<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori banding atas putusan enam tahun penjara kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Upaya banding ini ditempuh KPK, lantaran tidak sesuai fakta persidangan.  "Setelah mempelajari putusan terdakwa NHD dan RH, Jumat, 30/4/2021, Jaksa KPK Nur Haris Arhadi melalui PN Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/5).  Ali menyampaikan, alasan banding ini ditempuh karena memandang adanya beberapa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang belum mengakomodir fakta-fakta persidangan. Khususnya mengenai nilai uang yang dinikmati oleh para terdakwa.  "KPK berharap Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tim JPU dalam uraian memori banding dimaksud," harap Ali.  Sebelumnya, JPU KPK Wawan Yunarwanto menegaskan, akan mengajukan upaya hukum banding setelah mendengar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono hanya divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.  Wawan menyampaikan, alasannya mengajukan upaya hukum banding karena tidak seluruhnya dakwaan hingga tuntutan jaksa terbukti sebagaimana amar putusan hakim. Jaksa menyesalkan, hakim hanya menilai Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Padahal sebagaimana dakwaan dan surat tuntutan, Nurhadi dan Rezky diyakini menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Selain itu, Nurhadi dan Rezky dinilai majelis hakim hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari dakwaan dan juga tuntutan Jaksa. Karena Jaksa meyakini, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  "Jadi itu yang jadi salah satu pertimbangan kita banding," tegas Jaksa Wawan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3) malam.  Jaksa Wawan juga menyesalkan majelis gakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Nurhadi dan Rezky. Padahal dalam tuntutan, kedua terdakwa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000.  "Namun, dalam putusan tadi, hakim tidak mengabulkan uang penagganti," sesal Jaksa Wawan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/01/2021/mantan-sekretaris-ma-nurhadi-aniaya-petugas-rutan-ini-penjelasan-kpk/">Mantan Sekretaris MA Nurhadi Aniaya Petugas Rutan, ini Penjelasan KPK</a>  Jaksa Wawan juga menyebut, hukuman yang dijatuhkan hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Padahal oleh Jaksa, Nurhadi dituntut hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara Rezky Herbiyono, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  "Itu juga jadi pertimbangan kami, karena penjatuhan pidana kurang dari 2/3 dari tuntutan yang kami ajukan," tegas Jaksa Wawan.  Meski lebih rendah dari tuntutan Jaksa, Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Serahkan Memori Banding Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengakui menantunya Rezky Herbiyono menerima aliran uang dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Rezky menerima aliran uang dari Hiendra sebesar Rp 35,8 miliar.  "Total Rp 35,8 miliar. Saya tanyakan uang untuk apa. Konteksnya emang untuk kerjasama Hiendra tapi dia akui 'untuk keperluan saya pah sebagian ada biaya konsultan dan sebagainya. Selebihnya untuk kebutuhan saya semua'," kata Nurhadi saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (26/2).  Nurhadi mengakui, uang miliaran rupiah yang diberikan Hiendra diduga digunakan untuk kepentingan pribadi menantunya. Dia tak memungkiri, uang itu sempat dibelikan jam tangan hingga tas mewah.  "Salah satunya itu betul juga, ada tas jam dan sebagainya, itu disampaikan oleh Rezky," ungkap Nurhadi.  Meski demikian, Nurhadi mengklaim tidak mengetahui secara rinci terkait penggunaan uang tersebut. Tetapi dia tidak menampik, tas dan jam tangan mewah itu dibeli Rezky untuk diperjual belikan.  "Saya detail enggak tahu. Tapi global yamg disampaikan Rezky dibelikan jam untuk dijual belikan dan tas, yang saya tahu itu. Tambah lagi mobil dia sampaikan itu," tandas Nurhadi.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/02/2021/kuasa-hukum-kekuatan-finansial-nurhadi-dari-usaha-sarang-burung-walet/">Kuasa Hukum: Kekuatan Finansial Nurhadi dari Usaha Sarang Burung Walet</a>  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RC_uhr-g7Uk

Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Uang Rp 35,8 M dari Bos MIT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/menantu-nurhadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara dugaan suap pengurusan perkara dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono terpaksa ditunda. Penundaan ini lantaran Rezky dikabarkan reaktif Covid-19 usai menjalani rapid tes antigen.  "Jadi kita tunda perkara ini sampai tanggal 8 Januari 2021. Tunggu saja besok hasilnya, kalau sudah keluar nanti dikabarin, pun kalau positif tidak perlu hadir. Kalau negatif saksi Jumat bisa hadir ya," kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/1).  Sedianya dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi Iwan Cendikia Liman dan Andi Dharma ke dalam persidangan. Kedua orang itu merupakan saksi fakta untuk mengungkap kasus yang menjerat Nurhadi dan Rezky.  "Jadi karena hari ini terdakwa dua tidak bisa keluar dari ruang tahanan. Jadi sidang kita tunda ya saksi," ujar Hakim Zuhri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/01/2021/pejabat-pupr-ungkap-hubungan-rizal-djalil-dengan-leo/">Pejabat PUPR Ungkap Hubungan Rizal Djalil dengan Leo</a>  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> Sementara itu, Jaksa Wawan Yunarwanto menyampaikan, Rezky akan menjalani tes swab PCR setelah dinyatakan reaktif. Hasil tes swab tersebut baru akan diketahui pada Kamis (7/1) besok.  "Setelah kami kordinasi dengan pihak Rutan, untuk hasil swab PCR kemungkinan dapat diketahui beosk Kamis," ungkap Jaksa Wawan.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sidang Ditunda, Menantu Eks Sekretaris MA Nurhadi Reaktif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono, Muhammad Rudjito mengklaim, keterangan saksi di persidangan tidak ada aliran uang ke Nurhadi. Namun, Rudjito menyayangkan seakan kliennya itu telah divonis bersalah.  “Keterangan saksi-saksi dari pihak Jaksa KPK dalam sidang jelas sekali menyatakan tak ada aliran dana ke Bapak Nurhadi. Tapi, opini yang berkembang terus memojokkan Pak Nurhadi, seolah Pak Nurhadi sudah pasti salah. Ini kan nggak adil,” kata Rudjito dalam keterangannya, Jumat (13/11).  Ridjito menyayangkan, keprihatinan terhadap opini yang berkembang di masyarakat tanpa melihat fakta persidangan. Dia meminta publik untuk menunggu putusan persidangan.  “Karena itu, sebaiknya kita biarkan majelis hakim yang memutuskan salah atau tidaknya. Bukan opini yang memvonis duluan,” ucap Rudjito.  Rudjito mengklaim, di persidangan belum ada saksi yang membeberkan adanya aliran uang. Dia pun mengharapkan, Hakim dapat secara adil memproses kliennya.  “Faktanya sampai sekarang belum terungkap ada uang yang diberikan atau diterima Nurhadi. Sebaliknya yang sudah terungkap dari saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa di persidangan justru tidak ada aliran uang ke Nurhadi. Kami mohon adil saja,” cetus Rudjito.  Dalam persidangan, seorang pengusaha, Agung Dewanto mengaku pernah diminta uang senilai Rp 500 juta oleh menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Permintaan uang itu untuk membantu pengurusan perkara hukum.  Pernyataan ini dilontarkan Agung saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/11).  "Pak Rezky tanya ke saya, 'ini pengurusannya jadi dibantu tidak Pak?' Saya tidak punya apa-apa tapi jadi kalau bagi hasil saya mau tapi kalau minta uang di depan saya tidak ada uang lagi, dia (Rezky) minta Rp 500 juta, Rp 250 juga di depan baru setelahnya Rp 250 juta di belakang," ucap Agung.  Dalam persidangan, Agung dan rekannya Albert Jaya Saputra mengalami penipuan senilai Rp18 miliar oleh seorang bernama Andreas. Keduanya kemudian ditawari oleh seorang notaris bernama Devi, bahwa ada orang top yang bisa bantu yakni, Nurhadi.  Agung pada awalnya tidak mengenal sosok Nurhadi. Dia baru mengetahui dari media massa kalau Nurhadi adalah Sekertaris Mahkamah Agung.  Devi kemudian mengajak Agung untuk bertemu dengan Nurhadi di Hotel Shangri-La pada 27 Mei 2017. Saat bertemu di sebuah kamar hotel, Agung terkejut karena sosok yang ditemuinya bukan Nurhadi melainkan orang muda, yaitu Rezky.  Keesokan harinya, Rezky lantas menelepon Agung untuk menyiapkan uang senilai Rp 250 juta. Uang itu untuk membantu mengurus kasus penipuan yang menimpa Agung. "Dia bilang kita siap bantu tapi perlu dana untuk polisi dan tidak bisa diutang jadi harus tunai Rp 250 juta," ucap Agung.  Kendati demikian, Agung mengaku tidak menanggapi permintaan Rezky tersebut. Dia pun langsung komplain kepada Devi, pihak yang menenalkan Nurhadi, yang ternyata adalah Rezky.  "Saya nggak ngomong apa-apa, saya langsung bilang tidak bisa, saya komplain ke Bu Devi 'Bu apa-apaan ini minta uang di depan, saya tidak punya uang di depan. Saya korban kok diminta uang di depan, lalu pak Rezky juga kirim WA ke saya, tapi tidak saya tanggapi," tegas Agung.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nqoon7paHQk

Pengacara Sayangkan Nurhadi dan Mantunya Seakan Sudah Divonis Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Agung-dan-Albert-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pengusaha, Agung Dewanto mengaku diminta uang senilai Rp 500 juta oleh menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rezky Herbiyono. Permintaan uang itu untuk membantu pengurusan perkara hukum.  Pernyataan ini dilontarkan Agung saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/11).  "Pak Rezky tanya ke saya, 'ini pengurusannya jadi dibantu tidak Pak?' Saya tidak punya apa-apa, tapi jadi kalau bagi hasil saya mau tapi kalau minta uang di depan saya tidak ada uang lagi, dia (Rezky) minta Rp 500 juta, Rp 250 juga di depan baru setelahnya Rp 250 juta di belakang," ucap Agung.  Dalam persidangan, Agung dan rekannya Albert Jaya Saputra mengalami penipuan senilai Rp18 miliar oleh seorang bernama Andreas. Keduanya kemudian ditawari oleh seorang notaris bernama Devi, bahwa ada orang top yang bisa bantu yakni, Nurhadi.  Agung pada awalnya tidak mengenal sosok Nurhadi. Dia baru mengetahui dari media massa kalau Nurhadi adalah Sekretaris Mahkamah Agung.  Devi kemudian mengajak Agung untuk bertemu dengan Nurhadi di Hotel Shangri-La pada 27 Mei 2017. Saat bertemu di sebuah kamar hotel, Agung terkejut karena sosok yang ditemuinya bukan Nurhadi melainkan orang muda, yaitu Rezky.  Keesokan harinya, Rezky lantas menelepon Agung untuk menyiapkan uang senilai Rp 250 juta. Uang itu untuk membantu mengurus kasus penipuan yang menimpa Agung.  "Dia bilang kita siap bantu tapi perlu dana untuk polisi dan tidak bisa diutang jadi harus tunai Rp 250 juta," ucap Agung.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/saksi-akui-mantu-nurhadi-terima-miliaran-rupiah-dari-hiendra-soenjoto/">Saksi Akui Mantu Nurhadi Terima Miliaran Rupiah dari Hiendra Soenjoto</a>  Kendati demikian, Agung mengaku tidak menanggapi permintaan Rezky tersebut. Dia pun langsung komplain kepada Devi, pihak yang mengenalkan Nurhadi, yang ternyata adalah Rezky.  "Saya nggak ngomong apa-apa, saya langsung bilang tidak bisa, saya komplain ke Bu Devi 'Bu apa-apaan ini minta uang di depan, saya tidak punya uang di depan. Saya korban kok diminta uang di depan, lalu pak Rezky juga kirim WA ke saya, tapi tidak saya tanggapi," tegas Agung.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mz5DgXGLH0g

Saksi Akui Diminta Rp 500 Juta untuk Urus Perkara Oleh Menantu Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan seorang saksi dalam sidang tersebut.  Mantan karyawan Rezky Herbiyono, Calvin Pratama pada perusahaan PT Herbiyono Energi Industri mengakui, adanya aliran uang miliaran rupiah yang masuk ke rekeningnya. Uang miliaran rupiah itu diduga berasal dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto untuk Rezky Herbiyono.  "Iya ada empat kali masuk rekening, yang banyak ternyata tarik setor tunai," kata Calvin saat bersaksi untuk terhadap Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4/11).  Hakim lantas membeberkan rincian aliran uang dari Hiendra untuk Rezky yang masuk melalui rekening Calvin. Terdapat empat kali aliran uang yang masuk ke rekening Calvin dari Hiendra. Pada 16 Oktober 2015 sebesar Rp 1,5 miliar; pada 28 Desember 2015 sebesar Rp 2,5 miliar; pada 29 Desember 2015 sebesar Rp 1,8 miliar; dan pada 22 Januari 2016 sebesar Rp 5 miliar.  Majelis hakim lantas mengonfirmasi dugaan aliran uang dari Hiendra ke Calvin. Kemudian Calvin mengakui adanya empat kali uang masuk dari Hiendra untuk Rezky Herbiyono. "Betul yang mulia," cetus Calvin.  Seluruh uang dari Hiendra kemudian ditarik tunai oleh Calvin atas perintah Rezky. Dia pun mengungkapkan, Rezky memerintahkan agar uang tersebut disetorkan langsung secara tunai ke rekening.  "Oh iya, waktu itu saya tanya kenapa. Kata dia kamu jangan transfer, kamu harus tarik, setor tunai," pungkas Calvin.  Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2Td_lu0UmtM

Saksi Akui Mantu Nurhadi Terima Miliaran Rupiah dari Hiendra Soenjoto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan berkas perkara tersangka kasus suap dan gratifikasi, terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Dalam waktu dekat Nuehadi dan Rezky bakal segera menjalani persidangan.  "Hari ini Selasa (29/9) Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) Tersangka /Terdakwa NHD dan RHE kepada Tim JPU KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (29/9/2020).  Ali mengatakan penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 29 September 2020 hingga 18 Oktober 2020.  "Di mana untuk tersangka NHD tetap ditahan di Rutan Cabang KPK C1 dan tersangka RHE juga tetap ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih," ucap Ali.  Ali menyampaikan, JPU KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara para Terdakwa ke Pengadilan Tipikor. Persidangan Nurhadi rencananya bakal digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat.  "Adapun selama proses penyidikan, kurang lebih 167 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik KPK," tandas Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/08/2020/kpk-sita-perkebunan-sawit-milik-eks-sekretaris-ma-nurhadi/">KPK Sita Perkebunan Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi</a>  Dalam perkara ini, KPK tmenetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.  Sedikitya ada tiga perkara yang bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra belum juga ditangkap KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KqF-kZ1Er9I

Nurhadi dan Menantunya Segera Jalani Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rezky Herbiyono, pada Kamis (3/9) kemarin. Rezky dicecar penyidik KPK mengenai percakapannya dengan pihak lain, terkait kesepakatan penerimaan uang, yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA tahun 2011-2016.  "Penyidik mengkonfirmasi adanya beberapa komunikasi percakapan dalam barang bukti elektronik antara tersangka (Rezky Herbiyono) dengan berbagai pihak, yang diduga terkait kesepakatan penerimaan sejumlah uang," kata Plt juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/9).  Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono diduga kuat telah menerima sejumlah uang berupa cek dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Rincian suap yang diberikan berupa sembilan lembar cek dengan total Rp 46 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/08/2020/kpk-sita-perkebunan-sawit-milik-eks-sekretaris-ma-nurhadi/">KPK Sita Perkebunan Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi</a>  Suap ditujukan agar Nurhadi menangani dua perkara yang melibatkan perusahaan Hiendra di MA. Adapun perkara yang ditangani pertama berasal dari kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN dan perkara perdata saham di PT MIT.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NUwW91SQ7o8  &nbsp;

KPK Cecar Menantu Eks Sekretaris MA Soal Percakapan Penerimaan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Rumah-Nurhadi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Rumah persembunyian Nurhadi selama buron dan ditangkap petugas KPK. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rumah persembunyian Nurhadi selama buron dan ditangkap petugas KPK. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Di rumah tempat Nurhadi ditangkap, baru sejak bulan puasa lalu tampak aktivitas. Biasanya ada paket yang diantar ke rumah itu dan selalu diminta untuk dilemparkan melewati pagar.  A.D. PRASETYO-DEBORA S., Jakarta, Jawa Pos  ---  WAKTU menunjukkan pukul 21.30 ketika lampu di depan rumah besar itu tiba-tiba mati. Di saat bersamaan, beberapa orang berupaya membuka kunci pintu gerbang secara paksa. Sementara lainnya berjaga di sekitar rumah megah di Jalan Simprug Golf 17 Nomor 1, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tersebut. Sebagian mengenakan seragam dinas kepolisian.  Beberapa saat kemudian, pintu pagar yang berwarna cokelat dan berukuran cukup tinggi tersebut berhasil dibongkar. Suasana di beranda rumah itu temaram. Semua pintu tertutup rapat.  Untuk mengendalikan situasi, seorang petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mematikan sekring listrik. Lampu-lampu di dalam rumah yang masih menyala seketika mati. Gelap total.  Di saat nyaris bersamaan, berkali-kali pintu-pintu kayu itu digedor petugas yang ditemani pengurus RW setempat. Suaranya terdengar keras.  Namun, tak ada suara yang menyahut dari dalam rumah. Bergegas tim membongkar pintu utama, persis membuka paksa kunci gerbang depan rumah. Tim kemudian masuk dan mencari penghuni rumah.  Setelah 112 hari, pencarian Senin malam (1/6) itu akhirnya membuahkan hasil. Seorang pria diketahui bersembunyi di salah satu kamar. Pria itu adalah Nurhadi Abdurrachman, mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA). Di kamar lain, tim menemukan pula Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi.  Beberapa orang lain di rumah itu juga diketahui sedang bersembunyi. Mereka ”orang-orang” Nurhadi. Tin Zuraida, istri Nurhadi, juga diamankan dari rumah yang berada di salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan tersebut.  Setelah menunjukkan surat tugas penggeledahan dan perintah membawa (penangkapan), tim memeriksa semua orang yang diamankan. Kemudian menyisir setiap kamar. Beberapa dokumen yang dianggap penting disita. ”Ada penjaga rumah yang kabur,” ujar salah seorang petugas KPK kepada Jawa Pos.  Kemarin pagi (2/6) Nurhadi dan istrinya beserta Rezky dibawa ke gedung KPK. Mereka diperiksa lebih intensif. Penyidik lantas memutuskan untuk menahan Nurhadi dan menantunya di rumah tahanan negara (rutan) KPK di Gedung Penunjang Kavling 4 (K4). ”Penahanan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari pertama,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK.  Nurhadi dan menantunya diduga kerap berpindah tempat sejak nama mereka masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 11 Februari lalu. Keduanya diketahui baru dua bulan menempati rumah bernuansa cokelat kalem itu. Selama ini, hunian dengan kolam renang di dalamnya itu dijaga beberapa orang.  Sarmin, salah seorang penjaga kompleks perumahan tersebut, mengungkapkan bahwa rumah itu sebelumnya kosong. Tanpa penghuni. ”(Mulai dihuni, Red) bulan puasa kemarin. Rumahnya (biasanya) dikontrakin,” ujar Sarmin saat ditemui Jawa Pos.  Sekitar 25 meter dari rumah tersebut, terdapat warung kelontong kecil yang dijaga Ratimah. Dia juga menyebut rumah itu biasanya sepi.  Baru-baru ini saja terlihat aktivitas. Hanya, penghuninya jarang terlihat keluar rumah. ”Cuma orang yang kerja di sana (yang keluar-keluar, Red),” ungkap Ratimah.  Orang-orang yang bekerja di rumah dengan carport cukup luas itu kerap membeli makanan atau minuman di warung Ratimah. Rata-rata anak muda. Namun, Ratimah tidak pernah tahu siapa majikan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Menurut Ratimah, biasanya penghuni keluar rumah dengan menaiki mobil dengan kaca tertutup rapat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/menantu-nurhadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AKHIRNYA TERTANGKAP: Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi, tertangkap pada Senin malam (1/6) di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya berstatus buron sejak 13 Februari 2020. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)  Warung Ratimah masih buka ketika sejumlah mobil petugas KPK datang ke rumah tersebut pukul 20.00 atau selepas isya. ”Warung saya buka sampai jam 22.00,” lanjut Ratimah.  Kemudian, saat dia membuka warungnya lagi pagi hari pukul 07.00, rumah itu sudah sangat sepi. Lebih sepi daripada biasanya.  Sekitar pukul 12.00 seorang pengantar paket datang ke rumah tersebut. Meski sudah berteriak menyampaikan paket, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Pengantar paket yang bernama Egi Ali Pasha tersebut mengaku kerap mengantar paket di sekitar kompleks Simprug Golf itu. ”Bisa sebulan sekali. Terakhir kemarin sudah sebulan lebih. Sekitar April lah,” ucap dia.  Paket yang diantarkan atas nama Rayi. Egi menyebutkan, biasanya ada yang menjaga rumah tersebut. Namun, saat paket diantar, penjaga biasanya meminta dia melemparkan saja paket melewati atas pagar.  Sayang, belum ada keterangan dari KPK soal siapa itu Rayi. Sedangkan paket yang Egi antarkan kemarin akhirnya dititipkan kepada petugas keamanan.  Ada dua dugaan terkait dengan pemilik rumah tersebut. Pertama, punya Nurhadi. Kedua, milik seseorang yang memfasilitasi pelariannya. KPK masih mempelajari lebih lanjut.  KPK juga tak banyak menjelaskan bagaimana pencarian Nurhadi dan menantunya. Lembaga antirasuah itu hanya menyebutkan bahwa informasi persembunyian dua tersangka dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar yang terkait dengan pengurusan perkara di MA tersebut diperoleh dari laporan masyarakat.  Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, penangkapan Nurhadi dan Rezky berawal dari penjejakan Tin Zuraida. Selama beberapa bulan tim KPK membuntuti mantan pegawai MA itu.  Dari beberapa kali pengintaian, Zuraida kerap singgah di rumah tersebut. ”Kami pelajari kebiasaan Tin Zuraida,” ungkap sumber Jawa Pos di internal KPK.  Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto tidak bisa mengungkapkan secara detail terkait teknis penangkapan itu. Dia menyatakan, kegiatan meringkus buron tersebut merupakan hasil pengolahan informasi dari banyak pihak.  ”Kami punya cara untuk mengolah informasi itu dan dicocokkan dengan informasi yang sudah ada,” paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Setelah Tim KPK Pelajari Kebiasaan Istri Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/nurhadi.jpg" alt="AKHIRNYA TERTANGKAP: Nurhadi tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta kemarin (2/6). Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono tertangkap pada Senin malam (1/6) di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya berstatus buron sejak 13 Februari 2020. (MUHAMAD ALI/JAWA P" width="100%">
<figcaption>AKHIRNYA TERTANGKAP: Nurhadi tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta kemarin (2/6). Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono tertangkap pada Senin malam (1/6) di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya berstatus buron sejak 13 Februari 2020. (MUHAMAD ALI/JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Nurhadi dan menantunya adalah rangkaian pengungkapan sindikat mafia hukum yang dilakukan KPK sejak lama. Kasus itu seperti membongkar kotak pandora tentang praktik kotor di dunia peradilan. Sindikat tersebut meliputi panitera, advokat, pejabat MA, dan kelompok pengusaha.  Kasus itu dikembangkan dari operasi tangkap tangan (OTT) panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Edy Nasution pada 2016.  Edy diduga menerima suap dari Presiden Komisaris PT Lippo Group Eddy Sindoro melalui Doddy Ariyanto Supeno. Eddy Sindoro sempat kabur ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dia akhirnya menyerahkan diri pada Oktober 2018.  Kasus itu kemudian berkembang. KPK menetapkan advokat Lucas sebagai tersangka pada Oktober 2018. Lucas disangka menghalangi penyidikan lantaran membantu Eddy Sindoro kabur ke luar negeri. Semua tersangka dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, peran Nurhadi dalam perkara suap panitera itu sudah lama mencuat. Bahkan, KPK sempat menggeledah rumah pribadi Nurhadi tak lama setelah OTT digelar. Saat itu KPK menemukan uang Rp 1,7 miliar. ’’Tentu hal ini relevan untuk digali kembali, untuk mencari keterlibatan Nurhadi,’’ paparnya kemarin (2/6).  Kurnia menyebutkan, dalam persidangan terdakwa Eddy Sindoro pada Januari 2019, terungkap adanya memo untuk Nurhadi. Memo itu terkait perkara hukum sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Eddy Sindoro. Nurhadi juga disebut pernah berkomunikasi dengan Edy Nasution terkait dengan pengurusan berkas perkara PT Across Asia Limited. ’’Padahal, perkara tersebut diketahui dijadikan bancakan korupsi oleh Edy Nasution dengan menerima suap dari mantan presiden komisaris PT Lippo tersebut,’’ terang Kurnia. KPK juga perlu menelusuri pihak lain yang diduga membantu Nurhadi melanggengkan perbuatan sindikat mafia hukum itu.  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, penangkapan Nurhadi perlu diapresiasi. Sebab, Nurhadi merupakan orang kuat yang sulit disentuh penegak hukum, terutama ketika masih menjadi pejabat utama di MA. ’’Untuk memerika anggota Brimob yang menjadi pengawal di rumah Nurhadi saja, KPK kesulitan,’’ terang dia.  Arsul meminta KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka. Menurut dia, kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus-kasus suap di dunia peradilan.  Wakil ketua MPR itu mengatakan, jika berhasil mengembangkan penyidikan kasus Nurhadi, KPK akan membantu dunia peradilan untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan. ’’Bukan saja dari masyarakat, tetapi juga dari dunia bisnis dan investor, termasuk investor asing,’’ tuturnya. Arsul menyatakan, ketika praktik suap bisa dibersihkan dari dunia peradilan, MA dan lembaga peradilan akan mendapatkan apresiasi. Khususnya dalam bidang pelayanan publik yang memudahkan perkara di tingkat pertama sampai MA.  Dia berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar terhadap peradilan bisa terus meningkat. ’’Salah satunya dengan memastikan bahwa praktik suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita,’’ tegas Arsul.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, kasus Nurhadi sangat terbuka untuk dikembangkan. Hanya, saat ini pihaknya fokus melakukan pemeriksaan. KPK juga bakal menelusuri siapa saja pihak yang diduga melindungi atau membantu Nurhadi bersembunyi. ’’Info-info tentu akan kami terima. Info tersebut akan dikroscek dengan alat bukti lain,’’ ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Kasus Nurhadi Jalan Masuk Ungkap Mafia Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menantu nurhadi

Berita Terkini