<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/DSC06766JPG-2012223925.jpg" alt="Kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia percaya pemerintahannya ke depan mampu menuntaskan mega proyek tersebut. &ldquo;Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah. Beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut menyelesaikan (IKN),&rdquo; kata Prabowo usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana bersama Presiden Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8). Prabowo juga meyakini pada periode 3&ndash;5 tahun mendatang, fungsi IKN sudah bisa terlihat meskipun belum maksimal. &ldquo;Kita sadar pembangunan Ibu Kota bukan pekerjaan yang sebentar. Ini pekerjaan lama dan berat,&rdquo; ucapnya. Meski demikian, Prabowo mengaku optimistis dengan masa depan IKN. &ldquo;Saya kira kalau kita lihat, optimistis ya. Dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan,&rdquo; lanjutnya. Dalam rapat kabinet perdana di IKN tersebut, Jokowi membahas terkait keberlanjutan serta transisi di kementerian dan purchasing manager index (PMI). Perpindahan ibu kota disebut Jokowi bukan tentang perpindahan fisik semata, melainkan juga perpindahan pola pikir (mindset). &ldquo;Kita bisa bekerja dari mana saja, juga pindah mobilitasnya. Karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau. Bangunan di sini semuanya diarahkan ke green building dan aksesibilitasnya juga diprioritaskan untuk pejalan kaki dan yang naik sepeda,&rdquo; jelas Jokowi. Selain itu, lanjut Jokowi, ekonomi yang akan dikembangkan di IKN adalah ekonomi hijau. Juga ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.&nbsp;&ldquo;Sekali lagi ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center dan yang lain-lainnya,&rdquo; ucapnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya unuk melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Prabowo:  Kalau Bisa Saya Ikut menyelesaikan

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/GUSUR-2543154225.jpg" alt="Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun megaproyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek tersebut rencananya sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan di simpang Bundaran Dolog. Di mana sampai sekarang tahap pembebasan lahan warga belum juga tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Farhan Sanjaya mengatakan bahwa tahap pembebasan lahan tersebut tengah digodok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014393131/berikut-alasan-mega-proyek-underpass-bundaran-dolog-surabaya-sulit-dieksekusi">Berikut Alasan Mega Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Sulit Dieksekusi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), saat ini pihaknya masih menunggu sejumlah finalisasi, khususnya terkait appraisal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin ada beberapa revisi," ujar Farhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat ini masih dalam proses penyampaian daftar normatif. Pasalnya, ada sejumlah pembenahan terkait bahan lahan, batas aset DPUSDA, luasan bangunan, dan tanah yang terkena pengadaan tanah. Sehingga, nilai appraisal mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014080372/kondisi-underpass-tol-kedungbetik-jombang-kian-memperihatinkan-digenangiair-saat-musim-hujan-dan-tidak-bisa-dilintasi">Kondisi Underpass Tol Kedungbetik Jombang Kian Memperihatinkan, Digenangi&nbsp;Air Saat Musim Hujan dan Tidak Bisa Dilintasi&nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menunggu revisi ini disesuaikan dulu, kemungkinan Senin kita sampaikan ke warga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya menjelaskan bahwa soal daftar normatif, itu terdiri dari sejumlah poin utama dalam tahapan pembahasan lahan. Di antaranya, identitas pihak yang berhak, letak, luas, dan status maupun jenis hak, luas dan jenis bangunan, hingga jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah kita bahas secara detail," ungkap Farhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013726756/proyek-underpass-joglo-tahap-ii-bakal-dimulai-pekan-depan-2-ruas-jalan-ditutup">Proyek Underpass Joglo Tahap II Bakal Dimulai Pekan Depan, 2 Ruas Jalan Ditutup</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga setempat diketahui meminta ganti rugi pembebasan lahan lima kali nilai jual objek pajak (NJOP). Artinya, dengan NJOP Rp 11 juta per meter, warga meminta sekitar Rp 55 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai ganti rugi sesuai aturan acuan kami, sesuai appraisal. Belum (ada nilai appraisal), menunggu daftar nominatif diumumkan kembali setelah ada revisi kemarin," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sekarang, pemerintah pusat belum memutuskannya rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014073356/malang-bakal-punya-underpass-ramah-lingkungan-berikut-konsep-dan-keunggulannya">Malang Bakal Punya Underpass Ramah Lingkungan, Berikut Konsep dan Keunggulannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi, untuk memuluskan pengerjaan proyek, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas. Tahun ini total Rp 81 miliar untuk tahap tersebut.</div>

Untuk memuluskan pengerjaan proyek, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas tahun ini.

Tahap Pembebasan Lahan untuk Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Belum Tuntas, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/GUSUR-2543154225.jpg" alt="Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam membangun mega proyek underpass yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di simpang Bundaran Dolog. Saat ini, tahap pembebasan lahan warga masih belum selesai. Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Jumat (1/3), menurut Farhan Sanjaya, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), tahap pembebasan tengah digodok. Saat ini masih menunggu beberapa finalisasi terutama terkait penilaian lahan. "Kemarin ada beberapa revisi," ujarnya, Jumat (1/3). Farhan menyatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyusunan daftar normatif karena masih ada beberapa penyesuaian yang diperlukan terkait batas lahan, batas aset DPUSDA, luasan bangunan, dan tanah yang terkena pengadaan tanah. "Menunggu revisi ini disesuaikan dulu, kemungkinan Senin kita sampaikan ke warga," Farhan menjelaskan mengenai daftar nominatif yang terdiri dari beberapa poin utama dalam tahapan pembebasan lahan. Poin-poin tersebut mencakup identitas pihak yang berhak, letak, luas, serta status dan jenis hak atas tanah, selain itu juga mencakup luas dan jenis bangunan, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. "Bahkan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah kita bahas secara detail," ungkap Farhan. Warga setempat meminta ganti rugi pembebasan lahan lima kali nilai jual objek pajak (NJOP), namun nilai ganti rugi akan disesuaikan dengan aturan acuan mereka, sesuai dengan penilaian. Saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass. Untuk memuluskan pengerjaan itu, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81 miliar.

Saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass.

Berikut Alasan Mega Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Sulit Dieksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/TPA-Antang-2778241656.jpg" alt="Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, di Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, di Kota Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto masih menunggu pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari aparat penegak hukum. Yakni soal mega proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebelum menetapkan pemenang tender.&nbsp; &rdquo;Kami masih menunggu keluarnya LO dari aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel,&rdquo; kata Ramdhan seperti dilansir dari Antara di Makassar. Menurut dia, pengumuman pemenang lelang PSEL di Makassar hingga saat ini belum dilakukan. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah menagih pada saat rapat virtual pada Selasa (31/10).&nbsp;Namun karena pertimbangan LO dari aparat penegak hukum belum diterima, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menandatangani surat keputusan (SK) penetapan pemenang tender.&nbsp; Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Dhani itu tidak ingin proyek tersebut menyisakan persoalan kemudian hari. Apalagi diakui, dia memiliki trauma hukum tersendiri, terutama persoalan SK.&nbsp; &rdquo;Oleh karena itu, semua prosedur yang ada akan diperiksa terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan,&rdquo; ujar Ramdhan Pomanto. Mengenai rencana peletakan batu pertama proyek strategis nasional (PSN) itu, dia tetap optimistis akan dilakukan pada Desember. Jika sudah ada LO, pihaknya akan langsung tancap gas mengumumkan pemenang tender, untuk selanjutnya membuat kontrak kerja sama. PSEL Makassar yang mendapat apresiasi dari donatur luar negeri itu, akan menggunakan skema kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), bukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).&nbsp; &rdquo;Jadi pembangunan PSEL ini full investasi, tanpa penyertaan modal dari pemerintah. Besarnya nilai investasi pembangunan PSEL ini ditaksir Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun untuk menghasilkan tenaga listrik 18 Mega Watt,&rdquo; terang Ramdhan Pomanto. Dia menambahkan, bahan baku PSEL itu bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang. Diprediksi 10 tahun ke depan sampah yang menggunung di TPA itu akan habis.

Wali Kota Makassar tunggu pendapat hukum dari aparat penegak hukum soal mega proyek PSEL sebelum tetapkan pemenang tender

Wali Kota Makassar Tunggu Pendapat Hukum Soal Mega Proyek PSEL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210326_184323_1.jpg" alt="Maket perencanaan pembangunan Twin Tower atau menara kembar di kawasan reklamasi Central Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Maket perencanaan pembangunan Twin Tower atau menara kembar di kawasan reklamasi Central Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mega proyek yang dulu dicanangkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yakni menara kembar (twin tower) dan revitalisasi Stadion Mattoangin terancam mandek. Sebab, akan sulit mendapat bantuan anggaran mengingat saat ini Pemerintah Provinsi Sulsel sedang menghadapi krisis keuangan.  ”Twin Tower tidak masuk (pembahasan anggaran). Untuk stadion kita lihat dulu bagaimana kebijakan yang diambil kawan-kawan pemprov, Plt gubernur (Andi Sudirman Sulaiman), maupun kawan-kawan di dewan,” ujar anggota Komisi D DPRD Sulsel Ady Ansar seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Dia menegaskan, untuk kelanjutan proyek menara kembar, hampir dipastikan tidak berlanjut sembari menunggu polemik penyelesaian masalahnya. Sedangkan untuk Stadion Mattoangin tidak bisa hanya satu pihak yang memutuskan, tapi harus dirembukkan bersama dengan pihak terkait, baik Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan DPRD.  ”Yang pasti begini, stadion tidak boleh ada orang yang bisa memutuskan sepihak. Misalnya, Pak Plt Gubernur akan menunda misalnya, atau sebaliknya DPRD tidak setuju, tidak bisa. Kenapa? Karena ini sudah menjadi produk APBD,” tegas Ady Ansar, politikus asal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.  Untuk menghentikan atau menunda proyek Stadion Mattoangin, kata dia, harus dirapatkan kembali dengan semua pihak terkait. Sehingga, jelas arah kebijakan yang diambil nanti. Apakah Peraturan Daerah (Perda) APBD 2020 ditinjau ulang atau dibatalkan.  ”Kita kembali ke perda untuk menghentikan atau menunda. Makanya, kita rapat kembali untuk atur persetujuan bersama, apakah setuju atau tidak (dilanjutkan atau dibatalkan),” ujar Ady Ansar.  Selain itu, dia menambahkan, pihaknya masih fokus menyelesaikan utang Pemprov Sulsel.  Diketahui Rp 345 miliar belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Padahal, sudah terbit surat perintah membayar atau SPM. Sedangkan kebutuhan anggaran sekarang ini yang diperlukan sebesar Rp 609 miliar.  Sebelumnya, Bappelitbangda Pemprov Sulsel telah mengajukan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) setelah addendum (perjanjian ulang) kepada pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 triliun, dengan bunga nol persen dan estimasi pengembalian utang atau tenor hingga delapan tahun.  Untuk skema pengajuan pinjaman pada 2020 sekitar Rp 1,3 triliun lebih diperuntukkan bagi infrastruktur jalan dan pengairan serta Rp 1,1 triliun lebih pengerjaan Stadion Mattoangin. Hanya saja, anggaran stadion sejauh ini belum disetujui. Mengenai anggaran pembangunan Twin Tower di wilayah reklamasi Central Point of Indonesia (CPI) juga diketahui sebesar Rp 1,9 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fMqZ_tH5em4

Proyek Menara Kembar dan Stadion Mattoangin Terancam Mandek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/jalan-Toronipa-1.jpg" alt="Proyek pembangunan jalan wisata Toronipa Konawe dari arah Kendari, tahap awal sudah dikerjakan sepanjang 3,4 km. Tahap kedua sepanjang 11 kilometer itu mulai Agustus 2020 kembali dilanjutkan. Azis Senong/Antara" width="100%">
<figcaption>Proyek pembangunan jalan wisata Toronipa Konawe dari arah Kendari, tahap awal sudah dikerjakan sepanjang 3,4 km. Tahap kedua sepanjang 11 kilometer itu mulai Agustus 2020 kembali dilanjutkan. Azis Senong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mega proyek tahap kedua pembangunan jalan wisata dari arah Kota Kendari menuju Toronipa Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai dikerjakan awal Agustus. Pengerjaan itu setelah mengalami penundaan karena dampak Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra telah menandatangani kontrak kerja dengan PT PP (Persero) Tbk, BUMN yang mengerjakan proyek multitahun pembangunan jalan wisata Kendari–Toronipa dengan nilai anggaran mencapai Rp 756 miliar.  ”Pada 2020 ini target anggaran pembangunan jalan Kendari–Toronipa sebesar Rp 250 miliar, sedangkan sisanya diselesaikan 2021 dan awal 2022,” ungkap Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Abdul Rahim seperti dilansir dari Antara di Kendari.  Abdul Rahim menjelaskan, anggaran Rp 756 miliar tersebut untuk merampungkan pembangunan jalan Kendari–Toronipa Konawe sepanjang 11 kilometer dengan lebar jalan 27 meter.  ”Kami berharap kepada warga yang lahannya dilalui proyek untuk proaktif bekerja sama dengan pemerintah dalam mempercepat pembebasan lahan, sehingga pekerjaan proyek jalan wisata Kendari–Toronipa berjalan lancar,” ucap Senior Vice President (SVP) PP Tbk Bandung Sasmintoharjo.  Dana pembebasan lahan milik warga sudah disiapkan Pemprov Sultra sebesar Rp 65 miliar, mulai dari wilayah kecamatan di Kendari hingga ke arah Toronipa Kabupaten Konawe.  Sebelumnya, tahap awal pekerjaan jalan wisata Kendari–Toronipa telah dibangun sepanjang 3,4 kilometer. Pada awal tahap pertama pemprov mengucurkan anggaran senilai Rp 144 miliar bersumber dari APBD Sultra tahun 2019. Dana pembangunan mega proyek tersebut berasal dari pinjaman Pemprov Sultra kepada PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) senilai Rp 799.258.216.000, yang disepakati melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan daerah antara Direktur PT SMI Edwin Syahruzad dengan Gubernur Sultra Ali Mazi di Jakarta pada 22 Juli 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Proyek Tahap II Jalan Wisata Toronipa–Kendari Kembali Dikerjakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anggaran-membengkak-proyek-masjid-taman-sriwedari-molor_m_201273.jpeg" alt="Desain Masjid Taman Sriwedari" width="100%">
<figcaption>Desain Masjid Taman Sriwedari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggaran untuk proyek Masjid Taman Sriwedari Surakarta (MTTS) diketahui membengkak menjadi Rp 180 miliar. Jumlah tersebut meningkat Rp 20 miliar dibandingkan anggaran yang direncanakan sebelumnya Rp 160 miliar. Tidak hanya pembengkakan anggaran, pengerjaan proyek MTTS juga dipastikan molor dari waktu yang dijadwalkan sebelumnya yakni awal April 2018.&nbsp; Ketua Tim Pembangunan MTTS, Achmad Purnomo menjelaskan, molornya pembangunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian desain antara yang diusulkan oleh Pemkot Solo dengan PT Wijaya Karya (Wika) selaku pelaksana proyek. Penyesuaian ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga terpaksa membuat proses pembangunan juga harus berubah.&nbsp; " Pekan lalu dari PT Wika sudah menyerahkan desain ke Pemkot, tetapi desain yang disodorkan oleh PT Wika ini mengalami sedikit perubahan dari yang direncanakan Pemkot sebelumnya," terang Achmad Purnomo kepada JawaPos.com, Selasa (3/4). Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo itu menambahkan, perubahan tersebut terkait dengan kualitas bangunan. Dengan adanya perubahan tersebut, tidak hanya membuat pembangunan yang tersendat. Tetapi, anggaran juga mengalami peningkatan. Achmad Purnomo menyebutkan, dengan desain yang diusulkan Pemkot anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 160 miliar. Dana tersebut sudah termasuk dengan bangunan menara yang akan menjadi ikon masjid tersebut. Sedangkan dengan desain yang diusulkan oleh Wika anggaran meningkat menjadi Rp 180 miliar. "Dana itu belum termasuk dengan bangunan menaranya. Nanti untuk bangunan menara masih akan dikonsultasikan lebih lanjut," ucapnya.  Ketua Panitia MKKS itu menambahkan, pekan ini Pemkot akan berkoordinasi lagi dengan PT Wika untuk memastikan pembangunan. Termasuk juga untuk penyediaan anggaran untuk pembangunan MKKS. "Kami juga belum mempunyai gambaran untuk anggaran tersebut, selama ini BUMN baru berkomitmen untuk memberikan dana tapi dana cashnya belum ada," katanya.

Anggaran Membengkak, Proyek Masjid Taman Sriwedari Molor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/butuh-dana-besar-kemenhub-ajak-swasta-garap-proyek-infrastruktur_m_190960.jpeg" alt="Ilustrasi proyek MRT Jakarta yang libatkan pihak swasta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek MRT Jakarta yang libatkan pihak swasta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah gencar membangun proyek infrastruktur guna mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. Pembangunan yang menelan biaya cukup besar ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan besarnya kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur mengharuskan pemerintah mencari sumber-sumber pembiayaan lain selain APBN. Menurutnya, perlu adanya keterlibatan BUMN, swasta nasional atau asing dalam pembangunannya. &ldquo;Pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan dari APBN. Kita harus mengundang investor. Kalau kita hanya betumpu pada kemampuan pemerintah (APBN atau APBD) maka kemampuan pembiayaannya hanya 30 persen. Sisanya 70 persen harus dari BUMN, swasta nasional maupun asing,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/2). Sugihardjo menambahkan, beberapa mega proyek sektor transportasi yang saat ini sedang dibangun dan ditawarkan kepada investor. Diantaranya, pengembangan sisi udara Bandara Kualanamu Medan dengan nilai investasi Rp 15 triliun, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung senilai Rp 38 triliun, pembangunan jalur Kereta Api Makassar &ndash; Pare Pare senilai Rp 13 triliun, dan pembangunan bandara Bali Utara senilai Rp 50 triliun. Nantinya, skema yang diambil adalah Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Karenanya berkaca dari pengalaman yang lalu terkait program Public Private Partnership (PPP) yang kurang laku di mata investor, pria yang akrab disapa Jojo ini mengatakan pemerintah telah menggandeng pihak profesional guna membuat bagaimana proyek-proyek ini layak jual. &ldquo;Pada masa kabinet pemerintahan sebelumnya, proyek-proyek infrastruktur kita tawarkan melalui PPP (public private partnership) tidak banyak diminati investor. Pemerintah sekarang menggandeng profesional yang bisa mendokumentasikan dengan baik dan tahu bagaimana membuat proyek itu menjadi layak jual,&rdquo; pungkasnya. (Hap/Hana)

Butuh Dana Besar, Kemenhub Ajak Swasta Garap Proyek Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/perluasan-pelabuhan-kendal-digelontor-dana-rp-6-triliun_m_178054.jpeg" alt="Sekda Kabupaten Kendal (kedua dari kiri) Bupati Kendal Mirna Annisa (tengah) dan Direktur Utama Pelindo III (kedua dari kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman." width="100%">
<figcaption>Sekda Kabupaten Kendal (kedua dari kiri) Bupati Kendal Mirna Annisa (tengah) dan Direktur Utama Pelindo III (kedua dari kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pelindo III menyatakan siap melaksanakan upaya perealisasian proyek perluasan Pelabuhan Kendal. Tidak main-main, dana Rp 6 triliun siap digelontorkan guna investasi mega proyek yang rencananya berlangsung hingga tahun 2019 tersebut. Direktur Utama Pelindo III, Ari Askhara mengatakan proyek perluasan pelabuhan akan dimulai dalam waktu dekat dengan melakukan pengerukan sedimentasi di sekitar perairan Kendal sedalam 10 meter. "Area perairan Kendal yang sekarang hanya sedalam tiga meter nanti diperdalam lagi,"&nbsp;ujarnya usai meneken nota kesepahaman dengan Bupati Mirna Annisa di Pendopo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Kamis (28/12). Dengan bersinergi bersama perusahaannya yang memiliki potensi di bidang bisnis, teknis, serta modal, Ari menegaskan Pemkab Kendal nantinya juga berpeluang dalam mengembangkan aset kabupaten secara efisien. Ia berharap peningkatan kerjasama kedua belah pihak mampu menggenjot manfaat ekonomi, tidak hanya untuk warga Kendal, tetapi juga pemangku kepentingan logistik bagi sektor industri Jawa Tengah dan sekitarnya. Megaproyek perluasan Pelabuhan Kendal, imbuhnya, juga mencakup pembangunan semua struktur sarana dan prasarana, penggalian untuk jalur kapal hingga pembuatan kolam pelabuhan. Pihaknya memastikan infrastrktur tersebut sudah komplit untuk menopang Pelabuhan Kendal. "Kami akan melakukan studi pararel antara kurun waktu enam sampai sembilan bulan. Kemudian kami baru menggarap pembangunan pelabuhan yang baru, termasuk pembuatan dermaganya," jelasnya. Selebihnya, Ari mengaku cukup mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan oleh Bupati Mirna Annisa dalam mewujudkan proyek perluasan tersebut. Ia berharap Pelabuhan Kendal nantinya dapat mendukung aktivitas bongkar muat barang yang ada di Kawasan Industri Kendal (KIK) yang berlokasi di dekatnya. Pihaknya kini sedang membahas bersama Pemkab untuk menentukan pembagian dana yang ideal dalam pengelolaan proyek itu. "Yang penting multi player efeknya bisa diperluas. Pendapatan pajak dan PAD untuk Kendal," tambahnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Moh Toha berharap mega proyek Pelabuhan Kendal mulai digarap pada tahun 2018 nanti. Sehingga bisa berlanjut ke perluasan sarananya untuk nantinya dirancang menjadi pelabuhan bertaraf internasional.

Perluasan Pelabuhan Kendal Digelontor Dana Rp 6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11613_29314_bendungan-madura.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mega proyek 13 bendungan bernilai triliunan rupiah wajib dikawal. Jangan sampai proyek multiyears sampai 2018 tidak beres. Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Mudjiadi ikut mengingatkan para kontraktor bendungan atau proyek infrastruktur lainnya memperhatikan aspek keselamatan kerja konstruksi (K3)&lrm;. &quot;K3 itu harus ada biayanya. Kita bayar orang perlengkapan dan sarana prasarana. Selama ini ada kewajibannya tapi tidak dilakukan dan tidak dicantumkan biayanya. Dimana-mana kotor banyak sampah. Masak kita kerja proyek nilainya tinggi kamar mandinya kotor dan bau,&quot; kata dia, Selasa (24/11). Untuk itu, sambung dia, pemerintah &lrm;telah menerapkan aturan untuk setiap pemenang kontrak kerja harus menganggarkan biaya tambahan untuk penerapan K3 tersebut.&nbsp; Jika ketahuan saat monitoring di lapangan para kontraktor akan dikenai sanksi. &quot;Sesuai arahan menteri mulai kontrak sekarang harus ada K3. Jadi nggak ada alasan lagi kondisi lapangan kotor atau karena nggak ada dana. Kalau kita kerja dengan asing kok bisa bersih, masak kita sendiri nggak bisa. Jadi itu harus jadi perhatian,&quot; tegas Imam. Ia mencontohkan, &lrm;paket pekerjaan MRT dan Sudetan Ciliwung&nbsp; Jakarta yang bersih dan rapi.&nbsp; &quot;Yang agak berat urusan keselamatan. Kalau kejadian apa-apa saya yang repot. Kalau ada yang meninggal, kepala proyek (Kapro) dan timnya akan di-grounded.&nbsp;Selama dua tahun&nbsp;team leader&nbsp;dan Kapronya tidak boleh kerja lagi di SDA,&quot; tandas Imam (hyt/JPG)&lrm;

Ingat Kontraktor!  Wajib Perhatikan K3, Jika Lalai Ini Sanksinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mega proyek

Berita Terkini

Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, Prabowo: Kalau Bisa Saya Ikut menyelesaikan