<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-3JPG-2885406569.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Status bakal calon wakil presiden (bacawapres) tak lantas membuat Muhaimin Iskandar lolos dari pemeriksaan KPK. Hari ini (5/9) ketua umum PKB itu diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 2012 di Kemenakertrans. Kasus tersebut terjadi saat Muhaimin masih menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans). &rdquo;Siapa pun yang keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK pasti kami panggil sebagai saksi untuk memperjelas perbuatan para tersangka,&rdquo; ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi kemarin (4/9). Ali meminta para saksi kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK. &rdquo;Besok (hari ini, Red) ditunggu saja,&rdquo; katanya. KPK berharap para saksi hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang terkirim. KPK memastikan mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Cak Imin &ndash;panggilan Muhaimin Iskandar&ndash; sebagai saksi sejak jauh-jauh hari. Bahkan jauh sebelum deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres-cawapres. Karena itu, KPK meyakini para saksi, termasuk Cak Imin, sudah menerima surat panggilan tersebut. KPK saat ini menyidik kasus baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenakertrans. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlah pastinya masih dihitung. Kemarin KPK memanggil mantan Dirjen Pembinaan Penempatan TKI dan Transmigrasi Reyna Usman sebagai saksi. Reyna kini menjabat wakil ketua DPW PKB Bali. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, langkah KPK menangani kasus korupsi di Kemenakertrans pada 2012 harus didukung. Namun, kasusnya bukan hanya dugaan korupsi hotline TKI. &rdquo;Bukan hanya soal software, komputer dll yang membuat hotline tidak bisa dihubungi TKI,&rdquo; jelasnya. Temuan MAKI, ada juga soal dugaan suap asuransi TKI. Uang para TKI yang kini disebut pekerja migran Indonesia (PMI) diambil Rp 400 ribu untuk mendapatkan asuransi terbaik. &rdquo;Tapi, ternyata malah mendapat asuransi ranking III. Bukan ranking I,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, perlu didalami KPK apakah ada komisi yang mengalir kepada pejabat tertentu untuk memilih perusahaan asuransi ranking ketiga ini. Memang, dalam dunia asuransi, pemberian komisi adalah hal biasa. &rdquo;Tapi, kalau untuk pemerintah, pejabat tentu tidak diperbolehkan,&rdquo; tegasnya. Dia menduga ada pejabat yang mengarahkan agar perusahaan yang terpilih bukan yang terbaik. Hal tersebut perlu didalami. &rdquo;Apakah pejabat eselon I atau lebih tinggi lagi,&rdquo; tandasnya. (lum/far/tyo/wan/idr/elo/c7/c14/oni)

Status bakal calon wakil presiden (bacawapres) tak lantas membuat Muhaimin Iskandar lolos dari pemeriksaan KPK.

Hari Ini KPK Periksa Muhaimin sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-tki-terancam-dipancung-lagi-lima-di-antaranya-karena-kasus-sihir_m_197836.jpeg" alt="Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI." width="100%">
<figcaption>Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasib malang menimpa 20 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi. Nasib mereka pun terancam bakal seperti sahabatnya asal Madura, Zaini Marin yang dipaksa mati dengan hukum pancung. Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri mengatakan, dari 20 TKI itu kasusnya berbeda-beda. Sehingga saat ini pemerintah berupaya untuk melakukan jalur diplomasi untuk membebaskan 20 TKI tersebut. "&lrm;Jadi 15 di antaranya adalah kasus pembunuhan, lima di antaranya kasus sihir," ujar Hanif di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/3). Menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, dari rentan waktu 2011-2018&lrm; itu tercatat ada sebanyak 102 kasus TKI yang terancam hukuman mati. 79 di antaranya berhasil dibebaskan. Namun tiga di antaranya sudah dieksekusi mati dan 20 masih terancam hukuman pancung. "Jadi pemerintah akan melakukan langkah maksimal," katanya. Untuk 20 TKI yang saat ini masih bermasalah dengan hukum di Arab Saudi itu, kata Hanif, pemerintah tetap akan mengupayakan melakukan pembebasan. Salah satu jalurnya, seperti bekerja sama dengan lembaga pengampunan di Arab Saudi, kemudian meminta bantuan dari tokoh-tokoh di Arab Saudi untuk bisa melobi supaya 20 TKI tidak dieksekusi mati. "Jadi semuanya sedang ditangani pemerintah," ungkapnya. Kemudian untuk kasus&nbsp;Zaini Marin Arsyad, Hanif menegaskan pemerintah sudah melakukan upaya-upaya supaya bisa lepas dari jeratan hukum. Namun apa daya, hukuman pancung tetap diberikan kepada Zaini. "Jadi pemerintah telah melakuk&lrm;an langkah maksimal, bahkan dalam kasus Zaini Marin," pungkasnya. Sekadar informasi, TKI asal Madura, Jawa Timur, Muhammad Zaini Misrin telah dieksekusi mati Pemerintah Arab Saudi pada Minggu (18/3). Zaini dinilai terbukti bersalah membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy. Diketahui, pada 13 Juli 2004 silam, polisi Arab Saudi menangkap Zaini atas tuduhan membunuh majikannya. Zaini juga sudah lebih dari 30 tahun mengadu nasib di Arab Saudi dengan bekerja sebagai sopir. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Arab Saudi dalam mengekesusi Zaini Misrin tanpa adanya pemberitahuan resmi lebih dulu kepada pemerintah Indonesia. Padahal selama ini Indonesia dan juga Arab Saudi punya hubungan baik yang sudah terjalin lama. Idealnya, sudah sepatutnya Arab Saudi memberitahukan Indonesia apabila ingin melakukan eksekusi mati terhadap TKI.

20 TKI Terancam Dipancung Lagi, Lima di Antaranya karena Kasus Sihir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-coklit-ini-pesan-menakertrans-untuk-para-pemilih_m_182999.jpeg" alt="Ketua KPUD Jawa Barat mendatangi rumah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Hanif Dakhiri dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2018." width="100%">
<figcaption>Ketua KPUD Jawa Barat mendatangi rumah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Hanif Dakhiri dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2018 terus berlangsung, Minggu (21/1). Di Kota Depok, KPU Jawa Barat bersama dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menyambangi kediaman Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhammad Hanif Dhakhiri. Selama sekitar 40 menit, petugas melakukan coklit data pemilih Menaker. Usai proses coklit, Hanif menegaskan bahwa proses Pilkada 2018 harus dihadapi dengan bahagia. "Pemilih harus&nbsp; menyikapi Pemilu dengan bahagia, damai, dan tidak marah-marahan," ucap Hanif di rumahnya Perum Permata Depok, Minggu (21/1). Hanif berharap seluruh warga masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018 mendatang. Pasalnya selain belajar demokrasi, juga menentukan masa depan dalam memilih pemimpin selama 5 tahun ke depan. "Datanglah ke TPS, gunakan hak pilih dengan baik,&rdquo; paparnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat menambahkan, tak hanya membuka pintu untuk melakukan coklit, Hanif pun menjamu petugas PPDP dan rombongan di rumahnya. "Bahkan PPDP di sini merupakan PPDP paling beruntung se-Indonesia karena dijamu pemilih (seorang menteri)," sebutnya. "Pak menteri ini lebih cocok disebut menteri zaman now. Atau santri zaman now," imbuh Yayat.&nbsp; Untuk diketahui kegiatan coklit akan berlangsung selama 30 hari yakni 20 Januari hingga 18 Februari 2018.&nbsp;Masyarakat akan didatangi petugas PPDP untuk mencoklit daftar pemilih. Ada pun berkas yang harus dipersiapkan warga sebelum petugas datang, yakni KTP Elektronik atau Surat Keterangan (suket) dan Kartu Keluarga (KK).

Usai Coklit, Ini Pesan Menakertrans untuk Para Pemilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ubah-konsep-tki-tentukan-nasibnya-pemerintah-yang-memfasilitasi_m_107826.jpeg" alt="Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah menggeser paradigma penempatan TKI di luar negeri menjadi paradigma migrasi. Hal tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI. Menurutnya, paradigma migrasi menempatkan posisi bekerja di luar negeri adalah hak bagi setiap warga negara. Oleh karenanya, lanjut Hanif, penentuan pekerjaan dilandasi kesesuaian dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. &rdquo;Pemerintah mengubah konsep TKI dari objek menjadi subjek. TKI bebas menentukan nasibnya dan pemerintah siap memfasilitasi,&rdquo; ujar M. Hanif Dhakiri saat Rapat Koordinasi(Rakor) di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (6/2). Hanif menambahkan, gagasan bekerja di luar negeri adalah hak dan sebuah pilihan yang dilakukan secara sadar. Bukan lagi penempatan, sehingga pasrah terhadap pilihan yang diberikan. &rdquo;Makanya kita geser menjadi paradigma migrasi. Bekerja di luar negeri adalah hak warga negara dan pemerintah hadir untuk melindungi hak tersebut,&rdquo; jelasnya. Menurut Menaker, kesadaran hak bekerja di luar negeri tersebut harus diimbangi dengan pemahaman tentang profesi dan keterampilan yang akan digeluti di luar negeri. Selain itu, penguasaan akan bahasa negara tujuan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. &rdquo;Ini sebagai self defence capacity bagi TKI itu sendiri,&rdquo; ucap Hanif. Pemerintah, lanjut Hanif terus mengupayakan peningkatan perlindungan TKI dengan berbagai kebijakan. Seperti penghentian dan pelarangan TKI sektor domestik atau pengguna perseorangan di untuk 21 negara Timur Tengah, yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania. Menurut Hanif, penghentian penempatan TKI sektor domestik atau pengguna perseorangan di 21 negara tersebut karena negara-negara itu belum memiliki tata kelola yang baik dalam hal perlindungan TKI. &rdquo;Contohnya di Arab Saudi, TKI yang bermasalah sering kali terkendala oleh exit permit oleh pemerintah setempat. Makanya, shelter di KJRI/KBRI kita sering numpuk,&rdquo; ungkapnya. (aen/nas/yuz/JPG)

Ubah Konsep: TKI Tentukan Nasibnya, Pemerintah yang Memfasilitasi

menakertrans

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menakertrans

Berita Terkini

Hari Ini KPK Periksa Muhaimin sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi

20 TKI Terancam Dipancung Lagi, Lima di Antaranya karena Kasus Sihir

Usai Coklit, Ini Pesan Menakertrans untuk Para Pemilih

Ubah Konsep: TKI Tentukan Nasibnya, Pemerintah yang Memfasilitasi

Download Aplikasi JawaPos.com