<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/JKT_DEMO-DI-DEPAN-MAKO-BRIMOB_HANUNG-HAMBARA_29082025-10-481108616.jpg" alt="Sejumlah mobil hangus pasca kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah mobil hangus pasca kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Demonstasi yang terjadi pada akhir Agustus lalu dan berujung pada kerusuhan yang memakan korban jiwa pada Kamis (28/8) menjadi tanda tanya publik. Kenapa demonstrasi itu sampai berujung dengan kerusuhan?&nbsp; Demonstrasi yang berujung rusuh itu disinyalir akibat dari kenaikan gaji dan perilaku anggota DPR yang tidak simpatik dan arogan. Di samping itu kondisi ekonomi yang sulit. Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan oleh Median. &nbsp; Peneliti Senior Median Rico Marbun mengatakan, hasil survei terbaru menunjukkan dua penyebab utama maraknya aksi demonstrasi di Indonesia, yakni kebijakan dan perilaku anggota DPR yang dianggap tidak simpatik serta kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat. Dari survei yang dilakukan Median, publik menilai kenaikan gaji dan tunjangan DPR menjadi faktor paling dominan (30,2%) di balik gelombang unjuk rasa. Selain itu, perilaku arogan DPR (9,8%); sikap tidak peduli pada rakyat (8,1%); serta kebijakan yang memberatkan ekonomi rakyat (6,8%) juga ikut memperkuat kemarahan publik.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016606190/ribuan-buruh-geruduk-dpr-said-iqbal-sampaikan-3-tuntutan-ke-pemerintah-tak-perlu-libatkan-tni">Ribuan Buruh Geruduk DPR, Said Iqbal Sampaikan 3 Tuntutan ke Pemerintah: Tak Perlu Libatkan TNI</a> Faktor kesulitan ekonomi (6,5%) dan kesenjangan ekonomi (4,2%) menambah persepsi bahwa elite politik semakin jauh dari realitas masyarakat.&nbsp; "Temuan ini menegaskan bahwa demonstrasi yang merebak adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap perilaku elit dan tekanan ekonomi yang semakin berat,&rdquo; ujar Rico Marbun dalam konferensi pers yang dilakukan Median secara daring pada Senin (22/9). &nbsp; Selain penyebab, kata Rico Marbun, survei Median juga menggali aspirasi atau tuntutan yang paling diingat publik dari aksi demonstrasi. Data menunjukkan bahwa isu-isu ekonomi dan akuntabilitas elite menjadi dominan. &nbsp; Terdapat tiga tuntutan teratas yang paling banyak diingat publik. Antara lain, turunkan gaji dan tunjangan anggota DPR, sahkan UU perampasan aset, dan bubarkan DPR/hapus tunjangan anggota DPR. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016605722/polisi-dan-buruh-bersholawat-bareng-di-depan-dpr-suasana-aksi-jadi-adem">Polisi dan Buruh Bersholawat Bareng di Depan DPR, Suasana Aksi Jadi Adem</a> Menurut Rico, ketiga isu ini secara kolektif mencakup hampir 70 persen dari aspirasi demonstrasi yang melekat di ingatan masyarakat. &ldquo;Tiga pesan yang paling diingat publik adalah turunkan gaji anggota DPR, sahkan UU Perampasan Aset, dan bubarkan DPR,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Adapun survei itu dilakukan pada 8&ndash;13 September 2025 dengan metode kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui media sosial META. Target responden adalah pengguna aktif berusia 17&ndash;60 tahun ke atas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016604715/dpr-gelar-audiensi-dengan-sejumlah-ahli-bahas-peningkatan-program-mbg">DPR Gelar Audiensi Dengan Sejumlah Ahli Bahas Peningkatan Program MBG</a> Form pertanyaan disebarkan ke akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah responden yang terkumpul sebanyak 643 orang. Hasil survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial di Indonesia terhadap fenomena demonstrasi yang belakangan mencuat.

Demonstrasi yang berujung rusuh itu disinyalir akibat dari kenaikan gaji dan perilaku anggota DPR yang tidak simpatik dan arogan.

Survei: Demonstrasi Berujung Kerusuhan Dipicu Kenaikan Gaji dan Perilaku Arogan Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/LEPAS-Selatan-Aksi-Bela-Palestina-diptawahyu7JPG-3333943777.jpg" alt="AKSI DAMAI: Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi bela Palestina saat mengikuti aksi damai terkait genjatan senjata yang terjadi diwilayah peperangan Palestina dengan Israel saat dijalan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu (02/02/2025). (Dip" width="100%">
<figcaption>AKSI DAMAI: Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi bela Palestina saat mengikuti aksi damai terkait genjatan senjata yang terjadi diwilayah peperangan Palestina dengan Israel saat dijalan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu (02/02/2025). (Dip</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Publik Indonesia memberi perhatian serius terhadap konflik Palestina-Israel. Apalagi konflik itu kembali memanas pasca gencatan senjata. Dari perhatian itu menyatakan bahwa Palestina berhak mendapat kedaulatan negara. Peneliti senior Median Rico Marbun mengungkapkan, isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran publik Indonesia. Alasannya ada kesamaan sejarah. Mulai dari sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, kedekatan identitas, serta faktor kemanusiaan. Hal itu membuat masyarakat Indonesia merasa memiliki ikatan emosional dengan perjuangan rakyat Palestina. "Hal ini diperkuat dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan dukungan terhadap Palestina, termasuk dalam berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kementerian Luar Negeri yang menjadikan Palestina sebagai isu prioritas," kata Rico Marbun pada Rabu (26/3). Keberpihakan publik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina itu, terlihat dalam temuan survei Media Survei Nasional (Median) terhadap para pengguna media sosial. Menurut Rico, dalam survei ini Median menanyakan kepada responden mengenai pandangan mereka terhadap solusi damai bagi konflik Palestina-Israel. Dengan tiga opsi yang diajukan antara lain pertama, hanya Israel yang berhak mendirikan negara; kedua, hanya Palestina yang berhak mendirikan negara; dan ketiga, baik Israel maupun Palestina sama-sama berhak mendirikan negara dalam skema solusi dua negara. "Hasil survei menunjukkan bahwa tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa hanya Israel yang berhak memiliki negara. Sebaliknya, mayoritas atau 56,9 persen menyatakan bahwa hanya Palestina yang berhak mendirikan negara, sementara 40,5 persen mendukung solusi dua negara, di mana baik Palestina maupun Israel dapat berdiri sebagai negara berdaulat. Serta 2,6 persen tidak tahu," terangnya. Rico menuturkan, temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mendukung Palestina. "Lebih dari separuh responden menegaskan bahwa hanya Palestina yang berhak menjadi negara, sementara sisanya mendukung solusi kompromi berupa dua negara. Tidak ada dukungan sama sekali terhadap gagasan bahwa hanya Israel yang berhak atas kedaulatan," kata Rico Marbun," katanya. Survei ini dilakukan pada pekan IV Februari-pekan I Maret 2025, dengan pendekatan non-probability sampling, menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui media sosial. Kuesioner disebarkan secara proporsional terhadap populasi pengguna media sosial di 34 provinsi, dengan hasil akhirnya melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 28 provinsi. Menurut Rico, walaupun sampel survei ini adalah pengguna media sosial, hasil ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan persepsi populasi secara keseluruhan. Namun, survei ini tetap memberikan gambaran bagaimana opini publik di dunia maya, yang semakin aktif dalam diskursus politik dan sosial, cenderung berpihak kepada Palestina. "Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia yang pro-Palestina sejalan dengan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna media sosial yang aktif mengikuti isu-isu internasional," pungkasnya.

isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran publik Indonesia. Alasannya ada kesamaan sejarah.

Survei: Mayoritas Publik Indonesia Dukung Palestina sebagai Negara Berdaulat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-penghentian-film-g30spki-begini-kata-kubu-jokowi_m_.jpg" alt="Diorama Museum Penghianatan PKI. (Reyn Gloria/ Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Diorama Museum Penghianatan PKI. (Reyn Gloria/ Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI) kerap menjadi pembicaraan setiap menjelang 30 September. Perbincangan itu karena pada 30 September 1965 terdapat tragedi pembantaian yang mengakibatkan tujuh jenderal gugur.  Nah, 56 tahun berlalu, isu komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI) masih menjadi buah bibir masyarakat. Buktinya dari hasil survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) dinyatakan bahwa 46,4 persen publik Indonesia masih percaya isu kebangkitan PKI atau komunisme.  Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, terdapat 10 alasan publik percaya terhadap isu kebangkitan komunisme. Alasan tersebar, yakni kehadiran tenaga kerja asing asal Tiongkok atau Cina dan proyek-proyek dari Cina yang banyak di Indonesia. "Untuk alasan ini terdapat 12,3 persen," ujar Rico Marbun webinar, Kamis (30/9).  Webinar tersebut bertajuk 'Melihat Persepsi Publik atas Isu Komunisme dan Reshuffle Kabinet'. Adapun survei itu berlangsung ada 19-26 Agustus 2021. Respondennya 1.000 sampel. Margin of error sebesar lebih kurang 3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Sementara, sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Quality control dilakukan terhadap 20 persen sampel yang ada sesuai dengan standar metodologi.  Alasan kedua publik percaya kebangkitan komunis adalah dengan adanya ulama yang banyak ditangkap. Jumlah ini mencapai 12,0 persen. Alasan ketiga, Indonesia tergantung vaksin dari Tiongkok/Cina 11,8 persen.  Di samping itu ada publik yang tidak percaya dengan kebangkitan komunisme. Jumlahnya mencapai sebanyak 45.0 persen. Alasan mereka, 18,0 persen responden menjawab bahwa PKI dan komunis sudah dilarang di Indonesia; 14,5 persen PKI sudah tidak ada; sebanyak 10 persen responden menganggap PKI atau komunisme sudah menjadi sejarah.  Dari survei itu Rico Marbun juga menuliskan pertanyaan, apakah film pemberontakan G30SPKI diputar sebaiknya kembali? Dari pertanyaan itu, 42 persen setuju; tidak setuju 15 persen setuju; dan 43 persen menjawab tidak tahu.

Survei: 46,4 Persen Publik masih Percaya Isu Kebangkitan PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Lambang-Garuda-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Perajin saat menyelesaikan pembuatan patung Garuda Pancasila di industri rumahan kawasan Bali Raya, Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa (1/7/2021). Dalam sehari perajin mampu memproduksi hingga 15 patung Garuda Pancasila. Harga patung Garuda Pancasila ini d" width="100%">
<figcaption>Perajin saat menyelesaikan pembuatan patung Garuda Pancasila di industri rumahan kawasan Bali Raya, Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa (1/7/2021). Dalam sehari perajin mampu memproduksi hingga 15 patung Garuda Pancasila. Harga patung Garuda Pancasila ini d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah survei menyatakan bahwa Pancasila belum dilaksanakan dengan benar oleh masyarakat Indonesia. Hal itu diungkap dari survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median).  Peneliti Median Rico Marbun menyebut bahwa pihaknya menggelar survei berbasis media sosial facebook pada 30 Mei sampai 3 Juni 2021. Salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada netizen pengguna aktif facebook adalah, seperti apa pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila selama ini.  “Ternyata sebanyak 49,0 persen responden menjawab Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebanyak 44,6 menyatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, dan 6,4 persen menjawab tidak tahu,” kata Rico Marbun, Jumat (11/6).  Rico menyebut, ada limia alasan dari netizen menyatakan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Pertama, korupsi makin membesar. Jumlah responden yang menyatakan tersebut sebanyak 25 persen. Alasan kedua, ada masalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan (15,4 persen). Ketiga, hukum masih tajam ke bawah (3,6 persen). Keempat, ada diskriminasi dan intoleransi (2,7 persen). Dan kelima, belum ada persatuan (0,6 persen).  Sedangkan lima besar alasan netizen yang menjawab Pancasila sudah dilaksanakan dengan baik dan benar antara lain sebagai berikut. Pertama, Pancasila sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari (23,3 persen); kedua, Pancasila sesuai dengan ideologi dan norma (7,6 persen); ketiga, Pancasila sudah menjadi pedoman bangsa (2,3 persen); keempat, sudah ada toleransi dan kebebasan beragama (2,1 persen); dan kelima, aturan sudah dibuat berdasarkan Pancasila (1,7 persen).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/01/06/2021/sudahkah-lima-sila-itu-terimplementasi-dengan-benar/">Sudahkah Lima Sila Itu Terimplementasi dengan Benar?</a>  Survei berbasis facebook itu dilakukan terhadap netizen pengguna media sosial facebook, dengan menyebarkan form kuesioner berbasis google form kepada pengguna aktif facebook berusia 17 sampai 60 tahun ke atas.  Form pertanyaan disebar secara proporsional terhadap 1.013 responden pengguna facebook di 34 Provinsi, selama rentang waktu 30 Mei hingga 3 Juni 2021.

Hasil Survei, Pancasila Belum Dilaksanakan dengan Baik dan Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/33-lembaga-survei-mendaftar-jadi-peserta-quick-count-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Media Survei Nasional (Median) menjadi salah satu lembaga yang ikut menggelar hitung cepat (quick count) Pilpres 2019. Dari data yang sudah terhimpun menunjukkan paslon Jokowi-Ma'ruf mendapat perolehan suara sebanyak 54,37 persen. Angka itu unggul 8,74 persen dibanding dari duet Prabowo-Sandi yang mengantongi 45,63 persen.  Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengungkap, tidak semua daerah di Indonesia melaksanakan pemilu pada Rabu (17/4). Seperti yang terjadi di Kecamatan Tapang Kelapa di Kab. Banyuasin, Sumsel; tujuh kecamatan di Kab. Banggai, Sulteng; serta Distrik Abepura dan Jayapura Selatan belum menggelar pesta demokrasi tersebut.  Menurut Rico, hasil pemilu di daerah yang belum menggelar pemilu itu tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil hitungan cepat. Sebab, secara populasi tidak terlalu besar. Justru suara pemilih yang signifikan adalah pulau Jawa.  "Kalau ingin menang ya harus kuasai daerah seperti Jabar, Jateng, dan Jatim yang populasi pemilihnya besar," jelas Rico di Jakarta, Rabu (17/4).  Median dalam melaksanakan hitung cepat menggunakan 2.020 TPS sebagai sampel. Quick count menggunakan metode random sampling. Tingkat kepercayaannya mencapai 99 persen dengan margin error plus minus satu persen.  Sementara itu, hasil data Median menyatakan paslon Jokowi-Ma'ruf mendapat perolehan suara sebanyak 54,37 persen. Angka itu unggul 8,74 persen dibanding dari duet Prabowo-Sandi yang mengantongi 45,63 persen.  Rico menyebut, jumlah pemilih terbanyak terdapat di pulau Jawa. Terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, keunggulan paslon 01 mampu mendominasi perolehan di dua daerah, yakni, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua daerah itu merupakan basis suara Jokowi-Ma'ruf.  Sedangkan, kubu Prabowo-Sandi hanya mampu menguasai Jawa Barat saja. Padahal, ketika kampanye, massa pemilih kubu 02 lebih mudah untuk dimobilisasi ketimbang Jokowi-Ma'ruf. "Jadi sebenarnya bisa saja Prabowo-Sandi menyalip, apabila massa pemilih paslon 01 tidak hadir ke TPS," ucap Rico.  Tapi, dalam waktu dua minggu jelang coblosan banyak anjuran untuk masyarakat datang ke TPS. Mulai dari iklan spanduk, ajakan jangan golput dari KPU mupun instansi pemerintahan, bahkan diskon tertentu bagi masyarakat yang usai nyoblos.  "Itu membuat insentif yang lebih. Yang tadinya massa pendukung 01 malas memilih jadi terangkat begitu," terang Rico.

Daerah yang Belum Gelar Pemilu tak Pengaruhi Hasil Hitung Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/publik-pilih-pdip-karena-jokowi-mega-tak-lagi-jadi-tokoh-sentral_m_230038.jpg" alt="Pengaruh Megawati Soekarnoputri lebih rendah dibandingkan pengaruh Joko Widodo terhadap tingkat keterpilihan PDIP, berdasarkan survei Median, Senin (23/7)." width="100%">
<figcaption>Pengaruh Megawati Soekarnoputri lebih rendah dibandingkan pengaruh Joko Widodo terhadap tingkat keterpilihan PDIP, berdasarkan survei Median, Senin (23/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Riset terbaru lembaga survei Median menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Angkanya di kisaran 26,0 persen. Angka ini konsisten dan bahkan mengalami tren kenaikan. Direktur Riset Median Sudarto mengatakan, kenaikan elektabilitas ini merupakan pengaruh dari popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabenenya diafiliasikan dengan PDIP. Pengaruh Jokowi terhadap elektabilitas partai disebut lebih besar dibanding pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  "Orang lebih memilih PDIP karena Jokowi bukan Megawati. Megawati juga memiliki daya tarik, tapi masih di bawah variabel Jokowi," ujar Sudarto di Jakarta Pusat, Senin (23/7). Namun demikian, Sudarto menegaskan hasil ini tak menunjukkan kesimpulan bahwa Jokowi menjadi tokoh sentral bagi PDIP, menggeser Megawati. Sebab sampai saat ini Median belum pernah menggelar survei terkait hal itu. "Pemilih memang memilih PDIP karena pak Jokowi. Terkait apakah Pak Jokowi jadi tokoh sentral PDIP saya nggak bisa menyimpulkan," sambung Sudarto. Di samping itu, variabel lain yang membuat elektabilitas PDIP tinggi yaitu karena ketokohan Soekarno yang masih diidolakan oleh banyak orang. Banyak responden juga melihat PDIP sebagai partai yang berafiliasi dengan wong cilik. "PDIP elektabilitasnya naik karena rakyat melihat PDIP seperti partai rakyat. Selain itu ada juga yang mengidolakan Soekarno dan (faktor) lain-lain," tukas Sudarto.

Publik Pilih PDIP karena Jokowi, Mega Tak Lagi jadi Tokoh Sentral?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politik-identitas-menguat-jelang-pilpres-2019_m_230007.jpg" alt="Direktur Riset Median Sudarto memperkirakan, stabilnya angka keterpilihan PDIP dan Gerindra karena faktor ketokohan Jokowi (untuk PDIP) dan Prabowo (untuk Gerindra)." width="100%">
<figcaption>Direktur Riset Median Sudarto memperkirakan, stabilnya angka keterpilihan PDIP dan Gerindra karena faktor ketokohan Jokowi (untuk PDIP) dan Prabowo (untuk Gerindra).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil riset terbaru lembaga survei Median menyajikan data menarik. Hasilnya, politik identitas jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 terus meningkat. Dari lima identitas yang dipertanyakan oleh Median kepada responden, sebanyak 43,8 persen memilih identitas agama. Berturut-turut setelahnya ada identitas suku 23,4 persen, identitas nasional 22,1 persen, dan identitas regional 9,3 persen. Sebanyak 1,5 persen responden lainnya tidak menjawab. "43,8 persen responden lebih senang disebut identitasnya dalam kategori agama. Misal saya orang Islam lebih senang disebut identitas saya Islam dibanding disebut saya orang Indonesia atau misal saya dari suku Jawa," ungkap Direktur Riset Median Sudarto di Rumah Makam Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/7). Menguatnya politik identitas jelang Pilpres turut didukung dengan mayoritas jawaban responden pada pertanyaan berikutnya. Sebanyak 43 persen responden menganggap agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan responden yang menganggap agama dan politik seharusnya dipisahkan hanya 33,9 persen. Sedangkan 22,8 persen responden memilih tidak menjawab. Sebagai informasi, survei yang dilakukan pada 6-15 Juli 2018 tersebut melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengambilan sample dilakukan dengan sistem multistage random sampling, dengan margin of error 2,9 persen.

Politik Identitas Menguat Jelang Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-kbb-median-sebut-aa-umbara-masih-mendominasi_m_222286.jpeg" alt="pasangan calon Aa Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan disebuta oleh survei Median sebagai paslon yang kuat di KBB." width="100%">
<figcaption>pasangan calon Aa Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan disebuta oleh survei Median sebagai paslon yang kuat di KBB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peta politik Pemilihan Bupati di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang bakal digelar serentak bersama Pilgub Jabar sudah semiakin jelas. Berdasarkan survei yang digelar Media Survei Nasional (Median), pasangan calon Aa Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan masih unggul dibanding calon lainnya. Hasilnya, Pasangan&nbsp;Aa Umbara-Hengky memperoleh suara tertinggi sebesar 36,2 persen, pasangan Doddy Imron-Pupu Sari memperoleh 26,8 persen, pasangan Elin Suharliah-Maman Sulaiman di posisi terakhir dengan 22,0 persen.&nbsp; "Angka presentase berdasarkan survei yang dilakukan pada 8-13 Juni 2018. Ketika kami tanyakan, siapa tokoh yang akan dipilih jika pilkada dilaksanakan saat ini, ternyata mayoritas menjawab Aa Umbara," papar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu (23/6). Menurut Rico, dinamika politik di Kabupaten Bandung Barat masih tinggi. Sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi.&nbsp;&nbsp;"Apalagi pemilih yang belum menentukan pilihan masih sebesar 15,0 persen," terangnya. Adapun jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar &plusmn;2.9%, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Pilkada KBB, Median Sebut Aa Umbara Masih Mendominasi

median

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#median

Berita Terkini