melengkapi semua data. Sehingga nanti bisa kami ambil jalan keluarnya. Apakah dicabut izinnya atau menunggu perjanjian kontrak selesai pada 2027,” terang Aning Rahmawati.  Meski demikian, kata dia, pihaknya menegaskan jika nanti semua data perizinan lengkap, warga masih tetap bisa mengajukan keberatan ke DPRKPP. Sehingga, bisa ditindaklanjuti dengan melakukan survei dan menerjunkan tim independen.  ”Tapi jika perizinan tidak lengkap harus dicabut IMB-nya,” kata Aning Rahmawati, legislator PKS itu.  Aning juga memastikan, pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat untuk menentukan keabsahan dokumen perizinan yang telah dikeluarkan. ”Berdasar data DLH itu di Manukan Tirto, sementara IMB-nya beralamat Manukan Wongso. Kami minta dari DPRKPP untuk melengkapi data,” ucap Aning Rahmawati.

Warga Keluhkan Keberadaan Tower Seluler di Kawasan Permukiman Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tambah-menara-bts-smartfreen-siapkan-belanja-modal-usd-200-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk tahun ini berkisar USD 200 juta. Dana tersebut akan digunakan dalam pengembangan jaringan dengan menambah jumlah menara Base Transceiver Station (BTS).  Presiden Direktur FREN Merza Fachys menyebut, saat ini perseroan sendiri memiliki sekitar 16.768 menara BTS. Sementara pihaknya menargetkan perluasan BTS sekitar 20 ribu.  "Targetnya jadi 20 ribu BTS," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/2).  Merza mengungkapkan, dana capex tersebut diperoleh dari beberapa rencana aksi korporasi yang telah disetujui pada RUPSLB pada 25 September 2018 lalu.  “Itu sudah dilaksanakan di antara 16-30 November 2018,” tandasnya.  Sebagai informasi, ada 3 aksi korporasi yang disetujui, pertama right issue Rp 6,7 triliun.  Selain itu, lanjutnya, perusahaan akan menerbitkan waran seri II sebesar Rp 3,6 triliun yang masa pelaksanaannya mulai 16 Mei 2019 hingga 22 November 2021. M  Terakhir, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) melalui penerbitan obligasi wajib konversi senilai Rp 1,2 triliun dengan periode pelaksanaan 25 September 2018 hingga 25 September 2020.

Tambah Menara BTS, Smartfren Siapkan Belanja Modal USD 200 Juta

menara bts

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menara bts

Berita Terkini