<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/WhatsApp-Image-2025-08-13-at-124725-2391235999-905253427.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Pati Sudewo dinilai bisa dimakzulkan oleh DPRD jika terdapat pelanggaran sumpah dan janji jabatan.&nbsp; Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menanggapi usulan pemakzulan yang kini tengah diproses oleh DPRD Pati melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Legislator PKB itu menjelaskan, ketentuan pemberhentian kepala daerah secara diatur dalam Pasal 78&ndash;89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.&nbsp; &ldquo;Tahapan pemberhentian kepala daerah dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh DPRD melalui hak angket. Usulan harus dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPRD, dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Kamis (14/8). Ia menambahkan, pendapat DPRD terkait usulan pemakzulan akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Agung (MA) paling lambat 30 hari sejak permintaan diterima.&nbsp; Menurut Khozin, jika MA memutuskan Bupati Pati Sudewo terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan, selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri. &ldquo;Artinya, argumentasi bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat tidak lantas menutup ruang pemberhentian bila memang terbukti melanggar sumpah janji jabatan di MA,&rdquo; tegasnya. Khozin menilai mekanisme tersebut merupakan bagian dari instrumen pengawasan DPRD terhadap kepala daerah. Ia juga menyebut persoalan yang menimpa Bupati Sudewo tidak hanya menjadi urusan DPRD Pati, melainkan juga berada dalam ranah Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri.&nbsp; &ldquo;Tentu, ini menjadi bagian dari ranah pengawasan Komisi II DPR,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, DPRD Pati sepakat membentuk pansus pemakzulan setelah unjuk rasa dari warga Pati memprotes keras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Sementara, Bupati Sudewo menolak mundur dari jabatannya meski didesak massa yang memprotes kebijakannya. Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan aksi.

Bupati Pati Sudewo terancam dimakzulkan oleh DPRD jika terbukti melanggar sumpah jabatan, sesuai ketentuan UU.

Komisi II DPR: Bupati Pati Sudewo Bisa Dimakzulkan DPRD Jika Terbukti Melanggar Sumpah Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/dZJf4NDNNvHWQPy4MjtB76aeo4qWnf8BqGIaMfZD-1132610017.jpg" alt="Ilustrasi sound horeg. (Unggahan Instagram @putra_cokro_magetan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sound horeg. (Unggahan Instagram @putra_cokro_magetan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Polda Jawa Timur berkomitmen mengawal menegakkan aturan terkait sound horeg bersuara keras di wilayah Jatim. Polisi tak segan untuk menghukum pelanggar dengan menghentikan paksa aktivitas sound horeg. Langkah itu merupakan tindak lanjut SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, dan SE/10/VIII/2025 yang diterbitkan, Pemprov Jawa Timur bersama Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya. &ldquo;Surat edaran ini mengatur pedoman pembatasan penggunaan sound system di masyarakat, khususnya di Jawa Timur," ujar Kabidhumas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (13/8). Ia menuturkan bahwa surat edaran ini memiliki 13 landasan hukum yang menjadi dasar penerbitannya. Ada empat poin yang menjadi perhatian, yakni pembatasan tingkat kebisingan, pembatasan dimensi kendaraan. "Selanjutnya pembatasan waktu, tempat, dan rute kendaraan yang membawa sound system, serta pengaturan penggunaan sound system untuk kegiatan sosial di masyarakat,&rdquo; sambungnya. Dalam SE bersama itu, penggunaan sound system statis atau di tempat tidak boleh melebihi 120 desibel. Sementara sound system berpindah lokasi maksimal 85 desibel. Kendaraan yang membawa sound system juga wajib menjalani uji kelayakan (KIR). "Jika terjadi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusuhan atau tindak pidana, kami akan melakukan penghentian secara paksa dan pihak penyelenggara harus bertanggung jawab,&rdquo; tegas Jules.&nbsp; Polda Jatim tidak akan mentolerir setiap pelanggaran yang menimbulkan gangguan keamanan atau melanggar norma agama, kesusilaan, maupun hukum. Tak terkecuali pelanggar SE bersama sound horeg. &ldquo;Hiburan dan kegiatan sosial masyarakat tetap bisa berjalan, tetapi harus tertib, aman, dan menghormati hak orang lain. Tidak ada toleransi bagi yang sengaja melanggar,&rdquo; imbuh Jules.&nbsp;

Polda Jatim berkomitmen menegakkan aturan penggunaan sound system, pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas.

Siap-Siap, Polda Jatim Akan Hentikan Paksa Karnaval Sound Horeg Bila Melanggar Batas Desibel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/foto-jawapos-2025-07-16T223749067-461291170.jpg" alt="Emma Watson dalam film The Circle. (imdb)." width="100%">
<figcaption>Emma Watson dalam film The Circle. (imdb).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Dua bintang film Harry Potter, Emma Watson dan Zoe Wanamaker, resmi dijatuhi larangan mengemudi selama enam bulan akibat pelanggaran lalu lintas. Keputusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan High Wycombe pada Rabu (16/7), dalam dua sidang yang berlangsung hanya berselang beberapa menit. Dilansir dari Daily Mail, Emma Watson (35), aktris yang dikenal sebagai pemeran Hermione Granger, tertangkap mengemudi dengan kecepatan 38 mph di zona 30 mph saat mengendarai Audi S3 seharga &pound;30.000 atau sekitar Rp 630 juta. Ini merupakan pelanggaran keempat Emma dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Akibat akumulasi total 12 poin pelanggaran di surat izinnya, termasuk pelanggaran sebelumnya pada Oktober dan November 2023 serta Januari 2024, Emma dijatuhi sanksi larangan mengemudi selama enam bulan. Ia juga didenda sebesar &pound;1.044 (sekitar Rp 21.924.000), terdiri atas &pound;660 (sekitar Rp 13.860.000) karena pengakuan bersalah, &pound;264 (sekitar Rp 5.544.000) surcharge, dan &pound;120 (sekitar Rp 2.520.000) biaya pengadilan. Emma sebelumnya juga pernah terlibat insiden lalu lintas saat mobilnya diderek karena parkir ilegal di depan sebuah pub di Stratford-upon-Avon yang menyebabkan mobil seorang manajer restoran terjebak selama lebih dari tiga jam. Tak lama setelah sidang Emma, aktris senior Zoe Wanamaker (76) yang memerankan Madam Hooch dalam film Harry Potter and the Philosopher's Stone, juga dijatuhi sanksi serupa. Wanamaker kedapatan mengemudi dengan kecepatan 46 mph di zona 40 mph di Wiltshire. Dengan tambahan tiga poin hari itu, ia juga menggenapi total 12 poin di surat izinnya. Zoe pun dilarang mengemudi selama enam bulan dan dikenai denda yang sama dengan Emma. Sidang keduanya dipimpin oleh Hakim Distrik Arvind Sharma yang menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dalam kasus ini. Pengacara Zoe, Duncan Jones, menyampaikan bahwa kliennya menerima putusan tersebut tanpa keberatan. &ldquo;Ia tidak meminta perlakuan istimewa dan menerima bahwa ia akan dilarang mengemudi,&rdquo; ujar Duncan dikutip dari Daily Mail. ***

Dua bintang film Harry Potter, Emma Watson dan Zoe Wanamaker, resmi dijatuhi larangan mengemudi selama enam bulan

Melanggar Aturan Lalu Lintas, Emma Watson dan Zoe Wanamaker Dilarang Mengemudi 6 Bulan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/klQ1vZm9usV806DYGuff2MDmq3m5safFHqmKxqzo-1194671359.jpg" alt="Satgas KTR Dinkes Kota Surabaya saat melakukan sosialisasi dan pengawasan di masyarakat. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satgas KTR Dinkes Kota Surabaya saat melakukan sosialisasi dan pengawasan di masyarakat. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), berkomitmen menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM), melalui pengawasan yang ketat. Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang KTR. &ldquo;Pengawasan dan peninjauan ini bertujuan untuk membina Satgas KTR di setiap tingkatan dan mengevaluasi penerapan KTR di Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku,&rdquo; jelas Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina, Minggu (16/5). Ada delapan tempat yang menjadi fokus pengawasan KTR. Di antaranya fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, area bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya. Nanik menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dan pengelola tempat terhadap peraturan KTR menunjukkan peningkatan signifikan sejak Perda tersebut diberlakukan pada 2008.&nbsp; &ldquo;Pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok (Kabar) di 50 persen wilayah Kota Surabaya turut berkontribusi pada perbaikan kepatuhan, meskipun pengawalan intensif tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi,&rdquo; jelasnya. Ini juga buah dari kerja keras Dinkes yang secara rutin mengawasi dan meninjau KTR-KTR di Kota Surabaya setiap dua minggu. Puskesmas juga terlibat aktif mengawasi Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kerja masing-masing. Lebih lanjut, terkait sanksi pelanggar KTR, Nanik menyebut ada beberapa tahapan. Pelanggaran pertama berupa teguran lisan. Apabila melanggar lagi, maka akan mendapat teguran secara tertulis. "Dan pelanggaran ketiga dapat dikenai sanksi sosial serta denda sebesar Rp 250.000 untuk perorangan dan Rp 50.000.000 untuk instansi. Sejauh ini, hasil monitoring pengawasan di 48 lokasi, nihil pelanggaran," imbuh Nanik.&nbsp;

Pemkot Surabaya berkomitmen menegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok dengan pengawasan ketat, sanksi tegas bagi pelanggar.

Perokok Bandel Siap-Siap, Surabaya Tegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Bayar Denda sampai Rp 50 Juta kalau Melanggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/pexels-shazafzafar-9077165-2052549057.jpg" alt="Zodiak yang kerap melanggar aturan./pexels.com" width="100%">
<figcaption>Zodiak yang kerap melanggar aturan./pexels.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang menolak untuk mengikuti aturan. Jiwa-jiwa pemberontak ini bergerak mengikuti irama mereka sendiri, menantang hal yang konvensional, dan mendobrak batasan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sikap ini mungkin juga cerminan dari ego mereka yang tinggi dan sulit untuk ditundukkan. Bagi mereka, aturan diciptakan untuk dilanggar, bukannya dipatuhi. Dilansir dari laman Astrotalk pada Jumat (30/8) berikut ini zodiak yang dikenal suka melanggar aturan. 1. Aries Aries, zodiak pelopor yang bersemangat, selalu siap mengguncang segalanya. Dengan energi yang tak terbatas dan keinginan yang tak terpuaskan untuk berpetualang, mereka tanpa rasa takut menerjang hal yang tidak diketahui, meninggalkan jejak kegembiraan di belakang mereka. Dikenal karena sifat impulsifnya, Aries bukanlah orang yang takut mengambil risiko atau menentang ekspektasi. Baik itu mengejar gairah baru atau menantang status quo, Aries berkembang pesat karena sensasi melepaskan diri dari keterbatasan. 2. Aquarius Aquarius, zodiak yang revolusioner, didorong oleh hasrat mendalam untuk menantang norma dan menempa jalan mereka sendiri. Dengan semangat inovatif dan kecerdasan tajam, mereka selalu mendorong batas-batas kemungkinan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015037302/viral-king-abdi-murka-istrinya-ditawari-jadi-lc-rest-area-karangploso-disorot">Viral, King Abdi Murka Istrinya Ditawari Jadi LC, Rest Area Karangploso Disorot</a> Aquarius adalah visioner alami, tidak takut mempertanyakan otoritas atau menantang keyakinan yang sudah ketinggalan zaman. Sifat pemberontak mereka sering kali membuat mereka memperjuangkan tujuan sosial dan memperjuangkan perubahan progresif di dunia. 3. Sagitarius Sagitarius, pengembara yang berjiwa bebas, gemar melepaskan diri dari rutinitas dan menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Dengan rasa haus yang tak terpuaskan akan pengetahuan dan rasa ingin tahu yang tak terbatas, mereka selalu mencari pengalaman baru dan mendorong batas-batas zona nyaman mereka. Sagitarius terkenal karena sifatnya yang mandiri dan menolak untuk terikat oleh konvensi. Baik itu memulai perjalanan spontan atau mengungkapkan pikiran mereka tanpa ragu, Sagitarius merangkul sifat pemberontak mereka dengan penuh semangat. 4. Gemini Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015037311/hati-hati-saat-bicara-dengan-4-zodiak-ini-mereka-suka-menghakimi-orang-lain-secara-diam-diam">Hati-hati Saat Bicara dengan 4 Zodiak Ini, Mereka Suka Menghakimi Orang Lain Secara Diam-diam</a> Gemini, si penipu ulung dalam zodiak, dikenal karena pesonanya yang mudah berubah dan sifatnya yang nakal. Dengan kepribadian ganda yang membuat semua orang bertanya-tanya, mereka senang mendobrak ekspektasi dan menantang konvensi. Gemini adalah ahli adaptasi, menjalani hidup dengan mudah dengan rasa spontanitas dan keceriaan. Semangat pemberontak mereka sering terwujud dalam penolakan mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat, dan memilih untuk mengukir jalan mereka sendiri yang unik di dunia.

Jiwa-jiwa pemberontak ini bergerak mengikuti irama mereka sendiri, menantang hal yang konvensional, dan mendobrak batasan.

Para Pemberontak! Intip 4 Zodiak yang Dikenal Paling Suka Melanggar Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/664e8121c5bf2-jeane-victoria-318682027.jpg" alt="Berfoto mesra dengan pria menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar bahwa Jeane melanggar golden rules. (Sumber Foto : Foto : akun X/ @cora_i9)" width="100%">
<figcaption>Berfoto mesra dengan pria menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar bahwa Jeane melanggar golden rules. (Sumber Foto : Foto : akun X/ @cora_i9)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Berita mengejutkan datang dari Jeane Victoria, anggota trainee generasi 11 JKT48, yang dikeluarkan dari grup setelah ketahuan berfoto mesra dengan seorang pria yang bukan keluarganya. Dilansir&nbsp;melalui akun X resmi mereka, @officialJKT48, Kamis (23/5) Informasi ini disampaikan langsung oleh JKT48. Dalam pernyataannya, mereka menjelaskan bahwa Jeane telah beberapa kali dimintai keterangan terkait foto tersebut, namun tidak kooperatif saat memberikan penjelasan kepada manajemen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014649728/jabat-kapten-jkt48-gracia-kepercayaan-kali-ini-akan-aku-pakai-dengan-gracia-versi-yang-baru">Jabat Kapten JKT48, Gracia: Kepercayaan Kali Ini akan Aku Pakai dengan Gracia Versi yang Baru</a> "Menanggapi kabar mengenai Jeane Victoria yang beredar di media sosial, kami telah beberapa kali memanggil dan meminta penjelasan dari yang bersangkutan," tulis pihak JKT48, Kamis, 23 Mei 2024. JKT48 menyatakan bahwa ketidaksesuaian fakta dalam penjelasan Jeane menyebabkan hilangnya kepercayaan antara manajemen dan Jeane, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri kerja sama. "Kami sangat menyayangkan situasi ini. Ketidaksesuaian fakta dalam penjelasan yang diberikan kepada manajemen menyebabkan hilangnya rasa saling percaya, yang mempersulit kami untuk melanjutkan kerja sama," jelas manajemen JKT48. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014649276/jadi-wakil-gm-teater-jkt48-shani-terhibur-reaksi-fans-dan-terbantu-hubungan-baik-dengan-para-member">Jadi Wakil GM Teater JKT48, Shani Terhibur Reaksi Fans dan Terbantu Hubungan Baik dengan Para Member</a> Akibatnya, Jeane Victoria kini bukan lagi bagian dari JKT48. Grup tersebut menegaskan bahwa segala aktivitas Jeane tidak lagi berhubungan dengan JKT48. "Sejak pengumuman ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai member JKT48. Maka segala aktivitasnya pun tidak lagi berhubungan dengan JKT48," tegas pihak JKT48. Sebelumnya, foto-foto Jeane bersama seorang pria yang terlihat mesra beredar di media sosial, memicu spekulasi di kalangan penggemar bahwa Jeane melanggar golden rules JKT48, yaitu larangan bagi anggota untuk menjalin hubungan asmara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014635622/jkt48-rilis-single-terbaru-berjudul-magic-hour-bertemakan-dunia-penyihir-ini-lirik-lengkap">JKT48 Rilis Single Terbaru Berjudul Magic Hour, Bertemakan Dunia Penyihir, Ini Lirik Lengkap</a> Situasi ini diperburuk oleh ketidakmampuan Jeane memberikan keterangan yang sesuai kepada manajemen, yang akhirnya mengakibatkan pemecatannya dari grup.

Berita mengejutkan datang dari Jeane Victoria, anggota trainee generasi 11 JKT48, yang dikeluarkan dari grup setelah ketahuan berfoto mesra.

Dipecat dari JKT48, Jeane Victoria Diduga Langgar Golden Rules

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/200-Korban-Marapi-1617412644.jpg" alt="Tim SAR saat evakuai korban erupsi Gunung Marapi di Sumbar / sumber: Antara" width="100%">
<figcaption>Tim SAR saat evakuai korban erupsi Gunung Marapi di Sumbar / sumber: Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Gunung Marapi di Sumatera Barat yang meletus pada Minggu (3/12) diketahui telah menunjukkan aktivitas dan status level II (waspada) sejak tahun 2011. Status ini mencakup larangan untuk melakukan pendakian ke Gunung Marapi hingga radius 3 kilometer dari puncak kawah. Setelah terjadi aktivitas erupsi tiga hari yang lalu, diketahui bahwa banyak pendaki melanggar batas jarak yang berbahaya. Dikutip dari Bali Express pada Selasa (5/12), berdasarkan data sementara hingga Senin (4/12), total ditemukan 11 pendaki dalam keadaan meninggal. Update operasi tim SAR hari ini mencatat bahwa 52 orang telah turun dari gunung dalam keadaan selamat, 5 orang telah meninggal, 8 orang dalam proses evakuasi, dan 10 orang masih dalam pencarian. Identitas korban meninggal dunia termasuk Nazatra Adzin Mufadhal, Muhammad Adan, Muhammad Teguh Amanda, Nurva Afitri, dan Muhammad Alfikri. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendra Gunawan, menyatakan bahwa informasi dari relawan evakuasi menunjukkan bahwa korban yang paling terdampak berada di jarak antara 1 hingga 1,5 kilometer dari puncak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013439611/gunung-marapi-dan-merapi-punya-nama-yang-menyerupai-tapi-tak-sama">Gunung Marapi dan Merapi, Punya Nama yang Menyerupai tapi Tak Sama</a> Tim SAR masih terus mencari beberapa korban dan akan terus memperbarui informasi terkait erupsi Gunung Marapi. Saat evakuasi dilakukan, Ardizal Datuak Panghulu Kayo, seorang relawan evakuasi, melaporkan bahwa jalanan menuju puncak dalam kondisi licin. Ia menyatakan bahwa saat itu erupsi masih berlangsung, sehingga evakuasi korban di daerah puncak menjadi sulit. &ldquo;Selain asap erupsi, juga hawa panas. Jadi, sangat sulit menuju ke korban karena terhalang oleh situasi dan kondisi tersebut,&rdquo; katanya. Diketahui juga bahwa lokasi penemuan para korban menunjukkan pelanggaran larangan radius 3 kilometer dari puncak. Hendra menjelaskan bahwa aturan tersebut telah diberikan oleh PVMBG berdasarkan karakteristik Gunung Marapi. Meskipun Gunung Marapi berstatus waspada selama 12 tahun dan telah meletus lima kali pada tahun 2011, 2012, 2014, 2017, dan 2018, tidak ada dampak yang signifikan dari letusan di radius lebih dari 3 kilometer. Gunung Marapi cenderung mengalami erupsi dengan karakteristik aliran lava dan jatuhan material. &ldquo;Saat tidak meletus itu bukan berarti aman, malah tidak aman. Karena bersifat akumulatif, erupsinya menjadi lebih kuat. Ada akumulasi gas di dasar kawah,&rdquo; tambahnya. ***

Relawan evakuasi menunjukkan bahwa korban yang paling terdampak berada di jarak antara 1 hingga 1,5 kilometer dari puncak.

Melanggar Aturan, Korban Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat Ditemukan 1,5 KM dari Kawah

Melanggar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Melanggar

Berita Terkini