<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/MISA-PONTIFIKAL-ROMO-DIDIK_KHUSAINI-4-1-3338089165.jpg" alt="Mgr Didik mengawali pelayanan dengan melantik tim inti pastoral Keuskupan Surabaya dalam Misa Pontifikal. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mgr Didik mengawali pelayanan dengan melantik tim inti pastoral Keuskupan Surabaya dalam Misa Pontifikal. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo atau Mgr Didik memimpin Misa Pontifikal perdananya di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, Kamis (23/1). Misa ini menjadi tanda dimulainya pelayanan publik sebagai Uskup Keuskupan Surabaya setelah resmi ditahbiskan sehari sebelumnya. Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Mgr Didik untuk melantik para imam yang akan membantu beliau dalam menjalankan tugas pastoral. Tim inti pastoral ini mencakup Kuria Keuskupan, Tim Ekonom, Pusat Pastoral, serta Vikaris Episkopal yang akan melayani berbagai wilayah di Keuskupan Surabaya. Dalam susunan ini, terdapat beberapa terobosan baru, termasuk jabatan Vikaris Jenderal Bidang Pendidikan yang untuk kali pertama hadir di Indonesia. Mgr Didik membentuk Kuria Keuskupan yang terdiri atas sejumlah posisi penting. Seperti Vikaris Jenderal, Vikaris Yudisial, dan Sekretaris Uskup. Berikut nama-nama imam yang dilantik dalam Kuria Keuskupan: <ol> <li>Vikaris Jenderal Moderator Kuria: RD. Petrus Canisius Edi Laksito</li> <li>Vikaris Jenderal Pastoral: RD. Alexius Kurdo Irianto</li> <li>Vikaris Jenderal Pendidikan: RD. Yohanes Benny Suwito</li> <li>Vikaris Yudisial: RD. Laurensius Rony</li> <li>Sekretaris Uskup: RP. Agustinus Hutrin Tae, SVD</li> <li>Sekretaris Keuskupan: RD. Paulus Febrianto</li> <li>Ekonom: RD. Yohanes Darmokusumo Atmojo Sugiharto</li> </ol> Jabatan Vikaris Jenderal Bidang Pendidikan menjadi perhatian khusus. Menurut RD Agustinus Ferdian Dwi Prastiyo, juru bicara pentahbisan, jabatan ini merupakan yang pertama di Keuskupan Surabaya dan bahkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen gereja untuk memperhatikan pendidikan sebagai bagian penting dari misi pastoral. Mgr Didik juga melantik Tim Ekonom yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengembangan karya pastoral di keuskupan. Tim ini dipimpin oleh RD Yohanes Darmokusumo Atmojo Sugiharto sebagai Koordinator, dengan RD Gregorius Martia Suhartoyo sebagai Delegatus Legal, dan RD Edward Paulus Suryandoko sebagai Delegatus Pengembangan Karya. Di Pusat Pastoral, RD Alexius Kurdo Irianto dipercaya sebagai Ketua, didampingi RD Aloysius Widya Yanuar Nugraha sebagai Sekretaris dan Kepala Pusat Pastoral. Selain itu, RP Antonius Wahyuliana, CM ditunjuk sebagai Ketua Koordinasi Karya Pastoral, sementara RD Aloysius Widyawan memimpin bagian Penelitian, Pengembangan, dan Pusat Data Pastoral. Vikaris Episkopal untuk Wilayah Keuskupan Mgr. Didik juga menunjuk para Vikaris Episkopal yang akan bertugas di berbagai wilayah, seperti Surabaya Utara, Mojokerto, Kediri, hingga Blora. Berikut daftar lengkapnya: <ul> <li>Surabaya Utara: RP Yusup Gusti Ketut Prihatmono, CM</li> <li>Surabaya Barat: RD Bruno Joko Santoso</li> <li>Surabaya Selatan: RD Cornelius Triwidya Tjahja Utama</li> <li>Mojokerto: RD Albertus Widya Rahmadi Putra</li> <li>Kediri: RP Aloysius Didik Setiyawan, CM</li> <li>Blitar: RD Valentinus Rachmad Djatmiko</li> <li>Madiun: RD Adrianus Akik Purwanto</li> <li>Blora: RD Benediktus Prima Novianto Saputro</li> <li>Religius: RP Yoseph Jaga Dawan, SVD</li> <li>Kategorial: RP Ignatius Priyambodo Widhi Santoso, CM</li> </ul> Dengan pelantikan tim inti pastoral ini, pelayanan Mgr Didik sebagai uskup baru diharapkan dapat membawa semangat baru bagi umat Keuskupan Surabaya.

Monsinyur Agustinus Tri Budi Utomo atau Mgr Didik memimpin Misa Pontifikal perdananya di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya (23/1).

Mgr Didik Lantik Tim Inti Pastoral Keuskupan Surabaya di Misa Pontifikal, Awali pelayanan kepada Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/27-November-2023-Ini-Dia-3346384307.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution sebagai Gubernur Riau, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11). (Foto: Rahmat/Humas Setkab/setkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Brigjen TNI (Purn) H. Edy Natar Nasution sebagai Gubernur Riau, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11). (Foto: Rahmat/Humas Setkab/setkab.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Brigjen TNI (Purn) Edy Nasution sebagai Gubernur Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Acara pelantikan ini mengambil tempat di Istana Negara, Jakarta, menandai awal kepemimpinan baru untuk wilayah Riau. Pelantikan tersebut merupakan hasil dari Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 114/P/2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013326509/bpbd-riau-imbau-daerah-antisipasi-banjir-dan-longsor">BPBD Riau Imbau Daerah Antisipasi Banjir dan Longsor</a> Dilansir dari&nbsp;setkab.go.id&nbsp;oleh JawaPos.com, keputusan ini, yang menegaskan penghentian Wakil Gubernur Riau dan mengesahkan pengangkatan Edy Nasution sebagai Gubernur Riau Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2024, telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November. Pengumuman resmi ini dibacakan oleh Deputi Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti, yang memberikan legitimasi hukum atas proses pelantikan tersebut. Dengan pelantikan Edy Nasution, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif di tingkat daerah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013323834/polemik-antrean-bbm-bio-solar-di-riau-pemprov-usul-penambahan-kuota-bbm-untuk-amankan-pasokan-jelang-nataru">Polemik Antrean BBM Bio Solar di Riau, Pemprov Usul Penambahan Kuota BBM Untuk Amankan Pasokan Jelang Nataru</a> Edy Nasution diharapkan akan membawa visi dan kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi berbagai tantangan dan memajukan pembangunan di Provinsi Riau selama sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Dengan tulus dan penuh kesungguhan, Gubernur Riau yang baru dilantik, Brigjen TNI (Purn) Edy Nasution, menyampaikan sumpah jabatan yang mengandung tekad untuk memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dalam sumpah tersebut, ia berjanji untuk teguh memegang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013315727/kejati-riau-telusuri-aliran-uang-suap-oknum-polisi-di-bengkalis">Kejati Riau Telusuri Aliran Uang Suap Oknum Polisi di Bengkalis</a> Serta melaksanakan segala undang-undang dan peraturannya dengan sejelas-jelasnya. Selain itu, Edy Nasution menegaskan komitmennya untuk berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa, menciptakan landasan integritas dan pelayanan yang diperlukan untuk memajukan Provinsi Riau. Perubahan kepemimpinan di Provinsi Riau terjadi karena Edy Natar Nasution menggantikan Syamsuar, yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Gubernur. Keputusan Syamsuar untuk mengundurkan diri didasari oleh ambisinya untuk maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI pada Pemilu 2024. Dengan kekosongan tersebut, Edy Nasution, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur, diberi amanah untuk naik jabatan menjadi gubernur, mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan Provinsi Riau. Acara pelantikan Edy Nasution dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh penting yang menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap pergantian kepemimpinan ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013315634/polri-tangkap-4-teroris-di-riau-perannya-mau-bikin-rusuh-pemilu-2024-dan-amaliyah-saat-nataru">Polri Tangkap 4 Teroris di Riau, Perannya Mau Bikin Rusuh Pemilu 2024 dan Amaliyah saat Nataru</a> Di antara mereka adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Serta hadir mendampingi yaitu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bersama dengan sejumlah tamu undangan lainnya yang memberikan dukungan dan kesaksian terhadap peristiwa ini. Pergantian kepemimpinan ini bukan hanya sebuah proses administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan partisipasi aktif dalam perjalanan demokrasi di tingkat daerah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013312032/kejati-riau-tetapkan-mantan-rektor-uin-suska-sebagai-tersangka-kasus-dugaan-korupsi">Kejati Riau Tetapkan Mantan Rektor UIN Suska Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi</a> Dengan pengunduran diri Syamsuar dan kenaikan jabatan Edy Nasution, diharapkan Provinsi Riau dapat terus mengalami pembangunan yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan yang baru.

Presiden Joko Widodo melantik Edy Nasution sebagai Gubernur Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta.

Sosok Gubernur Riau yang Baru, Dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/image-33-83617982.png" alt="Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Agus Subiyanto. (akun X (@TheEagle_BEN)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Agus Subiyanto. (akun X (@TheEagle_BEN)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang baru. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara,&nbsp;pada Rabu (22/11). Dilansir dari&nbsp;<a href="http://setkab.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://setkab.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700708396861000&amp;usg=AOvVaw1zRgsoxUE9kL6lUr-J2jB3">setkab.go.id</a>&nbsp;pada, pelantikan Agus Subiyanto dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102/TNI Tahun 2023. Keppres tersebut tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 November 2023. Usai pembacaan Keppres, kemudian Presiden Jokowi melakukan penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI. &ldquo;Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.&rdquo; &ldquo;Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,&rdquo; ucap Agus saat mengucapkan sumpah. Sebelumnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/11), DPR RI telah menyetujui pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013311703/sah-jenderal-agus-subiyanto-resmi-jadi-panglima-tni">Sah! Jenderal Agus Subiyanto Resmi jadi Panglima TNI</a> Agus menggantikan pendahulunya Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Pengangkatan Jenderal Agus sebagai panglima tertinggi TNI ini tentu saja menimbulkan harapan besar dari berbagai pihak. Apalagi menjelang Pemilu 2024, netralitas TNI menjadi isu yang selalu diperbincangkan. Jenderal Agus sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dia kini digadang-gadang sebagai sosok tegas yang bisa menjaga profesionalisme prajuritnya. Dalam konferensi pers usai pelantikan pada Selasa (21/11), Jenderal Agus menegaskan akan mengawal prajuritnya agar tidak terlibat politik praktis. Dia bahkan membuat buku saku khusus tentang larangan bagi prajurit berpolitik. &ldquo;Isinya jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan UU.&ldquo; &ldquo;Dan kalau ada pelanggaran, prajurit bisa dipidana atau ditegur komandannya,&rdquo; tegas Jenderal Agus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013311544/buntut-tolak-upah-murah-di-balai-kota-dki-jakarta-tni-polri-jaga-ketat-kediaman-pjgubernurdki">Buntut Tolak Upah Murah di Balai Kota DKI Jakarta, TNI Polri Jaga Ketat Kediaman Pj&nbsp;Gubernur&nbsp;DKI</a> Langkah tegas ini patut diapresiasi. Sebab, netralitas TNI dalam Pemilu 2024 akan sangat menentukan berjalan lancarnya pesta demokrasi lima tahunan itu. Tak hanya itu, Jenderal Agus juga berjanji membentuk posko pengaduan bagi masyarakat. Jika ada prajurit yang terindikasi tidak netral, masyarakat bisa langsung melaporkannya. Komitmen Jenderal Agus ini tentu perlu diwujudkan. Sebagai panglima baru, ia harus bisa membuktikan bahwa TNI benar-benar menjaga netralitas dan profesionalisme-nya. Tak pelak, peran Jenderal Agus akan sangat menentukan citra TNI ke depannya. Apakah tetap menjaga martabatnya atau justru menuai kritik dan kekecewaan publik. Semuanya bergantung pada kepemimpinannya mulai sekarang. ***

Panglima TNI terpilih Jenderal TNI Agus Subiyanto diharapkan menjadi harapan netralitas TNI di pemilu 2024.

Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, Diharapankan Bisa Menjaga Netralitas TNI di Pemilu 2024

Melantik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Melantik

Berita Terkini

Mgr Didik Lantik Tim Inti Pastoral Keuskupan Surabaya di Misa Pontifikal, Awali pelayanan kepada Umat

Sosok Gubernur Riau yang Baru, Dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Hari Ini

Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, Diharapankan Bisa Menjaga Netralitas TNI di Pemilu 2024

Download Aplikasi JawaPos.com