<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/ida-27-2810646783.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah (Foto: Humas Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah (Foto: Humas Kemnaker)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mendorong kemitraan negara-negara anggota G20 dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan masa depan ketenagakerjaan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat membahas teknologi sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup manusia pada G20 Brazil, Jumat (26/7/2024).<br /> <br />"Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa manfaat kemajuan dapat dinikmati oleh semua orang, tanpa ada yang tertinggal," kata Ida.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014908918/upaya-kemnaker-perbaiki-kondisi-ketenagakerjaan-di-indonesia">Upaya Kemnaker Perbaiki Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia</a></strong><br /> <br />Ida mengatakan bahwa, teknologi merupakan alat yang kuat untuk transformasi. Pemanfaatan terhadapnya bisa menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan masyarakat termasuk orang-orang dalam situasi rentan, seperti penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya di pasar kerja.&nbsp;<br /> <br />"Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Prinsip-prinsip G20 untuk Integrasi Pasar Kerja bagi penyandang Disabilitas, memastikan mereka memiliki akses ke pekerjaan yang layak," ucapnya.<br /> <br />Lebih lanjut, Ida mengatakan, teknologi berperan penting dalam menangani perubahan iklim dan memfasilitasi transisi yang adil. Namun, saat mengadopsi teknologi baru, negara-negara anggota G20 diminta untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja tetap terjaga.&nbsp;<br /> <br />"Sangat penting bahwa transisi kita tidak mengorbankan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja kita," ucapnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014903256/hut-ke-77-kemnaker-wamenaker-momentum-refleksi-pembangunan-nasional">HUT Ke-77 Kemnaker, Wamenaker: Momentum Refleksi Pembangunan Nasional</a></strong><br /> <br />Ia juga mengatakan bahwa dalam membahas teknologi dan tenaga kerja, perlu menggunakan perspektif gender. Hal tersebut guna memastikan akses yang setara terhadap teknologi dan pelatihan bagi perempuan bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi.&nbsp;<br /> <br />"Dengan menerapkan kebijakan dan regulasi yang inklusif, kita dapat memanfaatkan potensi penuh sumber daya manusia kita, mempromosikan kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan di semua sektor," jelas Ida.<br /> <br />Ia mengemukakan, keketuaan Indonesia dalam G20 telah mencapai kemajuan signifikan dalam menghasilkan hasil yang nyata. Salah satu pencapaian utama adalah pelatihan kejuruan berbasis komunitas untuk pertumbuhan inklusif dan nerkelanjutan yang merupakan strategi keterampilan G20 yang diperbarui.&nbsp; <br /><br />"Inisiatif ini menyediakan pelatihan keterampilan di tingkat komunitas, memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang gender, dapat berkontribusi pada dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. <br /><br />Ia menambahkan, Indonesia memiliki fokus pada menyelaraskan pelindungan tenaga kerja untuk meningkatkan ketahanan bagi semua pekerja. "Dalam lanskap global yang terus berubah, pelindungan tenaga kerja sangat penting agar mampu menghadapi tantangan-tantangan baru, memberikan keamanan, dan stabilitas bagi tenaga kerja kami," pungkasnya.<br /><br /></p>

Indonesia berkomitmen menerapkan Prinsip-prinsip G20 untuk Integrasi Pasar Kerja bagi penyandang Disabilitas.

Dorong Anggota G20 Ciptakan Ketenagakerjaan Iklusif, Menaker: Pastikan Penyandang Disabilitas Memiliki Akses Pekerjaan Layak

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/8.jpg" alt="Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan oleh kepala daerah selambat-lambatnya pada 21 November 2023, kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa UMP 2024 yang naik sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru saja diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi RI selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan upah minimum didasarkan pada penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha;)," jelas Ida dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, ada sebanyak 33 Provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2024. Dari angka yang sudah ditetapkan, Provinsi Maluku Utara tercatat menjadi daerah yang presentase kenaikannya paling besar, yakni 7,5 persen atau senilai Rp 221 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan provinsi dengan kenaikan UMP 2024 terendah adalah Provinsi Gorontalo, sebesar 1,19 persen atau Rp 36.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em><strong>Lebih lengkap, berikut ini daftar UMP 2024 di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan masing-masing gubernur dari Aceh hingga Papua:</strong></em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. UMP 2024 Aceh naik 1,38 persen atau Rp 47.757 menjadi Rp 3.460.672</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. UMP 2024 Sumatera Utara naik 3,67 persen atau Rp 99.122 menjadi Rp 2.809.915</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. UMP 2024 Sumatera Barat naik 2,52 persen atau Rp 68.973 menjadi Rp 2.811.499</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. UMP 2024 Riau naik 3,76 persen atau Rp 102.963 menjadi Rp 3.294.625</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. UMP 2024 Jambi naik 3,2 persen atau Rp 94.000 menjadi Rp 3.037.121</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. UMP 2024 Sumatera Selatan naik 1,55 persen atau Rp 52.629 menjadi Rp 3.456.874</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. UMP 2024 Bengkulu naik 3,38 persen atau Rp 88.500 menjadi Rp 2.507.079</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. UMP 2024 Lampung naik 3,16 persen atau Rp 83.212 menjadi Rp 2.716.496</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. UMP 2024 Bangka Belitung naik 4,06 persen atau Rp 139.904 menjadi Rp 3.640.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. UMP 2024 Kepulauan Riau naik 3,76 persen atau Rp 127.933 menjadi Rp 3.402.492</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11. UMP 2024 DKI Jakarta naik 3,3 persen atau Rp 167.223 menjadi Rp 5.067.381</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12. UMP 2024 Jawa Barat naik 3,57 persen atau Rp 70.825 menjadi Rp 2.057.495,17</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13. UMP 2024 Jawa Tengah naik 4,02 persen atau Rp 81.885 menjadi Rp 2.036.947</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">14. UMP 2024 DI Yogyakarta naik 7,27 persen atau Rp 144.115 menjadi Rp 2.125.897</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">15. UMP 2024 Jawa Timur naik 6,13 persen atau Rp 125.000 menjadi Rp 2.165.244,30</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">16. UMP 2024 Banten naik 2,50 persen atau Rp 66.532 menjadi Rp 2.727.812</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">17. UMP 2024 Bali naik 3,68 persen atau Rp 100.000 menjadi Rp2.713.672</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat naik 3,06 persen atau Rp 72.660 menjadi Rp 2.444.067</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">19.&nbsp; UMP 2024 Nusa Tenggara Timur naik 2,96 persen atau Rp 62.832 menjadi Rp 2.186.826</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">20. UMP 2024 Kalimantan Barat naik 3,6 persen atau Rp 97.294 menjadi Rp 2.702.616</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, masih menunggu putusan resmi UMP Kalimantan Tengah 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">22. UMP 2024 Kalimantan Selatan naik 4,22 persen atau Rp 132.835 menjadi Rp 3.282.812</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">23. UMP 2024 Kalimantan Timur naik 6,20 persen atau Rp 159.459 menjadi Rp 3.360.858</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">24. UMP 2024 Kalimantan Utara naik 3,38 persen atau Rp 109.951 menjadi Rp 3.361.653</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">25. UMP 2024 Sulawesi Utara naik 1,67 persen atau Rp 57.920 menjadi Rp 3.545.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">26. UMP 2024 Sulawesi Tengah naik 8,73 atau Rp 137.152 menjadi Rp 2.736.698</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">27. UMP 2024 Sulawesi Selatan naik 1,45 persen atau Rp 49.797 menjadi Rp 3.434.298,00</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara naik 4,6 persen atau Rp 126.980 menjadi Rp 2.885.964</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">29. UMP 2024 Gorontalo naik 1,19 persen atau Rp 35.999 menjadi Rp 3.025.100</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">30. UMP 2024 Sulawesi Barat naik 1,50 persen atau Rp 43.163 menjadi Rp 2.914.958</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">31. UMP 2024 Maluku, masih menunggu putusan resmi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">32. UMP 2024 Maluku Utara naik 7,5 persen atau Rp 221.646,57 menjadi Rp 3.200.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">33.&nbsp; UMP 2024 Papua naik 4,14 persen atau Rp 159.574 menjadi Rp 4.024.270</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2023.

Daftar UMP 2024, Kenaikan Gaji Tertinggi di Maluku Utara Rp 221.000

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/Kemenkerstrans-2938811986.jpg" alt="Menaker  Ida Fauziah saat menerima audiensi Tim Kerja Persiapan Lembaga Produktivitas Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Menaker  Ida Fauziah saat menerima audiensi Tim Kerja Persiapan Lembaga Produktivitas Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos. com</strong> -&nbsp;Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah bersama Tim Kerja Persiapan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), membahas upaya peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia.</p> <p>Pembahasan tersebut dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional.</p> <p>"Saya berharap melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 ini ada terobosan yang lebih baik untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia," kata Menaker saat menerima audiensi Tim Kerja Persiapan Lembaga Produktivitas Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu.</p> <p>Ia mengatakan, dalam mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia, setidaknya terdapat dua hal yang harus segera dilaksanakan. Pertama, menyusun dan membentuk Tim Kerja LPN sesuai kualifikasi dan kompetensinya. Kedua, melaksanakan Rapat Pleno LPN yang direncanakan pada tanggal 9 &ndash; 11 Agustus 2023.&nbsp;&nbsp;</p> <p>"Saya harap dua hal ini dapat segera dilaksanakan," ucapnya.</p> <p>Menaker pun meminta semua Anggota LPN yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023, agar dapat berperan aktif dan dapat menjadi penggerak utama di Kementrian/Lembaga masing-masing.</p> <p>Ketua Tim Kerja Persiapan LPN, Bomer Pasaribu mengatakan, permasalahan krisis ekonomi, krisis lingkungan global, dan Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas Indonesia dan daya saing saat ini.&nbsp;</p> <p>Menurutnya, hal tersebut menjadi tugas LPN dalam mencari arah, kebijakan, dan solusi strategis untuk bangsa ini agar keluar dari permasalahan tersebut.</p> <p>&ldquo;Ini bisa tercapai dengan adanya komitmen pembentukan Pokja di daerah/sektor. Daerah/sektor perlu mempersiapkannya dalam rangka mendukung percepatan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS), termasuk perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan program kerja LPN,&rdquo; ucap Bomer.</p>

Saya berharap melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 ini ada terobosan yang lebih baik untuk mendorong peningkatan produktivitas

Menaker dan Tim Kerja Persiapan LPN Bahas Upaya Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Indonesia

<p>JawaPos.com - Dalam meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kewaspadaan warga tentang pemakaian listrik secara aman, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik, bertempat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Melati, Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2023).</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/Menaker-Ida-1263246272.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah</figcaption>
</figure> <p>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang hadir pada sosialisasi tersebut menuturkan, kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai tahapan teknis cara pencegahan dan penanggulangan bahaya akibat listrik.</p> <p>&rdquo;Saya ingin semua warga dapat mempraktikkan langsung di rumahnya mengenai upaya awal pengendalian bahaya, apabila melihat atau mengalami kejadian darurat akibat listrik,&rdquo; ucap Menaker Ida.</p> <p>Ida Fauziyah mengatakan, keadaan darurat akibat listrik sewaktu-waktu dapat saja terjadi, dan harus segera ditanggulangi agar tidak semakin menimbulkan dampak yang luas. Selain itu, aspek K3 listrik menjadi penting dipahami saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran karena korsleting listrik.</p> <p>&ldquo;K3 itu penting untuk memastikan yang melakukan upaya penyelamatan dapat tetap aman dan selamat,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Menaker Ida menambahkan, salah satu langkah pencegahan akibat listrik yang dapat dilakukan di area pemukiman yakni memeriksa secara visual dan berkala setiap sambungan kabel, kondisi kabel serta panel listrik.</p> <p>&ldquo;Pastikan peralatan listrik yang digunakan sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menjauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari peralatan listrik,&rdquo; katanya.</p>

Saya ingin semua warga dapat mempraktikkan langsung di rumahnya mengenai upaya awal pengendalian bahaya

Kemnaker Sosialisasi Pemahaman Warga Tentang Bahaya Akibat Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menaker-Ida-Fauziyah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><code></code><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan empat tantangan pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Pertama, pengangguran di Indonesia yang mengalami "Hopeless of Job" atau yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan itu sangat tinggi.<br /> <br /> Ia menyebut, dari total 8,4 juta orang pengangguran terdapat 33,45 persen atau 2,8 juta orang yang mengalami "Hopeless of Job". Dari total 2,8 juta orang pengangguran yang mengalami situasi "Hopeless of Job" tersebut sekitar 76,90 persen berpendidikan lulusan SMP ke bawah.<br /> <br /> "Karena tingkat pendidikannya yang rendah mereka tidak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Hal ini mengindikasikan mereka kehilangan harapan karena tingkat pendidikan mereka tidak mampu untuk masuk di pasar kerja, baik tingkat pendidikan rendah dan miskinnya kompetensi mereka," kata Ida Fauziyah dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda), di Sentul International Covention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/1).<br /> <br /> Lalu, tantangan kedua, yaitu meningkatkan penciptaan lapangan kerja khususnya sektor formal seiring dengan bonus demografi yang meningkatkan jumlah angkatan kerja dan potensi resesi ekonomi global pada tahun 2023.<br /> <br /> Selain itu, kata Ida, pengangguran yang berstatus sedang mempersiapkan usaha hanya 2,27 persen. Hal ini menunjukkan relatif sulitnya mentransformasikan pengangguran menjadi wirausaha yang dapat membuka kapangan kerja.<br /> <br /> "Ketiga, nilai budaya kerja baru. Generas Y dan Z yang masuk ke dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja yang baru misalnya nilai-nilai work life balance, pekerjaan yang bermakna, dan worktainment," jelasnya.<br /> <br /> Ida juga membeberkan, bahwa saaat ini generasi Y dan Z lebih senang remote working, bekerja dengan menggabungkan antara kesenangan dan pekerjaan.<br /> <br /> "Kemudian yang paling terakhir bahkan mereka membuat petisi untuk kembali Work From Home (WFH) itu cukup tinggi. Pengalaman pandemi Covid-19 menjadi habit baru bagi mereka dan mereka membuat petisi untuk membuat WFH," imbuhnya.<br /> <br /> Adapun tantangan penurunan angka pengangguran yang keempat, yaitu risiko mismatched atau ketidaksesuaian antara supply and demand akibat digitalisasi.<br /> <br /> Menurutnta, digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja serta tempat dan waktu bekerja yang menjadi makin fleksibel.<br /> <br /> Meski demikian, Menaker mengungkapkan kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja yakni menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif.<br /> <br /> "Kemnaker telah membuat kebijakan Active Labour Market Policy (AMLP) untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan penurunan pengangguran," pungkasnya.

Menaker Ungkap 4 Jurus Pemerintah Turunkan Jumlah Pengangguran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/5DFD0F85-24A8-4981-A288-B032C2A4538D.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kemenaker/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Kemenaker/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, pihaknya akan melakukan mediasi antara buruh dan PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah pascaaksi unjuk rasa yang menyebabkan dua korban meninggal dunia.<br /> <br /> "Kami juga menurunkan mediator dari Dinas Tenaga Kerja Morowali Utara dan provinsi untuk melakukan mediasi terhadap tuntutan yang disampaikan oleh buruh. Kami juga sudah minta kepada pengawas provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap peristiwa yang terjadi di perusahaan tersebut," kata Ida Fauziah di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara Senin (16/1).<br /> <br /> Aksi unjuk rasa anarkis di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Sulawesi Tengah terjadi pada Sabtu (14/1) siang sampai malam hari. Akibat peristiwa itu, dua orang korban meninggal dunia yaitu seorang tenaga kerja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA) serta kerugian material.<br /> <br /> "Hari ini dua-duanya sudah melakukan mediasi dan sudah dicapai kesepakatan. Berikutnya kami akan melakukan implementasi dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, di samping kami juga akan terjun langsung untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci," ungkap Ida.<br /> <br /> Menurut Ida, ada sejumlah tuntutan pekerja yang akan direspons oleh perusahaan.<br /> <br /> "Nanti kami akan lihat seberapa jauh kesepakatan itu dan kami akan mengawasi implementasi kesepakatan itu," tambah Ida.<br /> <br /> Menurut Ida, permasalahan yang memicu aksi anarkis adalah adanya tuntutan pekerja yang belum direspon perusahaan, bukan karena kecemburuan pekerja lokal dan TKA.<br /> <br /> "Jadi ini lebih pada persoalan yang belum terespons dengan baik oleh pihak perusahaan. Perusahaan ini ada TKA-nya, ada pekerja lokalnya, jadi bukan (karena kecemburuan). Ini tuntutan yang dilakukan oleh salah satu serikat pekerja di situ, kalau TKA tentu mereka boleh bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Ida.<br /> <br /> Diberitakan aksi unjuk rasa terjadi di dua lokasi, yakni Pos 4 dan Pos 5 di perusahaan tersebut.<br /> <br /> Aksi unjuk rasa merupakan reaksi karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak SPN dengan pihak perusahaan PT GNI dalam pertemuan dengan Disnaker Kabupaten Morowali Utara pada Jumat (13/1). Dalam aksi tersebut para pekerja menyampaikan delapan tuntutan terkait kesejahteraan dan keselamatan para pekerja.<br /> <br /> Tuntutan itu antara lain perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai perundang-undangan, pemberian alat pelindung diri (APD) lengkap kepada pekerja, menghentikan pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas, dan menghentikan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap.<br /> <br /> Selain itu, massa aksi juga menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang kontraknya diputus akibat mogok kerja, serta meminta kejelasan hak untuk keluarga almarhum Made dan almarhum Nirwana Selle. Terkait tuntutan tersebut, PT GNI menanggapi dengan membuat surat pemberitahuan mogok kerja dan menyetujui tujuh dari delapan tuntutan yang diajukan karyawan.<br /> <br /> Sekitar 70 orang telah ditahan kepolisian untuk diusut tuntas aksi anarkis tersebut.

Kemenaker Akan Mediasi Buruh dan PT GNI di Morowali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Sri Ismail Sabri Yakoob menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menag) Ida Fauziah dan Menteri SDM Malaysia Datuk Seri M Saravanan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4).<br /> <br /> Dalam kesempatan ini, Jokowi menekankan agar MoU ini menjadi pelindung bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia.<br /> <br /> "Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita," kata Jokowi.<br /> <br /> "Dengan kehadiran PM Sabri hari ini, saya yakin MoU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin MoU ini hanya berhenti di atas kertas saja, semua pihak harus menjalankan MoU ini dengan baik," sambungnya.<br /> <br /> Kepala negara mengharapkan, kerjasama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain seperti perladangan pertanian, manufaktur dan jasa. Terlebih tak dipungkiri, masih melihat maraknya kasus penyelendupan orang.<br /> <br /> "Oleh karena itu, kita sepakat untuk mulai membahas kerjasama penanganan penyelendupan orang termasuk di penegakkan hukumnya," tegas Jokowi.<br /> <br /> Selain itu, dalam pertemuan ini Jokowi menyebut Pemerintah Indonesia juga ini menyelesaikan negosiasi batas maritim dan batas udara.<br /> <br /> "Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan," tegas Jokowi.

Soal Perlindungan PMI, Jokowi Minta Jangan Berhenti di Atas Kertas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/permenaker-jht.jpg" alt="PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERJUANGKAN HAK: Para pekerja yang berasal dari berbagai organisasi berujuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, kemarin. (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akhirnya mengembalikan syarat klaim jaminan hari tua (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jht/">JHT</a>) ke aturan lama. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya sedang memproses revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.<br /> <br /> Proses revisi itu merupakan tindak lanjut dari arahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a> (Jokowi) yang ingin klaim JHT dipermudah. ”Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah,” ujarnya kemarin (2/3).<br /> <br /> Ida belum memerinci secara detail kemudahan yang dimaksudnya. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/buruh. Termasuk intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.<br /> <br /> Namun, jika memang dikembalikan ke aturan lama, yakni Permenaker 19/2015, pencairan JHT tak perlu lagi menunggu peserta berusia 56 tahun. Peserta bisa mencairkan JHT ketika mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Manfaat JHT ini dapat dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan. ”Kami sedang melakukan revisi Permenaker 2 Tahun 2022, insya Allah segera selesai,” ungkap dia.<br /> <br /> Sebetulnya, lanjut Ida, Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif saat ini. Artinya, Permenaker 19/2015 yang masih berlaku. Dengan demikian, pekerja/buruh yang ingin melakukan klaim JHT masih dapat menggunakan acuan permenaker lama tersebut. ”Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri. Tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,” papar politikus PKB itu.<br /> <br /> Ida juga menyampaikan bahwa program jaminan kehilangan pekerjaan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/jkp/">JKP</a>) bagi mereka yang ter-PHK sudah berlaku. Seperti diketahui, ada tiga manfaat yang dapat diperoleh peserta JKP. Meliputi uang tunai; akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id; serta pelatihan untuk skilling, upskilling, maupun reskilling. ”Dengan demikian, saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja atau buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP,” ujarnya.<br /> <br /> Menyikapi hal tersebut, Partai Buruh dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/serikat-buruh/">serikat buruh</a> di Indonesia menyatakan belum berubah sikap atas Permenaker 2/2022. Buruh meminta permenaker yang diundang-undangkan 4 Februari 2022 itu dicabut dan Permenaker 19/2015 diberlakukan kembali. ”Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Red) menolak keras kata-kata bersayap dari Menaker yang mengatakan bahwa pencairan JHT kembali menggunakan aturan lama. Tetapi, secara bersamaan, melakukan revisi Permenaker 2/2022,” tegas Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal.

Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menteri-Ida-Fauziah.jpg" alt="Menteri Ida Fauziah (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ida Fauziah (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan, realisasi sementara penyaluran program bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) 2021 telah mencapai 3.251.563 orang pekerja. Jumlah itu merupakan 37,4 persen dari total target penerima BSU sebanyak 8,7 juta orang.<br /> <br /> Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, penyaluran BSU 2021 sendiri hingga saat ini sudah melewati tahap ketiga. Rinciannya, tahap I telah tersalurkan kepada 947.436 penerima, tahap II tersalurkan kepada 1.145.598 penerima, dan tahap III tersalurkan kepada 1.158.529 penerima.<br /> <br /> Penyaluran BSU 2021 tahap I dan tahap II ditransfer langsung kepada pekerja atau buruh penerima BSU yang memang telah memiliki rekening eksisting di salah satu Bank Himbara (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI atau Bank BTN). Sedangkan penyaluran tahap III dilakukan melalui skema pembukaan rekening kolektif (Burekol) bagi para pekerja/buruh penerima BSU yang belum memiliki rekening di salah satu Bank Himbara.<br /> <br /> “Alhamdulillah, penyaluran BSU di tahap ketiga melalui skema burekol sudah berjalan. Kemarin di Semarang, saya sempat meninjau pelaksanaan burekol ini di mana pihak bank Himbara jemput bola ke perusahaan-perusahaan yang memang pekerja dan buruh penerima BSU-nya belum memiliki rekening Bank Himbara,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (7/9).<br /> <br /> Ida juga mengingatkan bahwa untuk menghindari terjadinya duplikasi penerima manfaat program BSU 2021 dengan program bantuan sosial lainnya, maka sesuai dengan Permenaker 16 tahun 2021, penerima BSU diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima manfaat program Kartu Prakerja, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).<br /> <br /> “Untuk memitigasi terjadi duplikasi penerima dan sebagai upaya agar program BSU ini tepat sasaran, kami memang melakukan pemadanan data calon penerima BSU dengan database penerima program Kartu Prakerja, program BPUM, dan PKH. Hal itu dilakukan semata-mata agar program pemerintah dalam rangka PEN ini mencakup keseluruhan kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," jelasnya.<br /> <br /> Ida mengatakan, proses monitoring pelaksanaan program BSU terus dilakukan dengan mengunjungi langsung para pekerja atau buruh yang menerima manfaat BSU. BSU sendiri dinilai membantu pada pekerja dan buruh di masa pandemi ini, terlebih lagi atas adanya pemberlakukan PPKM sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.<br /> <br /> "Sebagian besar BSU digunakan teman-teman pekerja dan buruh untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga mereka" pungkasnya.

Pemerintah Sudah Salurkan Bantuan Subsidi Gaji Ke 3,2 Juta Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menaker-Ida-Fauziah-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Indonesia merepatriasi (memulangkan) 129 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Awak Kapal dari negara Taiwan. Mereka mendarat dengan selamat di Indonesia pada Sabtu (21/8) pukul 03.00 wib dini hari.<br /> <br /> Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, 129 PMI dan awal kapal tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menggunakan pesawat Batik Air, pada pukul 04.00 WIB, setelah bertolak dari Bandara Kaohsiung, Taiwan, pada Jumat (20/8) pukul 22.30 ETA.<br /> <br /> "Repatriasi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi setiap warga negara termasuk PMI awak kapal di mana pun mereka berada," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (21/8).<br /> <br /> Sementara, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta &amp; PKK) Kemnaker, Suhartono, mengungkapkan, 129 Pekerja Migran yang dipulangkan adalah 120 Awak Kapal, terdiri dari 105 PMI awak kapal Letter Of Guarantee (LG) yang stranded (terlantar) di perairan Taiwan, dan lima orang PMI bermasalah (WNI overstay).<br /> <br /> "Ditambah lagi sembilan orang, satu orang sakit berat dan delapan jenazah. Jadi total 129 orang PMI dan Awak Kapal yang direpatriasi," tuturnya.<br /> <br /> Suhartono menjelaskan, para Awak Kapal LG tersebut stranded sejak lama di perairan Taiwan, bahkan ada yang telah mencapai 1 tahun.<br /> <br /> "Hal ini disebabkan adanya kebijakan border restriction pada saat pandemi COVID-19, sehingga awak kapal/pelaut yang bekerja pada kapal berbendera asing (Non-Taiwan), tidak diizinkan sign off atau berlabuh di Taiwan dan tidak dapat kembali ke Tanah Air," ungkapnya.<br /> <br /> Sedangkan Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan, menyatakan bahwa Awak Kapal yang dipulangkan ini berasal sejumlah kapal berbendera asing antara lain Sierre Leone, Mongolia, Panama, Palau, dan Kamerun yang stranded di Taiwan<br /> <br /> "Selama berada di kapal, Pemerintah Indonesia melalui KDEI di Taiwan selalu melakukan monitorng dan memastikan kondisi dan kebutuhan para PMI awak kapal terpenuhi," ucapnya.<br /> <br /> Rendra menambahkan, pihaknya akan memastikan para PMI awak kapal tersebut terpenuhi hak-haknya dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Rendra mengimbau kepada masyarakat agar menjadi PMI secara prosedural melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi dan terdaftar di Kemnaker.<br /> <br /> Dalam kesempatan sama, Koordinator bidang PPMI Kemnaker, M. Ridho Amrullah, mengatakan, repatriasi ini melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga. Yakni Kemnaker, Kemlu, Kemenkes, Satgas COVID-19, Kemenhub, BP2MI, Imigrasi, Kemendag, KDEI Taiwan, dan unsur masyarakat lain untuk memastikan kedatangan mereka di tanah air dengan selamat.<br /> <br /> Setelah tiba di Tanah Air, lanjut Ridho Amrullah, para PMI akan ditempatkan di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Pusat, untuk menjalani karantina dan dilakukan tes PCR sebelum kembali ke kampung halamannya. PMI yang sakit dirujuk ke RS POLRI, Kramat Jati, untuk menjalani perawatan lanjutan.<br /> <br /> "Sedangkan jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Para PMI tersebut juga direncanakan akan menerima vaksinasi COVID-19 sebelum dpulangkan ke kampung halamannya," pungkasnya.

Pemerintah Pulangkan 129 PMI dan Awak Kapal yang Terlantar di Taiwan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menaker Ida Fauziah

Berita Terkini