<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-3-708.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupakan" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Samin Tan turun dari ruang pemeriksaan menuju ruang konferensi pers dengan tangan terborgol. Rompi oranye membalut kaus biru yang dipakainya.  Kemarin (6/4), sehari setelah penangkapan, dia resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Samin Tan yang berstatus tersangka sejak 15 Februari 2019 diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. ”Perkara (Samin Tan) merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada 13 Juli 2018 di Jakarta,” jelas Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto.  Hari itu, KPK menangkap Eni Maulani Saragih yang saat itu merupakan anggota Komisi VII DPR. Eni kini berstatus terpidana dalam kasus korupsi PLTU Riau 1. ”Yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap,” kata Karyoto.  Kasus yang menyeret Samin Tan diselidiki KPK ketika proses hukum terhadap Eni masih berlangsung. Berdasar data yang dimiliki KPK, kasus itu dimulai pada Oktober 2017.  Samin Tan sebagai pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) yang mengakuisisi PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) meminta bantuan kepada Eni. Permintaan itu diajukan lantaran PT AKT tengah bermasalah terkait dengan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang menjadi wewenang Kementerian ESDM. ”SMT (Samin Tan, Red) diduga meminta bantuan sejumlah pihak. Salah satunya, Eni Maulani Saragih,” ujarnya.  Permintaan itu disanggupi Eni. Karyoto menjelaskan, untuk memuluskan permohonan yang diminta Samin Tan, Eni melakukan sejumlah upaya demi memengaruhi beberapa pihak. Dia bahkan menggunakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM untuk membantu Samin Tan. ”Dalam proses tersebut, Eni Maulani Saragih diduga meminta sejumlah uang kepada tersangka SMT,” ungkap Karyoto.  Dia membeberkan, Eni meminta uang kepada Samin Tan. Salah satunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan suaminya, M. Al Khadziq. ”Untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung,” jelasnya. Suap pun terjadi. Transaksi antara Samin Tan dan Eni dua kali dilakukan melalui anak buah masing-masing. ”Dengan total (suap) Rp 5 miliar,” sambung Karyoto.  Untuk mengungkap kasus tersebut, KPK memeriksa 35 saksi. Namun, Samin Tan sebagai tersangka tidak pernah menggubris panggilan dari penyidik KPK. Namanya kemudian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK pada Mei 2020. Dia diburu tim khusus yang diberi tugas mengejar buron-buron KPK. ”Senin, 5 April 2021, penyidik KPK menangkap tersangka SMT, pemilik perusahaan PT BLEM,” tutur dia.  Samin Tan yang pernah masuk Forbes sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia ditangkap saat ngopi bersama anak buahnya di kafe di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. Dia langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. ”Penahanan dilakukan kepada tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 6 April 2021 sampai 25 April 2021 di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih,” jelas Karyoto. Sebelum masuk sel di Gedung Merah Putih, Samin Tan akan menjalani isolasi mandiri di Rumah Tahanan KPK Cabang Kavling C-1.  Karyoto menegaskan, KPK tidak akan menutup-nutupi bila harus meminta keterangan pihak-pihak lain dalam penyidikan kasus tersebut. ”Nanti kami gali. Kami akan perjelas dengan mencari dan mengumpulkan alat bukti yang lain,” terangnya. ”Seperti Pak (Melchias Markus) Mekeng, terus kemudian disebut juga (Ignasius) Jonan. Nanti kami lihat sampai seberapa jauh perannya,” tambahnya.  Yang pasti, kata Karyoto, pihaknya tidak akan berspekulasi. KPK akan meminta keterangan Samin Tan. Kemudian, keterangan itu dibandingkan dengan yang disampaikan saksi. Bila ada perbedaan atau hal-hal yang harus dilengkapi, pemanggilan saksi-saksi mungkin kembali dilakukan.  Karyoto menegaskan, penyidik pasti mencari tahu pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam pelarian Samin Tan. ”Apakah ada pihak yang membantu. Artinya, dia menghalangi penyidikan. Tentu akan kami kembangkan. Kenapa sampai dia lari dan bagaimana dia larinya,” tandasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/04/2021/usai-diamankan-kpk-samin-tan-ditahan/">Usai Diamankan KPK, Samin Tan Ditahan</a>  &nbsp;  <hr />  SIAPA SAMIN TAN? <ul> 	<li>Tersangka dalam pengembangan kasus PLTU Riau 1 yang menyeret sejumlah nama. Di antaranya, mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih, mantan Mensos Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Eks Dirut PT PLN Sofyan Basir juga sempat terseret, namun kemudian divonis bebas.</li> 	<li>Menjadi tersangka sejak 15 Februari 2019. Pada Mei 2020, KPK memasukkannya dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron.</li> 	<li>Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) yang mengakuisisi PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Dia diduga menyuap Eni Maulani Saragih lantaran PT AKT punya masalah terkait perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).</li> 	<li>Terdata pernah masuk Forbes pada 2011 sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia berharta USD 940 juta.</li> 	<li>Setelah pelarian selama satu tahun, Samin Tan ditangkap saat sedang ngopi dan melakukan pertemuan di sebuah kafe di bilangan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, pada Senin sore (5/4).</li> </ul> Diolah dari berbagai sumber  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IB7Hw6cg_vs

Samin Tan Ditahan, KPK Bidik Mekeng dan Ignasius Jonan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ucok-cba-kaget-ada-pejabat-ojk-dan-bi-di-acara-politisi-golkar-ini_m_165591.jpeg" alt="Direktur eksekutif di Centre For Budget Analysis (CBA), Ucok Sjy Khadafi" width="100%">
<figcaption>Direktur eksekutif di Centre For Budget Analysis (CBA), Ucok Sjy Khadafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat antikorupsi Uchok Sky Khadafi mengkritik kehadiran petinggi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maumere Jazz Fiesta Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (28/10) malam.&nbsp; Sebab, kehadiran petinggi BI maupun OJK di acara yang digagas legislator Partai Golkar Melchias Markus Mekeng itu diduga berpotensi menggerus wibawa lembaga.&nbsp; &ldquo;Sebetulnya itu secara etika saja sudah tidak etis dan cenderung menyalahi, apalagi ada komisioner OJK dan BI. Harusnya mereka jaga wibawa kelembagaan,&rdquo; ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/10). Direktur eksekutif di Centre For Budget Analysis (CBA) itu menambahkan, ada persoalan yang muncul pasca-kehadiran petinggi BI dan OJK pada ajang Maumere Jazz Fiesta Flores. Sebab, hal itu bisa memunculkan kecurigaan.&nbsp; &ldquo;Bukan tidak mungkin itu bisa merusak kelembagaan BI,&rdquo; ulasnya. Uchok menambahkan, kehadiran petinggi BI dan OJK dalam Maumere Jazz Fiesta Flores yang diinisiasi Mekeng bisa menimbulkan tafsiran bahwa ada lembaga negara yang tunduk pada politikus.&nbsp; Apalagi, petinggi BI dan OJK hadir di Maumere Jazz Festival karena status mereka sebagai pejabat negara.&nbsp; &ldquo;Mereka mewakili lembaga atau pribadi. Sebab bisaj jadi kalau mereka tak ada lembaga tak mungkin diundang. Harusnya tolak halus kan bisa, jangan ikuti politisi. Masa profesional ikuti politisi? Tak baik secara citra kelembagaan,&rdquo; tegasnya. Selain itu Uchok juga mengingatkan perlunya transparansi tentang pihak-pihak yang menyumbang untuk kegiatan tersebut.&nbsp; Karena itu, kata Uchok, ada baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran sumbangan untuk kegiatan Maumere Jazz Festival.&nbsp; &ldquo;Kalau ada sumbangan harus diperjelas. Saya harap KPK memeriksa apakah ada sumbangan atau gratifikasi terkait hadirnya mereka. KPK bisa memantaunya atau ada yang melaporkan ke KPK,&rdquo; cetusnya. Diketahui, pada Sabtu (28/10) malam ada Maumere Jazz Fiesta Flores yang digelar di Wairita, Maumere, NTT.&nbsp;Sejumlah penyanyi dan musisi kondang seperti Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Trie Utami, Gilang Ramadhan Ruth Sahanaya dan Yopie Latul ikut tampil di ajang yang digagas anggota DPR asal NTT Melchias Markus Mekeng itu. Sedangkan pejabat BI yang hadir pada acara itu adalah Arbonas Hutabarat yang merupakan direktur Departemen Komunikasi BI.&nbsp;Adapun pejabat OJK yang hadir pada Maumere Jazz Festival adalah ketuanya langsung, yakni Wimboh Santoso. Sementara itu, hingga berita ini diunggah reporter JawaPos.com masih belum berhasil mendapatkan konfirmasi dan komentar dari Mekeng, Arbnonas dan Wimboh.

Ucok CBA Kaget Ada Pejabat OJK dan BI di Acara Politisi Golkar Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dituduh-korupsi-e-ktp-mekeng-ini-fitnah-keji-saya-masih-punya-tuhan_m_115985.jpeg" alt="Melchias Marcus Mekeng" width="100%">
<figcaption>Melchias Marcus Mekeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bantahan pihak yang dituduh menjalankan praktik korupsi e-KTP terus bermunculan. Kali ini datang dari Politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng yang disebut-sebut menerima USD 1,4 juta dari pengadaan proyek KTP elektronik tersebut. Mekeng mengklaim tidak pernah berurusan dengan proyek yang menghabiskan uang negara sebesar Rp 6,3 trilun itu. "Selama saya duduk di DPR, saya berada di komisi XI bidang ekonomi atau keuangan dan perbankan. Proyek E-KTP tidak pernah dibahas di Komisi XI karena bukan bidangnya," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (14/3). Dengan namanya disebut-sebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP di persidangan Tipikor, Kamis (9/3), dia menilai itu bentuk fitnah yang dilakukan Andi Agustinus. Pasalnya, dia tidak pernah mengenal pria yang dipanggil Andi Narogong itu. "Seumur hidup saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Andi Agustinus atau Narogong," tegas Mekeng. Pria yang kini menjabat ketua komisi XI DPR itu menerangkan, dia memang menjadi Ketua Badang Anggaran (Banggar) DPR pada Juli 2010 hingga 12 Agustus 2012. Namun, proyek e-KTP adalah usulan pemerintah yang anggarannya dibahas dan diputuskan pemerintah bersama komisi II DPR. Di dalam UU yang mengatur tata cara bersidang atau rapat, lanjut dia, dikatakan setiap keputusan yang sudah diputuskan oleh komisi, termasuk komisi II, tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk Banggar. Nah, Banggar tugasnya hanya membahas postur APBN dengan Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia. Di dalamnya berisi tentang penerimaan negara seperti pajak, PNBP, dividen dan lainnya. Juga, tentang belanja negara dan menghitung berapa defisit anggaran yang harus ditutup oleh pinjaman atau hutang. Karena itu, menurut Mekeng sangat naif dan tidak masuk akal untuk memberikan uang sangat besar kepadanya. Sebab, dia tidak punya kuasa untuk menghentikan program e-KTP karena sudah diputuskan komisi II dan pemerintah. Untuk itu, dia mensinyalir ada oknum koruptor yang sudah terindikasi sekitar 6 orang dalam dakwaan, ingin mengambil uang sebanyak-banyaknya dari rekening penampungan hasil korupsi dengan menjual namanya. Sehingga ada justifikasi terhadap pengeluaran tersebut. "Ini fitnah keji yang terberat buat saya dan istri serta anak-anak saya. Saya yakinkan bahwa saya tidak sekeji yang difitnahkan karena saya masih punya tuhan yang sangat saya takuti dan jadi pegangan hidup," pungkas legislator asal NTT itu. (dna/JPG)

Dituduh Korupsi e-KTP, Mekeng: Ini Fitnah Keji, Saya Masih Punya Tuhan!

mekeng

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mekeng

Berita Terkini

Samin Tan Ditahan, KPK Bidik Mekeng dan Ignasius Jonan

Ucok CBA Kaget Ada Pejabat OJK dan BI di Acara Politisi Golkar Ini

Dituduh Korupsi e-KTP, Mekeng: Ini Fitnah Keji, Saya Masih Punya Tuhan!

Download Aplikasi JawaPos.com