<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/New-Project-60-1138658232.jpg" alt="Anggota DPR Melchias Markus Mekeng dimarahi mahasswa dan diaspora Indonesia di Australia. (X @_gladhys)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Melchias Markus Mekeng dimarahi mahasswa dan diaspora Indonesia di Australia. (X @_gladhys)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang anggota DPR RI, Melchias Markus Mekeng, viral di media sosial setelah disebut dimarahi oleh mahasiswa dan diaspora Indonesia di Australia. Politisi itu kedapatan sedang plesiran ketika situasi di tanah air tengah memanas akibat gelombang demonstrasi dan menuai kecaman. Dalam unggahan akun X @_gladhys, diceritakan bahwa teman-temannya yang kebetulan bertemu dengan Melchias di Australia langsung menegurnya saat tengah pelesiran di kota. Dalam potongan gambar yang viral, terlihat Melchias mengenakan jaket hitam dan dihampiri sejumlah pemuda dan langsung berhadap-hadapan. "Ini dari temenku di Australia. Kece banget temen2 mahasiswa dan diaspora Australia berani nyimpen dan marah2 langsung ke Anggota DPR," tulis @_gladhys, dikutip Minggu (31/8). Diaspora Indonesia tersebut menilai kehadiran anggota DPR itu di luar negeri tidak pantas dilakukan di tengah kondisi tanah air yang sedang bergolak. Momen tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu banyak komentar warganet. Tak sedikit yang menyayangkan sikap Melchias&nbsp; <h2>Siapa Melchias Markus Mekeng?</h2> Melchias Marcus Mekeng lahir 8 Desember 1963 dan merupakan politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama lima periode (2004&ndash;2009, 2009&ndash;2014, 2014&ndash;2019, 2019&ndash;2024, dan 2024-2029). Ia mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I yang meliputi Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Nagekeo. Saat ini, ia duduk di Komisi XI DPR. Sebelumnya, di akun X @tanyarlfes terungkap jadwal kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR ke Australia. Komisi yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan itu disebutkan tengah melakukan kunker ke Negeri Kanguru tersebut mulai 26 Agustus-1 September 2025. Ya, sehari setelah aksi unjuk rasa pertama di depan Gedung DPR RI, mereka terbang menuju Sydney. Ada yang menarik dari jadwal yang tersebar tersebut. Para anggota dewan ternyata tak hanya sekadar kunjungan kerja ke kantor Australia National Audit Office (ANAO), bertemu awardee LPDP di Australia, ataupun kunjungan Australia Payment Network (AusPayNett) saja. Ada selipan-selipan kunjungan wisata juga dalam agenda kunjungan kerja luar negeri tersebut.&nbsp; Di hari kelima misalnya, disebutkan jika Komisi XI DPR akan mengikuti mini marathon. Kemudian para wakil rakyat itu akan istirahat makan siang di Blue Mountain Cafe. Selanjutnya, mereka juga terjadwal mengunjungi tempat wisata Scenic World dan Echo Point di Katoomba, New South Wales. Sebuah tempat wisata alam terkenal yang tiket masuknya bisa mencapai Rp 1 juta per orang. Tak hanya itu, para anggota dewan ini juga dijadwalkan menghadiri acara Sydney Marathon pada hari keenam atau Minggu (31/8). Berkegiatan di luar negeri ini juga dilakukan beberapa anggota lainnya. Merujuk pada unggahan nodgeplus, terpantau jika Anggota Komisi X Lita Machfud juga tengah berada di Vietnam, kemudian Anggota Komisi IV Cyndy Monica tengah memetik buah dan bunga dengan background suasana di luar negeri. Dikonfirmasi atas jadwal lawatan yang beredar, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membenarkan adanya kunker ke Australia pada 26 Agustus-1 September 2025. Menurut dia, kunjungan ini merupakan agenda kunjungan kerja Komisi dan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Menurut dia, pihaknya harus berangkat lantaran menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025. "Agendanya sudah lama dijadwalkan, jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," ujarnya saat dihubungi Sabtu (30/8).

Anggota DPR Melchias Markus Mekeng viral setelah ditegur mahasiswa di Australia saat kunker di tengah demonstrasi di Indonesia.

Viral Mahasiswa dan Diaspora Indonesia Disebut Marahi Anggota DPR RI Melchias Markus Saat Pelesiran di Australia, dari Partai Mana Dia?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/IMG-20250225-WA0022-2172602844.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa. Hal itu bisa dilakukan dengan menyalurkan secara langsung pupuk tersebut ke pengusaha lokal di desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menekankan, perlunya menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki jaringan sampai ke desa-desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;BRI link yang sudah sampai di desa harus dilibatkan. Kerja sama dengan pengusaha lokal di desa. Itu akan efektif memotong rente-rente dalam bisnis pupuk selama ini,&rdquo; kata Mekeng kepada wartawan, Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Golkar itu menyebut, saat ini sudah banyak pengusaha lokal yang muncul di desa-desa. Karena itu, bisa BRI berperan memberikan pendampingan dan modal kerja, ketika mereka tidak memiliki modal cukup untuk membeli pupuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat masyarakat desa mengajukan pinjaman, BRI tidak mungkin langsung menyetujui tetapi melihat track record dari peminjam. Sebab, BRI punya kapasitas menilai kelayakan peminjam karena bisa survei sampai desa-desa, bahkan ke kampung-kampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Selama ini, yang bikin mahal karena diambil ke kabupaten. Jika pupuk jual langsung di desa, lewat pengusaha lokal di desa, pasti lebih murah. Mafia yang bermain juga pasti berkurang karena rantai penyaluran pupuk sudah lebih dekat dengan petani,&rdquo; ucap Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015675374/pemeriksaan-imam-apriyanto-oleh-kpk-tidak-berkaitan-dengan-pupuk-sriwidjaja-palembang">Pemeriksaan Imam Apriyanto oleh KPK Tidak Berkaitan dengan Pupuk Sriwidjaja Palembang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekeng juga menanggapi keluhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Poktan) yang disampaikan ke DPR, pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kedua kelompok menyatakan belum siap terlibat dalam mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu karena adanya perubahan skema distribusi pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam Perpres yang ada, ditetapkan pupuk subsidi disalurkan langsung ke Gapoktan di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekeng memahami ketidaksiapan Gapoktan di berbagai daerah dalam menjadi mitra distributor atau pengecer PT Pupuk Indonesia. Hal itu karena keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Gapoktan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, BRI adalah satu-satunya bank nasional dengan jaringan luas hingga pelosok desa. Dengan jaringan tersebut, BRI bisa membantu memperlancar distribusi pupuk subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, upaya menggandeng BRI sejalan dengan amanat Perpres No 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi. Sebab, kehadiran Perpres ini adalah memotong rantai distribusi pupuk subsidi agar langsung dari pabrik ke petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk membangun toko atau memberdayakan masyarakat setempat, jika ada yang ingin menjadi penyalur pupuk, BRI bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dengan begitu, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk ke kota, yang membuat harga semakin mahal,&rdquo; pungkas Mekeng.</div>

Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pupuk bersubsidi dijual langsung di desa.

Mekeng Harapkan Pupuk Subsidi Harus Dijual Langsung ke Pelosok Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/IMG-20250225-WA0022-2172602844.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak melakukan praktik nepotisme dalam perekrutan pegawai. Hal itu disinggung Mekeng saat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di lapangan itu masih ada penempatan-penempatan yang basisnya like and dislike. Penempatan berdasarkan lulusan dari mana,&rdquo; kata Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, fenomena yang terjadi adalah jika pimpinan dari Universitas Indonesia (UI) maka bawahan semuanya lulusan UI. Bahkan, jika pimpinan dari UGM maka bawahan semua lulusan UGM, atau lulusan dari universitas mana, maka semua anak buah akan ikut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini masih terjadi. Sangat tidak profesional,&rdquo; ucap Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini&nbsp;menyayangkan penempatan pegawai yang tidak berdasarkan profesionalisme dan kompetensi individu, tetapi lebih pada kesamaan almamater. Ia khawatir, praktik nepotisme itu akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di OJK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harus perbaikan sistem rekrutmen dan penempatan pegawai agar lebih berbasis kompetensi, bukan afiliasi institusi pendidikan,&rdquo; ujar Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015689721/sempat-diremehkan-jadi-anggota-dpr-verrell-bramasta-saya-membuktikannya-dengan-kerja-nyata">Sempat Diremehkan Jadi Anggota DPR, Verrell Bramasta: Saya Membuktikannya dengan Kerja Nyata</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekeng juga menyinggung dugaan praktik kolusi antara pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dalam meloloskan perusahaan yang tidak layak untuk go public. Menurutnya, praktik itu merugikan investor dan mencederai kepercayaan publik terhadap pasar modal di Indonesia</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang paling nyata belum lama kita ketahui problemnya adalah adanya kongkalikong antara Bursa Efek Indonesia, pegawai di Bursa Efek Indonesia dan pegawai di OJK. Yang meloloskan perusahaan-perusahaan yang tidak layak untuk go public, diloloskan,&rdquo; urai Mekeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mekeng meminta penjelasan dari OJK terkait tindak lanjut dari praktik kolusi tersebut. Ia menekankan, pentingnya sanksi tegas agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini sebetulnya hukumannya harus keras sekali karena ini membohongi publik. Saya mau tanya, pegawai OJK yang berkolaborasi itu sudah diapakan? Apa sanksinya? Apa yang sudah diperbaiki dalam sistemnya?&rdquo; cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mekeng juga mempertanyakan sistem pengawasan, serta mekanisme evaluasi pegawai di OJK, mengingat masih ada pegawai yang bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan pangkat tanpa penjelasan yang jelas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"OJK dapat melakukan perbaikan sistem manajemen SDM dan pengawasan internal secara lebih transparan dan profesional," pungkasnya.</div>

Melchias Markus Mekeng mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak melakukan praktik nepotisme dalam perekrutan pegawai.

Komisi XI DPR Ingatkan OJK Soal Profesionalitas Kerja Terhadap Pegawai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-golkar-cawapres-jokowi-sebaiknya-dari-partai-politik_m_191876.jpeg" alt="Melchias Mekeng" width="100%">
<figcaption>Melchias Mekeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kritik Wakil Ketua Umum Partal Golkar Melchias Markus Mekeng kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (AH) lantaran elektabilitasnya masih jeblok, disoal banyak kalangan. Tak terkecuali para pengurus DPP partai berlambang beringin itu.  Situasi di internal Golkar pun bergejolak. Karena tidak sedikit kader mulai mempertanyakan elektabilitas kinerja Airlangga Hartarto yang ingin menjadi calon presiden dari partainya. Meskipun tak sedikit juga loyalisnya yang kemudian mengkritik balik sikap Mekeng.  Salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Samsul Hidayat yang sebelumnya mengeluhkan sikap Mekeng yang mengkritik elektabilitas ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) di 2024.  Pernyataan Samsul pun kemudian direspons oleh politikus senior Golkar Paskalis Kossay. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Mekeng sudah sangat betul. Sebab, itu merupakan bentuk keprihatinan dari seorang wakil ketua umum atas rendahnya elektabilitas Ketua umumnya.  “Sikap pak Mekeng itu kan atas dasar keprihatinan karena elektabilitas ketua umum kami (Airlangga Hartarto-Red) yang menurun dan sluit beranjak. Fakta itu kan berdasarkan lembaga-lembaga survei. Karena ketua umum kami tidak bisa bersaing dengan Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, itu memprihatinkan sekali," ujar Paskalis saat dikonfirmasi, Rabu (19/1).  Paskalis juga menuturkan, Mekeng tidak ingin Partai Golkar hancur di Pemilu 2024 jika Airlangga Hartarto tidak berbenah diri menaikkan elektabilitasnya untuk menjadi capres.  "Pak Mekeng itu prihatin sebagai kader senior Partai Golkar, karena ini mempertaruhkan nama besar partai. Sehingga kalau calon presiden dari partai besar elektabilitasnya rendah sekali itu kan jelas sangat-sangat menyedihkan," katanya.  Karena itu Paskalis meminta agar Airlangga Hartarto bisa menerima kritikan yang disampaikan oleh rekan satu partainya tersebut, sebagai suatu masukan yang membangun. Bukan direspons sebagai perlawanan.  "Karena itu apa yang disampaikan Pak Mekeng itu wajar dan Pak Airlangga harus terima itu sebagai jiwa besar, sebagai bahan masukan agar dia untuk memperbaiki semua kepemimpinannya," ungkapnya.  Paskalis juga meminta agar para elite-elite di Partai Golkar untuk melihat realita bahwa rendahnya elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai seorang capres. Karena ini bisa merugikan Partai Golkar ke depannya.  "Elite-elite Golkar yang masih diam justru merugikan Pak Airlangga sendiri, kalau mereka tidak melihat tren politik di survei ini. Karena cenderung menurun dan merugikan partai," tuturnya.  Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Samsul Hidayat meminta kepada Mekeng untuk bisa bersama-sama dengan kader Partai Golkar untuk juga bisa bekerja keras meningkatkan elektabilitas Airlangga Hartarto.  “Saya mengajak kita solid memperjuangkan elektabilitas Pak Airlangga dua tahun ke depan. Tapi saya ingatkan ke Pak Mekeng, ayo dong yuk minimal di dapilnya Pak Mekeng untuk perjuangkan Pak Airlanggadengan bekerja. Bukan malah mengeluarkan setment di media," tambahnya.  Karena kata dia, jika hanya bisa berteriak-teriak di depan media tanpa ada kontribusi dari Mekeng sendir, maka kapasitas kadernya dipertanyakan sebagai seorang yang besar di Partai Golkar.  “Karena yang dilakukan Mekeng seolah-olah mempelihatkan Golkar tidak bekerja untuk Airlangga,” ujar Samsul.

Soal Kritik Mekeng kepada AH, Paskalis Ajak Elite Golkar Melihat Fakta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20190410-WA0019.jpg" alt="Anggota DPR Dedi MulyadiAli Khumaini/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Dedi MulyadiAli Khumaini/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon presiden (capres). Dari temuan tersebut kader Partai Golkar Dedi Mulyadi lebih dipilih oleh responden menjadi Presiden RI ketimbang ketua umumnya Airlangga Hartarto.  Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi mengaku tidak memikirkan hasil survei tersebut. Baginya saat ini yang terpenting adalah bekerja dengan baik sebagai wakil rakyat.  "Saya mah mikirnya hanya kerja sebagai anggota DPR," ujar Dedi kepada JawaPos.com, Selasa (11/1).  Bagi, Wakil Ketua Komisi IV DPR ini menjadi wakil rakyat saja dirinya sudah bersyukur. Sehingga Dedi mengaku akan menjalankan tugas sebagai anggota dewan dengan sebaik-baiknya.  "Segini saja sudah uyuhan (masih untung-Red)," katanya.  Adapun temuan Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan 'Top Of Mind Pilihan Presiden'. Di survei tersebut Indikator mengajukan pertanyaan siapa yang dipilih oleh masyarakat menjadi Presiden RI jika Pilpres dipilih saat ini.  Diektahui, hasil survei Indikator mengungkapkan, elektabilitas Dedi mencapai 1 persen, sedangkan Airlangga 0,1 persen saat responden ditanya secara spontan soal pilihan presidennya tanpa ada opsi nama (top of mind). Nama Dedi tidak pernah masuk bursa calon presiden (capres) sebelumnya.  Rendahnya tingkat keterpilihan Airlangga tersebut juga tecermin dari pertanyaan lain soal capres dalam simulasi 33 dan 19 nama semi-terbuka pada survei yang sama. Secara berturut-turut meraih 0,2 persen dan 0,9 persen.  Riset Indikator ini dilaksanakan pada 6-11 Desember 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang memiliki hak suara di 34 provinsi se-Indonesia. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling yang terdisitribusi secara proporsional di seluruh provinsi.  Toleransi kesalahan (margin of error/MoE) survei ini sekitar kurang lebih 2,9 persen. Adapun tingkat kepercayaannya (level of confidence) sebesar 95 persen.  Hasil survei tersebut sebelumnya juga direspons oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. Dirinya mengakui, Dedi Mulyadi mendapatkan perhatian publik lebih baik ketimbang Airlangga Hartarto. Alasannya, Dedi intens mempublikasi berbagai aktivitasnya terjun ke lapangan di media sosial.  Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR itu berpesan kepada Airlangga Hartarto dan juga tokoh-tokoh lainnya untuk bisa berbenah diri menaikkan elektabilitasnya.  "Kalau ada yang ingin jadi pemimpin dan masih di bawah (elektabilitasnya), ya, berubahlah gayanya supaya bisa menguber menjadi yang di atas. Semuanya, termasuk Pak Airlangga, karena ini fakta," urainya.  &nbsp;

Kalahkan Ketum AH di Survei Capres, Dedi: Segini Saja Sudah Untung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-bakamla-mekeng-fayakhun-jual-nama-golkar_m_183962.jpeg" alt="Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng" width="100%">
<figcaption>Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kader Partai Golkar Dedi Mulyadi lebih dipilih oleh responden menjadi Presiden RI ketimbang ketua umumnya Airlangga Hartarto. Hal ini berdasarkan temuan dari lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait dengan calon presiden (capres).  Menanggapi hal tersebut, politikus senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengakui memang Dedi Mulyadi sudah intens melakukan publikasi di media sosialnya dengan terjun langsung ke masyarakat. Salah satunya melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Sehingga tidak ada sekat antara masyarakat dengan Dedi Mulyadi.  "Kalau saya melihat Dedi Mulyadi di Top Of Mind itu tinggi ya kita semua tahu dia publikasi di media sosial cukup bagus, dan masyarakat senang dengan gaya yang dilakoni oleh Dedi Mulyadi dengan merangkul masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat. Tidak ada jarak antara dia dan masyarakat siapaun itu sampai itu sampai di lapis bawah," ujar Mekeng kepada JawaPos.com, Senin (10/1).  Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, hal tersebut yang membuat Dedi Mulyadi meraih simpati dari masyarakat. Mekeng pun teringat dengan gaya Dedi Mulyadi mirip seperti Joko Widodo (Jokowi) di 2014 silam yang ingin menjadi calon Presiden RI.  "Jadi ini yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat yakni pemimpin seperti Pak Jokowi muncul waktu 2014 kan modelnya seperti itu, nah dan Dedi Mulyadi juga modelnya seperti itu," katanya.  Karena itu, Mekeng berpesan kepada ketua umumnya Airlangga Hartarto dan juga tokoh-tokoh lainnya untuk bisa berbenah diri menaikkan elektabilitasnya. Sebab dia meyakini, Indikator Politik Indonesia adalah lembaga yang kredibel dan tidak bisa dibayar hanya karena pesanan tertentu.  "Jadi orang-orang di bawahnya Dedi enggak boleh kebakaran jenggot karena ini realita dan saya yakin Burhanuddin Muhtadi tidak bisa dibayar dengan model-model begitu," ungkapnya.  "Kalau ada yang ingin jadi pemimpin dan masih di bawah (elektabilitasnya-Red) ya berubahlah gayanya, supaya bisa mengejar ketertinggalan dengan tokoh yang di atas. Semuanya termasuk Pak Airlangga, karena ini fakta," tambahnya.  Legislator Partai Golkar juga berharap agar ketua umumnya Airlangga Hartarto lebih bisa turun menyapa masyarakat. Karena dengan begitu masyarakat akan mengetahui dan simpati. Sehingga elektabilitas Airlangga bisa ikut terangkat.  "Kalau kader tentunya akan melakukan sosialisasi, tapi yang berangkutan (Airlangga Hartarto-Red) juga harus sosialisasi, harus turun ke rakyat, harus menyapa rakyat. Kalau mau jadi Presiden harus capek, enggak bisa hanya main di media sosial di ibu kota terus seolah-olah rakyat tahu. Enggak semua rakyat yang di bawah misalnya petani tahu. Ya harus turun," pungkasnya.  Adapun temuan Survei Indikator Politik Indonesia memaparkan 'Top Of Mind Pilihan Presiden'. Di survei tersebut Indikator mengajukan pertanyaan siapa yang dipilih oleh masyarakat menjadi Presiden RI jika Pilpres dipilih saat ini.  Hasil survei tersebut menempati yang urutan pertama adalah nama Joko Widodo (Jokowi) dengan persentase 20,8 persen. Namun yang menarik ada nama kader Partai Golkar Dedi Mulyadi yang dipilih responden. Dia menempati urutan ke-9 dengan persentase 1.0 persen.  Sementara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berada diposisi ke-29 dengan persentase dipilih responden sebesar 0,1 persen.  Hasil ini diperoleh Indikator Politik Indonesia dari survei yang dilakukan terhadap masyarakat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dengan metode multistage random sampling pada 6-11 Desember 2021.  Melibatkan sebanyak 2020 responden, dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur  Ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dedi Mulyadi Lebih Dipilih Masyarakat, Mekeng Beri Pesan ke Airlangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jaksa-kpk-bongkar-peran-marcus-mekeng-di-kasus-korupsi-pltu-riau-1_m_.jpg" alt="Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa penyidik KPK, beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa penyidik KPK, beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk kelima kalinya, Anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Golkar itu masuk dalam daftar saksi kasus suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.  Sedianya KPK memeriksa politikus Golkar itu sebagai saksi kasus suap, Jumat (6/12). Namun, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Mekeng sama sekali tidak menyampaikan pemberitahuan perihal ketidakhadirannya pada pemeriksaan kali ini.  “Kali ini tidak hadir tanpa keterangan," kata Febri.  Seharusnya Mekeng menjalani pemeriksaan bagi tersangka atas nama Samin Tan alias SMT, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).  Pemanggilan terhadap Mekeng itu merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya Mekeng sudah empat kali mangkir dari panggilan KPK, yakni pada 11, 16 dan 19 September, serta 8 Oktober 2019.  Pada panggilan pemeriksaan 8 Oktober 2019, Mekeng tak hadir dengan alasan sakit tanpa menyampaikan surat keterangan dokter.  Dalam rangka penyidikan kasus itu pula KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi memasukkan Mekeng ke dalam daftar cegah.  Pada persidangan kasus itu, Samin Tan pernah bersaksi bahwa Mekeng mempertemukannya dengan politikus Golkar Eni M Saragih selaku wakil ketua Kimisi VII DPR 2014-2019. Menurut Samin, pertemuan itu digelar di kantor Mekeng di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan.  Eni didakwa telah menerima uang sebesar Rp 5 miliar dari Samin. Selanjutnya, Eni memakai uang itu untuk membiayai suaminya, Muhammad Al-Khadziq yang menjadi calon bupati pada Pilkada Temanggung 2018.  Samin memberikan uang kepada Eni untuk pengurusan PKP2B bagi PT AKT. KPK menjerat Samin dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Politikus Golkar Ini Sudah Lima Kali Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Logo-Golkar-Dok.-JawaPos.com_.jpg" alt="Bendera Partai Golkar. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bendera Partai Golkar. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 telah dibuka. Para Kandidat akan dipilih oleh pemilik suara DPD I dan II pada Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta.  Ketua Panitia Munas Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, salah satu persyaratan calon ketua umum partai berlogo beringin harus bisa‎ mengantongi 30 persen suara atau dukungan dari kader.  "Kalau syarat 30 persen itu harus," ujar Mekeng di DPP Partai Golkar, Jumat (29/11).  Dijelaskan Mekeng, dalam penyelenggaraan munas ini dirinya tidak ingin Partai Golkar pecah seperti dahulu silam. Sehingga semua calon ketua umum yang ingin mendaftar harus benar-benar yang telah terseleksi dan memiliki 30 persen dukungan suara.  "Kita tidak mau pecah di munas. Jadi terima saja semuanya," katanya.  Sekadar informasi, sejuah ini sudah ada lima nama yang sudah menyatakan siap maju dalam pertarungan calon ketua umum Golkar. Kelima nama ini adalah, Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dan Agun Gunandjar Sudarsa, Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo.  Adapun pemilihan ketua umum Golkar dilakukan lewat mekanisme Musyawarah Nasional (Munas). Perhelatan akbar itu dilakukan 3-6 Desember 2019 bertempat di Jakarta.  ‎Berikut ada 14 syarat bagi calon ketua umum Partai Golkar yang akan berlaga di munas nanti:  1. Pernah menjadi pengurus Partai Golkar di tingkat pusat minimal 5 tahun, di tingkat provinsi dan menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 periode penuh yang dibuktikan dengan kops surat keputusan  2. Aktif secara terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain yang tertuang dalam surat pernyataan  3. Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader  4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela  5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas  6. Tidak pernah terlibat Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI‎)  7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif di dalam partai Golkar  8. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum pada komite pemilihan munas partai golkar sesuai jadwal yang ditentukan  9. Sehat jasmani dan rohani  10. Bebas penggunaan narkoba  11. Menyerahkan pokok-pokok pikiran untuk membangun Partai Golkar ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi partai politik  12. Menyerahkan foto berwarna sebagi syarat administrasi  13. Mengikuti pemaparan visi misi yang telah ditetapkan komite pemilihan munas partai golkar  14. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang disediakan oleh komite pemilihan

Syarat Caketum Golkar Harus Kantongi 30 Persen Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politisi-golkar-sebut-nazarudin-berkhayal-soal-anggaran-dana-e-ktp_m_189934.jpeg" alt="Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP Kamis (11/01) Intan Piliang/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Melchias Marcus Mekeng usai diperiksa penyidik KPK terkait kasus e-KTP Kamis (11/01) Intan Piliang/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng disebut-sebut dalam amar putusan Markus Nari terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Majelis hakim menyatakan, Mekeng menerima uang USD 1 juta dari keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.  "Irvanto memberikan uang kepada Melchias Mekeng USD 1 juta, Irvanto melihat Markus Nari dan tidak bicara dengan Markus Nari, dan jaksa KPK tidak menjadikan Melchias Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima uang dari Irvanto," kata Hakim Emmilia Djaja Subagja membacakan amar putusan terhadap Markus Nari di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).  Majelis hakim pun menyatakan, Markus Nari tidak pernah menerima USD 1.000.000 bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong selaku pemenang konsorsium proyek e-KTP. Namun, hakim mengatakan Irvanto hanya menyerahkan uang tersebut kepada Mekeng.  "Karena Markus Nari dan Jaksa tidak menghadirkan Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima dari Irvanto," ucap Emmilia.  Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dari perbuatan Markus Nari terkait proyek e-KTP. Atas perbuatan itu, Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Menanggapi hal ini, mantan Badan Anggaran DPR RI Melchias Mekeng membantah menerima uang sebesar USD 1 juta dari Irvanto. Mekeng mengaku tidak mengenal keponakan Setya Novanto tersebut.  "Sampai detik ini, tidak pernah bertemu dan mengenal yang namanya Irvanto dalam perkara Markus Nari. Saya tidak pernah dipanggil menjadi saksi di persidangan," ucap Markus.  Menurut Mekeng, uang pengganti yang dibebankan kepada Markus hanya USD 400 ribu. Oleh karenanya, Mekeng menegaskan tidak pernah menerima aliran uang proyek e-KTP.  "Jadi tidak ada pemberian uang ke saya oleh siapapun, saya harap bisa fair dalam melihat masalah ini," tegas Mekeng.  Untuk diketahui, mantan anggota DPR RI Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim meyakini, politikus Partai Golkar itu menerima uang sebesar USD 400 ribu atau setara dengan Rp 4 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).  "Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).  Selain itu, Majelis hakim juga meminta agar Markus membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari proyek pengadaan e-KTP.  "Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama 2 tahun," tukas Frangky.

Hakim Sebut Melchias Mekeng Terima USD 1 Juta Terkait Proyek e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sulit-tolak-permintaan-menggiurkan-novanto-eni-akui-lagi-kepepet_m_.jpg" alt="Terdakwa penerima suap kasus PLTU Riau-1, Eni Saragih mengaku hanya diperintah Ketua DPR Setya Novanto untuk memuluskan proyek tersebut." width="100%">
<figcaption>Terdakwa penerima suap kasus PLTU Riau-1, Eni Saragih mengaku hanya diperintah Ketua DPR Setya Novanto untuk memuluskan proyek tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terpidana kasus proyek PLTU Riau-1 ini dicecar sejumlah hal yang pernah ditanyakan ketika menjalani persidangan.  Eni kali ini diperiksa untuk kasus dugaan suap terminasi kontrak (PKP2B) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tersangka Samin Tan, selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.  "Pertanyaannya masih yang dulu, mungkin penyidik perlu konsistensi dari jawaban-jawaban saya, itu saja. Jadi masih yang sama dan itu semuanya sudah saya berikan keterangan di persidangan juga," kata Eni usai diperiksa penyidik KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).  Selain itu, politikus perempuan Golkar ini juga ditelisik penyidik soal dugaan keterlibatan mantan Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.  "Ditanyakan memang karena itu sudah yang lalu sudah ditanyakan dan sudah jelas di persidangan saya yang lalu," jelas Eni.  Diketahui, Mekeng sudah dicegah KPK ke luar negeri dalam perkara ini. Ia dicegah sejak Selasa (10/9) hingga enam bulan ke depan. Mekeng juga sudah dipanggil empat kali sebagai saksi oleh KPK. Namun Mekeng selalu mangkir dari panggilan tersebut.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus ini. Samin Tan diduga menyuap Eni Maulani Saragih.  Samin Tan diduga memberikan suap Rp 5 miliar kepada Eni. Uang tersebut diberikan terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubata (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.  Terkait kasus ini, Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;

Kembali Diperiksa KPK, Eni Mengaku Ditanya Soal Melchias Mekeng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#melchias markus mekeng

Berita Terkini