<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/MBIZ-12-3181542326.jpg" alt="Pemkab Jepara berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat melalui program UMKM Naik Kelas lewat penyediaan fasilitas , termasuk pemanfaatan teknologi digital. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemkab Jepara berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat melalui program UMKM Naik Kelas lewat penyediaan fasilitas , termasuk pemanfaatan teknologi digital. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat melalui program UMKM Naik Kelas. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Jepara dengan menitikberatkan pada penyediaan sarana usaha yang lebih layak, pendampingan usaha, serta percepatan pemanfaatan teknologi digital. Dukungan Pemkab diwujudkan dengan menyediakan tenda usaha yang dibagikan secara bertahap kepada para pelaku UMKM di berbagai kecamatan di Jepara. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lapak usaha, memberikan kenyamanan bagi pedagang, serta mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Jepara. Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, S.M., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor swasta dalam mendukung pemberdayaan UMKM. &ldquo;Kami mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk Mbizmarket, dalam membantu menyediakan fasilitas usaha bagi para pelaku UMKM. Tenda-tenda ini sangat bermanfaat bagi pedagang yang membutuhkan peremajaan sarana maupun warga yang baru memulai usaha. Harapannya, semakin banyak pihak swasta yang tergerak untuk ikut berkontribusi dalam memperkuat ekosistem UMKM Jepara,&rdquo; ujar Wakil Bupati. Sebagai bagian dari komitmen pemberdayaan UMKM dan digitalisasi pengadaan pemerintah, Mbizmarket turut berkontribusi melalui penyerahan sejumlah tenda biru kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Jepara. CEO &amp; Co &ndash; Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat peran UMKM di ekosistem pengadaan pemerintah. &ldquo;Mbizmarket berharap bantuan tenda-tenda ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah lama berjualan namun membutuhkan peremajaan lapak, maupun warga yang baru ingin memulai usaha. Kami juga mendorong para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai penyedia di Mbizmarket, yang merupakan Lokapasar Mitra LKPP RI. Kami siap memberikan pelatihan pengadaan digital bagi UMKM Jepara agar mereka dapat naik kelas melalui ekosistem belanja pemerintah,&rdquo; ujar Ryn Hermawan. Program UMKM Naik Kelas ini secara langsung dibidani dan digerakkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di berbagai sektor. Inisiatif UMKM Naik Kelas yang dijalankan Pemkab Jepara, meliputi dukungan sarana fisik, penguatan kapasitas usaha, hingga integrasi UMKM ke ekosistem digital lokapasar mitra pemerintah, merupakan contoh praktik baik yang patut direplikasi oleh pemerintah daerah lain di Indonesia. Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan pihak swasta seperti Mbizmarket membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM akan semakin efektif jika dilakukan secara sinergis, berkelanjutan, dan terukur. &nbsp;

Inisiatif UMKM Naik Kelas dijalankan Pemkab Jepara lewat penguatan kapasitas usaha, hingga integrasi UMKM ke ekosistem digital.

Langkah Pemkab Jepara Pacu UMKM Naik Kelas Lewat Penguatan Ekosistem Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/TABANAN-3315022078.jpg" alt="BUMD Dharma Santhika menggandeng Mbizmarket dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan perekonomian wilayah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>BUMD Dharma Santhika menggandeng Mbizmarket dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan perekonomian wilayah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; BUMD Dharma Santhika resmi menjalin kerja sama strategis dengan Mbizmarket, e-marketplace guna memperkuat transparansi, efisiensi, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Tabanan. Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Bali, dan disaksikan langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE., MM., bersama jajaran pimpinan Dharma Santhika, Mbizmarket, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tabanan. Direktur Utama BUMD Dharma Santhika, Kompiang Gede Pasek Wedha ST, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata untuk mendukung transformasi digital pengadaan pemerintah daerah sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM binaan Dharma Santhika. &ldquo;Dengan kolaborasi bersama Mbizmarket, kami ingin memastikan pengadaan pemerintah daerah berjalan lebih cepat, transparan, dan berpihak pada produk-produk lokal. Dharma Santhika siap menjadi penghubung antara pelaku usaha Tabanan dengan belanja pemerintah daerah secara inklusif,&rdquo; ujar Kompiang Gede Pasek Wedha. Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, turut mengapresiasi kerja sama ini dan menyebutnya sebagai langkah penting untuk mendorong ekonomi daerah berbasis digital dan transparan. &ldquo;Kami menyambut baik kerja sama ini karena sangat membantu perekonomian daerah dan UMKM. Dengan digitalisasi, pengadaan jadi lebih transparan, akuntabel, dan memberi peluang lebih luas bagi masyarakat Tabanan,&rdquo; tegas Bupati Sanjaya. Selama ini Dharma Santhika telah aktif mengelola berbagai bidang usaha yang menopang perekonomian daerah, di antaranya: penyediaan air bersih untuk sektor pariwisata, perdagangan produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, pemasaran hasil produksi rakyat ke pasar modern, tradisional, serta jaringan hotel dan restoran ternama. Melalui skema bisnis berbasis rantai pasok lokal yang terintegrasi, Dharma Santhika juga memfasilitasi pembiayaan modal usaha bagi kelompok tani, nelayan, dan UMKM. CEO &amp; Co-Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan, mengapresiasi komitmen Dharma Santhika dan Pemkab Tabanan dalam memajukan ekonomi lokal melalui pengadaan digital. &ldquo;Kolaborasi ini bukan hanya soal efisiensi transaksi, tetapi juga upaya nyata menjadikan belanja pemerintah sebagai motor penggerak pertumbuhan UMKM,&rdquo; ujar Ryn. &nbsp;

Dharma Santhika siap menjadi penghubung antara pelaku usaha Tabanan dengan belanja pemerintah daerah secara inklusif.

BUMD Dharma Santhika Gandeng Mbizmarket Dorong Transparansi Pengadaan dan Pemberdayaan UMKM

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/MBIZ-3731954300.jpg" alt="Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair digelar Pemprov Jawa Timur di Gedung Binaloka Adhikara, komplek kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, bulan lalu." width="100%">
<figcaption>Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair digelar Pemprov Jawa Timur di Gedung Binaloka Adhikara, komplek kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, bulan lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform perdagangan elektronik Mbizmarket terus mendorong transformasi digital dalam program pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah lewat kegiatan Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair di sejumlah daerah. Terakhir kegiatan Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair digelar Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur di Gedung Binaloka Adhikara, komplek kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya. Selain Chief Executive Officer &amp; Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, kegiatan dihadiri langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Timur Ir. Moh. Gunawan Saleh, M.M, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Jawa Timur, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., M.M, dan Vice of President Mbizmarket, Joko Wardoyo. Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO &amp; Co-Founder Mbizmarket berharap kegiatan yang dilakukan dapat memberikan informasi terkini mengenai best pratice pengadaan digital kepada pengguna dan OPD di Jawa Timur, sekaligus membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha UMKM di Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. &ldquo;Kami berterima kasih kepada Pemprov Jawa Timur yang telah mempercayakan pengadaan digital barang/jasa kebutuhan pemerintah melalui platform Mbizmarket,&rdquo; tutur Ryn Mulyanto. Pemanfaatan platform B2B marketplace di Provinisi Jawa Timur, dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa pemerintah. Platform perdagangan elektronik Mbizmarket secara langsung telah diakui eksistensi dan perannya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa LKPP (LKPP) Republik Indonesia, dalam mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di tanah air. Kerja sama antara Mbizmarket dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan kegiatan Temu Bisnis untuk mendorong UMKM lokal berpartisipasi dalam pengadaan digital pemerintah ini, diharapkan dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.

 

Kegiatan Temu Bisnis dan Sosialisasi Travel Fair diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai best pratice pengadaan digital.

Upaya Platform Mbizmarket Dorong Digitalisasi Pengadaan Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kementan-teken-mou-dengan-lkpp-produktivitas-pertanian-meningkat_m_.jpg" alt="Gedung LKPP. Kementerian Pertanian menjalin nota kesepahaman dengan LKPP terkait pengadaan barang dan jasa." width="100%">
<figcaption>Gedung LKPP. Kementerian Pertanian menjalin nota kesepahaman dengan LKPP terkait pengadaan barang dan jasa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro/ Kecil (UMK) lewat platform belanja Toko Daring untuk memenuhi kebutuhan kementerian maupun lembaga, termasuk pemerintah daerah. Toko Daring mendukung program digitalisasi untuk memenuhi kebutuhan privat maupun pasar pemerintah. Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo mengungkapkan yang dikembangkan di toko daring adalah mengubah proses pengadaan dari sistem manual ke digitalisasi. "Sebagaimana yang diminta Pak Presiden untuk menggerakan atau memastikan bagaimana belanja pemerintah ini bisa diarahkan lebih banyak untuk produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM,&rdquo; tutur Yulianto. Untuk mendukung program ini, LKPP telah menggelar webinar &ldquo;Pemanfaatan Toko Daring LKPP dan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 58 (PMK 58) Sebagai Upaya Mendukung Stranas PK untuk Menyukseskan Digitalisasi Pengadaan Pemerintah&rdquo;. Webinar yang diikuti oleh lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) peserta ini diselenggarakan oleh Mbizmarket bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yulianto mengungkapkan saat ini setidaknya tercatat lebih dari 50 mitra marketplace Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan nilai akumulasi transaksi sebesar Rp 2,1 Triliun yang bersumber dari alokasi APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dia berharap ke depannya Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pengadaan (PPK/PP) aktif memanfaatkan layanan purchasing yang telah disediakan oleh mitra Toko Daring dengan tetap memperhatikan ketentuan pada pengadaan barang/ jasa pemerintah. Saat ini, dengan bertransaksi di Toko Daring, data transaksi akan terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna layanan Toko Daring dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak. Direktur Operasional sekaligus Co-Founder Mbiz, Ryn M.R Hermawan memaparkan bahwa Mbizmarket kini telah bekerja sama dengan 31 pemerintah daerah, termasuk di dalamnya 162 kabupaten dan kota di tanah air. &ldquo;Efektif sejak Februari 2023, Mbizmarket telah memiliki fitur Produk Dalam Negeri (PDN) yang dapat mempermudah setiap pembeli untuk bertransaksi dengan memilih produk-produk yang telah memiliki informasi PDN dan TKDN di platform Mbizmarket. Fitur ini mempermudah para penyedia dalam memberikan informasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri yang ada pada produk yang ditayangkan&rdquo;, ungkap Ryn.

Pemerintah terus menggenjot penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro/ Kecil (UMK) lewat platform belanja Toko Daring

LKPP Perkuat Kolaborasi dengan Mbizmarket Dukung Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/MBIZ.jpg" alt="Kiri-Kanan : Herdian Yoki Pradipta (CCO Mbiz), Hasannudin Hermawan (Kepala Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Jepara) dan Joko Wardoyo (National Head of Mbizmarket)" width="100%">
<figcaption>Kiri-Kanan : Herdian Yoki Pradipta (CCO Mbiz), Hasannudin Hermawan (Kepala Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Jepara) dan Joko Wardoyo (National Head of Mbizmarket)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengelola Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPPMSE) Mbizmarket terus memperluas jangkauan dalam mengakomodasi transformasi pengadaan digital dan mendukung kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi 31 provinsi dan 162 kabupaten-kota di Tanah Air.  Ryn Hermawan, Co-Founder dan COO Mbiz, mengatakan, pihaknya berharap, pemanfaatan platform Mbizmarket yang merupakan mitra Toko Daring LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) memberi kemudahan biro pengadaan barang/Jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitas pengadaan barang/jasa.  "Ini diharapkan akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta peningkatan peran UMKM dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Ryn dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/12).  Dia mengakui, hingga Desember 2022 ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Mbizmarket dalam kiprahnya membantu pemda dan UMKM dalam bertransaksi mulai dari proses perekrutan, pendampingan pendaftaran penyedia UMKM hingga mereka mampu menayangkan dan memasarkan produk barang dan jasa secara online.  Beberapa pemda disebutnya menunjukkan komitmen yang luar biasa dan sangat konsisten dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis, termasuk bagaimana bertransaksi melalui Toko Daring secara internal ke organisasi perangkat daerah (OPD).  Pemda juga berkontribusi penting dalam sosialisasi ke pihak eksternal dan para penyedia lokal UMKM untuk turut mendukung Program UMKM Go Digital guna mengejar target realisasi belanja pengadaan pemerintah agar dapat mencapai 40% melalui UMKM.  "Pemanfaatan Toko Daring yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa di banyak daerah telah baik pelaksanaanya. Harapannya dengan kerja sama ini, bisa semakin mendorong percepatan pengadaan digital dan realisasi penyerapan anggaran melalui lokapasar" jelas Ryn.  Berdasarkan dasbor Toko Daring LKPP, hingga 23 Desember 2022, tercatat beberapa pemerintah daerah berikut yang membukukan transaksi pengadaan secara digital melalui Mbizmarket yang pertumbuhan transaksinya luar biasa.  Transaksi pengadaaan Pemkab Jepara tercatat mencapai Rp 32,01 miliar, PemkotMalang Rp 32,44 miliar, Pemkot Kediri Rp 28,29 miliar, Pemkot Palangkaraya Rp 9,8 miliar, Pemkot Bekasi Rp 16,81 miliar, dan Pemkab Tabalong Rp. 6,60 miliar.  Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan menjelaskan, sesuai arahan pimpinan daerah, pihaknya diwajibkan agar dapat mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa yang menyasar ke usaha mikro kecil.  Kebijakan lainnya, bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jepara memusatkan pengelolaan pengadaan, khususnya pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sehingga informasi kebijakan dan arahan yang harus dilaksanakan pengelola pengadaan menjadi satu atap, satu pintu, dan bisa langsung dieksekusi proses belanjanya.  "Kedua hal tersebutlah yang menjadi latar belakang mengapa proses dan nilai belanja kami, utamanya di Toko Daring menjadi maksimal, dan Alhamdulillah bisa melebihi nilai belanja kabupaten/ kota lainnya se-Indonesia,” tutur Hasannudin.

Mbizmarket Dukung Percepatan Transformasi Pengadaan Digital Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/potensi-marketplace-b2b-besar-mbizmarket-gaet-umkm-pasarkan-produknya_m_.jpg" alt="Chief Commercial Officer (CCO) Mbiz.co.id, Andik Duana Putra, saat memaparkan platform Mbizmarket." width="100%">
<figcaption>Chief Commercial Officer (CCO) Mbiz.co.id, Andik Duana Putra, saat memaparkan platform Mbizmarket.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mbiz.co.id memperkenalkan platform terbarunya, marketplace B2B bernama Mbizmarket.co.id (Mbizmarket). Platform tersebut mengajak para pelaku usaha menengah dan UKM untuk memasarkan produknya. Chief Commercial Officer (CCO) Mbiz.co.id,&nbsp; Andik Duana Putra menuturkan seluruh pelaku usaha skala kecil dan menengah dapat memanfaatkan Mbizmarket untuk menjual produk dan jasanya dalam kuantitas yang besar. "Kami berharap dengan pendekatan ini sinergi ekosistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia akan makin menguat. Bagi enterprise yang menjadi target utama, mereka kian mudah mendapatkan produk-produk kreatif terkustomisasi yang banyak diproduksi pelaku UMKM," paparnya di Surabaya, Kamis (28/3). Berdasarkan analisis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Mbiz.co.id, pengadaan barang dan jasa perusahaan-perusahaan berskala enterprise saat ini didominasi oleh pengadaan produk-produk terkustomisasi. Selain itu penyediaan jasa pendukung kampanye pemasaran perusahaan. Totalnya mencapai 80 persen dari total permintaan. "Ini artinya, peluang bagi UMKM terlibat sebagai vendor penyedia barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan besar tersebut,"jelasnya. Karena selama ini pelaku UMKM terkendala pada aksesibilitas. Sehingga teknologi menjadi tantangan bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Melalui Mbizmarket, yang merupakan gabungan antara B2B ecommerce dan e-procurement, perusahaan dan vendor penyedia barang dan jasa dapat dengan mudah melakukan transaksi melalui pemanfaatan platform digital. Sebab dengan Mbizmarket mereka tidak lagi harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun infrastruktur e-procurement sendiri.

Potensi Marketplace B2B Besar, Mbizmarket Gaet UMKM Pasarkan Produknya

mbizmarket

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mbizmarket