<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Screenshot-2025-11-05-111639-3012981078.png" alt="Konferensi pers di Pentagon, Washington D.C., menunjukkan penolakan lebih dari 30 organisasi media terhadap kebijakan akses baru yang dinilai membatasi ruang peliputan jurnalis (Dok. Reuters)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers di Pentagon, Washington D.C., menunjukkan penolakan lebih dari 30 organisasi media terhadap kebijakan akses baru yang dinilai membatasi ruang peliputan jurnalis (Dok. Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan antara pemerintah Amerika Serikat dan media nasional kembali mencuat setelah lebih dari 30 organisasi berita menolak menandatangani kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan AS (Pentagon). Aturan ini dinilai mengancam kebebasan pers dan membatasi ruang peliputan di lingkungan pertahanan nasional. Seperti dilansir dari Reuters,&nbsp;kebijakan baru yang diperkenalkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengharuskan jurnalis menandatangani perjanjian akses sebelum dapat meliput di Pentagon. Dalam dokumen itu, wartawan diwajibkan untuk "memahami dan mematuhi" ketentuan keamanan yang melarang pengumpulan atau penyebaran informasi yang belum disetujui secara resmi oleh Departemen Pertahanan. Jika menolak, jurnalis akan dicabut hak aksesnya ke gedung Pentagon. Langkah ini segera memicu reaksi keras dari berbagai media besar, termasuk The New York Times, CNN, The Washington Post, NBC News, hingga Fox News. The Washington Post melaporkan seluruh media sepakat untuk tidak menandatangani perjanjian yang dinilai "mengikat secara berlebihan" dan dapat menghambat jurnalis dalam melakukan peliputan independen. Associated Press melaporkan bahwa aturan tersebut juga mengharuskan media untuk menyerahkan lencana dan mengosongkan ruang kerja mereka di markas Pentagon jika menolak menandatangani. Keputusan ini menyebabkan puluhan wartawan meninggalkan kantor mereka, menjadikan situasi ini sebagai momen pertama sejak 1943 di mana markas besar Pentagon tidak lagi memiliki perwakilan tetap dari media besar. Dalam pernyataannya kepada Reuters, juru bicara Pentagon Sean Parnell membela kebijakan itu dengan alasan keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa aturan baru ini adalah langkah "wajar dan perlu" untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah kebocoran data strategis yang dapat membahayakan kepentingan militer. Namun, pernyataan ini tidak meredam kritik tajam dari organisasi jurnalis. Dilansir dari AP News, asosiasi wartawan Pentagon, Pentagon Press Association (PPA), menyebut kebijakan itu sebagai upaya membungkam pers. Mereka menilai langkah itu "mengintimidasi sumber berita dan mengubah wartawan menjadi sekadar penyampai informasi pemerintah." PPA juga menyampaikan bahwa tindakan itu melanggar semangat Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin kebebasan pers. Keputusan Fox News&nbsp;yang&nbsp;ikut menolak aturan tersebut menjadi sorotan publik, mengingat media ini&nbsp;sebelumnya dikenal dekat dengan pemerintahan konservatif. "Kami tidak bisa menandatangani dokumen yang berpotensi mengancam prinsip jurnalisme bebas," ujar salah satu perwakilan media. Reaksi dari berbagai kalangan pun bermunculan. Para pengamat media menilai kebijakan Pentagon ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi hubungan antara pemerintah dan jurnalis. Jika diterapkan tanpa batas, kebijakan semacam itu bisa melemahkan fungsi kontrol pers terhadap kekuasaan negara, terutama di bidang yang sangat krusial seperti pertahanan dan keamanan nasional. Adapun situasi di Washington kini semakin memanas. Beberapa organisasi advokasi kebebasan pers seperti Reporters Committee for Freedom of the Press tengah mempersiapkan langkah hukum untuk menggugat kebijakan tersebut. Mereka menegaskan bahwa pembatasan akses terhadap informasi publik tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga mencederai demokrasi. Perdebatan ini juga menarik perhatian dunia internasional. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa kebijakan semacam ini menunjukkan pergeseran dalam paradigma kebebasan pers di negara yang selama ini menjadi simbol demokrasi global. Dalam konteks global governance, langkah Pentagon tersebut bisa menjadi sinyal bagi negara lain untuk meniru kebijakan pembatasan media atas nama keamanan nasional. Seiring berkembangnya isu ini, dunia menanti langkah selanjutnya dari pemerintahan AS, apakah akan melakukan revisi terhadap kebijakan atau tetap mempertahankan regulasi yang dinilai represif oleh banyak pihak. Yang jelas, keputusan ini telah membuka babak baru dalam perdebatan antara keamanan negara dan kebebasan informasi di Amerika Serikat. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016790117/topan-kalmaegi-terjang-filipina-26-orang-dinyatakan-tewas-dan-sebuah-helikopter-angkatan-udara-dinyatakan-hilang">Topan Kalmaegi Terjang Filipina, 26 Orang Dinyatakan Tewas dan Sebuah Helikopter Angkatan Udara Dinyatakan Hilang</a>

Ketegangan pemerintah AS dan media nasional mencuat setelah lebih dari 30 organisasi berita menolak menandatangani kebijakan baru Pentagon.

 Ketegangan Meningkat, Media AS Menolak Kebijakan Liputan Baru di United States Department of Defense ​

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/image-6-637309410.jpg" alt="Igor Karney, seorang jurnalis yang bekerja di Radio Free Europe/Radio Liberty, ditangkap di Belarusia." width="100%">
<figcaption>Igor Karney, seorang jurnalis yang bekerja di Radio Free Europe/Radio Liberty, ditangkap di Belarusia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Igor Karney, seorang jurnalis Belarusia yang bekerja di media Amerika Serikat, Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) dimana outlet tersebut didanai oleh AS, ditangkap di ibu kota Minsk pada Senin (17/7). Kabar tersebut pertama kali diumumkan oleh putrinya, Polina, di media sosial. &ldquo;Ayah saya, Igor Karney ditahan selama sepuluh hari, dia di Okrestina (pusat penahanan pra-sidang). Rumahnya digeledah,&rdquo; tulis Polina di Facebook yang dikutip dari Russia Today. Belum ada alasan yang jelas mengapa Karney menjadi sasaran pihak berwenang dan potensi tuduhan apa yang dia hadapi. Penegak hukum negara belum memberikan penjelasan pada publik tentang penangkapan tersebut. Namun, diketahui RFE/RL telah dilarang di Belarus dan dicap sebagai organisasi ekstremis. Oleh karena itu, bekerja dengan outlet yang didanai Amerika Serikat atau menyebarkan kontennya masuk dalam tindak pidana, yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Wartawan tersebut telah bekerja dengan layanan outlet Belarus dan Rusia sejak awal 2000-an, tetapi belum menggunakan 'byline'-nya dalam beberapa tahun terakhir. Putri Karney mengatakan pada Associated Press bahwa polisi telah menyita ponsel dan komputer selama penggerebekan di rumah ayahnya. Penangkapan itu dikecam oleh kelompok hak asasi manusia tertua dan paling berpengaruh di Belarus yakni 'Viasna'. LSM itu menuduh jurnalis tersebut ditolak untuk mengakses tim hukum atau kerabatnya, dengan mengatakan bahwa fasilitas penahanan Okrestina diduga memiliki reputasi buruk untuk kondisi yang keras dan penyiksaan terhadap narapidana. Karney telah berulang kali mengalami masalah hukum di Belarus sebelum penangkapannya kali ini. Misalnya, wartawan tersebut pernah ditahan selama sepuluh hari pada 2020 di tengah kekacauan yang terjadi setelah pemilihan presiden negara itu. Saat itu, reporter itu didakwa ikut serta dalam rapat umum yang tidak sah.

Belum ada alasan yang jelas mengapa Karney menjadi sasaran pihak berwenang dan potensi tuduhan apa yang dia hadapi.

Wartawan Media AS Ditangkap di Belarusia, Ponsel dan Laptop Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/logo-fox-news-Fox-News.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com − Masalah kantor pemberitaan Fox News dengan perempuan tak kunjung usai. Gugatan hukum kembali mereka dapatkan pada Senin (20/7). Dua perempuan menuduh pentolan raksasa media AS itu melakukan kejahatan seksual.  Tudingan yang paling mengejutkan disampaikan mantan associate producer kanal Fox Business Jennifer Eckhart. Dia mengungkapkan bahwa Ed Henry, salah seorang jurnalis paling top di Fox News, telah melakukan berbagai kejahatan seksual terhadapnya selama bertahun-tahun.  ’’Ed Henry telah lama memanipulasi dan memaksa Jennifer untuk menjalin hubungan seksual dengannya,’’ ungkap tim kuasa hukum Eckhart dalam dokumen menurut The Guardian.  Gugatan yang diajukan ke pengadilan federal New York itu menjelaskan bahwa Henry berkali-kali menggunakan posisinya untuk membuat Eckhart menurut. Selama menjalin hubungan, mantan kepala korespondensi nasional untuk kanal TV kabel itu sering kali merendahkan korban dengan sebutan budak seksual. Pada beberapa kesempatan, Henry tak sungkan untuk memerkosa Eckhart jika ancamannya tidak digubris.  Korban kedua, Cathy Areu, ikut menuduh Henry dengan pasal pelecehan seksual. Dia mengatakan bahwa Henry sering mengirimkan pesan mesum. Dalam gugatan tersebut, Areu ikut menyebut pelecehan seksual yang dilakukan pentolan Fox News lainnya. Misalnya, salah satu presenter top Fox News Sean Hanity.  Areu juga mengungkapkan bahwa atasan lainnya seperti Tucker Carlson dan Howard Kurtz pernah menggodanya. Ketika ditolak, frekuensinya sebagai tamu di acara yang mereka bawakan semakin berkurang.  Fox News langsung memberikan tanggapan terkait gugatan tersebut. Mereka menegaskan bahwa kasus Henry sudah tak memiliki hubungan dengan mereka. Sebab, mereka telah memecat Henry per 1 Juli.  Namun, mereka menegaskan bahwa klaim Areu terhadap pentolan lainnya tak benar. ’’Penyelidikan independen kami menyimpulkan bahwa klaim Cath Areu mengada-ada. Karena itu, kami akan membela korban dari gugatan palsu ini,’’ ungkap Fox News.  Sementara itu, Catherine Foti, pengacara Henry, menyatakan tidak sabar menunggu sidang di pengadilan. Menurut dia, gugatan Eckhart hanyalah aksi memutar balik fakta.  ’’Kami akan menyajikan bukti bahwa ini adalah hubungan suka sama suka. Dan Eckhart-lah yang memulainya,’’ ungkapnya.

Fox News Dihantui Skandal Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Geng-Shuang-Geo.tv_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Tiongkok kembali balas dendam. Pada Selasa (17/3), Tiongkok mencabut izin tiga perusahaan media Amerika Serikat (AS). Keputusan itu datang setelah AS memperketat regulasi bagi lima media Tiongkok.  Pemerintahan Xi Jinping memerintahkan agar New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal yang izinnya bakal habis tahun ini untuk keluar dan menyerahkan akreditasi mereka dalam waktu sepuluh hari. Hal tersebut dilaporkan bakal memengaruhi 13 jurnalis yang bekerja di sana.  Kemudian, kantor perwakilan tiga media tersebut, ditambah dengan perwakilan Voice of America, diwajibkan untuk melaporkan data pegawai, keuangan, dan aset. Tiongkok juga melarang empat media tersebut untuk melakukan liputan di wilayah otonomi khusus seperti Hongkong dan Makau.  ”Tiongkok bukanlah pencari masalah, tapi kami tak pernah takut dengan masalah. Kami mengimbau AS agar segera mengakhiri mental Perang Dingin,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang kepada The Guardian.  Tiongkok tak takut mengakui bahwa itu adalah aksi balas dendam. Bulan lalu pemerintah AS mengubah status lima media Tiongkok menjadi lembaga perwakilan Tiongkok. Dengan begitu, perusahaan tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum bisa membeli atau menyewa tempat. Mereka juga harus melaporkan pergantian personel seperti kantor diplomatik lainnya.  Pemimpin media yang diblokir ikut meradang. Direktur Eksekutif Washington Post Marty Baron mengatakan bahwa keputusan Tiongkok dilakukan di saat yang ”tepat”. Sebab, dunia harus tahu bagaimana kelanjutan dari kabar virus korona dari sumber persebarannya. ”Keputusan Tiongkok jelas memperparah situasi darurat ini,” ujar dia kepada CNN.

Tiongkok Cabut Izin Tiga Media Amerika Serikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/inggris-temukan-200-saksi-dan-240-bukti-kasus-penyerangan-skripal_m_195181.jpeg" alt="Foto Skripal dan anak perempuannya sakit terkena racun saraf" width="100%">
<figcaption>Foto Skripal dan anak perempuannya sakit terkena racun saraf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd mengatakan, polisi Inggris telah mengidentifikasi lebih dari 200 saksi dan 240 bukti dalam penyelidikan serangan racun terhadap mantan mata-mata Rusia dan putrinya pada Sabtu, (10/3), lalu. Setelah kejadian penyerangan tersebut, mantan agen ganda Sergei Skripal berusia 66 tahun, dan putrinya Yulia berusia 33 tahun ditemukan tak sadarkan diri di bangku katedral, Salisbury, Inggris selatan. Seperti dilansir Reuters, Minggu, (11/3), Rudd mengatakan, baik Skripal dan Yulia kini berada di rumah sakit dalam kondisi kritis namun stabil. Skripal sebelumnya ditangkap di Moskow pada 2006 lalu karena diketahui mengkhianati puluhan agen intelijen Rusia demi inggris. Ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara pada 2006, dan mendapatkan perlindungan dari Inggris pada 2010 setelah pertukaran mata-mata Rusia. Banyak media dan politisi Inggris berspekulasi, Rusia mungkin saja berperan dalam serangan racun terhadap Skripal. Namun Rudd kembali menegaskan, spekulasi itu masih dini untuk mencari pihak mana yang bertanggung jawab atas waktu dan tempat yang menentukan fakta-fakta tersebut. Kremlin membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menuduh media Inggris membangkitkan histeria anti-Rusia. Salisbury merupakan kota yang sepi, hanya ada kendaraan militer dan tentara yang memakai pakaian dan masker pelindung gas mengenai penyelidikan kasus Skripal.

Inggris Temukan 200 Saksi dan 240 Bukti Kasus Penyerangan Skripal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-hanya-agen-skripal-21-orang-ikut-terpapar-racun-saraf_m_194624.jpeg" alt="Foto Skripal dan anak perempuannya sakit terkena racun saraf" width="100%">
<figcaption>Foto Skripal dan anak perempuannya sakit terkena racun saraf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rupanya bukan hanya Sergei Skripal, mantan mata-mata agen Rusia yang ditemukan dalam kondisi kritis di Salibury, Inggris akibat racun saraf pada Minggu, (4/3). Terdapat 21 orang lainnya yang ikut terpapar racun saraf dan dirawat di rumah sakit. Seperti dilansir Associated Press, Jumat, (9/3), mereka yang ikut keracunan telah menjalani perawatan medis, meski kondisinya tidak sekritis Skripal dan anaknya, Yulia Skripal. Sekretaris Kerajaan Inggris Amber Rudd mengatakan, tim terus menyelediki siapa yang meracuni Skripal, 66 tahun, dan putrinya yang berusia 33 tahun. "Penggunaan racun saraf di Inggris seperti ini adalah tindakan yang kurang ajar dan sembrono. Ini percobaan pembunuhan dengan cara yang paling kejam, korbannya tidak hanya target tapi juga orang lain" ujar Rudd seperti dikutip dari US News. Rudd mengatakan, Inggris terus mencari tahu siapa yang harus disalahkan. Kedutaan Besar Rusia di London mencemooh politisi Inggris lainnya karena menuduh keterlibatan Rusia. Polisi juga menolak berspekulasi tentang siapa yang berada di balik serangan tersebut. Namun banyak ahli berspekulasi pelakunya Rusia karena kesamaan dengan pembunuhan mantan mata-mata Rusia Alexander Litvinenko yang sebelumnya diracun di London dengan Polonium Radioaktif-210. Pemerintah Rusia telah membantah terlibat dalam pembunuhan Litvinenko atau percobaan pembunuhan Skripal. "Rusia memang tampak seperti dalang yang paling mungkin disalahkan, mengingat apa yang kita ketahui dari kedua latar belakang kasus ini. Mengingat rekam jejak dalam keadaan hubungan, fakta bahwa kita telah melihat hal-hal seperti ini sebelumnya," terang Direktur Institut Rusia di King's College London Sam Greene kepada Sky News.

Tak Hanya Agen Skripal, 21 Orang Ikut Terpapar Racun Saraf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-mata-mata-rusia-kritis-akibat-racun-saraf_m_194364.jpeg" alt="Foto Skripal dan Anak Perempuannya" width="100%">
<figcaption>Foto Skripal dan Anak Perempuannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sergei Skripal, mantan agen Rusia yang ditemukan dalam kondisi kritis di Salibury, Inggris pada Minggu, (4/3) diduga sengaja diracun menggunakan racun saraf. Seperti dilansir di BBC pada Kamis (8/3), Skripal yang ditemukan bersama seorang wanita 33 tahun yang ternyata merupakan anaknya sendiri, Yulia. Skripal diracun menggunakan bahan kimia yang menghentikan sistem saraf dan mematikan fungsi tubuh. Racun tersebut biasanya masuk ke tubuh melalui mulut atau hidung, tapi bisa juga diserap melalui mata atau kulit. Kepala Counter Terrorism Mark Rowley mengatakan, pemerintah telah melakukan penyelidikan lebih lanjut namun belum bersedia mempublikasikan informasi tersebut lebih jauh mengenai jenis racun yang digunakan. "Kasus ini diperlakukan sebagai insiden besar yang melibatkan percobaan pembunuhan, dengan racun saraf. Kami juga percaya kedua orang ini menjadi target khusus pembunuhan ini," katanya. Skripal merupakan mantan intelijen militer Rusia. Dia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara di Rusia pada 2006 karena tuduhan membocorkan rahasia untuk Inggris. Dia mendapatkan perlindungan di Inggris, setelah pertukaran mata-mata antara Amerika Serikat dan Rusia pada 2010 hingga dia tinggal di Inggris selama 8 tahun terakhir. Racun saraf kali pertama dikembangkan neurotoksin oleh ilmuwan Jerman pada 1930-an. Racun ini menjadi merupakan racun paling berbahaya yang dapat mempengaruhi sistem saraf dengan menganggu komunikasi antara otak, organ utama, dan otot.

Mantan Mata-mata Rusia Kritis Akibat Racun Saraf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkhianat-mantan-mata-mata-rusia-diracun_m_193694.jpeg" alt="Rusia" width="100%">
<figcaption>Rusia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal yang dihukum oleh Rusia karena mengkhianati agen Rusia dan membocorkan informasi kepada intelijen Inggris mengalami sakit parah. Ia sakit parah pada Senin (5/3), usai terpapar zat yang belum teridentifikasi. Pria 66 tahun tersebut ditemukan di Inggris bersama seorang wanita berusia 33 tahun tak sadarkan diri pada Minggu (4/3), di Kota Salisbury, Inggris selatan setelah terpapar zat yang tidak diketahui tersebut. Seperti dilansir Reuters, Selasa, (6/3), polisi mengatakan, keduanya kini masih kritis dan sedang dalam perawatan intensif. "Ini belum diumumkan sebagai insiden terorisme dan kami mengimbau supaya orang-orang tidak berspekulasi," kata Asisten Pelaksana Sementara Polisi Wiltshire Craig Holden kepada wartawan. Skripal divonis 13 tahun penjara di Rusia pada 2006 atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Inggris. Dia dinyatakan bersalah karena mengkhianati intelijen Rusia untuk agen M16. Namun Skripal mendapat perlindungan di Inggris di bawah kesepakatan pertukaran mata-mata Amerika Serikat dan Rusia pada 2010. Musibah yang terjadi pada Skripal juga mengingatkan nasib mantan agen KGB Rusia Alexander Litvinenko yang terbunuh di Inggris karena paparan radioaktif polonium-210 di London pada 2006. Itu merupakan sebuah pembunuhan yang menurut sebuah penyelidikan Inggris mungkin disetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Kremlin telah berulang kali membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Litvinenko, 43 tahun, seorang kritikus vokal Putin yang melarikan diri dari Rusia ke Inggris enam tahun sehari sebelum dia diracuni lalu meninggal setelah minum teh hijau yang dicampur dengan isotop radioaktif langka di Hotel London's Millennium. Butuh beberapa waktu bagi dokter Inggris untuk mengetahui penyebab penyakit Litvinenko. Sejak saat itu, hubungan antara Inggris dan Rusia menegang.

Berkhianat, Mantan Mata-mata Rusia Diracun?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/balas-dendam-rusia-labeli-media-as-agen-asing_m_172671.jpeg" alt="Rusia" width="100%">
<figcaption>Rusia</figcaption>
</figure>JawaPos - Rusia telah mengumumkan sembilan media Amerika Serikat (AS), termasuk Voice of America dan Radio Liberty sebagai menjadi agen asing. Undang-undang baru memungkinkan Rusia untuk mengumumkan media asing sebagai agen asing. Parlemen Rusia gencar menggenjot pembuatan undang-undang ini sejak bulan lalu. Seperti dilansir BBC, Selasa, (5/12), dengan adanya kemungkinan disebut agen asing, maka media asing harus menyatakan sumber pendanaannya. Mereka harus bersikap terbuka terhadap Pemerintah Rusia. Sesungguhnya, langkah tersebut merupakan pembalasan terhadap Kementerian Hukum AS yang memerintahkan media Rusia RT dan Sputnik untuk mendaftar diri sebagai agen asing di Amerika. Ini merupakan langkah balas dendam Rusia kepada AS. Badan intelijen AS menuduh RT terlibat dalam kampanye pemilihan Presiden AS tahun lalu. Rupanya AS belum bisa melupakan masalah ini sampai sekarang. Secara hukum, sembilan organisasi media asing yang terdaftar di Kementerian Hukum Rusia harus menyatakan diri mereka sebagai agen asing. Mereka juga wajib mengungkapkan sumber pendanaannya. Undang-undang serupa, yang menargetkan badan amal dan kelompok masyarakat sipil lainnya sudah ada. Namun Parlemen Rusia lebih memilih membuat undang-undang baru. Voice of America dan Radio Free Europe atau Radio Liberty didanai oleh Pemerintah AS. Tujuh media lainnya yang berafiliasi dengan mereka juga diberi label agen asing.

Balas Dendam, Rusia Labeli Media AS Agen Asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#media as

Berita Terkini

Ketegangan Meningkat, Media AS Menolak Kebijakan Liputan Baru di United States Department of Defense

Wartawan Media AS Ditangkap di Belarusia, Ponsel dan Laptop Disita

Fox News Dihantui Skandal Pelecehan Seksual

Tiongkok Cabut Izin Tiga Media Amerika Serikat

Inggris Temukan 200 Saksi dan 240 Bukti Kasus Penyerangan Skripal

Tak Hanya Agen Skripal, 21 Orang Ikut Terpapar Racun Saraf

Mantan Mata-mata Rusia Kritis Akibat Racun Saraf

Berkhianat, Mantan Mata-mata Rusia Diracun?

Balas Dendam, Rusia Labeli Media AS Agen Asing

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#media as

Berita Terkini

Ketegangan Meningkat, Media AS Menolak Kebijakan Liputan Baru di United States Department of Defense ​

Wartawan Media AS Ditangkap di Belarusia, Ponsel dan Laptop Disita

Fox News Dihantui Skandal Pelecehan Seksual

Tiongkok Cabut Izin Tiga Media Amerika Serikat

Inggris Temukan 200 Saksi dan 240 Bukti Kasus Penyerangan Skripal

Tak Hanya Agen Skripal, 21 Orang Ikut Terpapar Racun Saraf

Mantan Mata-mata Rusia Kritis Akibat Racun Saraf

Berkhianat, Mantan Mata-mata Rusia Diracun?

Balas Dendam, Rusia Labeli Media AS Agen Asing

Download Aplikasi JawaPos.com

Ketegangan Meningkat, Media AS Menolak Kebijakan Liputan Baru di United States Department of Defense