<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/IMG_20230929_101737-2918462271.jpg" alt="MKY, pelaku bullying SMP Cilacap disebut pengacara David Ozora tidak pantas dilindungi (Pojoksatu)." width="100%">
<figcaption>MKY, pelaku bullying SMP Cilacap disebut pengacara David Ozora tidak pantas dilindungi (Pojoksatu).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pengacara keluarga David Ozora, Melissa Anggraini, turut bersuara terkait kasus perundungan siswa SMP di Cilacap yang viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video bullying siswa SMP di Cilacap itu, mendapat kecaman publik lantaran dinilai brutal dan melewati batas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena hal itu, tak sedikit publik yang menyandingkan kasus pelaku penganiayaan SMP di Cilacap itu dengan kasus Mario Dandy. Bahkan, pengguna internet menyebut MKY dengan Mario Dandy jilid 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu lantaran baik MKY dan Mario Dandy melakukan selebrasi usai menghajar korbannya hingga tak berdaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, Mario Dandy melakukan selebrasi usai mengajar David Ozora. Bahkan, ia terang-terangan tak peduli jika David Ozora tewas sekalipun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, MKY melakukan pose victory disampingnya adik kelasnya yang sudah tergeletak pingsan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013028218/pelaku-perundungan-siswa-smp-di-cilacap-mendadak-alim-saat-ditangkap-netizen-lagi-ngantri-sunat">Pelaku Perundungan Siswa SMP di Cilacap Mendadak Alim Saat Ditangkap, Netizen: Lagi Ngantri Sunat?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baik perilaku MKY dan Mario Dandy tidak menunjukkan penyesalan sama sekali, bahkan merasa bangga dan puas melihat korban tampak kesakitan dan tak berdaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena hal itu, Melissa Anggraini turut bersuara di akun X-nya. Ia mengatakan bahwa pelaku bullying yakni MKY, tak pantas mendapat perlindungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud Undang-Undang Perlindungan Anak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendapat Melissa itu disuarakan dengan meng-quote cuitan aku Twitter @zoelfick yang bercentang biru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anak pelaku bully seperti ini mestinya dibikin jera sebenar-benar jera. Di beberapa pesantren/sekolah, ia sdh bermasalah, dan ternyata semakin parah," tulis @zoelfick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cuitan tersebut kemudian di-quote oleh Melissa Anggraini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013028170/ternyata-ada-video-perundungan-siswa-smp-di-cilacap-jilid-2-lokasinya-sama-pelaku-dan-korban-beda">Ternyata Ada Video Perundungan Siswa SMP di Cilacap Jilid 2, Lokasinya Sama Pelaku dan Korban Beda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bocah apa ini disebutnya..." cuit Melissa di akun Twitter @MellisA_An, dikutip JawaPos.com pada Jumat (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kayak begini tidak layak dilindungi oleh UU perlindungan anak," jelas Melissa Anggraini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, usai mengamankan pelaku, Wakapolreta Cilacap, AKBP Arief Fajar Satria, memastikan proses hukum akan berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena para pelaku masih anak di bawah umur, maka proses hukum akan menerapkan UU Perlindungan Anak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berpedoman pada peradilan anak," ucap dia. ***</div>

Pengacara David Ozora sebut pelaku bullying SMP di Cilacap tak layak dilindungi oleh UU perlindungan anak.

Pengacara David Ozora Sebut Pelaku Bullying Siswa SMP di Cilacap Tak Layak Dilindungi Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/30/melissa-2609758176.png" alt="JADI SAKSi: Dari kiri, Regional Director Jawa Barat MUID Rizky Ananda, kuasa hukum MUID Melissa Anggraini, dan official photographer MUID Rio Motret di Polda Metro Jaya, Jakarta." width="100%">
<figcaption>JADI SAKSi: Dari kiri, Regional Director Jawa Barat MUID Rizky Ananda, kuasa hukum MUID Melissa Anggraini, dan official photographer MUID Rio Motret di Polda Metro Jaya, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia (biasa disingkat MUID) memasuki babak baru. Sebanyak enam orang yang terdiri dari tiga saksi dan tiga korban telah menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya kemarin (29/8).</p> <p>&rdquo;Sebelumnya mereka sudah memberikan keterangan waktu itu. Dan hari ini (kemarin, Red) kembali mempertegas keterangan tersebut,&rdquo; kata Melissa Anggraini selaku tim kuasa hukum korban.</p> <p>Dalam kesempatan itu, para korban juga mengungkapkan nama-nama baru yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Sebelumnya nama-nama itu tidak masuk dalam daftar terlapor.</p> <p>Meski enggan membeberkan inisial, Melissa memastikan bahwa nama tersebut berasal dari pihak penyelenggara MUID. Menurut dia, sosok itu ada saat para finalis melakukan body checking yang tak sesuai prosedur tersebut.</p> <p>Namun, menurut Melissa, pihak itu justru sekarang bersikap seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan menormalisasi proses pemeriksaan tubuh dengan kondisi setengah telanjang yang dilakukan tanpa persetujuan korban.</p> <p>&rdquo;Jadi, nama-nama baru itu akan ditelaah lebih jauh terkait pertanggungjawabannya,&rdquo; ucap dia.</p> <p>Terkait somasi yang dilayangkan pihak terlapor kepada kliennya, termasuk Rio Motret selaku saksi, Melissa enggan menanggapi. Sebab, menurut dia, rivalnya tersebut tidak teliti menelaah perkara yang tengah bergulir ini.</p> <p>&rdquo;Mereka tidak cermat bahwa kesalahannya bukan di klien kami. Jadi tidak perlu ditanggapi,&rdquo; tegas dia.</p> <p>Pihaknya juga sudah meminta perlindungan secara hukum untuk delapan korban yang melapor ke LPSK. Lebih lanjut, pihak kepolisian juga telah melakukan gelar perkara sekaligus menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan.</p> <p>Namun, polisi belum menetapkan tersangkanya. Yang jelas, Polda Metro Jaya sudah memeriksa tiga terlapor pada 17 Agustus lalu. Dua di antaranya Direktur Miss Universe Indonesia Poppy Capella dan Chief Operating Officer (COO) Safa Attamimi.</p> <p>&rdquo;Satu lagi dari COO-nya juga. Mereka sudah diperiksa di tanggal itu (17 Agustus) dan hadir semua,&rdquo; beber Melissa.</p> <p>Kasus tersebut terungkap setelah beberapa finalis membawa masalah itu ke jalur hukum pada Senin (7/8). Seluruh finalis diminta melakukan pemeriksaan tubuh dengan kondisi setengah telanjang. Tahapan tersebut dilakukan secara mendadak tiga hari sebelum malam grand final.</p> <p>Sebanyak lima dari 30 finalis difoto dengan menggunakan ponsel dalam kondisi tanpa busana. Salah satu korban juga mengaku diperintah untuk berpose vulgar. Saat ini PT Capella Swastika Karya juga sudah tidak memegang lisensi MUID.&nbsp;<strong>(shf/c9/ayi)</strong></p>

Kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia (biasa disingkat MUID) memasuki babak baru.

Pelecehan di Miss Universe Masuk Penyidikan, Tiga Saksi dan Tiga Korban Jalani Pemeriksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Capture-2023-08-07-114810-1127184653.jpg" alt="Natasha bersama kuasa hukumnya membuat laporan polisi terkait proses body checking yang diduga dilakukan penyelenggara Miss Universe Indonesia tanpa SOP." width="100%">
<figcaption>Natasha bersama kuasa hukumnya membuat laporan polisi terkait proses body checking yang diduga dilakukan penyelenggara Miss Universe Indonesia tanpa SOP.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eldwen Wang selaku CEO Miss Universe Indonesia (MUID) seharusnya yang paling bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kontes kecantikan yang baru pertama kalinya digelar pada tahun ini. Dengan posisinya sebagai CEO, dia seharusnya berperan aktif dalam mengawasi, memotivasi, serta mengembangkan tim agar sejalan dengan aturan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.</p> <p>Namun Eldwen Wang dalam laporan di kepolisian sepertinya tidak dikejar pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kasus dugaan pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi dalam penyelenggaraan Miss Universe Indonesia.</p> <p>Terkait hal tersebut, Melissa Anggraini selaku kuasa hukum pelapor memberikan penjelasan.</p> <p>"Kita mendengar juga berita dari mantan CEO katanya dia tidak mengetahui. Tapi kalau kami lihat dari keterangan yang kami dengar, CEO itu memang sudah tidak menjabat per tanggal 30 Juli," kata Mellisa Anggraini di Polda Metro Jaya, Senin (14/8).</p> <p>Lantaran kontrak kerjanya sudah berakhir per 30 Juli 2023, maka Eldwen Wang tidak dikejar pertanggungjawaban hukum atas skandal yang terjadi dalam gelaran Miss Universe Indonesia. Mellisa Anggraini menduga Eldwen memang tidak dilibatkan dalam kegiatan pada 1 Agustus 2023.</p> <p>"Jadi kemungkinan besar dia (Eldwen) memang tidak diberi tahu. Siapa pihak yang diberi tahu terkait dengan body checking? Tadi dalam proses itu kami juga melihat ada orang lain dari petinggi itu yang memang bolak-balik di situ. Dan dia sampai saat ini masih menjabat," tuturnya lebih lanjut.</p> <p>Namun, untuk lebih jelasnya siapa yang harus diminta pertanggungjawaban hukum atas skandal yang terjadi, Mellisa menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Pastinya, orang yang melakukan body checking bahkan memfoto finalis Miss Universe Indonesia harus diminta pertanggungjawaban secsra hukum.</p> <p>"Tentu, tentu. (COO) Itu pasti kita laporkan, nanti akan ditelusuri oleh Polda seperti apa peranan dia, benarkah semua yang disampaikan sejumlah korban ini bersesuaian?" tuturnya.</p>

Mellisa Anggraini menduga Eldwen Wang memang tidak dilibatkan dalam kegiatan yang dilakukan pada 1 Agustus 2023.

Kata Pengacara Pelapor Soal Eldwen Wang yang Harusnya Ikut Bertanggung Jawab Terkait Skandal MUID

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Putri-Indonesia-1207813735.jpg" alt="Melissa Anggraini" width="100%">
<figcaption>Melissa Anggraini</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan pelecehan atau kekerasan seksual dialami sejumlah finalis Miss Universe Indonesia (MUID) saat proses body checking masih menarik untuk dikulik lebih lanjut. Kegiatan ini secara tegas dinyatakan tidak ada di dalam rundown acara, namun diikuti oleh semua finalis. Ketika tak ada di rundown, seharusnya mereka bisa saja menolaknya karena bisa dikatakan kegiatan tersebut ilegal atau tidak sesuai prosedural.</p> <p>Melissa Anggraini selaku kuasa hukum Natasha, salah satu finalis yang melaporkan dugaan kekerasan seksual dialaminya di Polda Metro Jaya, mengatakan para finalis sebenarnya sudah menolak body checking apalagi difoto bagian sensitif pada tubuhnya. Namun, tetap saja hal itu kurang diperhatikan karena mereka berada dalam relasi kuasa tidak seimbang.</p> <p>"Karena mereka merasa bagian dari yang mereka harus lakukan, sebagai peserta itu membuat mereka tidak bisa bertindak lebih jauh. Itu yang dibilang sebagai relasi kuasa," kata Mellisa Anggraini di Polda Metro Jaya, Senin (14/8).</p> <p>Menurutnya, para finalis dipaksa harus mengikuti semua yang diminta petugas yang melakukan body checking. Bahkan, beberapa finalis merasa ada yang terintimidasi.</p> <p>"Mereka terintimidasi, sulit untuk mereka artikan yang mengalami. Tapi, setelah mereka berkomunikasi, konsultasi sama keluarga, sama kita, akhirnya mereka bisa menyimpulkan mereka tidak seharusnya melakukan body checking," tuturnya.</p> <p>Pada Senin (14/8), sejumlah saksi dari pihak pelapor dihadirkan ke hadapan penyidik Polda Metro Jaya. Sebagian besar dari mereka merupakan saksi korban yang mengalami secara langsung perlakuan yang dinilai kurang pantas.</p> <p>Sejumlah saksi tersebut menceritakan kejadian yang mereka alami saat body checking dilakukan berdasarkan pengalamannya masing-masing. Bahkan satu satu orang finalis sampai menangis menceritakan kejadian yang dialaminya pada tanggal 1 Agustus 2023 di salah satu hotel di Jakarta.</p> <p>Seperti diberitakan sebelumnya, Natasha melaporkan penyelenggara Miss Universe Indonesia ke polisi terkait dugaan terjadinya kekerasan seksual secara fisik dan non fisik. Laporan dibuat di Polda Metro Jaya dan teregister dengan Nomor: STTLP/B/4598/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.</p> <p>Korban membuat laporan polisi dengan mengacu pada Pasal 6, dan atau Pasal 5 terkait kekerasan seksual fisik dan non fisik. Selain itu, korban juga menyertakan pasal pemberat yaitu Pasal 14, dan atau Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam laporannya.</p>

Ketika tak ada di rundown, seharusnya mereka bisa saja menolaknya karena bisa dikatakan kegiatan tersebut ilegal atau tak sesuai prosedural.

Tak Ada di Rundown, Para Finalis Miss Universe Indonesia Harusnya Bisa Menolak Body Checking, tapi Faktanya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/Putri-Indonesia-1207813735.jpg" alt="Melissa Anggraini" width="100%">
<figcaption>Melissa Anggraini</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Diduga terjadi pelecehan ketika melakukan proses body checking kepada finalis Miss Universe Indonesia 2023. Diketahui, ajang kompetisi kecantikan itu belum lama ini rampung digelar dan berhasil mengantarkan Fabienne Nicole Groeneveld sebagai pemenangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu lantas memicu kemarahan sejumlah finalisnya yang akhirnya memutuskan bakal membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada hari ini. Melissa Anggraini selaku pengacaranya mengatakan, ada beberapa finalis yang datang untuk membuat laporan polisi pada hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti ada beberapa korban, tapi kasih waktu dulu buat kita bikin laporan," kata Melissa yang merupakan pengacara David Ozora saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/01438056/margenie-mg-kenalkan-kekayaan-alam-indonesia-di-panggung-miss-universe">Margenie MG Kenalkan Kekayaan Alam Indonesia di Panggung Miss Universe</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tindakan yang terjadi di balik penyelenggaraan Miss Universe Indonesia sudah mengarah ke arah pelecehan. Namun sayangnya dia masih enggan bicara lebih lanjut terkait hal ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012423846/michelle-ashley-curhat-ke-deddy-corbuzier-soal-pelecehan-seksual-sandy-sanjaya-jadi-sorotan">Michelle Ashley Curhat ke Deddy Corbuzier Soal Pelecehan Seksual, Sandy Sanjaya Jadi Sorotan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baru seminggu yang lalu. Dari proses mereka menggelar acara Miss Universe Indonedia sebelum grand final, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang yang itu terindikasi melakukan pelecehan," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum masuk ke Gedung SPKT (Sentra Pelayanan Kepolidisian Terpadu), Melissa Anggraini sempat mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dia mengaku kedatangannya ke sana dalam rangka berkonsultasi terkait masalah pasal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan ternyata ada dugaan tindak pidananya," bebernya.</div> <p>&nbsp;</p>

Terjadi pelecehan ketika melakukan proses body checking kepada finalis Miss Universe Indonesia 2023.

Beberapa Finalis Miss Universe Indonesia Sambangi Polda Metro Jaya Usai Diduga Terjadi Pelecehan