<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-RIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-21.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengusut dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang diduga menyeret nama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sebab dalam surat dakwaan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy, Lukman disebut secara bersama-sama menerima uang dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin.  Namun, dalam surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak merinci jumlah uang yang diterima Lukman. "Ya, itu masih dalam tahap penyelidikan, kita lihat," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/9).  Sementara itu, dalam pembacaan amar putusan untuk terdakwa Haris Hasanuddin, Hakim menilai Lukman terbukti sebagai pihak yang turut menerima uang sejumlah Rp 70 juta. Penerimaan uang diperoleh karena Lukman telah membantu dan menetapkan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.  "Tapi kan kalau ada fakta atau ada dalam putusan hakim yang menguatkan penyelidikan kita, kita berterima kasih untuk itu. Tapi, itu masih dalam tahap penyelidikan," tukas Laode.  Sebelumnya, Rommy didakwa menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap yang berjumlah Rp325 juta itu diterima Romy bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.  Uang itu diberikan guna memuluskan Haris mendapatkan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. “Sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji,” kata jaksa KPK, Wawan Yunarwanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (11/9).  Jaksa merinci Romy menerima uang Rp 255 juta, sementara Lukman menerima Rp 70 juta. Pemberian kepada Romy dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp 5 juta pada Januari 2019 dan Rp 250 juta pada Februari 2019. Sementera itu, Lukman mendapatkan uang dari Haris dalam dua tahap yakni,Rp 50 juta di Hotel Mercure Surabaya pada 1 Maret 2019 dan Rp20 juta di Pesantren Tebu Ireng Jombang pada 9 Maret 2019.

Kasus Jual Beli Jabatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Menag Lukman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ambulan-Mbah-Moen.jpg" alt="Mbah Moen saat dibawa ke RS dengan Ambulans. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mbah Moen saat dibawa ke RS dengan Ambulans. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ulama yang dikenal sebagai salah satu tokoh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maimun Zubair berpulang. Kiai kharismatik yang dikenal dengan panggilan Mbah Moen itu meninggal di Tanah Suci Makkah.  "Iya benar meninggal di Makkah. Saya dapat info dari yang mendampingi beliau di sana," ujar Ketua Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani kepada JawaPos.com, Selasa (6/8).  Arwani mengatakan, dirinya sangat kaget mendengar kabar Mbah Moen meninggal dunia. Pasalnya, dia mendapat kabar bahwa Mbah Moen masih sempat menerima tamu di Makkah.  "Beliau masih aktif menerima tamu," katanya.  Lebih lanjut Arwani mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah nantinya Mbah Moen akan dimakamkan di Indonesia atau di Arab Saudi. Sebab dia masih belum mendapatkan info dari pihak keluarga.  "Nanti kalau sudah ada info kami infokan lagi," pungkasnya.  Sementara itu, Menag Lukman Hakim Saifuddin yang kebetulan sedang berada di Makkah langsung meluncur ke RS An Nur, tempat Mbah Moen dilarikan saat kondisi kritis.  Menag selaku Amirul Hajj sekitar pukul 05.30 waktu Arab Saudi bergegas menuju ke RS An Nur, karena informasinya Mbah Moen meninggal pukul 04.17.  Dalam perjalanan, Lukman sempat berkoordinasi dengan petugas prosedur pemulangan jenazah menuju tanah air. Namun sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah jenazah Mbah Moen akan dibawa ke tanah air  Untuk informasi, Maimun Zubair atau Mbah Moen wafat pada usia 90 tahun. Mbah Moen merupakan kiai kelahiran 28 Oktober 1928. Ia merupakan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah, dan menjabat sebagai Ketua Majelis Syariah PPP.  Ia pernah menjadi anggota DPRD kabupaten Rembang selama 7 tahun. Setelah berakhirnya masa tugas, ia mulai berkonsentrasi mengurus pondoknya yang baru berdiri lebih dari 7 tahun. Tapi rupanya tenaga dan pikiran ia masih dibutuhkan oleh negara sehingga ia diangkat menjadi anggota MPR RI utusan Jateng selama tiga periode.

Mbah Moen Meninggal di Makkah, Sebelumnya Masih Sempat Terima Tamu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Rommy-diperpanjang-penahanannya.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7/19). Romi menjalani masa perpanjangan 30 hari untuk terakhir kalinya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/7/19). Romi menjalani masa perpanjangan 30 hari untuk terakhir kalinya. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak fakta persidangan dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag bisa menjadi fakta hukum yang akan menjerat tersangka baru. Hal itu diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.  "Jadi fakta-fakta yang terjadi selama persidangan itu, ketika nanti sudah menjadi putusan pengadilan, baru fakta-fakta (keterangan saksi dan terdakwa) itu yang menjadi fakta hukum," ujar Fickar dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (23/7).  Diketahui, terkait kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni mantan Ketua Umun PPP Romahurmizy alias Rommy, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur nonaktif Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gersik nonaktif Muafaq Wirahadi.  Dua dari tiga terdakwa sudah menjalani sidang tuntutan yakni, Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli lalu.  Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap terdakwa Haris Hasanudin karena terbukti menyuap Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp 325 juta.  Dalam perkara sama, Muafaq Wirahadi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp150 juta subside 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti memberikan suap sejumlah Rp 91,4 juta kepada Rommy dan caleg DPRD Gresik dari PPP Abdul Wahab.  Selain Rommy, jaksa menyebut, Muafaq juga memberikan sejumlah dana Rp 50 juta kepada staf khusus Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Gugus Joko Waskito, serta Rp 20 juta kepada Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer yang tak lain adalah anggota DPRD Provinsi Jatim, serta memberikan dana sebesar Rp 2 juta ke Haris Hasanudin.  "Penjelasan mengenai Menteri Agama (Lukman Hakim Saifudin) menerima uang, oleh Ketua DPW PPP Jatim (Musyaffa Noer), itu kan dikemukakan oleh saksi dan terdakwa. Nanti kalau sudah (jadi) putusan pengadilan, menjadi fakta hukum, yang sudah tidak bisa dibantah lagi," beber Fickar menambahkan.  Lebih lanjut Fickar menjelaskan, yang bakal dijadikan dasar KPK untuk memproses Menag Lukman Hakim Saifudin, Ketua DPW PPP Jatim yang tak lain adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Musyaffa Noer serta pihak lain yang diduga ikut menerima aliran dana suap jual beli jabatan di Kemenag sebagai tersangka baru dalam parkara ini.  "Bisa saja fakta-fakta ini yang akan menjadi alasan KPK memproses nama-nama tersebut (seperti Menag Lukman Hakim Saifudin, Ketua DPW PPP/Anggota DPRD Jatim, Musyaffa Noer dan pihak lain yang disuga ikut menerima aliran dana suap jual beli jabatan di Kemenag)," pungkasnya.  Sebelumnya, Rabu (24/7) Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik nonakatif Muafaq Wirahadi menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus jual beli jabatan yang menjeratnya. Ia mengkaui pemberian uang kepada Romahurmuziy sebesar Rp 50 juta didasari karena rasa terimakasih.  “Mengenai pemberian uang yang saya lakukan setelah saya dilantik baik kepada saudara Abdul Wahab, Gugus Waskito, Musyaffa Noer, Haris Hasanuddin dan Romahurmuziy didasarkan pada rasa terimakasih. Karena saya sudah dibantu menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik,” kata Muafaq membacakan pleidoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Masih Ada Potensi Tersangka Baru di Kasus Jual Beli Jabatan Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-MENAG-RIKSA-KPK-SUAP-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku mengetahui adanya praktik-praktik transaksi ilegal di kementerian yang dipimpinnya. Namun, ia hanya menganggap itu sebatas rumor saja.  Lukman juga menegaskan, dirinya belum pernah melihat langsung mengenai praktik-praktik ilegal di lingkungan kantornya. Itu ia katakan saat memberikan kesaksian ‎dalam sidang dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) untuk terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi dilakukan‎.  ‎"Iya. Tapi suara itu hanya sebatas rumor isu, saya tidak pernah mengalami langsung, saya mengetahui sebatas isu romor kabar burung," ujar Lukman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6).  ‎Mendengar hal itu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto langsung menanyakan kepda Menteri Lukman, mengapa selama ini tidak melakukan investigasi terkait adanya kabar praktik-praktik kecurangan itu.  Menjawab hal tersebut, Lukman mengatakan, kalau dirinya belum pernah melakukan investigasi. Namun ia selalu meminta kepada ispektur jenderal Kemenag untuk bisa melakukan fungsi pengawasan secara maksimal. Bahkan dia menegaskan, dalam setiap rapat-rapat agar selalu menjauhi hal-hal yang dianggap melanggar hukum.  ‎"Hampir di setiap acara saya melakukan pembinana integritas, jadi jangan lagi mengulangi praktik-praktik tidak terpuji," katanya.  Sementara Lukman juga menegaskan, tindakan meminta pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Kanwil Kemenag di Jawa Timur Haris Hasanuddin sangat tidak dibenarkan. Karena itu menyalahi hukum hanya semata-mata memberikan honor tambahan apabila dirinya berkunjung ke setiap daerah.  "Jadi itu menyalahi hukum, saya selalu menekankan jangan jangan melakukan hal yang tidak sesuai regulasi," pungkasnya.  Dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kemenag ini, Haris Hasanuddin didakwa menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmurmuziy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.  Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.  Dalam persidangan tersebut, Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎(gwn/Gunawan Wibisono)

Menag Anggap Praktik Ilegal di Kantornya Hanya Kabar Burung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/MENAG-RIKSA-KPK-SUAP-FED-2.jpg" alt="Menag Lukman Hakim Saefuddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (23/5/19). Menag diperiksa terkait kasus suap seleksi jabatan di Kemenag. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menag Lukman Hakim Saefuddin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Kamis (23/5/19). Menag diperiksa terkait kasus suap seleksi jabatan di Kemenag. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri ‎Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut mengintervensi Sekjennya untuk meloloskan jabatan Kakanwil Jatim. Hal ini diungkapkan Khasan Effendy, Anggota Panitia Seleksi (Pansel) jabatan tinggi di Kemenag, saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi.  Menanggapi adanya tudingan miring tersebut, saat bersaksi dalam perkara yang sama, Lukman membantah telah mengintervensi bawahannya, supaya Haris Sanuddin dijadikan Kepala Kanwil Kemenag di Jawa Timur.  "Tidak (tidak melakukan intervensi)," tegas Lukman di Sidang Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6).  Atas bantahan tersebut, Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto lalu menyinggung mengenai isi surat dakwan ‎Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi‎. Dalam dakwaan tersebut, ada kalimat 'cocok' terhadap Haris Hasanuddin untuk bisa dijadikan Kepala Kanwil Kemenag di Jawa Timur.   Wawan pun menanyakan kepada Lukman Hakim apakah itu sebagai bentuk intervensi kepada panitia seleksi di Kemenag mengenai pengisian jabatan.  Menanggapi pertanyaan jaksa, Lukman langsung menepisnya. Menurut Lukman, hal itu bukan sebuah bentuk intervensi. Namun itu hanyalah penyampaian ungkapan saja. Sehingga menurutnya tidak ada perintah untuk menjadikan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag di Jawa Timur.   "Bukan (bukan intervensi), karena itu saya hanya penyampaian ungkapan saya. Saya biasa diskusi dengan bawasan eselon saya. Kalau bilang perintah saya bilang perintah," kata Lukman.  Dalam keterangannya di hadapan persidangan, Lukman Hakim mengungkapkan pernah melakukan pembicaraan kepada bekas Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) mengenai jabatan Kepala Kanwil Kemenag di Jawa Timur. Kala itu, Rommy ‎mengusulkan nama Amin Machfud untuk bisa menjadi kepala kanwil itu.   Atas permintaan dari kolegenya, Lukman mengaku tidak mengikuti usulan dari Rommy untuk menjadikan Amin‎ sebagai Kepala Kanwil Kemenag di Jawa Timur. ‎Lukman lebih mememilih mengangkat Haris Hasanuddin.  "Jadi alasan Rommy usulkan nama Amin Machfud karena dia berinteraksi dengan gubernur Jawa Timur dan para kiai," ungkapnya.  Dengan demikian, Lukman menganggap untuk pengisian jabatan dirinya tidak bisa diintervensi. Dirinya sebagai Menteri Agama berdiri diri sendiri dalam hal pengisian jabatan.  "Sama sekali tidak, saya rasa saya sangat mandiri menjalankan kewenangan sebagai menteri‎," jelasnya.  Dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap mantan Ketua Umum PPP Romahurmurmuziy alias Rommy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.  Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi, karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.  Dalam persidangan tersebut, Haris didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

Menag Bantah Intervensi Bawahannya untuk Loloskan Haris Hasanudin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-KEMENAG-JATIM-1-FED-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) atas nama terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi kembali digelar. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, salah satu saksi yang dihadirkan, Khasan Effendy, menyebut adanya dugaan intervensi jual beli jabatan yang dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.   Keterangan tersebut didapat Anggota Panitia Seleksi (Pansel) jabatan tinggi di Kemenag ini dari keluhan yang disampaikan Sekjen Kemenang Nur Kholis Setiawan.  "Sekjen mengeluh, ada keinginan pimpinan tapi namanya tidak disebut," ujar Khasan di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6).  Dalam keterangannya, Khasan mengatakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin diduga melakukan intervensi untuk jabatan-jabatan di lingkungan Kemenag. Misalnya meloloskan nama dalam proses seleksi.  "Misalnya bilang nama ini yang masuk, nama ini tidak. Ada permintaan nama ini ada, itu keinginan pimpinan," katanya.  Meski demikian, Khasan tidak menyebut nama siapa yang dititip oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Karena saat Sekjen Kemenag Nur Kholis mengungkapkan keluh kesah kepadanya tidak memberkan nama.  "Jadi keluh kesahnya pas menjelang rapat pleno. Sekjen bicara ada kepentingan pimpinan, menyebut namanya tidak vulgar," ungkapnya.  Dalam sidang lanjutan tersebut, seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Namun, Khofifah kembali tidak menghadiri panggilan dari JPU KPK.  Jaksa penuntut umum dari KPK, Wawan Yunarwanto, mengatakan Khofifah berhalangan hadir ke Sidang Tipikor ini karena sedang mengurusi pernikahan sang anak. Sehingga memberikan surat ketidakhadiran.  "Tidak hadir karena ada prosesi pernikahan anaknya," kata Wawan.  Sementara ‎saksi yang hadir adalah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang juga tersangka suap jual beli jabatan. Serta, Kiai Asep Saifuddin Chalim, Hasan Effendi, Zuhri, S Kusprimurdono, dan Mukmin Timoro.  Dalam perkara ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)‎ Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur, Haris Hasanuddin didakwa oleh Jaksa penuntut umum pada KPK telah menyuap anggota DPR yang juga mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.  Selain Romahurmuziy, Haris H‎asanuddin juga didakwa menyuap Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Haris didakwa menyuap Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp325 juta untuk mendapatkan jabatan atau posisi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.  Menurut Jaksa, Rommy sapaan akrab Romahurmuziy dan Lukman mempunyai peran melakukan intervensi terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.‎ Sehingga, Haris Hasanuddin bisa lolos dengan mudah menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.  Atas perbuatannya, Haris Hasanuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksi: Sekjen Kemenag Mengeluh Adanya Intervensi dari Menag Lukman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-ROMI-DIPERIKSA-USAI-SAKIT-LAGI-FED-3.jpg" alt="Eks ketua umum PPP Romahurmuziy (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks ketua umum PPP Romahurmuziy (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini eks ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang menjadi tersangka dalam kasus itu , membeber peran dari Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  Menurut dia nya, Lukman selaku menteri agama memiliki wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) jabatan di Kemenag. Termasuk SK untuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.  "Yang punya kewenangan menerbitkan SK kan menteri agama. Jadi kalau mau menyatakan terlibat atau tidak justru pertanyaannya yang salah. Memang yang punya SK kan menteri agama," kata Rommy usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).  Rommy tak membantah bahwa dirinya yang telah menyodorkan nama Haris dan Muafaq ke Lukman. Alasannya Haris dan Muafaq dianggap sebagai sosok yang pantas mengemban jabatan tersebut.  "Nama-nama itu saya usulkan ke Pak Menteri sebagai kewajiban saya sebagai anggota DPR dan ada nama yang kebetulan berkesesuaian apa yang kemudian akhirnya diputuskan pak menteri. Ada juga yang ditolak dan tidak sedikit," imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-RIKSA-MENAG-LUKMAN-FEDRIK-TARIGAN-15-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Kendati demikian, mantan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin masih berkelit jika dirinya telah menitipkan kedua nama itu ke Lukman. Dia mengklaim tidak mengenal Haris dan Muafaq secara pribadi. "Bukan atas titipan saya, enggak kenal (Haris dan Muafaq)," jelasnya.  Sebelumnya dalam persidangan, terdakwa Haris terungkap fakta baru terkait peran Lukman dalam skandal seleksi jabatan tinggi tersebut. Politikus PPP itu disebut sebagai 'otak' pelantikan Haris yang cacat administrasi.  Hal itu dikemukakan oleh Sekjen Kemenag Nur Kholis yang dihadirkan sebagai saksi. Dia menyebut Lukman bersikukuh memerintah panitia seleksi jabatan untuk segera meloloskan Haris. Bahkan Lukman disebut siap pasang badan atas pelantikan tersebut.  Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis selaku ketua panitia seleksi juga dipaksa untuk meloloskan Muafaq sebagai kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, pelantikan kedua pejabat ini maladministrasi atau cacat.  Nama Lukman kerap disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Lukman diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak terkait proses seleksi jabatan di Kemenag.  Penerimaan uang itu diakui Lukman dan sudah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, pelaporan gratifikasi itu ditolak karena perkara suap jual beli jabatan di Kemenag sudah naik ke tahap penyidikan.  Dalam kasus ini, Haris dan Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Romi. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.  Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penjelasan Rommy soal Peran Menag Lukman dalam Kasus Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT1-Raker-Menag-DPR-eca3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima suap Rp 70 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin. Uang haram itu diduga terkait pengangkatan Haris sebagai kepala kanwil.  Ditemui usai Sidang Isbat, Lukman mengaku terkejut dirinya disebut menerima Rp 70 juta. Lukman membantah menerima uang terkait pengangkatan Haris sebagai Kakanwil Provinsi Jatim.  "Sungguh sama sekali tidak pernah menerima, sebagaimana yang didakwakan itu. Rp 70 juta rupiah dalam dua kali pemberian katanya menurut pemberian Rp 20 juta dan Rp 50 juta. Saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima adanya hal seperti itu," kata Lukman ditemui di Kantor Kemenag, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/6).  Selain itu, Politikis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, dirinya tidak pernah menerima gratifikasi terkait kenaikan jabatan. Lukman pun menegaskan, kariernya di dunia politik selalu menjauh dari yang berbau praktik korupsi.  "Saya 17 tahun di Senayan sebagai anggota DPR, saya menjauhi itu semua, bahkan saya masuk dalam gerakan antikorupsi bekerjasama dengan berbagai kalangan. Jadi saya betul-betul menjaga, tidak hanya integritas tapi reputasi saya dalam upaya bersama pemberantasan korupsi," tegas Lukman.  Terkait adanya pertemuan di Hotel Mercure, kata Lukman, dirinya melakukan pembinaan terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag. Politikus senior PPP itu memastikan, tidak ada pertemuan khusus dinhotel mewah tersebut.  "Sehingga tidak mungkin saya menerima sebagaimana yang disampaikan, selalu berada di kerumunan banyak orang. Saat saya tiba sampai meninggalkan acara," pungkas Lukman.  Sebelumnya, Menag Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima Rp 70 juta dari Kepala Kantor Kemenag Wilayah Jawa Timur, Haris Hasanudin. Uang itu diduga terkait intervensi Lukman dalam pengangkatan Haris sebagai kepala kanwil.  Hal itu dikatakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan terhadap Haris yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5).  Menurut jaksa, perbuatan Lukman menerima suap itu dilakukan bersama-sama dengan Romahurmuizy alias Rommy yang merupakan anggota DPR sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  Rommy disebut memerintahkan Lukman yang merupakan kader PPP, agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Padahal, secara persyaratan, Haris dinilai tidak layak lolos seleksi karena masih menjalani hukuman disiplin pegawai negeri.  Menurut jaksa, pada 1 Maret 2019, di Hotel Mercure Surabaya, Haris melakukan pertemuan dengan Lukman Hakim. Dalam pertemuan tersebut, Lukman menyampaikan bahwa ia akan tetap mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim.  Kemudian, Haris memberikan uang kepada Lukman sejumlah Rp 50 juta. Selanjutnya, pada 4 Maret 2019, Haris diangkat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/04118 dan dilantik pada 5 Maret 2019.  Kemudian, pada 09 Maret 2019, bertempat di Tebu Ireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp 20 juta kepada Lukman Hakim melalui Herry Purwanto.

Klaim Bersih Sejak di DPR, Menag Lukman Bantah Terima Rp 70 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/sidang-isbat-awal-zulhijjah-digelar-22-agustus_m_152201-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Bimas Islam akan menggelar sidang isbat atau penetapan awal bulan Syawal Idul Fitri 1440 Hijriah pada hari ini, Senin (3/6). Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.  "Sidang isbat awal Syawal akan dilaksanakan pada sore ini pukul 17.00 WIB di Auditorium HM. Rasjidi, Kemenag RI, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta," kata Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin saat dikonfirmasi, Senin (3/6).  Sidang isbat penentu 1 Syawal 1440 H ini akan dihadiri oleh para Duta Besar Negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama; serta Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.  "Sidang isbat wujud kebersamaan Kemenag dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam menetapkan awal bulan qamariyah, terutama Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah," ucap Amin.  Amin menuturkan, rangkaian sidang isbat akan diawali dengan pemaparan secara terbuka mengenai posisi hilal berdasarkan data hisab oleh pakar astronomi. Nantinya, mereka akan melihat posisi ketinggian hilal.  "Rukyatul hilal akan dilaksanakan pada Senin sore" tutur Amin.  Setelah magrib, jajaran Kemenag bersama para tamu undangan menggelar sidang isbat secara tertutup yang dipimpin oleh Menag Lukman Hakim. Dalam sidang tersebut, Direktur Urais dan Binsyar akan melaporkan hasil pemantauan hilal yang dilakukan di 105 titik di seluruh Indonesia.  "Laporan itu akan dijadikan dasar pengambilan keputusan penetapan 1 Syawal," tegasnya.  Usai sidang Isbat, Menag Lukman Hakim akan menggelar konferensi pers mengenai hasil sidang isbat, yakni penetapan pemerintah mengenai Idul Fitri 1 Syawal 1440 H.

Sore Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rommy-mendadak-sakit-pemeriksaan-batal_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP, Rommahurmuziy. Rommy hari ini batal menjalani pemeriksaan lantaran mendadak sakit." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP, Rommahurmuziy. Rommy hari ini batal menjalani pemeriksaan lantaran mendadak sakit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bekas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin dalam sidang dakawannya disebut telah memberikan uang suap kepada eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Total uang haram itu mencapai Rp 325 juta.  "Terdakwa (Haris) melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran," ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/5).  Jaksa KPK Wawan menjelaskan, dalam dakwaan yang dibacakannya disebutkan Rommy mendapatkan uang dari Haris karena melakukan intervensi jabatan ke Kementerian Agama. Yakni intervensi supaya Haris diangkat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.  Padahal, pada kenyataanya Haris tidak bisa diangkat karena masih mendapatan sanksi disiplin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di tahun 2016 silam.  "Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 tahun terakhir," katanya.  Jaksa KPK Haris mengatakan, peran Rommy adalah melakukan intervensi terhadap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk bisa mengangkat Haris menjadi Kepala Kanwil Kemenag di Jawa Timur.  "Rommy sebagai Ketua Umum PPP dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan Rommy," ungkapnya.  Wawan menjelaskan, ‎imbalan uang diberikan Haris terhadap Rommy totalnya sebesar Rp 325 juta. Pemberian uang itu dilakukan Haris selama dua kali.  Sementara itu, Samsul Huda Yudha selaku kuasa hukum Haris Hasanuddin membantah kliennya telah melakukan suap. Karena yang dilakukan kliennya adalah tradisi pesantren.  Menurut Samsul dalam pesantren biasa disebut 'Bisyaroh'. Atau bisa disebut uang terima kasih. Sehingga itu adalah hal yang wajar dalam dunia pesantren.  "Tidak pernah Pak Menteri, ataupun Pak Rommy meminta sesuatu, tidak pernah. Yang ada itu bentuk tradisi lama yang diambil bahasa arab namanya 'Bisyaroh' yang artinya itu menggembirakan," ujar Samsul di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/5).  Menurut Samsul, 'Bisyaroh' bisa dikatakan adalah tanda terima kasih. Sehingga hal itu tidak bisa dikaitkan dengan pemberian uang suap. Apalagi dana tersebut dari urunan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Bukan berasal dari kantong pribadinya.  "Bukan dari uang Pak Haris, melainkan dari seluruh kepala kantor, urunan untuk hormati Pak Menag yang datang," katanya.  Sehingga Samsul menjelaskan, 'Bisyaroh' adalah bagian dari tradisi dalam ruang lingkup pesantren. Sehingga hal ini jangan dikaitkan dengan pemberian suap.  "Ini sudah berlangsung lama, kebiasaan atau tradisi, atau bisyaroh kepada pimpinan yang hadir," katanya.  Terpisah, ‎Jaksa dari KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan apa yang dilakukan oleh Haris dengan memberikan uang kepada Rommy dan juga Menteri Agama Lukman Hakim adalah ilegal. Karena dalam hukum di Indonesia tidak dikenal dengann 'Bisyaroh'.  "Bisyaroh itu kan istilah bantuan, atau ucapan terima kasih. Tapi kan kita tidak bisa melepaskan antara Bisyaroh itu dengan jabatan Menteri Agama, apalagi momennya adalah ketika terdakwa akan maju sebagai Kepala Kanwil," kata Wawan.  Sehingga, Wawan menjelaskan Haris telah melakukan dugaan suap. Karena pejabat negara tidak boleh menerima uang. Walaupun itu adalah tradisi di lingkungan pesantren.  "Kalau ada menteri datang, itu ada semacam tarikan. Sebenarnya itu kan sifatnya tarikan itu ilegal, jadi kan itu enggak tahu sumber duitnya," katanya.  Sekadar informasi, ‎Haris didakwa memberikan suap kepada mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur itu disebut memberikan uang total Rp 325 juta kepada Rommy.  Jaksa meyakini Haris melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Rommy Terima Suap Rp 325 Juta, Pengacara: Itu Tradisi Pesantren

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menag lukman hakim

Berita Terkini