<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/1000341164-1-3160528760.jpg" alt="Ruben Amorim (Bein Sports)" width="100%">
<figcaption>Ruben Amorim (Bein Sports)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Manchester United secara resmi memecat Ruben Amorim dari jabatannya sebagai kepala pelatih setelah 14 bulan bertugas. Dilansir dari laman Sky Sports pada Senin (5/1), Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya ketegangan internal antara Amorim dan jajaran manajemen klub di Old Trafford. Pertandingan terakhir Amorim bersama United berakhir imbang 1-1 melawan Leeds United pada Minggu lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/017033815/matheus-cunha-tetap-syukuri-hasil-imbang-1-1-yang-diraih-manchester-united-atas-leeds-united">Matheus Cunha Tetap Syukuri Hasil Imbang 1-1 yang Diraih Manchester United Atas Leeds United</a> Pemecatan Amorim dikonfirmasi setelah pertemuan pada Senin pagi bersama kepala eksekutif Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox. Dalam pertemuan tersebut, Amorim diberitahu bahwa klub memutuskan untuk mengakhiri kerja samanya lebih cepat. Situasi ini menandai berakhirnya masa jabatan pelatih asal Portugal tersebut sebelum kontraknya selesai. Dalam pernyataan resmi klub, Manchester United menyebut keputusan ini diambil demi kepentingan terbaik tim. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/017032788/ruben-amorim-tegaskan-keyakinan-memimpin-manchester-united-di-tengah-tekanan-dan-hasil-yang-tak-konsisten">Ruben Amorim Tegaskan Keyakinan Memimpin Manchester United di Tengah Tekanan dan Hasil yang Tak Konsisten</a> Manajemen menilai perubahan kepemimpinan diperlukan agar klub memiliki peluang terbaik finis setinggi mungkin di Liga Premier. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan performa dan stabilitas internal tim. Ruben Amorim sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih kepala Manchester United pada November 2024 dengan kontrak hingga Juni 2027. Selama masa kepemimpinannya, United berada di posisi keenam klasemen Liga Premier. Namun, dinamika internal dan perbedaan pandangan dengan manajemen semakin mencuat menjelang pemecatannya. Ketegangan semakin terlihat setelah Amorim menyampaikan pernyataan terbuka usai laga melawan Leeds United. Ia menegaskan bahwa dirinya datang untuk menjadi manajer Manchester United, bukan sekadar pelatih. Pernyataan tersebut dianggap mencerminkan ketidakharmonisan antara Amorim dan struktur manajemen klub. Sebelumnya, Amorim juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya dukungan di bursa transfer. Ia menilai sistem permainan 3-4-3 yang diusungnya membutuhkan waktu dan investasi besar. Diketahui bahwa ketidakselarasan tersebut berdampak pada perubahan taktik yang tidak konsisten sepanjang musim. Untuk sementara waktu, Manchester United menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih kepala interim. Fletcher akan memimpin tim pada laga Liga Premier melawan Burnley pada Rabu malam. Klub berharap transisi ini dapat menjaga stabilitas tim sembari mencari pelatih kepala baru.

Manchester United secara resmi memecat Ruben Amorim dari jabatannya sebagai kepala pelatih setelah 14 bulan bertugas.

Manchester United Resmi Memecat Ruben Amorim Usai Menjabat 14 Bulan di Old Trafford

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/IMG_20250120_105551-1-2485499482.jpg" alt="Ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Dikti Kemendiktisaintek menggelar aksi demo di depan kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025). (ANTARA/Sean Filo Muhamad)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Dikti Kemendiktisaintek menggelar aksi demo di depan kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1/2025). (ANTARA/Sean Filo Muhamad)</figcaption>
</figure> JP Bogor &ndash; Ratusan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (20/1). Aksi dilakukan dengan menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, teriakan yel-yel, serta pembentangan spanduk dan sejumlah karangan bunga. Dalam spanduk yang dibentangkan, tertulis ujaran bernada protes, &rdquo;Institusi Negara bukan perusahaan pribadi Satryo (Soemantri Brodjonegoro) dan Istri.&rdquo; Ada pula, &rdquo;Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga.&rdquo; Dilansir dari Antara, Para pegawai Kemendiktisaintek itu berdemo lantaran memprotes keputusan pemberhentian secara mendadak salah seorang pegawai bernama Neni Herlina beberapa waktu yang lalu. "Mungkin ada kesalahpahaman di dalam pelaksanaan tugas dan itu menjadi fitnah atau&nbsp;suuzon bahwa Ibu Neni menerima sesuatu, padahal dia tidak melakukannya," kata Ketua Paguyuban Pegawai Dikti&nbsp;Suwitno dalam kegiatan tersebut, sebagaimana dilansir dari Antara. Tak hanya itu, Suwitno menyebutkan ada sejumlah perlakuan yang diklaim tidak adil yang sebelumnya dibebankan kepada pegawai lain yang enggan disebutkan namanya. Ia menjelaskan, kegiatan yang diikuti sekitar 235 pegawai itu bertujuan untuk menyampaikan kepada publik, terutama Presiden Prabowo Subianto terkait apa yang terjadi di internal Kemendiktisaintek. "Kami lebih kepada menyampaikan saja, terutama adalah kepada pejabat atau kepada Bapak Presiden yang sebenarnya mengangkat dan menunjuk beliau (Satryo Soemantri Brodjonegoro) sebagai Menteri," ujarnya. Terpisah, Sekjen Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang mengatakan hal ini merupakan dinamika interaksi yang biasa terjadi dalam sebuah pemekaran organisasi. Ia juga menegaskan pihaknya terbuka untuk melakukan berbagai upaya persuasif, seperti melakukan dialog. "Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik," ucapnya. Terkait pemberhentian pegawai, Togar juga menyebutkan hal tersebut tidak dilakukan secara mendadak. "Tidak sejauh itu. Dalam penataan, ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan," tutur Togar M. Simatupang.

Para pegawai Kemendiktisaintek itu berdemo lantaran memprotes keputusan pemberhentian secara mendadak salah seorang pegawai, Neni Herlina.

Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro didemo ASN-nya, Dituding Memecat Secara Mendadak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/jokowi-megawati-3545467060.jpg" alt="ILUSTRASI AI: JOKOWI-MEGAWAI. (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI AI: JOKOWI-MEGAWAI. (AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akhirnya resmi memecat Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan partai setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Peristiwa pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP menjadi salah satu topik hangat pada isu politik 2024. Sebab, Jokowi tergolong sebagai salah satu kader yang cukup senior di PDIP. Sekaligus menjadi tokoh kedua dari PDIP yang berhasil menduduki jabatan presiden, setelah Megawati. Meski PDIP telah mendukung Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, hingga Presiden RI dua periode, pemecatan tetap tak terhindarkan. Selain Jokowi, PDIP juga memecat anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Perseteruan antara Jokowi dengan PDIP sebenarnya dimulai sejak 2023. Setelah hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023, terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres), mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Perseteruan itu pun memunculkan polemik panjang. Lantaran pada Pilpres 2024, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres. Di balik konflik politik yang terjadi antara Jokowi dan PDIP, kedua pihak sempat memiliki hubungan yang mesra selama hampir dua dekade. Berikut ulasannya. <ol> <li> Jokowi jadi kader PDIP sejak 2004</li> </ol> Jokowi resmi bergabung menjadi kader PDIP 20 tahun silam, tepatnya pada 2004. Momen itu terjadi sebelum Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Saat itu, ia menduduki posisi sebagai salah satu pengurus di DPC PDIP Solo. Setahun setelahnya, pada 2005, pria kelahiran 21 Juni 1961 itu maju di Pilkada Kota Solo dengan diusung oleh PDIP dan PKB. Jokowi maju bersama politikus senior PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy, dan terpilih menjadi Wali Kota Solo. Jokowi dan FX Rudy maju kembali untuk periode kedua pada 2010 dan menang mutlak. Karir Jokowi di Solo pun terbilang mulus. <ol start="2"> <li> Maju Pilkada Jakarta hingga Pilpres dua periode</li> </ol> Keberhasilan Jokowi di Solo mengantarkan dirinya ke kancah politik ibu kota. Jokowi yang saat itu merupakan kader PDIP memutuskan maju sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta pada Pilkada 2012. Dia berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu merupakan kader Partai Gerindra. Menjelang Pilpres 2014, Jokowi saat itu digadang-gadang maju sebagai capres. PDIP lantas resmi memutuskan mengusung Jokowi, yang belum genap dua tahun menjabat sebagai gubernur Jakarta. Jokowi lalu berpasangan dengan politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla. Mereka mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan menjabat pada periode 2014&ndash;2019. Setelah selesai pada periode pertama, PDIP kembali mengusung Jokowi pada Pilpres 2019, dan berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Karier politik Jokowi juga tak ada hambatan. Ia kembali berhasil menumbangkan Prabowo yang berpasangan kali ini dengan Sandiaga Uno. Jokowi berhasil mencatatkan sejarah sebagai tokoh sipil pertama yang bisa menjabat sebagai presiden selama dua periode pascareformasi. Selepas pertarungan sengit, Jokowi lalu mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan dengan memberinya kursi Menteri Pertahanan. Hubungan antara Jokowi dan Prabowo pun semakin mesra menjelang Pilpres 2024, yang kemudian dinarasikan sebagai bentuk endorse Jokowi terhadap Prabowo. <ol start="3"> <li> Keretakan hubungan PDIP dengan Jokowi</li> </ol> Hubungan Jokowi dan PDIP mulai diisukan merenggang memasuki tahun 2023. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkit pentingnya peranan partai berlambang banteng bagi Jokowi. Ia menegaskan, Jokowi bukan apa-apa tanpa PDIP. "Pak Jokowi itu ya ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, duh kasihan dah," kata Megawati dalam acara HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, 10 Januari 2023. Hubungan itu juga semakin renggang, setelah Jokowi tidak terlihat hadir dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP di Beach City Internasional Stadium (BCIS) pada 24&ndash;26 Mei 2024. PDIP memutuskan tidak mengundang Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam gelaran Rakernas tersebut. <ol start="4"> <li> Jokowi dukung Prabowo-Gibran</li> </ol> Keputusan Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 menjadi titik terang renggangnya Jokowi dengan PDIP. Sebab, keputusan Gibran maju menjadi cawapres, bertentangan dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Bagi beberapa pihak, kondisi itu dianggap sebagai tanda bahwa Jokowi hendak meninggalkan PDIP dan memutuskan sendiri arah dukungannya. Dugaan dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran terlihat saat Jokowi beberapa kali berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan, saat itu terlihat acungan dua jari dari mobil Kepresidenan yang ditumpangi Jokowi, pada 23 Januari 2024. Pose dua jari itu identik dengan nomor urut Prabowo-Gibran pada perhelatan pesta demokrasi terbesar di Indonesia itu. Jokowi saat itu tidak menjawab tegas soal acungan dua jari, ia hanya menjawab menyenangkan. "Ya kan menyenangkan. Menyenangkan," ucap Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024. Pada akhirnya, Prabowo dan Gibran memenangi kontestasi Pilpres 2024 dan terpilih sebagai presiden dan wapres. <ol start="5"> <li> PDIP resmi pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution</li> </ol> Setelah seluruh rangkaian pesta demokrasi 2024 selesai, baik pemilu maupun Pilkada, muncul surat keputusan dari PDIP. Surat itu menyatakan bahw PDIP secara resmi telah memecat Jokowi dari status kader PDIP. Pemecatan tidak hanya dilakukan pada Jokowi. Anak dan menantu Jokowi, yakni Gibran dan Bobby, juga dipecat dari keanggotaan PDIP. Pemecatan itu tertuang dalam tiga surat keputusan (SK) yang berbeda. Pemecatan itu juga bersamaan dengan 24 kader PDIP lainnya. Masing-masing SK Nomor 1649 untuk Jokowi, SK Nomor 1650 untuk Gibran, dan SK Nomor 1651 untuk Bobby. Tiga surat itu diteken Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024, sepekan setelah pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun menjelaskan, pemecatan terhadap Jokowi bersamaan dengan 24 kader merupakan perintah dari Megawati. DPP PDIP juga melarang para pihak yang dipecat untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. &ldquo;Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan,&rdquo; tegas Komarudin, Senin, 16 Desember 2024. PDIP menyatakan bahwa Jokowi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan mencederai cita-cita serta serta tujuan PDIP. Sebagai kader PDIP, lanjut Komarudin, seharusnya Jokowi menghimpun semangat, mengonsolidasi kemauan, mengorganisir, mendidik, dan menuntut rakyat untuk membangun kesadaran politik. Selain itu, Jokowi juga dianggap mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan menggunakan instrumen negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Hal itu menimbulkan dampak sistemik yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum dan moral etika berbangsa dan bernegara. Hubungan yang mesra selama nyaris dua dekade, tepatnya 18 tahun,rusak akibat konflik politik hampir dua tahun belakangan. Jokowi pun menanggapi pemecatan itu dengan santai. &rdquo;Ya ndak apa. Saya menghormati (pemecatan) itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya. Karena keputusan itu sudah terjadi,&rdquo; ujarnya di Solo, Selasa, 17 Desember 2024. &rdquo;Nanti waktu yang akan mengujinya,&rdquo; imbuh mantan pengusaha meubel itu. <ol start="6"> <li> Jokowi dituding cawe-cawe jelang Kongres PDIP</li> </ol> Setelah PDIP resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai, belakangan muncul isu sejumlah kader PDIP mendapat serangan secara personal. Hal itu terlihat dari munculnya isu perselingkuhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga dugaan penerimaan gratifikasi Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy Sitorus tidak membantah bahwa ada upaya dari Jokowi untuk mengobok-obok PDIP melalui kongres yang akan digelar pada 2025, melalui pergantian Sekjen. "Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi, indikasi yang anda sampaikan itu kami tidak akan membantah," kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 19 Desember 2024.

Peristiwa pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP usai hubungan selama 20 tahun menjadi salah satu topik hangat pada isu politik 2024.

Kaleidoskop 2024: Jejak 2 Dekade Hubungan Jokowi dan PDIP, dari Kawan menjadi Lawan, Siapa Mendepak dan Terdepak?

Memecat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Memecat

Berita Terkini

Manchester United Resmi Memecat Ruben Amorim Usai Menjabat 14 Bulan di Old Trafford

Menteri Diktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro didemo ASN-nya, Dituding Memecat Secara Mendadak

Kaleidoskop 2024: Jejak 2 Dekade Hubungan Jokowi dan PDIP, dari Kawan menjadi Lawan, Siapa Mendepak dan Terdepak?

Download Aplikasi JawaPos.com