<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/FLPP-23-107301970.jpg" alt="Presiden Prabowo pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera &amp; Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera &amp; Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah perbankanyang memfasilitasi menyediaan rumah bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), rumah-rumah subsidi yang disalurkan melalui program FLPP tersebut terletak di 12.981 perumahan yang tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP secara nasional untuk periode 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang. Dari data tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) atas perannya mendukung pemenuhan rumah rakyat melalui penyaluran KPR FLPP yang mencapai sebanyak 182.952 unit pada 2025 dengan pencapaian tertinggi di antara para mitra bank penyalur lainnya secara nasional. Data BP Tapera menyebutkan bahwa antara seluruh bank penyalur, BTN mendominasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP. Dari angka tersebut, penyaluran KPR Sejahtera FLPP oleh BTN mencapai sekitar 70% terhadap angka penyaluran secara nasional. &ldquo;Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberikan kualitas hidup kepada rakyat kita. Ini sangat membanggakan, tapi masih jauh dari yang harus kita capai,&ldquo; tutur Presiden Prabowo dalam pidatonya pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera &amp; Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, Banten, akhir pekan kemarin. Presiden Prabowo mengatakan, masih ada 29 juta rakyat masih belum memiliki rumah sehingga seluruh stakeholders, baik pemerintah maupun para pelaku ekosistem perumahan nasional harus bekerja keras dan bekerja sama dengan kompak demi kesejahteraan rakyat. &ldquo;Saya minta Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) pastikan ke pengembang untuk perbaiki kualitas rumah-rumahnya,&rdquo; perintah Presiden. Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan KPR Subsidi masih menjadi portofolio mayoritas di BTN dan terus menunjukkan pertumbuhan positif. Untuk dapat lebih mengefektifkan penyaluran KPR Subsidi, BTN akan membidik kerja sama dengan berbagai institusi, perusahaan, dan lembaga untuk penyediaan layanan perbankan komprehensif, termasuk KPR Subsidi untuk para karyawan atau pekerja calon-calon mitra potensial tersebut. &ldquo;Mulai tahun 2026, kami akan create demand dengan mencari debitur yang potensial dari institusi-institusi yang ada di berbagai sektor," ungkap Nixon. Contohnya, lanjutnya, dengan mendapatkan komitmen bahwa kebutuhan KPR subsidi untuk guru-guru Muhammadiyah akan dilayani BTN. Pasti banyak potensi serupa dengan berbagai institusi lainnya. "Dengan upaya ini, BTN dapat merekomendasikan debitur KPR subsidi potensial kepada developer. Sehingga dapat semakin mengakselerasi penyaluran KPR Subsidi,&rdquo; tutur Nixon. Acara akad massal KPR subsidi pada Sabtu, 20 Desember 2025 di Serang, Banten dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para pemimpin daerah, direksi bank-bank penyalur dan BP Tapera, serta berbagai asosiasi developer. Dari 50.030 unit, sebanyak 300 akad dilakukan di lokasi acara yakni Perumahan Pondok Banten Indah di Serang, sedangkan sisanya 49.730 akad lainnya berlangsung secara online diikuti oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi di 110 titik di kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu, yakni 109.253 unit pada 2020. Peningkatan penyaluran tersebut menandakan tingginya minat MBR untuk memiliki rumah layak dan terjangkau.

Total  KPR FLPP yang disalurkan  hingga 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 bank penyalur.

Presiden Prabowo Apresiasi Langkah Perbankan Salurkan KPR FLPP untuk Golongan MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemenuhan sektor perumahan yang menjadi fokus pemerintah dengan program tiga juta rumah terus dikembangkan. Skema pembiayaan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu andalan yang memberikan kemudahan bagi debitur, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBG). Salah satu bank yang penyalur program FLPP, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) program FLPP yang disubsidi pemerintah telah mencapai lebih dari 140.000 unit. &ldquo;BTN memiliki mandat dari pemerintah menyalurkan (pembiayaan) rumah layak huni bagi keluarga Indonesia. Lewat program ini banyak keluarga berpenghasilan rendah terbantu untuk memiliki rumah. Jumlah yang telah tersalurkan untuk KPR FLPP 140.000 keluarga,&rdquo; tutur Direktur Utama PT Bank&nbsp; Tabungan Negara (BTN) Nixon&nbsp; Napitupulu. Dengan laju penyaluran yang konstan, BTN optimistis dapat mencapai target kuotanya yakni 220.000 unit hingga akhir tahun seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Data BTN menunjukkan, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi FLPP sebanyak 142.749 unit KPR Subsidi hingga 30 September 2025, atau setara 64,89% terhadap target penyerapan kuota FLPP BTN sebanyak 220.000 unit tahun ini. Adapun nominal penyaluran mencapai Rp17,66 triliun dari total nominal kuota untuk BTN sebesar Rp26,40 triliun. Dari total penyaluran tersebut, sebanyak 99.441 unit disalurkan oleh BTN dan sisanya 43.308 disalurkan oleh unit usaha syariah. Pencapaian penyaluran oleh BTN sebanyak 142.749 unit setara dengan 40,7% dari total kuota KPR FLPP nasional sebanyak 350.000 unit tahun ini. Hal yang menarik, mayoritas atau sekitar 88,43% penerima KPR Subsidi BTN adalah generasi milenial atau rentang usia antara 29 hingga 44 tahun. Nixon menegaskan komitmen BTN untuk terus melayani MBR termasuk mereka yang berasal dari kalangan pekerja sektor informal dan pekerja berpendapatan tidak tetap, seperti pedagang kecil, tukang cukur, ojek, dan lain-lain. Meskipun saat ini lebih dari 77% debitur KPR Subsidi di BTN adalah karyawan swasta, proporsi pekerja sektor informal yang dapat menikmati kepemilikan rumah juga terus bertambah di BTN. &nbsp;

BTN optimistis dapat mencapai target kuotanya yakni 220.000 unit hingga akhir 2025 seperti yang telah ditetapkan pemerintah.

 Penuhi Kebutuhan Rumah MBR, Salurkan FLPP 140.000 Hingga September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/MBG-07-C-1329867695.jpg" alt="Aktivitas Roni Suradi, seorang chef yang menyiapkan masakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Jatinegara 01/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Aktivitas Roni Suradi, seorang chef yang menyiapkan masakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Jatinegara 01/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Di balik aroma masakan yang mengepul setiap pagi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatinegara 01, Jakarta Timur berdiri sosok yang tak asing bagi dunia kuliner. Namanya Roni Suradi, usia 45 tahun, seorang chef berpengalaman yang kini memilih jalur pengabdian: memasak untuk ratusan anak sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, perjalanan karier Roni penuh dengan gemerlap. Lebih dari 20 tahun ia mengabdi di Taman Safari Bogor, tepatnya di Royal Safari Garden. Dari sana, langkah kakinya menjejak dapur-dapur besar. &ldquo;Saya lama pegang di Taman Safari Bogor, di Royal Safari Bogor itu kurang lebih 20 tahun sebagai chef. Dari situ saya langsung pindah di Jepara (Rumah Makan Koki Kita) terus di Semarang, Cikupa, Istana Nelayan bahkan Shangri-La Hotel juga pernah,&rdquo; kenangnya kepada Jawapos.com, Selasa (30/9). Roni bukan sekadar juru masak biasa. Ia pernah dikirim ke Jepang untuk studi banding, memperkenalkan masakan Indonesia sekaligus belajar masakan Jepang. Bahkan ia sempat mendapat bimbingan langsung dari Chef Juna, saat masih berkarier di Taman Safari. Sertifikat chef pun ia kantongi, meski kini tersimpan rapi di rumah. Namun semua pengalaman itu seakan ia letakkan di belakang, saat sebuah kabar sederhana datang dari ponakannya: lowongan menjadi juru masak relawan di dapur MBG. Tanpa pikir panjang, Roni menerima. &ldquo;Bagi saya sih nggak ada yang susah, yang penting niat ikhlas. Itu aja. Niat ikhlas dan bener-bener mau kerja untuk menyajikan masakan apapun. Kalau di hati kita enak, pasti di luar pun enak,&rdquo; ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/MBG-07-D-3032716379.jpg" alt="Roni Suradi, usia 45 tahun, seorang chef di SPPG Jatinegara 01/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Roni Suradi, usia 45 tahun, seorang chef di SPPG Jatinegara 01/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> Kini, Roni memimpin tim kecil berisi enam hingga tujuh orang. Sebagian masih hijau di dunia dapur, sebagian sudah berpengalaman. Baginya, tantangan bukanlah menu atau jumlah porsi, melainkan membimbing anak-anak muda agar disiplin. &ldquo;Tapi saya nyadari, namanya anak baru di dapur, lama-lama juga adaptasi,&rdquo; ucapnya sembari tersenyum. Setiap hari, Roni dan timnya harus memproduksi 3.960 porsi MBG. Baginya, tugas itu bukan sekadar mengisi perut anak-anak, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan lewat makanan. &ldquo;Saya merasa bahagia, apalagi kalau anak-anak bilang terima kasih, pak. Wah, senang sekali, sangat menghibur.&rdquo; Meski kini dapurnya bukan lagi hotel berbintang, semangat Roni justru makin bersinar. Ia ingin program MBG terus berjalan, bahkan berkembang lebih baik. &ldquo;Mudah-mudahan dengan adanya makanan gratis ini makin maju, makin ditingkatkan menunya. Supaya anak-anak semuanya senang, dan jangan sampai ada kendala seperti keracunan atau yang lain,&rdquo; harapnya. Perluas Jangkauan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memperluas jangkauan MBG ke daerah lain. Program ini dirancang agar siswa di berbagai wilayah mendapat akses makanan sehat yang setara. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan kolaborasi dengan platform digital akan mempercepat distribusi makanan. Kemkomdigi siap menjadi penghubung agar sinergi ini berdampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,&rdquo; ujar Meutya. &nbsp;

Roni tak sekadar juru masak. Ia pernah dikirim ke Jepang untuk studi banding, memperkenalkan masakan Indonesia dan belajar masakan Jepang.

Dari Hotel Mewah hingga Jadi Juru Masak MBG: Cerita Chef Roni Pilih Mengabdi untuk Anak Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dukung pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama 41 bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera menggelar akad kredit massal kepada 26.000 debitur di seluruh Indonesia. Acara akad kredit massal yang dipusatkan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi bagian wujud hadirnya negara bagi rakyat dalam menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah yang kini telah mencapai 9,9 juta di Indonesia. Menteri PKP Maruara Sirait mengapresiasi kalangan perbankan yang turut aktif dalam menyalurkan kredit untuk masyarakat menengah bawah dalam memenuhi layak huni. &ldquo;Pada tahun-tahun sebelumnya, kuota FLPP rata-rata 220.000 ribu per tahun, kini belum satu tahun sudah dapat menaikkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit. Kami apresiasi bank-bank penyalur yang telah mendukung program ini,&rdquo; ujar Maruara. Menteri PKP menambahkan, pemerintah telah menyediakan delapan kebijakan yang membantu perbankan untuk dapat lebih banyak melayani pembeli rumah subsidi, yakni di antaranya dukungan untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Akad massal melibatkan 41 bank penyalur FLPP, termasuk BTN yang merupakan mitra utama dengan pangsa pasar KPR Subsidi sebesar 80% secara nasional. Sebanyak 200 debitur dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hadir langsung di lokasi, sedangkan 25.800 debitur lainnya melakukan akad secara serentak di 100 titik pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai wujud dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN terus melakukan langkah proaktif menyalurkan KPR Subsidi, terutama setelah ditambahnya kuota FLPP sebanyak 220.000 unit untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun ini. &ldquo;BTN mengakadkan 220.000 unit KPR FLPP pada tahun ini. Kalau dibagi dengan hari kerja, setiap hari kita bisa mengakadkan sekitar 1.000 rumah, jadi BTN menjalankan mesin terbesar di Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah,&rdquo; ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya. Sebanyak 26.000 penerima manfaat KPR Subsidi FLPP pada akad massal 29 September 2025 datang dari 17 kategori profesi MBR, yakni di antaranya asisten rumah tangga (ART), petani, ojek, tukang becak, pedagang, buruh, tukang cukur, tukang tambal ban, tukang angkringan, wartawan, guru, perawat, bidan, anggota TNI dan Polri, tuna netra, dan lain-lain. Nixon mengatakan, para MBR yang mayoritas berasal dari sektor profesi informal tersebut merupakan segmen masyarakat yang terus dilayani secara konsisten oleh BTN sebagai mitra utama pemerintah dalam penyaluran KPR Subsidi. &ldquo;Saat ini proporsi pekerja sektor informal telah mencapai 10% dari total nasabah KPR Subsidi BTN. Ke depan, porsi ini akan terus meningkat,&ldquo; ujarnya. Hingga semester I-2025, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp182,17 triliun, naik 6,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. &nbsp;

Akad kredit massal wujud hadirnya negara menyelesaikan backlog (kekurangan) rumah yang kini telah mencapai 9,9 juta di Indonesia.

 Penuhi Kebutuhan Rumah Layak Huni, 41 Bank Lakukan Akad Kredit Massal Pada 26.000 Debitur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/perumahan2-1664963926.jpg" alt="Gubernur Kaltim Rudy Mas" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Rudy Mas</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Masyarakat Jakarta dan sekitarnya kerap mengeluh harga rumah yang tinggi. Beda cerita dengan warga di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemprov Kaltim menggratiskan biaya pembelian rumah. Kebijakan ini dilirik pemerintah pusat, karena mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah.&nbsp; Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas&rsquo;ud, atau yang akrab disapa Harum. Dia mengatakan rumah adalah kebutuhan mendasar rakyat, selayaknya kebutuhan pangan dan sandang. Pembebasan biaya-biaya pembelian rumah itu bagian dari program Gratispol. Khususnya program Gratispol Biaya Administrasi Perumahan. Program ini membebaskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Bukan hanya pangan dan sandang, tapi tempat tinggal yang layak juga kebutuhan dasar," kata Harum dalam keterangannya (20/8). Dia menjelaskan program itu hadir untuk meringankan beban rakyat. Dia menegaskan bukan rumahnya yang gratis. Tetapi biaya administrasinya ditanggung Pemprov Kaltim.&nbsp; Menandai program tersebut, dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemrov Kaltim dengan Penyalur Fasilitasi Pemberian Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi MBR. Dengan program itu, biaya administrasi perumahan senilai maksimal Rp&nbsp;10 juta per unit rumah ditanggung pemda. Biaya itu meliputi biaya notaris, provisi, hingga administrasi bank.&nbsp; "Dari data kami, ada 177 ribu masyarakat rentan," katanya. Seperti para petani, nelayan, hingga pengemudi ojek daring yang perlu dibantu. Dia menegaskan kebijakan biaya gratis itu bukan sekadar pengadaan rumah. Tetapi soal martabat dan masa depan masyarakat.&nbsp; Kebijakan menggratiskan biaya pembelian rumah itu tertuang dalam Pergub Nomor 27 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi MBR. Pada tahap awal, Pemprov Kaltim mengalokasikan Rp 10 miliar dari APBD Perubahan 2025 untuk 1.000 unit rumah bagi MBR. Program Gratispol biaya administrasi perumahan itu disebut pertama di Indonesia. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bahkan, Pemprov Kaltim diminta menyerahkan Pergub dan paparan program sebagai referensi untuk daerah lain. Pasalnya kebijakan dinilai sejalan dengan target nasional pembangunan tiga juta rumah, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pemprov Kaltim luncurkan program gratis biaya pembelian rumah untuk MBR, mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah.

Warga Ibu Kota Jangan Iri, Biaya Pembelian Rumah Di Kaltim Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Dilirik Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/JKT_contoh-rumah-bersubsidi_SALMAN-TOYIBI-9-4020137628.jpg" alt="Pengunjung melihat contoh desain (mock up) rumah subsidi di Jakarta, Minggu (15/6/2025). Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperkenalkan mock up rumah bersubsidi berukuran 14 meter persegi dan 23,4 meter persegi yang rencananya akan dijua" width="100%">
<figcaption>Pengunjung melihat contoh desain (mock up) rumah subsidi di Jakarta, Minggu (15/6/2025). Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) memperkenalkan mock up rumah bersubsidi berukuran 14 meter persegi dan 23,4 meter persegi yang rencananya akan dijua</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta adanya penambahan kuota rumah subsidi untuk pekerja. Penambahannya ini untuk memastikan pekerja memiliki akses lebih luas terhadap hunian terjangkau. Hal ini disampaikan olehnya saat bertemu dengan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (14/8). Diakuinya, target awal kuota rumah subsidi untuk pekerja ini mencapai 20 ribu. Setelah dilaunching, ternyata peminatnya membludak. &ldquo;Ternyata antusiasmenya luar biasa. Sehingga kita menetapkan target yang baru 50 ribu sampai akhir tahun 2025,&rdquo; tuturnya. Di samping itu, menaker turut mengapresiasi program rumah subsidi ini. Karena tak hanya membantu pekerja untuk bisa memiliki rumah, tapi juga membangun ekosistem ketenagakerjaan. Program ini disebut telah jadi pengungkit dalam penciptaan lapangan kerja. &ldquo;Tadi beliau menyampaikan bahwa ekosistem untuk pembangunan perumahan itu melibatkan 183 item (bidang pekerjaan, red) dan seterusnya. Dan ini tentu menjadi suatu hal yang menggembirakan bagi kami di Kementerian Ketenagakerjaan,&rdquo; paparnya. Permintaan penambahan kuota rumah subsidi untuk pekerja ini pun langsung disambut baik Menteri PKP Maruarar. Ara, sapaannya, pihaknya menjanjikan tambahan kuota itu akan dipenuhi sampai akhir tahun. Ara turut mengamini besarnya antusias pekerja untuk bisa mengakses program rumah subsidi ini. Buktinya, dari kuota 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja saat ini realisasinya sudah mencapai 36 ribu. &ldquo;Kemudian hari ini dari data yang keluar dari Tapera, sudah 36 ribu. Berarti naiknya sekitar 183 persen. Artinya, kebijakan di sektor perumahan ini sangat diminati oleh buruh,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut dia pun mengungkapkan, bahwa kebijakan di bidang perumahan ini merupakan langkah tepat yang diputuskan presiden. Mengingat, backlog kepemilikan rumah saat ini mencapai 9,9 juta. Kemudian, 26 juta lebih masyarakat tidak layak memiliki rumah yang layak. &ldquo;Artinya kebijakan Presiden Prabowo menaikkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya 220 ribu menjadi 350 ribu ini tepat,&rdquo; sambungnya. Ara pun menyampaikan, jika keberhasilan ini atas bantuan banyak pihak. Mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah yang mendukung penuh program presiden.&nbsp;

Menteri Ketenagakerjaan meminta penambahan kuota rumah subsidi untuk pekerja guna meningkatkan akses terhadap hunian terjangkau.

Menaker Yassierli Minta Tambahan Kuota Rumah Subsidi untuk Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/apersi-144311013.jpg" alt="Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Endang Kawidjadja. (dok. KemenPKP)" width="100%">
<figcaption>Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Endang Kawidjadja. (dok. KemenPKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat usulan skema pembiayaan perumahan baru yakni sewa beli atau rent to own (RTO) bagi masyarakat untuk memiliki rumah subsidi. Karena itu Kementerian PKP dukungan penuh terhadap Asosiasi Pengembang Perumahan (Apersi) yang mengusulkan tersebut.&nbsp;&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian PKP juga siap membentuk kelompok kerja khusus untuk menyusun skema baru tersebut. Skema ini diharapkan menjadi bagian penting untuk mendorong capaian Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian PKP sangat mendukung skema RTO yang diusulkan asosiasi pengembang Apersi," ujar Tenaga Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Endang Kawidjadja di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri II, Jakarta, Jum'at (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mempercepat pembahasan skema tersebut, Kementerian PKP akan segera membentuk tim kelompok kerja (Pokja) terkait skema pembiayaan sewa beli atau rent to own (RTO). Banyak masyarakat, khususnya pekerja informal, yang membutuhkan bantuan pembiayaan guna memiliki rumah impiannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan bentuk Tim Pokja supaya bisa lebih mematangkan rent to own, karena masih banyak yang harus dibahas dan dicari solusinya," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Endang, skema rent to own bisa menjadi solusi, namun hal tersebut belum final saat ini karena masih baru konsepsi pertama dan masih digodok. Skema ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pemilikan rumah yang berpenghasilan tidak tetap atau terhalang SLIK OJK untuk tetap dapat mencicil membeli rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam dua minggu hasilnya harus lapor ke Pak Menteri lagi. Mudah-mudahan pada saat itu sudah lebih komplit program RTO ini bisa berjalan. Semoga positif. Semoga kita bisa minimkan sisi negatifnya," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Apersi, Junaidi Abdullah menjelaskan, Program 3 Juta Rumah memiliki potensi besar untuk menggerakkan industri properti serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Skema ini juga dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi MBR seperti kendala SLIK, karena banyak calon pembeli yang ditolak bank karena catatan kredit yang kurang baik. Selain itu untuk pekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji formal, yang selama ini kesulitan memenuhi syarat KPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam skema ini calon pembeli akan menyewa rumah sekitar dua tahun. Selama masa sewa rumah tersebut, calon pembeli dapat membayar angsuran yang terdiri dari tiga komponen yakni biaya sewa, biaya tabungan yang dapat digunakan untuk uang muka, dan biaya proses serta biaya perawatan rumah," terangnya.&nbsp;</div>

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggagas skema sewa beli rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP Jajaki Skema Sewa Beli Rumah Subsidi untuk MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/27/JKT_Alokasi-Dana-Rumah-Subsidi-atau-FLPP_Salman-Toyibi-1-939320662.jpg" alt="Foto udara deretan rumah subsidi di Kawasan Bogor, Kamis (27/12/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara deretan rumah subsidi di Kawasan Bogor, Kamis (27/12/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk kepemilikan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tercatat senilai Rp 18,77 triliun di sepanjang Semester I-2025. Melalui Laporan Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2025, Kemenkeu mencatat jumlah tersebut setara dengan 115.930 unit rumah, atau 57,7 persen dari target sebanyak 220.000 unit rumah hingga akhir tahun 2025. "Sampai dengan akhir Semester I tahun 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 115.930 unit rumah, atau 57,7 persen dari target 220.000 unit rumah atau ekuivalen dengan dana sebesar Rp 18.77 triliun," bunyi laporan tersebut, dikutip JawaPos.com Kamis (3/7). Selanjutnya, terdapat proyeksi tambahan nilai investasi pemerintah pada program FLPP dan PT SMI (Persero) yang diproyeksikan terealisasi pada Semester II-2025. Investasi tambahan untuk program FLPP tersebut diarahkan guna mendukung pembiayaan KPR bagi 130.000 unit rumah MBR. " Sehingga total target dapat ditingkatkan menjadi 350.000 unit rumah sesuai dengan RPJMN 2025-2029. "Adapun tujuan dari penambahan target program FLPP adalah untuk meningkatkan persentaase kepemilikan rumah oleh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap sektor lain serta mendukung program pembangunan 3 juta rumah," bunyi laporan tersebut. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp 12,59 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 31 Mei 2025. Jumlah tersebut tercatat tumbuh dari sebelumnya hanya Rp 10,96 triliun pada April 2025. Pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya. Khusus tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah.

Hingga  akhir Semester I tahun 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 115.930 unit rumah, atau 57,7 persen dari target 220.000 unit rumah.

Semester I-2025, Pemerintah Telah Salurkan Rp 18,77 Triliun untuk 115.930 Unit Rumah Subsidi FLPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat telah menyalurkan pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP senilai Rp 81 triliun atau setara 63.631 unit rumah. Direktur Penjualan dan Distribusi BSI, Anton Sukarna menyampaikan bahwa nilai realisasi KPR FLPP tersebut merupakan kumulatif sejak tahun 2012 hingga Juni 2025. "Alhamdulillah, BSI telah menyalurkan FLPP sejak tahun 2012. Hingga saat ini, total realisasi penyaluran sudah mencapai Rp 8,1 triliun atau setara dengan 62.631 unit rumah dengan kualitas pembiayaan yang masih terjaga baik," kata Anton Sukarna belum lama ini. Lebih lanjut, Anton membeberkan bahwa program BSI KPR Sejahtera FLPP merupakan bentuk partisipasi Bank Syariah Indonesia dalam mendukung dan menjalankan program 3 Juta Rumah yang merupakan program prioritas pemerintah yang benar-benar pro rakyat kecil. Menurut Anton, KPR Sejahtera FLPP menjadi jalan agar rakyat punya rumah serta untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Sehingga mereka semua, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah dan mempunyai tanaman syariah sesuai dengan koridor, sesuai prinsip syariah," jelasnya. Anton juga menyampaikan selama periode pemerintahan Presiden Prabowo, Bank Syariah Indonesia telah menyalurkan KPR subsidi dan KPR non-subsidi yang masuk dalam kategori untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 5.707 unit dengan nilai penyaluran sebesar Rp 1,9 triliun. "Hal ini adalah bentuk nyata peran serta BSI dalam program pembangunan 3 Juta Rumah dalam bingkai Asta Cita, dimana ini adalah upaya negara untuk memastikan setiap warganya memiliki hunian yang layak," ungkapnya. Di sisi lain, menurut catatan JawaPos.com, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp 12,59 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung program rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 31 Mei 2025. Jumlah tersebut tercatat tumbuh dari sebelumnya hanya Rp 10,96 triliun pada April 2025. Pembiayaan ini telah mendukung 101.707 unit rumah di 379 kabupaten/kota, naik dari 88.482 unit rumah di 362 kabupaten/kota pada bulan sebelumnya. Khusus tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 18,77 triliun dengan target penyaluran sebanyak 220.000 unit rumah.

PT Bank Syariah Indonesia mencatat penyaluran KPR FLPP senilai Rp 81 triliun, mendukung program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan

BSI Salurkan Rp 81 Triliun untuk 63.631 Unit Rumah Skema FLPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/Rusunawa-Marunda-yang-Tanpa-Penghuni-dan-Fasilitas-Dijarah-Dery-Ridwansah-1JPG-964616607.jpg" alt="Kondisi Rusun Marunda blok C yang mengalami kerusakan di Cilincing, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kondisi Rusun Marunda blok C yang mengalami kerusakan di Cilincing, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proyek pembangunan sejuta rumah susun (rusun) bagi masyarakat di kawasan perkotaan didanai oleh investasi dari Qatar. Proyek itu difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Atas peran investor dari Qatar itu, &nbsp;PT Danantara Indonesia pun ambil bagian untuk mendukung.&nbsp; Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, Danantara siap berkontribusi tidak hanya dengan penyediaan lahan, tetapi juga terbuka untuk keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan. &ldquo;Kami sangat senang dengan kerja sama ini dan siap mendukung penuh proyek tersebut, sesuai dengan arahan Presiden,&rdquo; ujar Dony di Jakarta, Kamis lalu (26/6). Dony menekankan, proyek ini tidak semata bernilai komersial, tetapi bentuk tanggung jawab negara kepada rakyat. &ldquo;Danantara memiliki banyak aset lahan yang saat ini belum produktif dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan perumahan. Kami harap proyek ini bisa menjadi tonggak penting dalam pembangunan hunian rakyat,&rdquo; tambah wakil Menteri BUMN itu.&nbsp; Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan, investasi Qatar diarahkan untuk membangun satu juta unit rumah susun di kawasan perkotaan. Proyek itu menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini kesulitan memiliki tempat tinggal layak. Menurut Fahri, pembangunan akan difokuskan di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Di Jakarta, beberapa lokasi prioritas antara lain berada di Kalibata, Senayan, dan Kemayoran. Tanah-tanah tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh BUMN maupun kementerian atau lembaga. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah menetapkan target ambisius untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun. Program sejuta rusun ini menjadi bagian penting dari misi tersebut, dengan tujuan utama menyediakan hunian vertikal layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengatasi persoalan kawasan kumuh di perkotaan. (agf)

PT Danantara Indonesia mendukung proyek pembangunan sejuta rumah susun yang didanai oleh Qatar, fokus pada hunian berpenghasilan rendah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mbr

Berita Terkini