<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/MENAG-RIKSA-KPK-SUAP-FED-2.jpg" alt="Menag Lukman Hakim Saefuddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (23/5/19). Menag diperiksa terkait kasus suap seleksi jabatan di Kemenag. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menag Lukman Hakim Saefuddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (23/5/19). Menag diperiksa terkait kasus suap seleksi jabatan di Kemenag. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat membacakan vonis terhadap terdakwa Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin. Dalam amar putusan yang dibacakan  PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/8) itu, majelis hakim menenggarai Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima dana Rp 70 juta dari Haris. Dana tersebut diberikan Haris untuk pengurusan jabatannya agar bisa diangkat menjadi kepala Kanwil Kemenag Jatim.  "Perbuatan terdakwa Haris Hasanudin memberi sejumlah uang kepada saksi Rommy dan Lukman, yang mana perbuatan terdakwa masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain," kata Ketua Hakim Hastoko membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (7/8).  Perkara berawal dari tidak lolosnya Haris dalam seleksi pejabat Kementerian Agama. Haris gagal memenuhi syarat administrasi. Namun karena perintah Rommy, selaku Ketua PPP kepada Menag Lukman Hakim, akhirnya nama Haris kembali masuk menjadi peserta seleksi.  Lukman mengarahkan Mohamad Nur Kholis Setiawan selaku Sekretaris Jenderal Kemenag dalam proses seleksi tersebut. Nur Kholis kemudian menyuruh Ahmadi selaku panitia pelaksana seleksi menambahkan dua orang peserta. Tercatat dalam Berita Acara Panitia Seleksi Nomor:2/PANSEL/12/2018, penambahan peserta seleksi yakni Haris Hasanudin dan Anshori.  "Bertempat di Kantor Kemenag saksi Lukman memerintahkan saksi M Nur Kholis Setiawan dan saksi Ahmadi untuk memasukan nama terdakwa Haris dalam 3 besar peringkat terbaik yang akan dipilih oleh Menteri Agama," ucap Hakim Hastoko.  Namun pada 29 Januari 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi bahwa dua orang peserta digugurkan. Alasannya karena keduanya pernah menerima hukuman disiplin PNS pada tahun 2015 dan 2016. Surat rekomendasi itu disampaikan kepada Menteri Agama dalam surat bernomor B-342/KASN/1/2019.  Namun atas arahan Rommy, Lukman tetap diminta mengangkat Haris sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.  "Kemudian saksi Lukman mengirimkan lewat WA (Whatsapp) ke Nurkholis dan satunya adalah terdakwa Haris Hasanudin dipilih oleh saksi Lukman Hakim untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Kemenag Prov Jatim," jelas Hastoko.  Pada tanggal 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Haris memberikan uang sejumlah Rp50 juta. Dalam pertemuan tersebut, disebutkan kalau Lukman akan menjamin pengangkatan Haris.  Haris kemudian diangkat menjadi Kakanwil Kemenag Jatim pada 4 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019.  "Lalu 9 Maret 2019 bertempat di Tebuireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp20 juta untuk Lukman melalui Herry Purwanto," pungkasnya.  Untuk diketahui, Haris dalam perkara ini divonis Haris Hasanudin divonis dua tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider bulan bulan kurungan. Majelis hakim tidak mengabulkan permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan oleh Haris. Hal ini pun sejalan oleh tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

Hakim Tipikor Sebut Menag Lukman Hakim Terima Jatah Rp 70 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Amirul-Hajj-Hilmi.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meninjau kamar hotel jamaah haji di Makkah Kamis (1/8). Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meninjau kamar hotel jamaah haji di Makkah Kamis (1/8). Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah seharian melakukan rangkaian peninjauan ke hotel tempat jamaah haji Indonesia tinggal, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menggelar rapat internal delegasi Amirul Hajj Kamis malam (1/8) atau Jumat dini hari (2/8) WIB. Dalam rapat tersebut dijelaskan tugas personel Amirul Hajj dalam beberapa hari ke depan hingga pelaksanaan wukuf di Padang Arafah.  Usai rapat Lukman yang juga menjadi Amirul Hajj menuturkan dalam pertemuan itu dibahas agenda atau jadwal kegiatan delegasi Amriul Hajj ke depan. ’’Delegasi Amirul Hajj akan mengunjungi sektor-sektor, hotel-hotel, yang didiami oleh jamaah,’’ katanya.  Dalam kunjungan itu delegasi Amirul Hajj akan menyampaikan motovasi, bimbingan manasik haji, dan arahan lainnya kepada jamaah. Kegiatan para delegasi Amirul Hajj itu dijadwalkan digelar setiap hari dalam rentang pukul 09.00 – 11.00 waktu Arab Saudi. Saat melakukan kunjungan, delegasi Amirul Hajj akan didampingi oleh konsultan ibadah haji dan petugas sektor lainnya.  Kegiatan delegasi Amirul Hajj ke pemondokan jamaah tersebut juga disesuaikan dengan zonasi. Apalagi delegasi Amirul Hajj juga berasal dari berbagai penjuru daerah di tanah air. Misalnya M. Busyro Muqoddas yang berasal dari Jogjakarta, akan mengunjungi jamaah sesuai zonasi Jogjakarta dan Jawa Tengah.  Sementara itu saat melakukan kunjungan ke hotel tempat menginap jamaah, Lukman sempat dicurhati sejumlah jamaah. Di antaranya jamaah menyampaikan keinginan diberikan sarapan nasi putih. Seperti diketahui boks katering yang disiapkan Kemenag kepada jamaah haji untuk makan siang dan malam.  ’’Sejauh ini memang makan yang didistribusikan kepada jamaah untuk makan siang dan malam,’’ katanya. Sementara untku makan pagi, disiapkan roti dengan perlengkapan untku membuat teh dan kopi selama di Makkah. Meskipun begitu Lukman mengatakan masukan dari jamaah supaya mendapatkan makan pagi atau sarapan akan jadi perhatian dari Kemenag.

Delegasi Amirul Hajj Akan Sambangi Jamaah Setiap Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pkb-janjikan-jabatan-wagub-asal-partai-dukung-gus-ipul_c_142861.jpeg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja Menteri Agama yang juga kader Partai Persatuan Pembangunan ‎(PPP), Lukman Hakim Saifuddin rupanya mendapat sorotan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan kinerjanya pun mendapat kritikan. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanul Haq mengatakan, contoh kecil kinerja buruk Lukman Hakim adalah lahan parkiran di Kantor Kementrian Agama. Sehingga hal itu mencerminkan kinerja lembaga yang dipimpinnya.  "Datang deh ke Lapangan Banteng, tidak pernah ada sebuah Kementerian yang parkirnya paling jelek kecuali Kementerian Agama. Parkirnya saja jelek apalagi menterinya," ujar Maman dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7).  Maman menambahkan, Kementerian Agama yang dipegang Lukman Hakim juga belakangan mendapatkan cibiran. Karena di lembaga tersebut ada dugaan praktik jual‎ beli jabatan yang telah menjerat bekas Ketua Umum PPP Romahurmuziy.  "Menteri Agama bukan hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan," katanya.  Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi mengatakan penyampaian kritik yang dilakukan Maman Imanul Haq adalah wajar. Karena dia menduga saat ini kader dari PKB tersebut sedang mengincar kursi nomor satu di Kementerian Agama.  "Ya orang yang mau menggantikan mah harus begitu (mengkritik kerja)," Balas pria yang akrab disapa Awiek ini.  Anggota Komisi II DPR ini tidak sepakat apabila kinerja Menag Lukman Hakim Saifuddin buruk. Sebab merujuk audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementarian Agama mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. ‎ "Selain itu ada lembaga negara yang menilai kinerja kementerian, ya kita lihat BPK kemarin, wajar tanpa pengecualian terkait laporan keuangan," katanya.  Awiek menambahkan, selain itu kinerja menteri juga jangan dilihat dari capaian kerja. Melainkan bertangungjawab dan patuh kepada Presiden Jokowi. Sehingga ada hal-hal lain yang perlu dilihat juga.  "Jadi menteri agama itu patuh dan loyal bertanggungjawab kepada presiden," ujarnya.   Selain itu, Awiek mencontoh lain, berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB), ditambah dengan Ombudsman, kinerja Kementerian Agama tidak buruk.  "Saya kira ada sisi positif, kan tidak mungkin semua orang itu sempurna," pungkasnya.

Kadernya Dikritik PKB, PPP Tanggapi Santai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/stafsus-lukmna-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin dan Staff Khusus Menteri Agama, Gugus Joko Waskito sempat berkomunikasi membahas terkait posisi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. Menurutnya percakapan tersebut dimaksud siapa yang pantas duduk dalam posisi Kakanwil Kemenag Jatim.  "Seingat saya, saya diminta pak menteri sebelum Haris menjadi Plt, saya dikasih tahu, kurang lebih ya kalimatanya, 'Seandainya Kakanwil Jatim di rotasi, siapa kira-kira Plt yang bisa ditunjuk sementara sebagai diganti, tolong cari informasi pejabat yang senior, yang sekarang menjabat di Kanwil Jatim'," kata Gugus saat bersaksi untuk terdakwa Haris Hasanuddin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/7).  Setelah menerima perintah dari Lukman, Gugus kemudian melakukan penelusuran nama-nama yang akan disaring untuk menempati posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  "Saat itu saya mencari informasi Kemenag di Jatim, siapa yang dianggap senior dalam hal ini pernah menjadi kepala kantor dan menjabat di kanwil di Jatim. Saat itu saya menginventarisir ada 3 nama, termasuk Haris. Nama-nama yang diminta itu saya sampaikan ke kepala biro kepegawian. NIP, Nama sama Jabatan," ungkap Gugus.  Menurut Gugus, Haris Hasanuddin merupakan salah seorang yang masuk nominasi. Kemudian, Gugus menanyakan kepada Haris soal identitas pribadi. Namun, Gugus meminta kepada Haris supaya tidak memberitahukan soal pencalonan sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  JPU pada KPK mengungkap adanya kode rahasia antara Gugus dengan Haris. Kode rahasia itu ditanyakan kepada Gugus di persidangan.  "Saudara sampaikan silent ya. Maksudnya apa?" tanya JPU pada KPK.   Gugus menjelaskan maksud pernyataan "silent". Menurut dia, informasi itu tidak dapat diberitahukan kepada yang lain karena belum tentu ada pergantian Kakanwil Jatim.  "Karena saat itu belum tentu ada pergantian Kakanwil, karena pak menteri bilang sendainya Kakanwil Jatim di rotasi, khawatirnya kalau terbuka kemana-mana informasinya kan seakan-akan bocor Kakanwil Jatim," ujarnya.  Namun, dia mengklaim tidak menawarkan posisi sebagai Kakanwil Jatim.   "Oh belum. Supaya tidak bilang ke yang lain-lain. Biar tak bocor saja," tukasnya.  Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Haris dan Muafaq menyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy untuk bisa terpilih menjadi Kepala Kanwil Jatim. Dalam dakwaan, Haris disebut memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy dan Rp 70 juta kepada Menag Lukman Hakim.   Suap itu diberikan lantaran Haris sempat terganjal syarat pencalonan karena pernah terkena sanksi adminsitritaf. Adapun Rommy dan Lukman sama-sama membantah dakwaan tersebut.

Staffsus Lukman Hakim Ungkap Kode 'Silent' di Sidang Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-KEMENAG-JATIM-1-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Atas ketidakhadiran kedua saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menjadwalkan ulang terhadap kedua pejabat tersebut.  "Dua orang saksi atas nama Lukman Hakim Saifuddin dan Khofifah Indar Parawansa tidak hadir. Pak Menteri sedang dinas di luar negeri sedangkan Bu Khofifah sedang ada OPS BUMD," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto, usai persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (19/6).  Terkait ketidakhadiran itu, jaksa KPK bakal menjadwalkan ulang pemanggilan. Menurut Wawan, pernyataan dua orang itu sangat penting dalam kasus jual beli jabatan yang juga menyeret mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.  Pasalnya, pernyataan keduanya bisa menjadi kunci titik terang kasus suap jual beli jabatan di Kemenag. "Kemudian untuk agenda kita akan menghadirkan lagi sidang berikutnya yang akan diagendakan Rabu depan, kami harap keduanya bisa menghadiri panggilan kami dipersidangan," jelas Wawan.  Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin batal bersaksi dalam sidang kasus jual beli jabatan untuk terdakwa mantan Kepala Kantor Wilayah Haris Hasanuddin. Hal ini dikarenakan Lukman masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.  "Enggak. Pak menteri masih di Belanda, ada kunjungan kerja," kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki saat dikonfirmasi, Rabu (19/6).  Terkait pemanggilan itu, kata Mastuki, dirinya belum mendapat informasi jika Lukman dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus jual beli jabatan. Sebab, Sekertaris Menag juka melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.   "Saya belum tahu, karena Skretaris Menteri ke luar negeri juga. Saya belum dapat info apa-apa," jelas Mastuki.  Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Haris dan Muafaq menyuap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy untuk bisa terpilih menjadi Kepala Kanwil Jatim. Dalam dakwaan, Haris disebut memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy dan Rp 70 juta kepada Menag Lukman Hakim.   Suap itu diberikan lantaran Haris sempat terganjal syarat pencalonan karena pernah terkena sanksi adminsitritaf. Adapun Rommy dan Lukman sama-sama membantah dakwaan tersebut.  Sementara itu, Khofifah ikut terseret dalam perkara ini lantaran disebut Rommy memberikan rekomendasi agar Haris dipilih menjadi Kepala Kanwil Jawa Timur. Atas pernyataan Rommy, KPK kemudian memeriksa Khofifah.  Pada kesempatan berbeda, Khofifah menampik tudingan mantan Ketua Umum PPP itu. Menurut Khofifah ia terakhir bertemu Romy saat dilantik sebagai gubernur di Istana Negara pada 12 Februari lalu.   "Mas Romy memberi selamat, saya jawab maturnuwun (terima kasih), nyuwun pangestu (minta doanya). Makanya saya kaget dibilang memberi rekomendasi, dalam bentuk apa?" tegas Khofifah di Surabaya, Sabtu (23/3) lalu.

Tak Hadir, Jaksa Akan Panggil Ulang Menag Lukman dan Gubernur Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-RIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-17.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba-tiba datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu rencananya akan dilakukan pemeriksaan terkait penyelidikan suatu kasus yang bergulir di lembaga antirasuah.   Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Lukman diperiksa terkait kebutuhan penyelidikan. Namun, terkait penyelidikan apa yang tengah dikerjakan KPK, Febri belum bisa membeberkannya.  "Yang bersangkutan dipanggil untuk permintaan keterangan. Untuk Penyelidikan," kata Febri saat dikonfirmasi Rabu (22/5).  Lukman tiba di KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Penyelidik akan mengkonfirmasi Lukman terkait penyelidikan suatu kasus.  Sebelumnya, pada 18 April 2019, tim KPK menggeledah Kemenag serta ruang kerja Lukman. Dari penggeledahan itu tim penyidik mengamankan dokumen dan uang dalam pecahan rupiah serta dollar Amerika yang diduga terkait dengan perkara dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut penyidik mengamankan uang sejumlah Rp180 Juta dan 30.000 Dollar Amerika. Uang tersebut ditemukan di dalam laci kerja Lukman. Dari laci kerja itu juga KPK menemukan uang honorarium yang tidak disita KPK.  Uang yang disita dari ruang kerja Lukman itu, kata Febri, disita bukan dari amplop-amplop, melainkan uang itu ada di dalam tas.  Sebelumnya, Lukman melaporkan uang gratifikasi sebesar Rp10 juta seminggu pasca OTT yang dilakukan KPK terhadap Romy. Meskipun demikian KPK belum memproses laporan yang disampaikan oleh politisi PPP itu. Namun, laporan itu tetap akan dikoordinasikan oleh penyidik sembari menunggu proses hukum kasus suap pengurusan jabatan di Kemenag.

Sambangi KPK, Menag Lukman Diperiksa Terkait Penyelidikan Kasus Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-akan-klarifikasi-asal-usul-duit-di-ruang-menag-lukman-hakim_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lode M Sharif, saat diwawancarai awak media, di Jakarta, Selasa (19/3)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lode M Sharif, saat diwawancarai awak media, di Jakarta, Selasa (19/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggeledah kantor Menteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin pada Senin (18/3). Dari hasil penggeledahan itu, pihaknya menyita uang sejumlah Rp180 Juta dan 30 ribu dolar AS. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, pihaknya belum mengetahui asal usul uang yang ditemukan tersebut. Meskipun demikian, pihak KPK akan mengklarifikasi hal itu. "Saya belum tahu. Tapi nanti itu (asal-usul uang yang di sita di ruang Menag) jadi salah satu yang akan diklarifikasi," kata Laode di Hotel Sari Paciffic, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin itu menuturkan, pihaknya belum dapat memastikan apakah uang itu mengalir ke PPP atau tidak. Namun kata dia, hingga kini pihaknya belum menemukan keterkaitan temuan uang di ruang Menag dengan PPP. "Sampai sekarang uang yang kemarin itu belum ada aliran yang kita lihat sampai ke parpol (partai politik). Tetapi, penyidikan dan penyelidikan masih mulai nanti kita lihat saja," jelasnya. Syarif menegaskan, bila memang ada keterkaitan itu, pihaknya akan terlebih dahulu menelusuri rekening atau transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh para tersangka. "KPK kalau menyelidiki korupsi itu selain follow the suspect juga follow the money. Jadi SOP biasa itu, selain melihat orangnya, juga memeriksa rekening-rekening," tuturnya. Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Anggota DPR RI, Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. KPK menduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Atas perbuatannya, mantan ketua umum PPP, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi &nbsp;

KPK Akan Klarifikasi Asal-Usul Duit di Ruang Menag Lukman Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-telisik-kaitan-duit-di-ruang-menag-lukman-dengan-kasus-suap-rommy_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah sata diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah sata diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menghitung jumlah uang yang disita dari hasil penggeledahan di ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin Senin (18/3) kemarin. Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut, ditetapkanya Ketua Umum PPP Romahurmuziy, sebagai tersangka kasus jual-beli jabatan di Kemenag. Adapun, dari ruang menteri agama (Menag), total uang yang disita senilai seratusan juta dan puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga terkait kasus suap pengisian jabatan di kementerian agama (Kemenag). "Kemarin sudah dilakukan penyitaan uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja menteri agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga tentunya. Jumlahnya Rp 180 juta dan USD 30 ribu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Selasa (19/3). Febri menuturkan, pasca penyitaan itu, pihaknya menelusuri ada-tidaknya kaitan duit ratusan juta di ruang Menag Lukman Hakim, dengan perkara dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag.&nbsp; Penggeledahan di ruang kerja Menag dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mantan Ketum Romahurmuziy. "Jadi uang tersebut sudah disita dan dipelajari lebih lanjut," tukas Febri. Dia menambahkan proses penggeledahan di ruang Menag, Sekjen Kemenag, dan Kepala Biro Kepegawaian dilakukan tim penyidik KPK, Senin (18/3). Dari proses itu, selain uang ratusan juta, dari ruang Menag juga disita berbagai dokumen. Salah satunya dokumen berkaitan dengan salah satu tersangka pemberi suap ke Romahurmuziy.&nbsp; KPK sebelumnya menyatakan Romahurmuziy diduga mengatur proses pengisian jabatan untuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.&nbsp; KPK menyebut Haris Hasanuddin menyetor uang Rp 250 juta ke Romahurmuziy. Sedangkan Muafaq memberikan uang Rp 50 juta pada Jumat (15/3) sebelum akhirnya dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Atas perbuatannya, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp; &nbsp;

KPK Telisik Kaitan Duit di Ruang Menag Lukman dengan Kasus Suap Rommy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menag-esensi-agama-adalah-mengayomi_m_.jpg" alt="enteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin." width="100%">
<figcaption>enteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, perbedaan keyakinan beragama bukan menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk hidup rukun dan berdampingan. Hal tersebut diungkapkan Lukman menyikapi gejolak jelang Pemilu 2019. "Itu kan ada kontestasi di situ. Ada keragaman, ada perbedaan-perbedaan pilihan. Maka dalam menyikapi perbedaan ini jangan lalu membuat kita sebagai sesama anak bangsa yang bersaudara, tekoyah atau terpecah belah," ungkap Lukman di Makassar, Sabtu (2/3). Menurut Lukman, segala bentuk perbedaan dalam pelaksanaan pesta demokrasi akbar nanti merupkan hal yang biasa saja. Masyarakat diiimbau tidak perlu menyikapi terlalu serius dan berlebihan. Apalagi mudah terprovokasi isu-isu yang tidak jelas dan dapat memperkeruh keutuhan berbangsa. "Perbedaan itu, perbedaan yang biasa saja. Agenda lima tahunan yang kalau setelah itu kita kembali rukun lagi sebagai sebuah bangsa. Bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika," jelas Lukman. Menurut Lukman, agama menjadi hal sangat berbahaya jika disalahartikan. Menyebarkan kebencian atas nama agama bisa berujung kepada kemurkaan. "Ini sama sekali bukan jati diri agama, bukan watak agama, karena esensi agama adalah mengayomi," sebutnya. Di Makassar, Lukman hadir dalam agenda Konferensi Nasional V 2019 Forum Kerukunan Umat Bersatu (FKUB) Indonesia. Kegiatan dilaksanakan, di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang (AHS), Kota Makassar, Sabtu (2/3). Melalui agenda itu, Lukman menekankan kepada seluruh kepala daerah agar berpartisipasi lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Menyampaikan amalan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing warganya. "Saya ingin menitipkan, mari kita senantiasa agar tidak pernah lelah mengupayakan seluruh anak bangsa ini kembali mengajarkan amalan agama, esensi dari ajaran pokok agama itu sendiri," pungkas Lukman.

Menag: Esensi Agama adalah Mengayomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berdampak-besar-kemenag-tambah-agen-perempuan-antikorupsi_m_.jpg" alt="Menag Lukman Hakim dalam acara program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Kamis (7/2)" width="100%">
<figcaption>Menag Lukman Hakim dalam acara program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Kamis (7/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam beberapa tahun istri pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) menggulirkan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Menag Lukman Hakim Saifuddin mengakui keberadaan SPAK berdampak besar. Jumlah perempuan agen SPAN terus ditambah. Plt Irjen Kemenag Nur Kholis Setiawan menuturkan agen SPAK di Kemenag akan terus bertambah. Usai kegiatan&nbsp;training of trainer&nbsp;(TOT) yang dibuka di Jakarta Kamis sore (7/2), diharapkan jumlah agen SPAK bertambah jadi 270 orang. &rsquo;&rsquo;Tentu ini belum sebanding dengan 229.324 orang ASN di Kemenag,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dalam arahannya Menag Lukman mengatakan program SPAK harus terus dikembangkan. Bahkan dia tidak hanya perempuan saja yang antikorupsi. Dia ingin SPAK berkembang jadi Saya Pegawai Antikorupsi. &rsquo;&rsquo;Bahkan Saya Pejabat Antikorupsi,&rsquo;&rsquo; katanya disambut tepuk tangan peserta TOT. Dia menuturkan, titik tekan program SPAK adalah pencegahan korupsi. Sementara untuk penindakan atas kasus korupsi, merupakan ranah penegak hukum. Seperti KPK, Polri, atau Kejaksaan. Lukman mengatakan pencegahan korupsi dimulai dari tingkat keluarga bisa berdampak besar. Apalagi didukung oleh sosok istri yang sangat strategis dalam sebuah keluarga. Lukman menjelaskan, pihaknya merasakan adanya perubahan ke arah lebih baik dengan adanya program SPAK tersebut. Misalnya tumbuh kesadaran internal untuk lebih arif dalam memanfaatkan fasiltias negara. contohnya tidak menggunakan kendaraan dinas atau fasilitas dinas lainnya, untuk keperluan yang bukan urusan kedinasan. Menurut Lukman keluarga memiliki peran sangat strategis. Baginya keluarganya adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, ketika sebuah keluarga itu baik dan sehat, tentu berdampak positif pada kehatanan masyarakat secara keseluruhan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Berdampak Besar, Kemenag Tambah Agen Perempuan Antikorupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menag lukman hakim saifuddin

Berita Terkini