<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/Screenshot_2025-08-05-19-29-49-807_comgoogleandroidyoutube-edit-2497799114.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil di podcast Close The Door. (Tangkapan layar YouTube Deddy Corbuzier)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi membahas sejumlah konten yang diunggah pada akun media sosialnya seperti Instagram dan YouTube. Dia mengungkapkan bahwa konten tersebut memiliki banyak penonton dan disukai. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016394803/8-shio-yang-diberi-bakat-alamiah-untuk-menghasilkan-uang-di-segala-situasi-bahkan-saat-orang-lain-menyerah">8 Shio yang Diberi Bakat Alamiah untuk Menghasilkan Uang di Segala Situasi, Bahkan Saat Orang Lain Menyerah</a> Dia pun mengatakan bahwa beberapa politikus lainnya di Indonesia juga seringkali membuat konten. Bahkan, konten mereka rata-rata memanfaatkan Dinas Informasi dan Komunikasi. Hal ini ia sampaikan saat menjadi bintang tamu pada podcast Close The Door yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier seperti dilihat pada Selasa (5/8). &ldquo;Yang menjadi problem adalah bahwa konten yang saya sajikan ditonton orang dan disukai. Semua konten mereka (politikus) menggunakan Dinas Informasi Komunikasinya,&rdquo; kata Dedi Mulyadi. Dia menekankan, jika sama-sama membuat konten maka persoalannya hanya pada ada tidaknya yang menonton. Kalau memang kontennya tak begitu ramai yang menonton, jangan sampai hal tersebut menjadi alasan untuk menyerang dirinya. &ldquo;Kalau nggak ada yang nonton jangan marah ke saya dong. Marahin tuh Dinas Informasi Komunikasinya. Kenapa kontennya tidak ada yang nonton?,&rdquo; tegas dia. Eks Bupati Purwakarta ini pun menegaskan, bahwa pada pembuatan konten setiap harinya, dirinya tak pernah melibatkan Dinas Informasi dan Komunikasi. Dia menilai, dari aspek kepentingan gagasan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, media konten yang dibuatnya sudah cukup. Bahkan, media mainstream seringkali tampak membantunya menjadi viral. Hal ini disebabkan berbagai konten yang diunggah seringkali dijadikan bahan pemberitaan. &ldquo;Ya Alhamdulillah kita dibantu. Ada yang bantu, ada yang menjerumuskan. Tapi yang menjerumuskan juga kan yang nontonnya tetap banyak, yang komennya banyak positifnya,&rdquo; tukas Dedi Mulyadi. (*) &nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi membahas konten sosial media yang banyak ditonton dan disukai, serta kritik terhadap Dinas Informasi.

Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Pakai Dinas Informasi dan Komunikasi dalam Pembuatan Konten di Sosmed, Sebut Media Mainstream Seringkali Bantu Memviralkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/JKT-Pameran-negeri-di-atas-Awan-Haritsah-almudatsir4-2226190842.jpg" alt="Sejumlah pengunjung menyaksikan pameran fotografi Kelompok Mahasiswa Peminat Fotografi (KMPF) UNJ di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Jumat (21/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung menyaksikan pameran fotografi Kelompok Mahasiswa Peminat Fotografi (KMPF) UNJ di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Jumat (21/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesan media arus utama (mainstream) masih dibutuhkan publik di tengah era percepatan transformasi digital. Pasalnya, media mainstream merupakan pilar penting demokrasi yang turut menjaga kualitas informasi di ruang publik. Untuk itu, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyusun kebijakan untuk menciptakan keseimbangan antara media konvensional dan digital. Salah satu langkah yang ditempuh, meninjau ulang sejumlah regulasi agar tercipta level playing field antara kedua jenis media tersebut.&nbsp; Pemerintah menilai perlu ada aturan baru yang mencegah kesenjangan dalam pertumbuhan industri media, serta menjaga keseimbangan antara tuntutan kuantitas di media digital dan prinsip keberimbangan di media konvensional. &ldquo;Pemerintah sedang melakukan review berbagai regulasi, bahkan sedang diwacanakan sampai ke tingkat undang-undang tujuannya agar tercipta keseimbangan antara dua ekosistem media ini. Harmonisasi kebijakan ini penting untuk memastikan kedua jenis media dapat berjalan berdampingan secara sehat,&rdquo; kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi Ismail dalam sebuah webinar virtual, dikutip Jumat (20/6). Ismail juga menyinggung masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini banyak dialami pekerja media mainstream akibat ketidakseimbangan perkembangan industri. Kondisi itu sangat disadari Pemerintah. Kementerian Komdigi sedang merancang langkah strategis untuk melindungi para pekerja sekaligus menjaga kelangsungan industri media. &ldquo;Kami dari Kementerian Komdigi dan Menteri Ketenagakerjaan bersepakat untuk menemukan sebuah upaya yang konstruktif agar gelombang PHK pekerja media ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tentu kita mengingatkan peraturan yang masih berlaku, industri media televisi dan lainnya mengindahkan, tidak semena-mena melakukan PHK. Kaedah di aturan terkait tenaga kerjaan ini perlu dilaksanakan dengan baik,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Ismail menilai perubahan dalam industri media adalah hal yang tak terelakkan, seiring berkembangnya teknologi digital dan perubahan pola hidup masyarakat.&nbsp; Hal ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi, tetapi juga mendorong penyesuaian dalam model bisnis dan strategi periklanan media. &ldquo;Dengan hadirnya teknologi digital, terjadi perubahan besar dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam cara mereka mengakses berita. Generasi muda kini lebih banyak memanfaatkan media digital, sehingga media konvensional terutama televisi, mengalami penurunan jumlah penonton,&rdquo; jelasnya. Dia menekankan meskipun media digital berkembang pesat, media konvensional tetap memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas informasi. Menurutnya, media arus utama selama ini memegang teguh prinsip etika jurnalistik dan proses verifikasi berita. &ldquo;Media konvensional atau media mainstream tetap menjadi rujukan kebenaran berita karena mengikuti kaidah etika jurnalistik yang benar. Ini penting, karena sekarang kita menghadapi dikotomi antara informasi yang mudah diproduksi di media digital dengan kualitas informasi yang kadang diragukan,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016102762/wamen-komdigi-angga-raka-bantu-kembalikan-dana-ratusan-jutamilik-korbanpenipuanjastip-ini-modusnya">Wamen Komdigi Angga Raka Bantu Kembalikan Dana Ratusan Juta&nbsp;Milik Korban&nbsp;Penipuan&nbsp;Jastip, Ini Modusnya</a> Untuk menghadapi dinamika industri media, Ismail mendorong semua pihak, mulai dari pelaku industri, pekerja hingga akademisi, untuk ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan yang adaptif. &ldquo;Sekali lagi perubahan ini sebuah keniscayaan, yang penting adalah bagaimana kita cepat beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan industri media sekaligus melindungi kepentingan demokrasi bangsa,&rdquo; tandasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya media konvensional di era digital dan menyusun kebijakan untuk keseimbangan.

Jaga Kelangsungan Industri Media, Komdigi Siapkan Kebijakan Keseimbangan antara Media Mainstream dan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Ali-Mochtar-Zaking-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tidak ingin kecolongan lagi akibat banyaknya informasi hoaks yang beredar di media sosial, terkait wabah virus korona (Covid-19). Untuk menangkal hoaks tersebut, pemerintah saat ini akan melakukan koordinasi dengan platform media sosial.  "Memang harus disampaikan bahwa virus ini untuk pertama kali di Indonesia, lalu kita menghadapi infomasi ini (hoaks) yang didapat dari medsos," ungkap Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, dalam acara Crosscheck di Upnormal Caffe, Jakarta Pusat, Minggu (8/3).  Menurutnya, informasi bohong ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Maka dari itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan para stake holder, terkait dalam meminimalisir informasi tidak benar melalui media sosial.  "Ketika informasi itu didapat dari medsos, itu menjadi malapetaka bagi negeri kita. Presiden memerintahkan untuk berkomunikasi dengan media mainstream. Kami tidak berhenti dan tidak lengah untuk mensosialisasikan di tanah air," jelas dia.  Pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan beberapa protokol untuk menanggulangi penyebaran informasi soal wabah ini. Saat ini, pemerintah pun telah menunjuk satu orang juru bicara untuk menyebarkan informasi soal coronavirus di Indonesia. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapat informasi yang jelas soal penyebaran virus tersebut.  "Informasi teknis ini dapat dari departemen kesehatan, ada kebijakan dan langkah pemerintah dan mengatakan akses kelembagaan negara dan pemerintah pemerintah 100 persen menjamin," kata dia.  Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, meminta seluruh jejak penyebaran penderita virus dan berita hoaks lainnya di media sosial untuk segera dihapuskan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan platform media sosial, seperti Facebook.  “Kemenkominfo sudah meminta seluruh platform seperti Facebook untuk takedown terkait berita hoaks korona,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (3/3) malam.  Saksikan video terkait virus korona berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fRuUI50U-0M  Video lainnya terkait virus korona:  https://www.youtube.com/watch?v=H9G4R3sR3Ok  https://www.youtube.com/watch?v=nVQIDAbntXA

Tepis Hoaks Soal Korona, Pemerintah Koordinasi dengan Media Mainstream

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/berkaca-dari-isis-media-massa-di-indonesia-diminta-waspada_m_159593.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ini persebaran berita hoaks kian dahsyat. Bahkan tak sedikit pihak yang merasa dirugikan atas berita tak benar yang tersebar luas di media sosial itu. Peneliti Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo mengatakan, peran media massa dan mainstream begitu besar untuk bisa memberikan informasi yang akurat ke masyarakat. Jangan sampai, kata dia, media massa menjadi follower media sosial. &ldquo;Pers harus bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari media sosial. Jangan sampai mengikuti apa yang ada di media sosial,&rdquo; kata dia di diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/9). Menurut dia, jika media massa mengikuti apa yang ada di dalam medsos, tanpa disadari akan memberikan ruang bagi para kaum ekstrimis yang kontra terhadap pemerintah. Terlebih, kata dia, belakangan para ekstrimis banyak mendapat ruang di media massa. Meski kata dia, kebanyakan apa yang dikatakan para ekstrimis layak untuk diberitakan. &ldquo;Contohnya media eropa, duu mereka selalu mengutip perkataan ISIS, tanpa disadari digunakan untuk kampanye ISIS. Karena memang apa yang dikatakan ISIS semuanya kontroversial dan banyak dibaca,&rdquo; tutur dia. Hal itu kata dia jangan sampai berlaku di Indonesia. &ldquo;Jangan sampai media di Indonesia digunakan untuk propaganda, secara jurnalistik layak diberitakan, tapi harus lebih hati-hati, jangan sampai dikutip semua, harus ada klarfikiasi dari sumber lain juga,&rdquo; tukas dia.

Berkaca dari ISIS, Media Massa di Indonesia Diminta Waspada